Badan usaha adalah sebuah kesatuan organisasi yang melakukan kegiatan ekonomi dengan tujuan menghasilkan keuntungan. Bentuknya bisa koperasi, pelayanan publik, atau organisasi lain yang menjalankan aktivitas bisnis.

Badan usaha berperan penting dalam bidang ekonomi. Ruang lingkup badan usaha bisa disebut lebih luas daripada perusahaan.

Pengertian Badan Usaha

Dikutip dari Modul Ekonomi Kemdikbud kelas X yang disusun oleh Anna Monalita de Fretes, badan usaha merupakan suatu kesatuan yuridis dan ekonomis yang mendirikan usaha untuk mencari keuntungan dan memberikan layanan pada masyarakat.

Bisa terdiri atas seorang atau kelompok orang yang bekerja sama. Tujuan kegiatan badan usaha adalah untuk menghasilkan keuntungan atau laba. Fungsi badan usaha meliputi fungsi komersial, sosial, dan pembangunan ekonomi.

Apa bedanya dengan perusahaan? Badan usaha adalah lembaga, sedangkan perusahaan merupakan tempat di mana badan usaha itu mengelola berbagai faktor produksi yang menghasilkan barang/jasa untuk dipasarkan. Di dalam perusahaan, dijalankan kegiatan operasional badan usaha.

Fungsi Badan Usaha

Mengutip Buku Ajar Pengantar Manajemen Bisnis oleh Milla Permata Sunny, dkk, badan usaha memiliki dua fungsi dalam melaksanakan kegiatannya, yaitu fungsi operasional dan manajemen.

1. Fungsi Manajemen

Fungsi manajemen meliputi perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, pengarahan, pengoordinasian, dan pengawasan. Ini merupakan tugas-tugas yang harus dimiliki oleh seorang atasan, agar kegiatan-kegiatan dalam suatu badan usaha bisa berjalan dengan lancar.

2. Fungsi Operasional

Fungsi operasional berfokus pada pelaksanaan suatu kegiatan badan usaha, dalam rangka menghasilkan laba. Aspek-aspeknya meliputi bidang produksi, bidang pembelanjaan, bidang administrasi, bidang personalia, dan bidang pemasaran.

Ciri-ciri Badan Usaha

Berikut merupakan ciri badan usaha secara umum:

• Tujuannya untuk mencari keuntungan.
• Menggunakan modal dan tenaga kerja.
• Bersifat resmi dan harus memenuhi syarat-syarat tertentu.
• Kegiatan operasionalnya di bawah pimpinan seorang usahawan.

Jenis-jenis Badan Usaha dan Contoh

Berdasarkan lapangan usahanya, jenis badan usaha terbagi menjadi:

1. Badan Usaha Agraris

Badan usaha yang melakukan pengolahan dari bahan alam. Contohnya, peternakan, perikanan, perkebunan, dan pertanian.

2. Badan Usaha Ekstraktif

Kegiatan badan usaha ekstraktif yaitu mengambil hasil alam, sehingga bisa memiliki manfaat tertentu. Contohnya, penambangan kayu, pendulangan emas, pertampangan, atau perikanan laut.

3. Badan Usaha Perdagangan

Jenis badan usaha yang kegiatannya meliputi kegiatan jual beli atau penyaluran barang dari produsen ke konsumen. Contohnya, supermarket, perusahaan ekspor impor, grosir, atau pedagang eceran.

4. Badan Usaha Jasa

Sesuai namanya, badan usaha jasa merupakan jenis badan usaha yang bergerak dalam bidang pelayanan jasa. Contohnya, seperti bengkel, akuntan, salon, bengkel, notaris, hingga asuransi.

5. Badan Usaha Industri

Kegiatan badan usaha ini adalah mengolah bahan mentah menjadi barang jadi. Contoh badan usahanya berupa perusahaan tekstil, industri logam, hingga kerajinan tangan.

Dilihat dari kepemilikan modal, jenis badan usaha digolongkan menjadi 3 jenis yaitu:

1. Badan Usaha Milik Negara (BUMN)

BUMN adalah badan usaha yang sebagian besar atau seluruh modalnya dimiliki negara. Contohnya, Perusahaan Jawatan (Perjan), Perusahaan Umum (Perum), dan Perseroan Terbatas (Persero).

2. Badan Usaha Milik Swasta (BUMS)

BUMS merupakan badan usaha modalnya dimiliki oleh swasta. Bentuknya bisa perseorangan maupun persekutuan. Contohnya, perseroan terbatas, firma, persekutuan komanditer, atau koperasi.

3. Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)

BUMD adalah badan usaha yang modalnya dipunyai pemerintah daerah. Contohnya, Bank Pembangunan Daerah (BPD), Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM), hingga layanan transportasi darat daerah (angkot/bus).

4. Badan Usaha Campuran

Modal badan usaha campuran dimiliki bersama pemerintah dan swasta/investor.Contoh badan usaha campuran di Indonesia di antaranya PT Angkasa Pura.

Badan usaha berdasarkan jumlah tenaga kerjanya, digolongkan menjadi:

1. Badan Usaha Kecil

Badan usaha yang memiliki tenaga kerja kurang dari 5 orang.

2. Badan Usaha Sedang

Badan usaha yang jumlah tenaga kerjanya di atas 5-50 orang.

3. Badan Usaha Besar

Badan usaha yang memiliki tenaga kerja melebihi 50 orang.

