INFO BISNIS - Desa Hanura, Kecamatan Teluk Pandan, Kabupaten Pesawaran, Lampung berhasil membangun Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) untuk menunjang ekonomi desanya. Caranya dengan mengolah sampah desa yang berasal dari pasar dan rumah tangga.

Menurut Kepala Desa Hanura Rio Remota, BUMDesa mengelola sampah pasar desa dan rumah tangga sehingga berhasil memberi keuntungan hingga Rp94 juta per tahun. Pemerintah desa juga membangun pusat jajanan di desa, tempat penyewaan usaha bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), mengelola jasa parkir, menarik retribusi dari warung, loket pembayaran BUMDes yang keseluruhannya diperkirakan menghasilkan keuntungan hingga Rp24 juta per tahun. Karena prestasi tersebut, Rio dan 20 kepala desa yang lain terpilih untuk belajar ke Ciina pada 2023.

Direktur Pengembangan Kapasitas Pemerintahan Desa, Data dan Evaluasi Perkembangan Desa Ditjen Bina Pemerintahan Desa (Pemdes) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Mohammad Noval menilai, Desa Hanura layak menjadi teladan bagi desa-desa lain di seluruh Indonesia.

Desa ini pernah menjadi juara lomba desa nasional untuk regional I dan bisa mempertahankan prestasi tersebut hingga kini. “Walaupun kepala desanya berganti, mereka tetap bisa mempertahankan prestasinya di 2024,” kata Noval, Senin, 4 November 2024.

Noval menambahkan, aparatur desa ini mendapatkan pelatihan Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa (PKAD) melalui Program Penguatan Pemerintahan dan Pembangunan Desa (P3PD) pada 2023. Sebagai hasilnya, mereka menerapkan materi-materi pelatihan tersebut dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. (*)

JAKARTA, KOMPAS.com – PT MMS Group Indonesia (MMSGI), grup usaha sektor energi dan properti, turut berkontribusi dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menjaga lingkungan melalui program tanggung jawab sosial.

Melalui PT Multi Harapan Utama (MHU) sebagai anak usaha, MMSGI mengimplementasikan program CSR yang memberikan dampak nyata bagi komunitas sekitar area operasional.

Dikutip dari keterangan tertulis, Selasa (29/10/2024), kemitraan MMSGI dengan BUMDesa Payang Sejahtera menjadi salah satu program utama yang meningkatkan pendapatan BUMDes dari Rp 4,6 miliar pada 2019 menjadi Rp 27,6 miliar pada 2023, dengan nilai SROI 4,27 yang menandakan keberhasilan dan kelayakan program ini.

Program ini mencakup pengembangan usaha seperti pabrik kompos, layanan katering, laundry, housekeeping, dan pembangunan Water Treatment Plant (WTP).

Selain itu, BUMDes juga berkontribusi dalam kegiatan sosial, seperti distribusi sembako dan bantuan hewan kurban bagi masyarakat sekitar.

Pendampingan BUMDes Payang Sejahtera ini, MMSGI turut mendukung pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs) seperti Desa Tanpa Kelaparan (SDG 2), Pendidikan Berkualitas (SDG 4), Air Bersih dan Sanitasi (SDG 6), serta Pertumbuhan Ekonomi Desa (SDG 8).

Selain bermitra dengan BUMDes, MMSGI juga mengelola program CSR lainnya seperti pendidikan kesetaraan Paket A, B dan C, industri pertukangan berbasis komunitas dengan memanfaatkan kayu lokal, dan kelompok ternak lestari.

Program ini dirancang dengan Sustainable Livelihood Approach (SLA) dan dievaluasi secara berkala menggunakan metode SROI, memastikan peningkatan kualitas hidup masyarakat

Atas upayanya mendukung BUMDes, perseroan menerima penghargaan Most Impactful Program Prosperity dalam CSR Awards 2024.

Penilaian penghargaan ini mencakup kriteria perusahaan yang telah memiliki Sustainability Report serta secara transparan melaporkan Social Return on Investment (SROI) dari program CSR sesuai standar internasional Global Reporting Initiative (GRI).

CEO MMSGI Sendy Greti menyatakan, penghargaan ini merupakan sinergi baik antara MMSGI, pemerintah, mitra, dan masyarakat.

"Dengan berpegang teguh pada prinsip Environmental, Social, and Governance (ESG) sebagai landasan setiap langkah kami, MMSGI mengimplementasikan program CSR yang berdampak positif dan berkelanjutan, guna mendukung kesejahteraan masyarakat serta menjaga kelestarian alam. Ini sejalan dengan visi Driving Sustainability Way Forward,” ujar Sendy.

