Dinas Sosial (Dinsos) Provinsi DKI Jakarta periode Januari hingga September 2024 telah memulangkan 1.113 orang telantar ke kampung halaman masing-masing.

"Kami mengantarkan mereka ke pool bus sesuai tujuan pemulangan dan jadwal keberangkatan," kata Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Provinsi DKI Jakarta, Premi Lasari, dilansir Antara, Kamis (3/10).

Pihaknya bekerja sama dengan Perum Damri untuk pemulangan orang telantar tersebut. Sedangkan daerah tujuan pemulangan mencakup Lampung, Tasikmalaya, Cilacap, Semarang, dan Surabaya.

Pemulangan orang telantar pada Januari sebanyak 88 orang, Februari (128), Maret (127), April (111), Mei (138), Juni (107), Juli (149), Agustus (137 dan September 128 orang.

Premi mengatakan, proses identifikasi dan verifikasi (pengecekan dan perekaman sidik jari), pendataan dan dokumentasi orang terlantar dilakukan terlebih dahulu sebelum dipulangkan ke daerah asal.

Setelah itu, dilakukan asesmen yang melibatkan Pekerja Sosial, Penyuluh Sosial dan Petugas Pelayanan, Pengawasan dan Pengendalian Sosial (Satgas P3S).

Kemudian dibuat surat pengantar ke Dinas Sosial pemerintah daerah tujuan dan tiket kendaraan. "Setelah itu, kami mengantarkan mereka ke pool bus sesuai tujuan pemulangan dan jadwal keberangkatan. Kemudian kami lakukan terminasi," kata Premi.

Kriteria orang terlantar yang dapat diberikan layanan pemulangan, yakni terlantar karena korban penipuan, korban tindak kriminal (seperti hipnotis, kecopetan dan lain-lain), korban yang dijanjikan pekerjaan tapi tidak dibayar, dan sejenisnya.

Premi berharap pemulangan orang terlantar ini, bukan hanya sekadar langkah administratif, tetapi juga bentuk nyata dari kepedulian sosial dan tanggung jawab bersama dalam menciptakan kota yang lebih manusiawi dan berkeadilan sehingga dapat mewujudkan ketertiban bagi lingkungan Jakarta.

Seorang perempuan di Bantul berinisial AE (53) diviralkan dan dilaporkan oleh tetangga kosnya kepada Dinas Sosial (Dinsos) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) karena diduga melakukan kekerasan terhadap anaknya yang masih SD dan SMP.

Sebuah rekaman suara yang berisi teriakan dan tangisan anaknya saat dimarahi juga sempat beredar dan viral di media sosial.

Pada Selasa (17/9), Dinas Sosial DIY bersama sejumlah instansi terkait telah mendatangi tempat tinggal AE yang berada di Plumbon, Banguntapan, Bantul. Di tempat tersebut, AE yang ber-KTP luar DIY tinggal bertiga bersama dua anaknya di dalam kamar kos.

Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial Dinsos DIY, Budhi Wibowo, mengatakan bahwa AE dan dua anaknya juga sempat dibawa ke Dinsos DIY untuk dilakukan assessment. Hasilnya, perlakuan AE kepada anaknya kata Budhi sebenarnya adalah bentuk proteksi yang berlebihan.

“Ternyata yang bersangkutan itu sebenarnya itu bentuk proteksi orang tua. Karena menurut pengakuannya, anak-anaknya itu pernah mendapatkan perlakuan salah, pernah mendapatkan pelecehan dari lingkungannya,” kata Budhi Wibowo saat dihubungi Pandangan Jogja, Rabu (18/9) kemarin.

“Jadi itu sebetulnya bentuk proteksi, hanya saja berlebihan,” lanjutnya.

AE dan anaknya kata Budhi termasuk dalam kategori keluarga bermasalah sosial dan/atau wanita rawan sosial ekonomi. Ia sudah dua kali menikah, dan keduanya berakhir dengan perceraian. Sehingga sejak 2015 ia harus mengasuh dua anaknya seorang diri.

Budhi juga menyebut bahwa anak AE kerap mendapat perundungan dari lingkungannya, karena itulah AE menjadi sangat protektif kepada anak-anaknya.

“Sampai-sampai anak yang kecil itu, sampah hari ini masih harus pakai pampers, padahal sudah SD. Karena dia tidak bisa menahan pipis. Hampir setiap saat dia harus pipis. Itu bisa jadi ya karena stres,” jelasnya.

Terkait rekaman suara tangisan anak yang beredar, ia membenarkan bahwa suara tersebut memang suara anak AE. Saat itu, AE menurutnya terpaksa memukul anaknya agar tidak keluar rumah, sebab khawatir mereka dirundung oleh orang lain.

“Karena yang bersangkutan itu ingin memproteksi agar anaknya tidak keluar setelah magrib, kemudian tidak dirundung oleh orang lain lagi, tidak di-bully. Tapi bentuk proteksi yang sedikit berlebihan gitu,” ujar Budhi.

Dinsos DIY menurutnya juga telah menawarkan kepada AE agar anaknya tinggal di Rumah Perlindungan Sosial (RPS) Anak milik Dinsos DIY. Sebab, bagaimanapun tidak bisa dibenarkan melindungi anak dengan cara kekerasan.