Tidak hanya mendukung perekonomian lewat kegiatan produksi dan distribusi, badan usaha juga menjadi pendorong penting bagi pertumbuhan ekonomi jangka panjang untuk kesejahteraan masyarakat.

Tegang, PT KAI Gusur Pensiunan dari Rumah Dinas di Semarang

Tegang, PT KAI Gusur Pensiunan dari Rumah Dinas di Semarang

Hungaria siap mendukung program-program prioritas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, termasuk Makan Bergizi Gratis (MBG). Dukungan ini melalui penyediaan agroteknologi hingga drone pertanian.

Duta Besar Hungaria untuk Indonesia Lilla Karsay mengatakan, pihaknya menyoroti target ambisius Prabowo untuk mencapai Indonesia Emas 2045. Visi tersebut didukung dengan sejumlah program prioritas mulai dari MBG hingga peningkatan kualitas sektor kesehatan dan pendidikan.

"Visi Indonesia Emas 2045 yang menurut saya merupakan langkah yang sangat ambisius dan sangat berani dari pemerintah Indonesia, dan bukan tidak mungkin untuk dicapai, dan Hungaria ada di sini untuk membantu Indonesia mencapai tujuan-tujuan ini," kata Lilla dalam konferensi pers di Hotel Indonesia Kempinski, Jakarta Pusat, Rabu (6/11/2024).

Menurutnya, produk paling strategis yang bisa ditawarkan Hungaria untuk mendukung program-program pemerintah Indonesia saat ini adalah teknologi. Untuk MBG, salah satu teknologi yang ditawarkan seperti agroteknologi.

"Tentang program makanan gratis dan bergizi, kami yakin bahwa kami perlu membantu Indonesia untuk meningkatkan produknya," ujar Lilla.

Agroteknologi menjadi salah satu hal yang akan ia promosikan untuk mendukung program MBG. Selain itu, juga ada teknologi pertanian terpadu (precisionfarming), akuakultur, hingga drone pertanian.

Di samping itu, pihaknya juga menawarkan teknologi keamanan siber. Hal ini berkaca dari beberapa kasus kebocoran data yang terjadi di Indonesia beberapa waktu ke belakangan.

"Setelah tinggal di Indonesia beberapa tahun, saya harus katakan, ada beberapa kendala dalam pertahanan keamanan siber. Jadi (teknologi) itulah yang juga membuat Hongaria terkenal, dan kami memiliki referensi (teknologi keamanan siber) di seluruh dunia," ujarnya.

Menurutnya, menyangkut keamanan pemerintah perlu mempertimbangkan dengan ketat saat memilih mitra kerja samanya. Lilla yakin, Hungaria bisa menjadi mitra potensial yang sangat baik karena tidak memiliki kepentingan untuk membahayakan.

MLFF juga menjadi teknologi yang ditawarkannya dalam mendukung target-target pemerintah. Teknologi ini dipandang sebagai solusi mengatasi kemacetan di gerbang tol yang menyebabkan kerugian ekonomi bagi Indonesia sebesar US$ 300 juta setiap tahunnya. Berdasarkan data Bank Dunia 2019, kemacetan menyebabkan kerugian ekonomi di Indonesia sebesar US$ 4 miliar per tahun

MLFF sendiri di Indonesia digarap oleh Badan Usaha Pelaksana (BUP) PT Roatex Indonesia Toll System (RITS). Direktur Utama RITS, Attila Keszeg mengatakan, pihaknya telah berupaya membuka komunikasi dengan pemerintahan baru menyangkut dukungan lanjutan untuk sistem MLFF di Indonesia.

"Terkait dengan pemerintahan baru, kami masih menunggu konfirmasi, kami sudah berusaha berkomunikasi. Pemerintah kami pasti akan mendukung dan men-support kebijakan-kebijakan yang ada saat ini," ujar Attila dalam kesempatan yang sama.

PT Roatex Indonesia Toll System (RITS) menegaskan kesiapannya untuk mengimplementasikan sistem bayar tol tanpa setop atau Multi Lane Free Flow (MLFF) di Indonesia. Perusahaan juga memastikan sistem ini diterapkan sesuai dengan kontrak yang telah disepakati dengan pemerintah.

Direktur Utama RITS, Attila Keszeg mengatakan, teknologi MLFF yang mereka garap telah siap. Pihaknya hanya tinggal menunggu lampu hijau dari pemerintah untuk mematangkan penerapan sistem ini.

"Kami tiga kali lebih siap untuk penerapan teknologi. Kami siap, teknologi kami siap. Kami menunggu untuk siap berkolaborasi karena tidak ada teknologi yang dapat diterapkan sendiri. Kami membutuhkan kolaborasi ekosistem yang sangat kuat," kata Attila dalam konferensi pers di Hotel Indonesia Kempinski, Jakarta Pusat, Rabu (6/11/2024).

Attila menjelaskan, kolaborasi ini mayoritas terjalin dengan BUMN. Melihat kesiapan sistem dan ekosistem kolaborasi ini, pihaknya mempertimbangkan untuk menerapkan sistem ini di tol Indonesia pada kuartal I-2025.

"Berdasarkan kesiapan dan kolaborasi dengan mitra kami, kami sedang mempertimbangkan dan merencanakan go live kami pada kuartal I-2025," ujarnya.