Menurut dia, MMSGI tidak hanya berfokus pada pertumbuhan bisnis, tetapi juga aktif menciptakan nilai sosial berkelanjutan melalui berbagai inisiatif CSR.

JAKARTA - PT MMS Group Indonesia (MMSGI), grup usaha di sektor energi dan properti, kembali menegaskan komitmen pada keberlanjutan. Dalam CSR Awards 2024: Impact Symphony di Jakarta, Kamis (24/10) malam, MMSGI menerima penghargaan "Most Impactful Program Prosperity" dan Bumi Global Karbon Foundation atas kontribusinya dalam meningkatkan ekonomi masyarakat dan menjaga lingkungan melalui program tanggung jawab sosial.

Melalui PT Multi Harapan Utama (MHU) sebagai anak usaha, MMSGI mengimplementasikan program CSR yang memberikan dampak nyata bagi komunitas sekitar area operasional. Penilaian penghargaan ini mencakup kriteria perusahaan yang telah memiliki Sustainability Report serta secara transparan melaporkan Social Return on Investment (SROI) dari program CSR sesuai standar internasional Global Reporting Initiative (GRI).

Margareta, yang hadir mewakili Direksi MMSGI, menyatakan penghargaan ini sebagai bukti komitmen MMSGI dalam tanggung jawab sosial.

"Penghargaan ini mencerminkan hasil kerja keras tim MMSGI serta kolaborasi solid dengan para mitra dan pemangku kepentingan. MMSGI berkomitmen tak hanya pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga menjaga kelestarian lingkungan dan pemberdayaan masyarakat," ungkapnya.

Kemitraan MMSGI dengan BUMDesa Payang Sejahtera menjadi salah satu program utama yang berhasil meningkatkan pendapatan BUMDes dari Rp4,6 miliar pada 2019 menjadi Rp27,6 miliar pada 2023, dengan nilai SROI 4,27 yang menandakan keberhasilan dan kelayakan program ini.

Program ini mencakup pengembangan usaha seperti pabrik kompos, layanan katering, laundry, housekeeping, dan pembangunan Water Treatment Plant (WTP). Selain itu, BUMDesa juga berkontribusi dalam kegiatan sosial, seperti distribusi sembako dan bantuan hewan kurban bagi masyarakat sekitar.

Pendampingan BUMDesa Payang Sejahtera ini, MMSGI turut mendukung pencapaian Sustainable Development Goals (SDG) seperti Desa Tanpa Kelaparan (SDG 2), Pendidikan Berkualitas (SDG 4), Air Bersih dan Sanitasi (SDG 6), serta Pertumbuhan Ekonomi Desa (SDG 8).

Selain bermitra dengan BUMDes, MMSGI juga mengelola program CSR lainnya seperti pendidikan kesetaraan Paket A, B dan C, industri pertukangan berbasis komunitas dengan memanfaatkan kayu lokal, dan kelompok ternak lestari. Program ini dirancang dengan Sustainable Livelihood Approach (SLA) dan dievaluasi secara berkala menggunakan metode SROI, memastikan peningkatan kualitas hidup masyarakat.

CEO MMSGI, Sendy Greti mengatakan penghargaan ini merupakan sinergi baik antara MMSGI, pemerintah, mitra, dan masyarakat. Dengan berpegang teguh pada prinsip Environmental, Social, and Governance (ESG) sebagai landasan setiap langkah MMSGI mengimplementasikan program CSR yang berdampak positif dan berkelanjutan, guna mendukung kesejahteraan masyarakat serta menjaga kelestarian alam. "Ini sejalan dengan visi Driving Sustainability Way Forward," ujar Sendy Greti.

MMSGI tidak hanya berfokus pada pertumbuhan bisnis tetapi juga aktif menciptakan nilai sosial berkelanjutan melalui berbagai inisiatif CSR. "Penghargaan ini semakin mengukuhkan komitmen MMSGI untuk membangun masa depan yang sejahtera dan berkelanjutan bagi semua," kata dia.

Reporter: Vendy Yhulia Susanto | Editor: Tri Sulistiowati

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana mengungkapkan, pelaksanaan program makan bergizi gratis akan dimulai 2 Januari 2025.

Dadan menjelaskan, penyusunan organisasi Badan Gizi Nasional sudah selesai. Pihaknya sudah dipastikan mengisi semua yang dibutuhkan agar DIPA bisa diterima bulan Desember. Tercatat ada empat deputi dalam Badan Gizi Nasional.

"TNI itu salah satu mitra yang bisa membantu kesuksesan program makan bergizi. Sementara yang lain juga akan banyak terlibat terutama koperasi bumdes dan pihak ketiga lainnya," jelas Dadan di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu (23/10).

