Bisnis.com, JAKARTA — Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (Bakti) berupaya mendorong pemerataan akses internet ke daerah rural dengan melibatkan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dan penyelenggara jasa internet (internet service provider/ISP).

Melalui Bakti, internet yang dihadirkan tidak hanya membuka wawasan masyarakat di pedalaman juga menggerakan perekonomian karena melibatkan berbagai unsur mulai dari BUMDes hingga pengusaha internet berskala mikro atau UMKM.

Perlu diketahui, Bakti sendiri merupakan unit organisasi non-eselon di lingkungan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) yang menerapkan pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum.

Bakti menjelaskan bahwa program ini salah satunya diinisiasi untuk meningkatkan konektivitas internet di pedesaan dan meningkatan ekonomi digital di desa. Program ini juga untuk menjawab kebutuhan masyarakat akan hadirnya konektivitas yang stabil dan berkualitas.

Berdasarkan dokumen yang diterima Bisnis, dikutip pada Minggu O25/8/2024), Bakti menyampaikan terdapat tiga tahapan untuk mengikuti Program Digitalisasi Menuju Maturitas Desa, antara lain peningkatan konektivitas internet, peningkatan pemanfaatan teknologi dan informasi, serta monetisasi digital.

Sebagai contoh, salah satu peserta Badan Usaha pertama yang mengikuti program ini adalah BUMDes Maju Bersama, yang telah mengelola kapasitas bandwidth sebesar 2,5 Gbps.

Dalam program ini, BUMDes Maju Bersama bermitra dengan PT Trans Hybrid Communication di Kabupaten Sambas Kalimantan Barat. Pihaknya juga telah melayani pelanggan 23 instansi pemerintah, 23 sekolah, 152 perumahan, dan 1000 kios hotspot di 134 desa.

Namun, sebelumnya ada sejumlah syarat yang harus dipersiapkan oleh BUMDes dan ISP. Berikut adalah syarat yang harus dipenuhi:

A. Badan Usaha

Sebelum melakukan perjanjian kerja sama (PKS) untuk mengikuti Program Digitalisasi Menuju Maturitas Desa milik Bakti, terdapat sejumlah syarat yang harus dipenuhi Badan Usaha, di antaranya:

1. Kesanggupan dan komitmen penyertaan modal, serta dukungan SDM untuk pengembangan pasar yang di tuangkan ke dalam surat peminatan

2. Peraturan desa terkait pembentukan Badan Usaha

3. Keputusan Kepala Desa terkait struktur organisasi Badan Usaha

4. NPWP Badan Usaha (bila ada)

5. Logo Badan Usaha

6. KTP Direktur Badan Usaha

7. Sertifikat Badan Hukum

8. NIB Badan Usaha (KBLI = 61994 Jual Kembali Jasa Telekomunikasi)

9. Informasi perwakilan, seperti nama, email, nomor telepon, dan alamat Badan Usaha

10. APBDes

11. Profil Badan Usaha

12. Data Potensi Usaha

Selanjutnya, Badan Usaha juga harus memenuhi syarat setelah melakukan PKS, diantaranya dengan melakukan rencana pengembangan cakupan pemasaran, sales canvasing dan membuka pasar yang baru, pengembangan SDM dan usaha. Serta, mengembangkan kapasitas (capacity building).

B. ISP

Para penyelenggara jasa internet alias ISP juga harus memenuhi syarat sebelum melakukan PKS, di antaranya:

1. Komitmen penyediaan jaringan ke BadanUsaha yang dituangkan ke dalam surat peminatan

2. Akta pendirian ISP, beserta seluruh perubahan

3. SK Kemenkumham Pengesahan Akta

4. NIB ISP

5. Izin Penyelenggara Telekomunikasi

6. Izin Jaringan Tetap Lokal (Jartaplok) ISP

7. NPWP ISP

8. Logo ISP

9. Informasi perwakilan, yang memuat nama, nomor telepon, alamat, dan email.

10. KTP direktur atau pimpinan ISP

11. Profil perusahaan

12. Dokumen RFI, Network Topology

Kemudian, setelah melakukan perjanjian kerja sama, maka ISP juga harus berkomitmen dalam pengembangan jaringan dan kapasitas bandwidth sesuai kebutuhan pasar Badan Usaha.

Selain itu, Bakti menambahkan bahwa ISP juga harus melakukan bertukar pengetahuan (transfer knowledge) kepada Badan Usaha Mendukung Program Capacity Building Bakti, serta melakukan rencana utilisasi palapa ring.

Bisnis.com, JAKARTA - Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (Bakti) melibatkan 80 badan usaha untuk mendorong kematangan atau maturitas desa melalui digitalisasi.

Kehadiran Bakti tidak hanya sebatas membangun konektivitas di daerah rural, juga terlibat mengembangkan desa-desa dengan infrastruktur internet yang telah terbangun melalui program kemandirian desa melibatkan badan usaha.

Berdasarkan dokumen yang diterima Bisnis, Pulau Jawa menjadi pulau dengan jumlah badan usaha terbanyak yang terlibat dalam program. Total ada 19 badan usaha.

Pulau Kalimantan menempati urutan kedua dengan 18 badan usaha, diikuti oleh Sulawesi (10 badan usaha), Sumatra (7 badan usaha) dan Maluku & NTT dengan 2 badan usaha.

Dalam mendorong maturitas desa, badan usaha akan bekerja sama dengan perusahaan penyedia jasa internet (ISP) yang merupakan pengguna jaringan tulang punggung (backbone) Palapa Ring Bakti.

ISP mengambil kapasitas bandwidht dari Palapa Ring yang kemudian didorong lebih dalam ke desa-desa bekerja sama dengan berbagai pihak mulai dari Bumdes hingga RT/RW.

Internet yang dihadirkan tersebut digunakan untuk berbagai hal seperti menjalankan tata kelola pemerintahan berbasis digital, edukasi, hingga berjualan secara daring.

Kemudian internet yang dihadirkan juga akan digunakan untuk mendorong penetrasi finansial hingga menggerakan perangkat-perangkat yang terhubung dengan internet atau Internet of Things (IoT) untuk tujuan produktivitas.

Perbesar

Sebagai contoh, BUMDesma Panca Mandala yang berada di Desa Mandala Mekar, Tasikmalaya, Jawa Barat, telah menghadirkan konektivitas internet ke 17 desa di 7 Kecamatan. Infrastruktur internet berbasis serat optik dan gelombang mikro (Microwave) tersebut digunakan oleh instansi desa, sekolah hingga perumahan.

Melalui internet tersebut, BUMDesma Panca Mandala juga membangun kapasitas masyarakat dengan memberikan pelatihan seputar pemanfaatan jaringan internet, coding, pemanfaatan IoT hingga pandu digital. Total kapasitas yang dimanfaatkan BUMDesma Panca Mandala adalah 400 Mbps.

Contoh lainnya adalah BUMDes Maju Bersama. Dengan total kapasitas 2,5 Gbps, BUMDesma Maju Bersama menghadirkan konektivitas ke 134 desa dan 23 instansi di Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat.

Hadirnya konektivitas di Desa Sejiram dimanfaatkan oleh berbagai sektor mulai dari UMKM, sekolah hingga beberapa perusahaan menengah.

BUMDes juga terlibat dalam membangun kapasitas masyarakat melalui sejumlah pelatihan mulai dari Pandu Digital, pembuatan video, hingga pemanfaatan media sosial untuk hal-hal produktif.