Sementara itu, Direktur RITS Renaldi Utomo Djojohadikusumo mengatakan, selama tiga tahun menjalin kesepakatan dengan pemerintah Indonesia, pihaknya terus melakukan perbaikan dari sisi kolaborasi dengan mitra tol.

RITS telah melakukan serangkaian uji coba pertamanya pada Desember 2023 dan Januari 2024. Aldi menambahkan, pihaknya juga telah memproses permintaan Kementerian PU agar sistem ini ditransisikan masih dengan palang untuk awalannya.

"Kita secara sistem ready dengan teknologi ini. Kami juga mendapatkan input dan direction dari Kementerian PUPR bahwa untuk melakukan sistem MLFF, tol yang tanpa gerbang itu tidak setahun-dua tahun bisa serta merta membuka gerbang. Ini harus ada transisinya, dan dari awal kami sudah mempersiapkan transisi itu," terang Aldi dalam kesempatan yang sama.

Berbagai uji coba telah beberapa kali dilakukan. Namun, memang salah satu pekerjaan rumah (PR) mendorong kolaborasi dengan pihak terkait, termasuk Badan Usaha Jalan Tol (BUJT)

"Kalau dari sistem mungkin teknologi sepertinya tidak akan ada masalah, yang kami butuhkan sekarang adalah bisa melakukan kolaborasi yang baik dengan badan usaha terkait dan stakeholders terkait di ekosistem jalan tol Indonesia," ujarnya.

Sebagai informasi, proyek MLFF ini merupakan investasi langsung asing dari Hungaria senilai US$ 300 juta atau Rp 4,5 triliun yang didanai oleh dana publik Hungaria. RITS menjadi Badan Usaha Pelaksana (BUP) program MLFF setelah memenangkan tender sesuai dengan Surat Menteri PUPR Nomor: PB.02.01-Mn/132 tertanggal 27 Januari 2021.

Keberadaan MLFF semakin kuat dengan dukungan dari pemerintah, setelah ditetapkan sebagai Proyek Strategis Nasional (PSN) non-APBN, pada Mei 2024, berdasarkan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 6 Tahun 2024 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Daftar Proyek Strategis Nasional.

Sistem pembayaran tol telah mengadopsi sistem MLFF ini sejak 12 Desember 2023, yang sedang diuji coba di Jalan Tol Mandara Bali oleh Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT). Sistem MLFF ini diterapkan secara bertahap dimulai dari Jalan Tol Mandara Bali pada Oktober 2024. Selama masa transisi ini, sistem yang digunakan adalah Single Lane Free Flow dengan tetap menggunakan pembatas.

Pada Oktober 2024 lalu, BBN Airlines Indonesia selaku Badan Usaha Angkutan Udara (BUAU) telah melaksanakan penerbangan niaga berjadwal dengan rute penerbangan perdana Jakarta (CGK) - Denpasar (DPS) diikuti dengan rute Jakarta (CGK) - Surabaya (SUB) dan Jakarta (CGK) - Balikpapan (BPN).

Secara umum, rute tersebut dilayani hampir setiap hari dalam seminggu. Masih terdapat 1 (satu) rute lagi Jakarta (CGK) - Pontianak (PNK) yang direncanakan terbang perdana pada tanggal 15 November 2024.

Terkait dengan rute (CGK) - (BPN) sesuai data produksi, sejak tanggal 29 Oktober 2024 sudah tidak beroperasi lagi dikarenakan permintaan pasar (demand) yang kurang dengan load factor rata-rata 20%-25%.

"Kami menghimbau kepada BBN Airlines Indonesia agar dapat memberikan informasi yang jelas kepada penumpang dan memastikan hak penumpang terpenuhi dengan mengembalikan uang tiket secara penuh (100%) kepada penumpang, dan tidak melakukan penjualan kembali. Tindakan ini mencerminkan perhatian maskapai terhadap kepuasan dan kepercayaan pelanggan," kata Plt. Direktur Jenderal Perhubungan Udara, Lukman F. Laisa dalam siaran pers.

Selaku regulator, Ditjen Hubud terus mendorong BUAU untuk menyesuaikan layanan mereka sesuai dengan permintaan pasar. Lukman menuturkan keputusan yang diambil oleh BBN Airlines Indonesia dengan menghentikan rute penerbangan yang rendah load factornya merupakan hal yang wajar sesuai dinamika pasar, asalkan tidak merugikan calon penumpang.

Kehadiran maskapai BBN Airlines Indonesia diharapkan dapat memberikan akses dan pilihan bagi masyarakat pengguna jasa transportasi udara dan menunjukkan kemajuan positif sektor penerbangan di Indonesia.

Lebih lanjut Lukman menyampaikan akan mendukung langkah-langkah yang diambil oleh setiap maskapai dalam menghadirkan penerbangan niaga berjadwal di Indonesia, dan berharap semua pihak dapat bekerja sama dalam menjaga kualitas layanan penerbangan, serta terus berinovasi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

"Keputusan yang bijak dalam manajemen rute dan respons terhadap pasar adalah kunci keberhasilan industri penerbangan nasional. Tak lupa, aspek penting dalam penerbangan yaitu keselamatan, keamanan dan kenyamanan adalah nomor satu," ucapnya.

Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) menetapkan KEK Sanur pada peringkat ke-2 kategori KEK Tema Jasa dan peringkat ke-4 dalam keseluruhan KEK. Sejauh ini, KEK Sanur telah menyerap investasi dengan total Rp 2,99 triliun.