Dadan menambahkan, makan bergizi gratis akan ditujukan untuk Ibu hamil, ibu menyusui, anak balita dan seluruh anak sekolah dari mulai PAUD sampai SMA negeri dan swasta.

Meski begitu, Dadan belum bisa memastikan berapa harga per porsi makan bergizi gratis.

"Ya itu nantilah, terlalu teknis," kata Dadan.

Reporter: Vendy Yhulia Susanto | Editor: Tri Sulistiowati

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana mengungkapkan, pelaksanaan program makan bergizi gratis akan dimulai 2 Januari 2025.

Dadan menjelaskan, penyusunan organisasi Badan Gizi Nasional sudah selesai. Pihaknya sudah dipastikan mengisi semua yang dibutuhkan agar DIPA bisa diterima bulan Desember. Tercatat ada empat deputi dalam Badan Gizi Nasional.

"TNI itu salah satu mitra yang bisa membantu kesuksesan program makan bergizi. Sementara yang lain juga akan banyak terlibat terutama koperasi bumdes dan pihak ketiga lainnya," jelas Dadan di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu (23/10).

Dadan menambahkan, makan bergizi gratis akan ditujukan untuk Ibu hamil, ibu menyusui, anak balita dan seluruh anak sekolah dari mulai PAUD sampai SMA negeri dan swasta.

Meski begitu, Dadan belum bisa memastikan berapa harga per porsi makan bergizi gratis.

"Ya itu nantilah, terlalu teknis," kata Dadan.

Maluku Utara: Program Transformasi Ekonomi Kampung Terpadu (TEKAD) di Teluk Elpaputih, Maluku Utara, disebut berhasil memutus ketergantungan petani pada tengkulak melalui revitalisasi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Akses langsung petani ke pasar tanpa tengkulak mampu meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat.

"Petani pun menerima keuntungan lebih besar, bukan hanya sekadar upah rendah dari tengkulak. Uang yang berputar di desa meningkat, sehingga mendorong pertumbuhan ekonomi lokal," jelas Fasilitator Kecamatan (FK) Teluk Elpaputih, Hendrik Rumaruson, Kamis, 17 Oktober 2024.

Hendrik menjelaskan Kecamatan Teluk Elpaputih yang berbatasan dengan Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB) memiliki komoditas unggulan di setiap negeri. Di antaranya Negeri Waraka dengan Sagu dan ubi jalar, Negeri Tananahu dan Negeri Liang dengan Kacang Tanah dan Negeri Sahulau dengan pisang. Namun, komoditas unggulan ini belum memberikan dampak signifikan kepada warga karena harga jual yang rendah.
"Produk mereka sangat melimpah, tetapi harga komoditas masih rendah karena pemasaran dikuasai tengkulak. Ini merugikan petani karena mereka tidak mendapat keuntungan yang layak," ungkapnya.

Dia mengungkapkan warga telah berupaya lepas dari jeratan dari para tengkulak hanya saja selalu gagal. Warga merasa kesulitan mengakses pasar, di sisi lain mereka terdesak kebutuhan. Akhirnya dengan berat hati menjual hasil bumi mereka kepada para tengkulak dengan harga rendah.

"Maka kita dorong agar warga menggunakan BUMDes atau Badan Usaha Milik Negeri (BUMNeg) sebagai wadah menyalurkan hasil panen mereka kepada konsumen sehingga harga tetap terjaga," jelasnya.

Baca juga: Wujudkan Kemandirian Desa, Staf BUMDes Diberi Pelatihan Kecakapan Digital

Hendrik menyebut membangkitkan kembali BUMDes dan BUMNeg bukan perkara mudah. Banyak pemerintah desa ragu untuk mengaktifkan kembali badan usaha karena pengalaman buruk di masa lalu, seperti masalah manajemen dan kegagalan operasional.

"Kami paham kekhawatiran mereka, tetapi kami yakin jika BUMDes bisa berjalan dengan baik, kita bisa memutus mata rantai tengkulak dan menaikkan harga jual komoditas. Ini adalah cara agar masyarakat bisa lebih sejahtera," ujarnya.

Pendekatan yang digunakan tim TEKAD, lanjut Hendrik adalah advokasi dan komunikasi intensif dengan pemerintah desa untuk menghidupkan kembali BUMDes. Selain itu, desa terus berkoordinasi dengan pimpinan TEKAD di tingkat kabupaten untuk memastikan program berjalan sesuai rencana.

Dia mengatakan kini BUMDes dan BUMNeg di Teluk Elpaputih sudah mulai aktif kembali dan berbadan hukum. Beroperasinya kembali BUMDes ini menjadi harapan baru bagi masyarakat untuk memasarkan komoditas langsung ke pasar tanpa perantara tengkulak, sehingga harga jual bisa lebih menguntungkan.

"Ini bukan hanya soal bisnis. Ini tentang memberi harapan baru dan kesempatan bagi masyarakat untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik," ungkapnya.


dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(AGA)

TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Satuan Tugas (Satgas) Prabowo-Gibran, Hashim Djojohadikusumo, mengungkapkan program pembangunan 3 juta rumah merupakan target dalam setahun. Satu periode pemerintahan selama 5 tahun bisa terdapat 15 juta rumah yang terbangun.

“Bukan tiga juta (satu periode pemerintahan). Kita mau bikin tiga juta rumah setiap tahun,” ujar Hashim, pada Kamis, 10 Oktober 2024, seperti diberitakanAntara.

Hashim menjelaskan, program pembangunan 3 juta rumah setiap tahun terdiri dari pembangunan 1 juta apartemen di perkotaan per tahun dan 2 juta unit rumah di pedesaan per tahun. Menurut Hashim, pembangunan 2 juta rumah di pedesaan setiap tahun dapat menciptakan lapangan pekerjaan di wilayah pedesaan.

“Targetnya satu juta (apartemen) di perkotaan setiap tahun dan 2 juta rumah di pedesaan setiap tahun,” kata Hashim.

Hashim juga mewanti-wanti Grup Ciputra dan kontraktor besar lainnya agar tidak terlibat mengerjakan proyek rumah era pemerintahan Prabowo di pedesaan. Sebab, Hashim ingin mengimplementasikan nilai keadilan sosial sesuai Pancasila dalam pembangunan untuk rakyat Indonesia. Sebab, Indonesia sedang mengalami penurunan kelas menengah ataumiddle class.

"Tujuan Prabowo-Gibran recreate dan memperbesar middle class. Sehingga maaf kalau keluarga Ciputra punya kontraktor, maaf ya, jangan masuk ke desa. Maaf," kata Hashim, saat Propertinomic Executive Dialogue di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta Pusat, Kamis lalu.

Sebelumnya, Hashim menegaskan, program pembangunan rumah di pedesaan tersebut akan dikhususkan kepada usaha mikro, kecil ,dan menengah (UMKM), koperasi, dan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Akibatnya, para konglomerat atau grup kontraktor besar dimohon untuk tidak terlibat demi mencapai keadilan. Namun, para konglomerat bisa terlibat dalam program pembangunan apartemen di perkotaan.

Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra tersebut mengaku telah menemui beberapa pihak untuk kelancaran proyek pemerintahan Prabowo-Gibran tersebut. Adapun, pihak-pihak yang telah ditemui Hashim adalah PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk, PT. Sarana Multigriya Finansial (Persero) atau SMF, dan Perum Pembangunan Perumahan Nasional atau Perumnas. Bahkan, ia juga mengaku telah menemui CEO BTN, Nixon Napitupulu, sebanyak empat sampai lima kali untuk membahas program ini.

Selain perusahaan-perusahaan pelat merah dalam negeri, Hashim juga mengajak perusahaan dari Singapura, yaitu Housing & Development Board (HBD). Perusahaan ini akan bertindak sebagai penasihat dalam program pengadaan rumah Prabowo. Sebagai konsultan, ia menunjuk Surbana Jurong Pte Ltd, anak usaha Temasek Holdings yang bergerak di bidang konsultansi pengembangan perkotaan dan infrastruktur di Singapura.

“Memang tidak mungkin kita dalam tahun pertama kita capai, tapisteady state, mungkin tahun ketiga. Sudah ada beberapa investor danfinancierdari luar negeri. Dari Qatar, saya sudah ketemu. Dari Singapura, saya sudah ketemu,” ujar Hashim, pada 7 Oktober 2024.

Meskipun Hashim Djojohadikusumo menggandeng perusahaan besar dari luar negeri untuk apartemen, tetapi ia tetap mengajak pihak-pihak lokal UMKM dan BUMDes untuk menggarap proyek rumah era Prabowo di pedesaan. Dengan demikian, pihaknya tidak mengabaikan keadilan sosial dalam proyek pembangunan ini dan mendorongmiddle classuntuk mencapai peningkatan ekonomi.

RACHEL FARAHDIBA R | HAN REVANDA PUTRA

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengusaha besar yang ingin terlibat dalam program (MBG) diimbau menggandeng koperasi atau Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

Kepala Badan Gizi Nasional, Dadan Hindayana, menyatakan keterlibatan pengusaha besar akan diarahkan bekerja sama dengan koperasi desa demi memastikan manfaat ekonomi dirasakan langsung oleh masyarakat lokal.