"Kami mengapresiasi PT Hotel Indonesia Natour atau InJourney Hospitality selaku BUPP KEK Sanur yang mampu menyelesaikan pembangunan kawasan dan dinyatakan siap beroperasi dalam waktu kurang dari 3 tahun. Dan berdasarkan pemeringkatan LPEM UI, menunjukkan kinerja KEK Sanur menduduki peringkat ke-4 untuk KEK keseluruhan dan peringkat ke-2 untuk kategori KEK Jasa," kata Plt Sekretaris Jenderal Dewan Nasional KEK, Rizal Edwin dalam keterangan tertulis, Senin (4/11/2024).

Capaian ini diberikan berdasarkan beberapa indikator penilaian dari kinerja, realisasi investasi, serapan tenaga kerja dan kontribusi KEK Sanur dalam mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia.

KEK Sanur yang ditetapkan sebagai Kawasan Ekonomi Khusus melalui Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2022. KEK Sanur merupakan Kawasan Ekonomi Khusus kesehatan pertama di Indonesia dan dikembangkan di lahan seluas 41,26 ha.

KEK ini dilengkapi dengan fasilitas kesehatan dan pariwisata terintegrasi berstandar internasional seperti sarana akomodasi yang terdiri dari hotel bintang 4 dan 5, premium villa/resort, Ethnobotanical Garden, Convention Centre bertaraf Internasional yang mampu menampung hingga 5.000 orang, area komersial, sentra UMKM, serta berbagai fasilitas pendukung dengan teknologi terkini.

KEK Sanur menghadirkan alur perjalanan end to end yang mengintegrasikan layanan kesehatan dan pariwisata dengan berbagai fasilitas berstandar internasional dan sebagai langkah transformatif strategis untuk menjawab tantangan ribuan masyarakat Indonesia yang memilih berobat ke luar negeri.

PT Hotel Indonesia Natour yang ditetapkan sebagai Badan Usaha Pembangun dan Pengelola (BUPP) Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Sanur berdasarkan Surat Keputusan Ketua Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus Nomor 6 Tahun 2022. Berdasarkan Laporan Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus, pada semester I-2024, secara kumulatif KEK Sanur telah mencapai beberapa capaian yang signifikan di mana realisasi investasi telah mencapai Rp 2,99 triliun. Selain itu, penyerapan tenaga kerja di kawasan ini tercatat sebanyak 2.853 orang.

Pada 2024 saja, KEK Sanur mampu untuk merealisasikan investasi sebesar Rp 938,3 miliar atau 67,9% dan tenaga kerja sebanyak 495 orang atau 30,9% dari target yang ditentukan.

"PT Hotel Indonesia Natour (InJourney Hospitality) senantiasa berkomitmen untuk melakukan inovasi dalam pengembangan KEK Sanur untuk mendukung dan menghadirkan ekosistem pariwisata kesehatan yang inklusif serta berkelanjutan," kata Direktur Utama PT Hotel Indonesia Natour (InJourney Hospitality) Christine Hutabarat.

"Dengan capaian ini, KEK Sanur optimis untuk terus berkontribusi dalam mendukung pertumbuhan ekonomi nasional dan mewujudkan visi KEK Sanur sebagai International Medical & Wellness Destination yang membawa added value dan dampak positif bagi pertumbuhan ekonomi lokal maupun nasional," tambah Christine.

Hashim Djojohadikusumo menyebut Presiden Prabowo Subianto bakal mengerjakan proyek giant sea wall atau tanggul laut raksasa. Rencananya proyek tersebut bakal membentang dari Provinsi Banten hingga Provinsi Jawa Timur.

Hashim menyebut pembangunan giant sea wall diperkirakan memakan waktu hingga 20 tahun. Proyek untuk mencegah wilayah utara Pulau Jawa tenggelam itu juga diprediksi akan dikerjakan oleh dua hingga tiga presiden.

"Program Pak Prabowo adalah kita bikin tanggul laut raksasa dari Banten sampai ke Jawa Timur. Program ini mungkin memakan waktu 20 tahun. Mungkin dua atau tiga presiden yang melaksanakan. Tapi harus mulai sekarang," katanya di Kantor Kementerian Koordinator Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Kamis (31/10/2024).

Lantas, sejauh mana progres dan tahapan pembangunan giant sea wall?

Dalam catatan detikcom, untuk wilayah pesisir Jakarta dan sekitarnya proyek tersebut dibangun sepanjang 46 kilometer. Dari jumlah tersebut yang sudah berhasil dibangun adalah sepanjang 13 kilometer.

Artinya masih ada 33 kilometer lagi tanggul laut raksasa di pesisir Jakarta yang belum diselesaikan. Kementerian PUPR mendapat tugas untuk pengerjaan 11 km, sementara Pemprov DKI Jakarta sepanjang 22 kilometer.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto pernah mengatakan pemerintah telah menyiapkan skenario jangka panjang untuk memitigasinya melalui konsep pembangunan Giant Sea Wall. Khusus di Jakarta terdapat beberapa tahapan pembangunan yang telah dirancang hingga 2040.