“Bahan baku ingin kami dapatkan dari BUMDes dan koperasi. Kalau ada pengusaha besar yang ingin memasok dan bekerja sama dengan Badan Gizi Nasional, silakan berkoordinasi dengan koperasi dan BUMDes, supaya mereka juga mendapat cipratan ekonomi dari program ini,” jelas Dadan dalam BNI Investor Daily Summit 2024 di Jakarta, Selasa (8/10/2024), seperti dikutip dari Antara.

Program ini menargetkan pemberian makanan bergizi kepada 82,9 juta penerima. Badan Gizi Nasional memerlukan bahan baku dalam jumlah besar seperti beras, telur, ayam, sayuran, dan susu dari petani dan peternak di pedesaan.

Pengadaan bahan baku ini diproyeksikan memicu peredaran uang besar di masyarakat pedesaan.

“Likuiditas desa akan meningkat melalui program ini, karena pembelian bahan baku secara langsung dari petani, peternak, dan produsen lokal melalui koperasi serta BUMDes,” ujar Dadan.

Dengan begitu, program ini diyakini tidak hanya memperkuat sumber daya manusia melalui asupan gizi, tapi juga memberdayakan perekonomian pedesaan secara langsung.

Program Makan Bergizi Gratis mulai dijalankan penuh pada Januari 2025, dengan uji coba pada November 2024 di beberapa daerah terpilih.

Bisnis.com, JAKARTA - Pratik jual kembali internet secara ilegal melalui jaringan RT/RW atau RT/RW Net ilegal telah menyebar hingga daerah rural. Praktik ini menjadi ancaman bagi Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) yang hendak menjajakan paket internet resmi dan sesuai dengan aturan.

Sekretaris dan Pengelola Layanan Akses Internet Bumdes Bedono Sejahtera Rendi Setiawan mengatakan salah satu tantangan dalam mendorong layanan internet di pedesaan adalah bersaingan dengan RT/RW Net ilegal.

Para reseller tak berizin itu menjual kembali layanan internet yang telah ‘dipotong-potong’ dengan harga sangat murah. Tidak hanya itu, para reseller internet

“Mereka masih ilegal (RT RW net) mereka menjual lebih murah dan sering merusak infra struktur kami. ODP (Optical Distribution Point) kami hilang, kabel putus beberapa kali,” kata Rendy kepada Bisnis, Sabtu (31/8/2024).

Untuk diketahui, ODP merupakan tempat terminasi kabel yang memiliki sifat tahan korosi, dan tahan cuaca. Alat ini sulit mengalami kerusakan kecuali karena faktor manusia. ODP berfungsi sebagai tempat instalasi sambungan terutama untuk menghubungkan kabel distribusi dan kabel drop.

Dia menjelaskan dari sisi harga, RT/RW Net ilegal menjual layanan hingga Rp75.000-Rp100.000 per bulan. Jauh di bawah harga Bumdes yang juga sudah murah, yang seharga Rp150.000 per bulan. Dengan kondisi ini, Bumdes kesulitan untuk menjual internet ke para pelanggan.

Bumdes Bedono Sejahtera berada di Desa Bedono, Kecamatan Jambu, Semarang, Jawa Tengah. Bumdes Bedono merupakan satu dari puluhan Bumdes yang terlibat dalam program maturasi desa melalui digitalisasi yang digalakan oleh Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (Bakti).

Dalam program tersebut, Bakti bekerja sama dengan penyedia jasa internet (ISP) dan badan usaha bekerja sama dalam menyebarkan internet ke daerah rural. Internet yang dihadirkan tersebut digunakan untuk berbagai hal seperti menjalankan tata kelola pemerintahan berbasis digital, edukasi, hingga berjualan secara daring.

Khusus untuk Bumdes Bedono, total kapasitas bandwidth yang digunakan sebesar 1 Gbps, yang telah melayani 412 pelanggan rumah, 4 pelanggan sekolah, hingga 2 instansi pemerintahan.

Selain Bumdes Bedono, keresahan yang sama juga dialami oleh Bumdes Serdam Maju Bersama di Kalimantan Barat. Praktik RT/RW Net ilegal telah membuat bisnis internet bumdes terganggu karena pasar lebih memilih berlangganan internet murah meskipun tidak memiliki izin resmi.

“Secara harga mereka lebih rendah. Ini juga yang dikeluhkan oleh provider-provider karena mereka ilegal,” kata Sekretaris Bumdes Serdam Maju Bersama Hermansyah.

Sebelumnya, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) dan kepolisian bekerja sama dalam memberantas praktik RT/RW Net ilegal. Keduanya bakal melakukan penertiban.

Direktur Jenderal Penyelenggara Pos dan Informatika (PPI) Kemenkominfo Wayan Toni Supriyanto bahwa Kemenkominfo telah membentuk tim untuk memberantas praktik RT/RW Net ilegal yang marak terjadi di tengah masyarakat.

“Teman-teman sudah membentuk tim, dengan direktur pengendalian [Kemenkominfo] dengan teman-teman kepolisian, sudah mempersiapkan untuk melakukan penertiban,” kata Wayan saat ditemui di Ballroom Pondok Indah Golf Course, Jakarta, Minggu (25/8/2024).

Wayan mengatakan bahwa secara pembinaan, Kemenkominfo sudah turun lapangan mengingatkan para operator penyelenggara jasa internet atau Internet Service Provider (ISP) yang berizin untuk melihat kembali database pelanggan.

“Karena kadang-kadang pelanggan ini main sendiri,” imbuhnya.

Lebih lanjut, Wayan menjelaskan bahwa pada prinsipnya, praktik RT/RW Net ilegal merupakan reseller yang secara mandiri berjualan namun tidak mengajukan izin sesuai dengan Peraturan Menteri.

Dia pun mengaku bahwa keberadaan RT/RW Net ilegal sedang dalam pemantauan dari Direktorat Pengendalian Kemenkominfo. Menurut Wayan, sejauh ini sudah ada ratusan RT/RW Net ilegal yang ditindak oleh Kemenkominfo.

Wayan menambahkan bahwa jika ditemukan adanya reseller yang tidak berizin, maka bisa ditindak oleh kepolisian.

“Tetapi kalau dari sisi Kemenkominfo itu harus dihentikan dan tidak boleh berlangganan dengan operator legal,” tandasnya.

Bisnis.com, JAKARTA - Konsumsi internet di daerah rural dan pedalaman disebut terus mengalami peningkatan seiring dengan kebutuhan masyarakat dalam mengakses pendidikan hingga berjualan daring di e-commerce.

Sekretaris dan Pengelola Layanan Akses Internet Bumdes Bedono Sejahtera Rendi Setiawan mengatakan bahwa dampak kehadiran internet sangat bagus bagi desa-desa di wilayah Semarang, Jawa Tengah. Kehadiran infrastruktur digital membuat masyarakat memiliki pengalaman yang makin baik dalam mengakses internet.

Pengalaman tersebut kemudian membuat masyarakat pada akhirnya makin ‘haus’ terhadap data dan mulai memanfaatkan layanan data yang dihadirkan untuk berbagai kebutuhan, termasuk untuk akses pendidikan dan berjualan di e-commerce.

“Peningkatan kebutuhan internet lumayan cepat dikarenakan semua aktifitas hampir membutuhkan internet seperti pendidikan dan pekerjaan. Layanan internet paling banyak digunakan untuk pendidikan, dan pekerjaan,” kata Rendy kepada Bisnis, Sabtu (31/8/2024).

Bumdes Bedono Sejahtera berada di Desa Bedono, Kecamatan Jambu, Semarang, Jawa Tengah. Bumdes Bedono merupakan satu dari puluhan Bumdes yang terlibat dalam program maturasi desa melalui digitalisasi yang dilakukan oleh Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (Bakti).

Dalam program tersebut, Bakti bekerja sama dengan penyedia jasa internet (ISP) dan badan usaha bekerja sama dalam menyebarkan internet ke daerah rural.

Internet yang dihadirkan tersebut digunakan untuk berbagai hal seperti menjalankan tata kelola pemerintahan berbasis digital, edukasi, hingga berjualan secara daring.

Khusus untuk Bumdes Bedono, total kapasitas bandwidth yang digunakan sebesar 1 Gbps, yang telah melayani 412 pelanggan rumah, 4 pelanggan sekolah, hingga 2 instansi pemerintahan.

Rendy berharap kerja sama dengan Bakti dapat terus ditingkatkan mengingat kebutuhan terhadap layanan data terus meningkat.

“Harapan Bumdes dengan bakti adalah selalu melayani masyarakat dalam kebutuhan akses internet dan perkembangan desa mandiri serta desa digital,” kata Rendy.

Bakti telah menyalurkan internet ke 326 desa pada Mei 2024, dengan total kapasitas bandwidth mencapai 12,76 Gbps. Jumlah bandwidth yang disalurkan tersebut naik hingga 53% secara tahunan.

Berdasarkan data yang dihimpun Bisnis, dari total 12,76 Gbps bandwidth yang disalurkan ke desa-desa, mayoritas (60%) berasal dari infrastruktur Sistem Komunikasi Kabel Laut (SKKL) Palapa Ring, sementara itu sisanya berasal dari jaringan tulang punggung non-Palapa Ring.