"Berdasarkan data dari Kementerian PUPR, sudah ada Project Management Office (PMO) untuk Giant Sea Wall di Kementerian PUPR," kata Airlangga dalam Seminar Nasional Strategi Perlindungan Kawasan Pulau Jawa Melalui Pembangunan Giant Sea Wall di Grand Ballroom Hotel Kempinski Jakarta, Rabu (10/1/2024).

Program pembangunan Giant Sea Wall di Jakarta terdiri dari 3 tahap yakni fase A yang pembangunannya berupa tanggul dan sungai kurang lebih 120 km sampai 2030. Lanjut fase B pembangunan sisi barat 20 km mulai 2030. Sisanya fase C yang merupakan sisi timur sepanjang 12 km dibangun mulai 2040.

Tanggul laut atau lepas pantai akan dibangun jika penurunan tanah di pesisir terus terjadi. Sampai 2040 diperkirakan masih terdapat bukaan tanggul laut sebagai akses kapal dan akan ditutup jika penurunan permukaan tanah semakin parah. Tanggul laut ini direncanakan akan diintegrasikan dengan jaringan tol dan pengembangan lahan melalui skema kerja sama pemerintah dan badan usaha (KPBU).

"Kalau di Jakarta tanggulnya masih terpisah-pisah atau terbuka, sehingga kalau ini disatukan mulai dari wilayah Banten sampai Cirebon, maka ini akan terintegrasi dan membuka akses langsung juga untuk dibuat jalan tol, jalan kereta api dan logistik cost kita akan semakin bersaing," ucapnya.

Terkait detail pendanaan masih akan terus dibahas. Sejauh ini estimasi kebutuhan anggaran pembangunan dan perlindungan Pantura Jawa untuk tanggul fase A dan B diperkirakan mencapai Rp 164,1 triliun.

Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan atau Zulhas buka-bukaan lokasi kantor barunya yakni Kementerian Koordinator Bidang Pangan. Dia menyebut akan berkantor di Graha Mandiri, Jalan Imam Bonjol, Menteng, Jakarta Pusat.

Untuk diketahui Kementerian Koordinator Bidang Pangan merupakan kementerian koordinator baru yang dibentuk oleh Presiden Prabowo Subianto. Kementerian ini menjadi pendukung visi-misi dari Prabowo yakni swasembada pangan secara cepat.

"Di Graha Mandiri (kantor), (akan pindah) dua bulan lagi," jelas dia ditemui di Sukamandi, Subang, Jawa Barat, Kamis (31/10/2024).

Saat ditanya anggaran Kemenko Bidang Pangan, Zulhas menjawab belum ada. Namun tengah di urus untuk anggarannya ke depan. "Belum-belum, lagi diurus," ucapnya singkat.

Sebagai informasi Zulkifli Hasan kini menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Pangan. Ada sejumlah kementerian, instansi dan lembaga yang akan dikoordinasikan di bawah kementeriannya.

"Pangan itu sudah pasti Pertanian, Bulog, Bapanas, Kelautan, Kehutanan, Lingkungan, terus ada Badan Usaha Bidang Pangan dan instansi lain yang terkait. Lebih jelas tugasnya itu 5 tahun harus swasembada, " kata Zulhas di Kantor Kementerian Perdagangan Jakarta, Senin (21/10/2024).

Sementara itu, saat ditanya terkait kantor tempat Kemenko Pangan berada di Jakarta atau Ibukota Nusantara dirinya juga enggan menjawab dan memastikan akan diumumkan lebih lanjut.

"Pokoknya target kita itu 5 tahun ini di Kemenko Pangan itu Swasembada ya. Untuk kantor sedang disiapkan, nanti kalo kantornya udah rapih teman-teman media ikut ya saat peresmian," tutupnya.

Lihat Video: Zulhas soal Polemik Kop Surat Kemendes: Insyaallah Tidak Terjadi Lagi

[Gambas:Video 20detik]

Pembahasan terkait rencana pembangunan Jalan Tol Puncak masih dilanjutkan di pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Bahkan, disebut-sebut sudah ada perusahaan swasta yang berminat untuk mendukung pembangunan tol tersebut.

Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum Kementerian Pekerjaan Umum (PU), Triono Junoasmono, mengatakan pihaknya sedang dalam proses pengkajian untuk rencana pembangunan Tol Puncak.

"Tol (Puncak) lagi dikaji," kata Triono, ditemui di Komplek DPR RI di Senayan, Jakarta, Rabu (30/10/2024).

Keberadaan Tol Puncak sendiri diyakini menjadi salah satu solusi untuk mengatasi kemacetan di Puncak. Triono memastikan, pembangunannya akan dilakukan di pemerintahan saat ini. Katanya, telah ada pihak yang memprakarsai proyek ini.

"Insyaallah, iya (dibangun di pemerintahan saat ini). Kita kan lagi ada prakarsa yang mengusulkan," ujarnya.

Adapun tol prakarsa artinya, terdapat badan usaha swasta yang mengusulkan pembangunan jalan tol tersebut. Nantinya, badan usaha tersebut akan menyiapkan studi kelayakan atau feasibility study (FS).

"Jadi ini kan prakarsa. Ada badan usaha prakarsa. Nah, nanti setelah itu mereka menyiapkan FS-nya. Jadi belum sampe ke FS nih, nanti abis itu mereka menyiapkan FS. Ada peminat yang mau memberikan untuk bikin kajian itu," terangnya.

Namun demikian, Triono enggan membocorkan siapa pihak tersebut. Bocorannya, perusahaan itu merupakan perusahaan dalam negeri. Tol ini nantinya akan didukung dengan skema pembiayaan Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU).