Sekadar informasi, bandwidth adalah jumlah tingkat maksimum transfer data yang melintas di atas jalur jaringan tulang punggung, seperti Palapa Ring, yang telah dibangun.

Makin banyak masyarakat di suatu wilayah mengkonsumsi internet, maka jumlah data bandwidth yang melintasi SKKL makin besar.

Peningkatan bandwidth di suatu wilayah juga bisa menjadi indikator keberhasilan bahwa infrastruktur yang dibangun memberikan dampak bagi suatu wilayah.

Dalam menyalurkan internet ke desa-desa, Bakti melibatkan puluhan Badan Usaha dan perusahaan penyedia jasa internet (ISP) sebagai rantai pasok melalui Program Kemitraan Badan Usaha.

Program Kemitraan Badan Usaha ini membuat internet yang dihadirkan Bakti tidak hanya memberdayakan masyarakat juga menggerakan perekonomian di daerah terpencil dengan keterlibatan ISP dan Badan Usaha.

Tercatat Bakti sebanyak terdapat 96 perjanjian kerja sama (PKS) Tripartit Kemitraan Badan Usaha dengan ISP yang masih berlaku pada Mei 2024. Kemudian sebanyak 65 Badan Usaha telah terkoneksi, 31 Badan Usaha dalam tahap perencanaan dan pembangunan infrastruktur telekomunikasi dan 5 badan usaha dalam tahap perencanaan penandatangan Tripartit.

Melalui Program Kemitraan Badan Usaha, Badan Usaha dan ISP telah melayani 157 instansi pemerintah dan swasta, serta 117 sekolah dengan jaringan internet.

Bakti juga memiliki program Akses Internet, yang menghadirkan jaringan internet ke satu titik dengan menggunakan satelit.

BRI kembali menyelenggarakan kegiatan pelatihan kepada desa binaan BRI pada tahun 2024 melalui “Kick Off Desa BRILiaN 2024 Batch 3”. Pelatihan ini merupakan yang ketiga kalinya dalam tahun ini, di mana sebelumnya telah dilaksanakan Desa BRILiaN 2024 Batch 1 pada bulan April dan Batch 2 pada Bulan Juni.

Senior Executive Vice President (SEVP) Bisnis Ultra Mikro BRI, M. Candra Utama mengungkapkan, kegiatan ini merupakan kegiatan awal dari rangkaian penyelenggaraan program Desa BRILiaN di mana peserta Desa BRILiaN mendapatkan sejumlah materi pembekalan dan pelatihan sampai dengan proses pendampingan nantinya.

Pelatihan-pelatihan yang dilakukan meliputi pelatihan kepemimpinan, pelatihan kelembagaan Desa dan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), pelatihan kewirausahaan, pelatihan Inovasi Desa, Digitalisasi Desa, teknik komunikasi dan materi tematik lainnya yang sangat dibutuhkan oleh Desa.

Para peserta akan diberikan beberapa tugas di setiap sesi yang akan menjadi salah satu komponen penilaian yang digunakan untuk memilih 40 desa terbaik, dengan 15 Desa terbaik akan mendapatkan pendampingan langsung.

“Batch 3 ini akan diikuti oleh 476 desa dari seluruh penjuru Indonesia. Pelatihan akan dilaksanakan secara daring,” tambah Candra.

Sejak dijalankan pada tahun 2020, program Desa BRILiaN telah diikuti 3.957 desa yang aktif tergerak berinisiatif dan berkomitmen untuk maju melalui program-program yang telah direncanakan. Desa BRILiaN mengembangkan 4 aspek yang terdapat dalam desa.

Pertama, BUMDesa sebagai motor ekonomi desa. Kedua, digitalisasi, implementasi produk dan aktivitas digital di desa. Ketiga, Sustainability, tangguh dan secara continue dalam membangun desa. Keempat, innovation, kreatif dalam menciptakan inovasi.

Sementara itu, objek pemberdayaan dari program ini adalah elemen-elemen kunci yang ada di desa yang meliputi Perangkat Desa (Kepala Desa), Pengurus BUMDesa, Badan Permusyawaratan Desa, UMKM di Desa, Perwakilan kelompok Usaha (Klaster) dan Pegiat Produk Unggulan Kawasan Perdesaan (Prukades).

“Program pemberdayaan Desa BRILiaN ini merupakan wujud nyata BRI yang terus berkomitmen untuk meningkatkan economic dan social value kepada masyarakat. Perseroan berharap program seperti ini dapat memberikan kontribusi nyata dan positif bagi peningkatan kualitas pengelolaan desa,” tambah Candra.