Sementara itu, Staf Ahli Menteri PUPR Bidang Teknologi, Industri dan Lingkungan Endra S. Atmawidjaja mengatakan, proyek ini masih menunggu FS sebelum akhirnya dilelangkan. Di samping itu, pihaknya hingga saat inj masih melakukan serangkaian kajian dampak sosial dan lingkungan.

"Belum masuk lelang. Proyeksi nilai belum, masih dievaluasi dampak sosial ekonomi. Itu kan juga banyak perumahan di bawah situ, lagi dikaji, masih pra-FS," kata dia, ditemui di lokasi yang sama.

Sebagai tambahan informasi, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) yang pada kala itu dijabat oleh Basuki Hadimuljono membenarkan bahwa ada rencana untuk membangun Tol Puncak. Tol ini akan membentang dari Sentul hingga Taman Bunga.

"Itu ada dulu kan rencana Tol Puncak 2 yang dari Sentul ke sana, ke Taman Bunga," kata Basuki di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (18/9/2024).

Rencana pembangunan Tol Puncak sendiri telah terdengar sejak awal 2023. Proyek Tol Caringin-Puncak-Cianjur alias Tol Puncak telah tercantum dalam Rencana Umum Jaringan Jalan Tol dengan target terbangun/operasi pada 2030-2034. Hal ini disampaikan oleh Danang Parikesit yang saat itu menjabat sebagai Kepala Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) Kementerian PUPR.

Dalam materi yang disajikannya, total biaya yang dibutuhkan untuk konstruksi tol tersebut mencapai Rp 24,37 triliun, terdiri atas pembangunan untuk 5 seksi tol sepanjang 51,8 km. Rinciannya, seksi 1 sepanjang 11,6 km memakan biaya hingga Rp 3,1 triliun.

Kemudian untuk seksi 2 sepanjang 6,9 km membutuhkan biaya konstruksi Rp 2,4 triliun, dan seksi 3 sepanjang 9,7 km membutuhkan biaya Rp 8,02 triliun. Lalu seksi 4 sepanjang 7,3 km membutuhkan biaya konstruksi sekitar Rp 1,68 triliun. Kemudian untuk seksi 5 sepanjang 16,3 km membutuhkan biaya sebesar Rp 9,07 triliun.

"Saat ini sudah diberikan izin untuk kajian studi pada PT Matrasarana Arsitama dan Swoosh Capital KFT," kata Danang dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi V DPR RI Dengan Kepala BPJT Kementerian PUPR, di Senayan, Jakarta, Selasa (28/3/2023).

Kementerian PUPR juga memasukkan Tol Puncak sebagai salah satu di antara 6 tol untuk dilelang pada 2024. Hal ini tercantum alam paparan Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan yang saat itu masih dijabat oleh Herry Trisaputra Zuna.

"Di sektor jalan dan jembatan, tahap penyiapan ada 6 proyek dengan perkiraan investasi sebesar Rp 49,47 triliun. Yaitu jalan Tol Malang-Kepanjen, jalan Tol Lingkar Selatan Bandung, jalan Tol Kohod (Pakuhaji)-Lebakwangi (Neglasari), jalan Tol Pluit-Cengkareng, jalan Tol Sadang Extension, dan jalan Tol Puncak," kata Herry, dikutip dari siaran Youtube Komisi V DPR RI, Senin (10/7/2023).

Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo buka-bukaan tentang arahan Presiden Prabowo Subianto untuk membangun tanggul laut raksasa atau Giant Sea Wall (GSW). Dalam rencana besarnya, proyek ini akan terbentang dari Banten hingga Gresik, Jawa Timur.

Dody mengatakan, untuk awalnya proyek ini akan berfokus pada Jakarta terlebih dulu. Hal ini berkaca pada penurunan permukaan tanah di Jakarta yang sudah sangat mengkhawatirkan.

"PUPR diminta lebih serius dan cepat lagi untuk bisa membangun giant sea wall minimum di area Jakarta sampai Bekasi 20-30 km," kata Dody, dalam Rapat Kerja (Raker) bersama Komisi V DPR RI di Senayan, Jakarta, Rabu (30/10/2024).

Namun karena keterbatasan anggaran, Dody mengatakan, pihaknya akan lebih banyak melibatkan pihak swasta dalam menggarap proyek ini melalui skema Kerja sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).

"Karena keterbatasan anggaran, kami akan lebih banyak melibatkan swasta kalau itu. Untuk sisanya kami berharap projek yang di Jakarta bisa menjadi contoh, misalnya bagi Semarang dan Surabaya," ujarnya.

Sebagai tambahan informasi, pembangunan Giant Sea Wall menjadi salah satu agenda pembangunan prioritas di era pemerintahan Prabowo. Hal ini diungkapkan oleh Wakil Menteri PU Diana Kusumastuti.

"Nanti saya akan ikut pak Menteri ya, yang jelas beberapa hal yang disampaikan pak Prabowo, IKN lanjut kemudian terkait giant sea wall," ungkap Diana ditemui usai pelantikan di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Senin (21/10/2024).

Untuk tahap awalnya, pemerintah mengutamakan pembangunan tanggul laut di kawasan Jakarta. Hal ini telah menjadi bagian dari program Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) di pemerintahan yang lalu.

Beberapa tahun lalu, dua Korea Selatan dan Belanda sudah menyampaikan pernyataan minatnya untuk berkecimpung dalam National Capital Integrated Coastal Development (NCICD). Kemudian di bulan Oktober lalu, Nanjing Hydraulic Research Institute (NHRI) asal China juga menunjukkan ketertarikan.

Di kesempatan berbeda, Adik Prabowo Subianto, Hashim Djojohadikusumo, juga sempat buka-bukaan terkait proyek giant sea wall ini. Menurutnya, proyek ini tidak bisa diselesaikan dalam waktu singkat sehingga harus segera dilaksanakan.

Hashim menjelaskan, konsep tanggul laut diinisiasi sejak tahun 1994 oleh Bappenas mulanya sebagai solusi untuk menyelamatkan pesisir utara Jakarta. Namun Prabowo sendiri melihat bahwa urgensi pembangunan tanggul laut tidak hanya dirasakan di wilayah utara Jakarta, tetapi juga di seluruh pesisir utara Pulau Jawa.

"Tapi ada apa, selama 10 tahun tidak ada kemajuan. Pak Prabowo ingin segera membangun Tanggul Laut Raksasa. Karena masalah yang dihadapi bukan hanya Jakarta saja, tapi seluruh pantai utara Pulau Jawa dengan ancaman tanah-tanah yang pinggiran kota. Kita perkirakan bisa 40% sawah , lahan bisa tenggelam kalau kita tidak segera melindungi," kata Hashim dalam acara APEC BAC Indonesia di Hutan Kota oleh Plataran, Gelora Bung Karno (GBK), Senayan, Jakarta, Sabtu (31/8/2024).

Rencana penerapan sistem bayar tol tanpa setop atau Multi Lane Free Flow (MLFF) di Tanah Air hingga saat ini belum menunjukkan titik terang. Padahal sebelumnya, uji coba percontohannya direncanakan pada akhir 2024.

Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Kementerian PU, Triono Junoasmono mengatakan, saat ini pihaknya tengah dalam tahap negosiasi dengan Hungaria.

"Ini lagi disiapkan dengan teman-teman semua. Sekarang masih proses negosiasi sama teman-teman BPJT (Badan Pengatur Jalan Tol)," kata Triono, ditemui di Komplek DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (29/10/2024).

Adapun proses negosiasi ini telah berjalan cukup lama. Dalam catatan detikcom, negosiasi telah berlangsung sejak bulan Agustus lalu. Dengan demikian, sudah dua bulan berlalu.

Saat ditanya lebih lanjut penyebab utama negosiasi yang berjalan lama ini, Triono tidak menjelaskan secara rinci. Menurutnya, saat ini PT Roatex Indonesia Tol System (RITS) selaku badan usaha pelaksana (BUP) sedang menyiapkan poin-poin usulannya.

"Poin-poinnya sudah disampaikan dari pihak Roatex Indonesia lagi menyiapkan. Nanti disampaikan kepada kita, kita kaji lalu kita diskusi lagi kepada mereka. Itu kan proses negosiasi seperti itu," ujarnya.

Triono juga tidak merincikan poin apa yang akhirnya membuat negosiasi tersebut berjalan lama. Namun ia tak menampik bahwa proses negosiasi ini masih cukup Panjang.

"Kita upayakan bisa segera lah. Kalau targetnya (selesai negosiasi) di BPJT mungkin. Tapi targetnya kita berharap mudah-mudahan bisa segera," kata dia.

Sebagai tambahan informasi, sebelumnya Basuki Hadimuljono yang pada kala itu masih menjabat Menteri PUPR memastikan bahwa sistem bayar tol tanpa setop atau MLFF ini jadi diimplementasikan di Indonesia tahun ini.

Proses negosiasi masih terus berjalan dengan Hungaria. Meski begitu, menurutnya penerapan sistem tersebut di Tanah Air masih tetap berjalan sesuai rencana.

"MLFF sekarang sedang negosiasi dengan Hungaria full team, sampai hari ini masih dinegosiasikan," kata Basuki di Kementerian PUPR, Jakarta Selatan, ditulis Minggu (6/10/2024).

Basuki juga memastikan bahwa uji coba percontohan akan tetap dilangsungkan pada akhir 2024. Rencananya, lokasi penerapan perdananya tetap dilakukan di Tol Bali Mandara, sebelum akhirnya diterapkan ke ruas-ruas tol lainnya.

"Termasuk, kalau yang piloting tetap kita pakai Desember, tetap kita akan operasikan tapi manajemennya, operasionalnya lagi dinegosiasi kembali," terangnya.

MLFF merupakan hasil kerja sama bilateral antara Indonesia dengan Hungaria. Proyek ini diinisiasi pada saat kunjungan Perdana Menteri Hungaria, Victor Orbán ke Indonesia pada tahun 2016. Pemerintah Hungaria berinvestasi 100% dari proyek ini dengan nilai investasi Rp 4,5 triliun dalam bentuk kerja sama pemerintah dan badan Usaha (KPBU).

Proses penggodokan sistem ini pun berjalan cukup panjang, dengan berbagai tantangan mulai dari masalah internal di PT Roatex Indonesia Tol System (RITS) selaku badan usaha pelaksana (BUP), hingga uji coba sistem yang belum berhasil.