Ia menambahkan, dalam program ini, dilakukan pula penguatan ekosistem ekonomi desa yang didukung dengan program penguatan kelompok-kelompok (Klaster) Usaha Mikro dengan nama Klasterkuidupku, di mana BRI mengidentifikasi keperluan pemberdayaan baik pelatihan usaha maupun bantuan sarana prasarana yang diberikan secara selektif.

Untuk mendukung pengembangan pasar, BRI menginisiasi pembentukan platform New Pasar.id, yaitu sebuah platform yang menghubungkan pedagang pasar dan pembeli secara online.

Sedangkan untuk pemberdayaan UMKM, BRI juga telah mengembangkan platform pemberdayaan linkumkm.id untuk mendorong dan memfasilitasi UMKM naik kelas. Selain itu tentunya produk-produk layanan BRI yang dapat dimanfaatkan oleh desa dan BUMDes seperti Agen BRILink, Stroberi, QRIS dan produk lainnya.

Artikel ini dibuat oleh kumparan Studio

INFO BISNIS - Program Desa BRILian kembali berlanjut. Kali ini sampai di tahap ketiga dengan peluncuran “Kick Off Desa BRILiaN 2024 Batch 3”, awal pekan ini

Senior Executive Vice President (SEVP) Bisnis Ultra Mikro BRI, M. Candra Utama, mengatakan kegiatan ini merupakan kegiatan awal dari rangkaian penyelenggaraan program Desa BRILiaN. Pada saatnya nanti, para peserta akan mendapatkan sejumlah materi pembekalan dan pelatihan sampai dengan proses pendampingan nantinya.

Pelaksanaan program meliputi pelatihan kepemimpinan, kelembagaan desa dan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), kewirausahaan, inovasi desa, digitalisasi desa, teknik komunikasi dan materi tematik lainnya yang sangat dibutuhkan oleh desa.

Selanjutnya para peserta akan diberikan beberapa tugas di setiap sesi yang nantinya menjadi salah satu komponen penilaian untuk memilih 40 desa terbaik. “Akan ada 15 desa terbaik yang mendapatkan pendampingan langsung,” kata Candra.

Candra menjelaskan bahwa,“Batch 3 ini akan diikuti 476 desa dari seluruh penjuru Indonesia. Model pelatihan akan dilaksanakan secara daring,” kata dia. Program BRILian sendiri telah berlangsung sejak 2020, yang diikuti 3.957 desa yang aktif dan bergerak berinisiatif dan berkomitmen untuk maju melalui program-program yang telah direncanakan.

Selama ini program Desa BRILiaN mengembangkan 4 aspek yang terdapat dalam desa, yaitu; Pertama, BUMDes sebagai motor ekonomi desa. Kedua, digitalisasi, implementasi produk dan aktivitas digital di desa. Ketiga,sustainability, tangguh dan secaracontinuedalam membangun desa. Keempat,innovation, kreatif dalam menciptakan inovasi.

Sedangkan objek pemberdayaan dari program ini adalah elemen-elemen kunci yang ada di desa yang meliputi perangkat desa (kepala desa), pengurus BUMDes, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), UMKM di desa, perwakilan kelompok usaha (klaster) dan Pegiat Produk Unggulan Kawasan Perdesaan (Prukades).

“Program pemberdayaan Desa BRILiaN ini merupakan wujud nyata BRI yang terus berkomitmen untuk meningkatkan economic dan social value kepada masyarakat. Perseroan berharap program seperti ini dapat memberikan kontribusi nyata dan positif bagi peningkatan kualitas pengelolaan desa,” kata Candra.

Candra menambahkan, dalam program ini dilakukan pula penguatan ekosistem ekonomi desa yang didukung dengan program penguatan kelompok-kelompok (klaster) usaha mikro dengan nama Klasterku Hidupku. “Program BRI tersebut mengidentifikasi keperluan pemberdayaan baik pelatihan usaha maupun bantuan sarana prasarana yang diberikan secara selektif,” katanya.

Untuk mendukung pengembangan pasar, BRI menginisiasi pembentukanplatformNew Pasar.id, yaitu sebuahplatform yangmenghubungkan pedagang pasar dan pembeli secara daring. Sedangkan untuk pemberdayaan UMKM, BRI juga telah mengembangkan platform pemberdayaanlinkumkm.iduntuk mendorong dan memfasilitasi UMKM naik kelas.

Cukup banyak produk-produk layanan BRI yang dapat dimanfaatkan oleh desa dan BUMDes seperti Agen BRILink, Stroberi, QRIS dan produk lainnya. (*)