Pemerintah berencana menerapkan MLFF di Indonesia secara bertahap. Untuk awalannya, yang akan diterapkan ialah sistem single lane free flow (SLFF). SLFF merupakan sistem pembayaran tanpa setop yang dilakukan hanya satu jalur dan masih akan tetap menggunakan penghalang atau barrier.

Provinsi Jawa Barat akan segera bangun tiga jalan tol baru saat pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Salah satunya ada tol Getaci yang akan menjadi Tol terpanjang di Indonesia.

Ketiga jalan tol ini diharapkan menjadi solusi dari kemacetan yang menjadi momok permasalahan di Jawa Barat. Jumlah kendaraan yang terus bertambah menjadi alasan mengapa pembangunan ketiga jalan tol ini harus dilaksanakan.

Berdasarkan Open Data Jabar, dari tahun 2022 ke 2023 jumlah kendaraan di Jawa Barat dilaporkan naik 2,1 persen menjadi 16.930.438 unit angka ini didominasi oleh kendaraan roda dua sekitar 83% dan roda empat 17%. Kota Bandung sebagai wilayah dengan kendaraan terbanyak dengan jumlah 1.562.688 unit.

Melansir Instagram @jabardigitalservice, Rabu (23/10/2024), terdapat 3 tol yang akan dibangun era Prabowo yakni Tol Getaci (Kab Bandung-Garut-Tasikmalaya-Ciamis), Tol Sukabumi-Bandung, dan Tol Dalam Kota Bandung.

Pertama, Tol Bandung-Sukabumi yang meliputi daerah Sukabumi-Cianjur-Padalarang ini kini masih di tahap investasi.

Sedangkan, Tol Getaci (Gedebage-Tasikmalaya-Ciamis) yang rencananya membentang 206 km ini akan menjadi tol terpanjang di Indonesia. Saat ini Tol Getaci sedang proses lelang ulang setelah sempat dua kali gagal mendapat investor.

Mengingat biaya pembangunan Tol Getaci yang cukup besar, Kementerian PUPR lakukan skema Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) untuk menggaet investor agar pembangunannya bisa dimulai tahun 2025 mendatang.

Terakhir, Tol Dalam Kota Bandung rencananya akan mulai dibangun pada tahun 2026. Rutenya dimulai dari Jalan Pasteur-Jalan Pasupati-Gasibu. Alternatif 1 ke Cicaheum dan alternatif 2 masuk ke Jalan Supratman-Antapani.

Lihat juga Video 'Jokowi Sebut Danau Toba Segera Tersambung Tol: Tinggal 40 Km Lagi':

[Gambas:Video 20detik]

Saksikan Live DetikSore:

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan meresmikan Bandara Dhoho di Kediri, Jawa Timur. Luhut menyebut peresmian proyek ini memiliki makna tersendiri bagi dirinya.

Ia bercerita pernah ditugaskan di sekitar wilayah Mataraman saat masih aktif di militer, yang mencakup wilayah, Kediri, Madiun, dan sekitarnya. Puluhan tahun berselang Luhut mengakhiri tugasnya sebagai Menko Marves di wilayah tersebut.

"Bagi saya, peresmian terakhir proyek pembangunan infrastruktur kali ini memiliki makna tersendiri. Karena di tahun 1993, saya mendapatkan penugasan pertama kali menjadi Komandan Korem 081/Dhirotsaha Jaya di Kota Madiun," tulis Luhut di Instagram pribadinya @luhut.pandjaitan, Jumat (18/10/2024).

"Puluhan tahun berselang, saya mengakhiri penugasan saya sebagai Menko Kemaritiman dan Investasi di Kabupaten Kediri untuk meresmikan Bandara Dhoho. Wilayah Mataraman memang selalu menyimpan banyak memori yang indah sekaligus tak terlupakan bagi perjalanan karir saya selama ini," tambah dia.

Luhut mengatakan, Kehadiran Bandara Dhoho Kediri adalah momen bersejarah bagi perkembangan konektivitas di Jawa Timur. Bandara ini resmi beroperasi sebagai bandara pertama di Indonesia yang dibangun dengan skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) unsolicited.

Maksudnya, inisiatif proyek datang dari pihak swasta dan mendapat dukungan penuh oleh Pemerintah. menurutnya hal ini menjadi bukti nyata bahwa kolaborasi antara sektor publik dan swasta dapat menghadirkan solusi cepat dan efisien dalam menjawab tantangan pembangunan.

Jelang Akhiri Jabatan Menko Marves, Luhut Resmikan Bandara Dhoho Kediri. Foto: Dok Kemenko Marves

"Bandara Dhoho juga membawa dampak signifikan bagi perekonomian daerah. Dengan adanya fasilitas modern ini, lapangan kerja baru tercipta, pendapatan masyarakat meningkat, dan Kediri semakin berpotensi menjadi pusat ekonomi baru di Jawa Timur," ujarnya.

Terhubung dengan Tol Akses yang tengah dibangun, bandara ini akan semakin mempermudah mobilitas masyarakat dan distribusi logistik di wilayah selatan Jawa. Bandara ini memiliki luas lebih dari 300 hektare dan terminal yang mampu melayani 1,5 juta penumpang per tahun.

"Terima kasih kepada PT Gudang Garam Tbk, melalui PT Surya Dhoho Investama serta semua pihak yang telah berkontribusi mewujudkan konektivitas dan transformasi ekonomi di Jawa Timur," tutupnya.