Jika berada di RPS Anak, maka kedua anak AE bisa tetap bersekolah dan terpenuhi kebutuhan hidupnya. Orang tua atau keluarga juga masih tetap bisa menjenguk atau berkomunikasi.

“Sambil menyiapkan untuk ibunya juga assessment, apakah ibunya itu mungkin ada sedikit depresi atau apa, kita akan bawa ke assessment center di Dinas Sosial,” kata Budhi Wibowo.

Ibu dan anak di Jakarta Utara menipu dengan mengemis di jalan. Sang ibu meminta uang kepada orang di jalan dengan alasan tidak punya uang untuk membeli obat, padahal faktanya, ia berkecukupan.

Aksi ibu ini diungkap seorang YouTuber melalui channel Pratiwi Noviyanthi. Awalnya ibu itu diduga dipaksa mengemis oleh anaknya, tapi ternyata tidak. Si ibu mengaku tidak pernah dipaksa melakukan itu, meski begitu si anak tahu dan membiarkannya.

Video itu kemudian viral hingga Dinas Sosial Jakarta bertindak. Satuan Petugas Pelayanan, Pengawasan dan Pengendalian Sosial (Satgas P3S) Jakarta Utara mendatangi rumah keluarga tersebut yang berlokasi di Teluk Gong Selatan, Kelurahan Pejagalan, Penjaringan.

Kepala Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta, Premi Lasari, mengatakan petugas menindak keluarga tersebut. Upaya ini mengacu pada Pasal 6 Ayat 1 Pergub DKI Jakarta Nomor 169 Tahun 2014 Tentang Pola Penanganan PMKS.

"Kami melakukan upaya pencegahan sejak bulan Juni dengan melakukan pemantauan dan pengawasan di sekitar Kelapa Gading dan Muara Karang. Kami juga telah memberikan layanan kesejahteraan sosial dengan melakukan dengan asesmen dan arahan edukatif di tempat serta memberikan teguran persuasif dan surat pernyataan untuk tidak kembali mengemis di jalanan," kata Premi dikutip dari Antara, Jumat (9/8).

Langkah berikutnya, lanjut Premi, Dinas Sosial DKI Jakarta melalui Satgas P3S Sudin Sosial Jakarta Utara, Pekerja Sosial dan Penyuluh Sosial melakukan monitoring perkembangan Pemerlu Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) tersebut dengan melakukan telusur dan visitasi.

Ia menambahkan, telusur dan visitasi ini merupakan bagian dari pembinaan lanjutan sebagaimana yang ada dalam Pasal 20 Pergub DKI Jakarta Nomor 169 Tahun 2014.

“Berdasarkan hasil visitasi dan asesmen mereka memiliki rumah tiga lantai dan tidak masuk dalam kategori untuk terdaftar sebagai penerima bantuan yang tercantum di dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS)” kata Premi.

Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya menyediakan pelayanan 1 kelurahan 1 ambulans untuk melayani antar-jemput pasien berobat gratis. Layanan ini bertujuan untuk mempercepat dan mempermudah masyarakat mendapatkan layanan kesehatan di rumah sakit atau Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes).

Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Kota Surabaya Anna Fajrihatin menuturkan, saat ini pihaknya sedang melakukan inventarisasi seluruh ambulans swadaya milik masyarakat yang bisa mendukung pelayanan 1 kelurahan 1 ambulans.

"Kami sedang inventaris berapa ambulans yang ada di mereka. Dan insyaallah nanti juga kita akan memberikan bantuan semacam BBM (bahan bakar minyak). Tetapi diyakinkan bahwa ambulans mereka memang untuk membantu melayani antar jemput warga, tidak boleh berbayar, gratis," kata Anna, Selasa (16/7).

Anna menjelaskan, bahwa ambulans milik pemkot dan swadaya masyarakat nantinya akan diintegrasikan dengan layanan Command Center (CC) 112. Melalui layanan 112, pihaknya akan mengarahkan ambulans itu sesuai permintaan warga di setiap wilayah kelurahan yang membutuhkan.

"Sistem ini akan mempermudah pembagian tugas ambulans antara kelurahan. Jadi ambulans-nya sudah ada, kami hanya perlu memperbaiki sistem menjadi terpusat melalui CC 112. Insyaallah 22 Juli 2024 layanan ini akan dilaunching Pak Wali Kota Eri Cahyadi," ujarnya.

Selama ini, Anna mengungkapkan, layanan ambulans dari Dinsos dan Dinas Kesehatan saling mendukung dalam melayani warga. Dengan adanya sistem terpusat nanti, maka diharapkan ke depan layanan antar jemput pasien menjadi lebih efisien dan tepat waktu.

"Program ini penting agar tidak ada warga yang menunggu terlalu lama, dan penjemputan setelah selesai berobat di rumah sakit atau fasilitas kesehatan lainnya dapat segera dilakukan," terang Anna.

Anna lantas menjabarkan jumlah layanan ambulans baik oleh swadaya masyarakat maupun pemerintah kota per tanggal 10 Juli 2024. Jumlah tersebut terdiri dari 93 unit swadaya masyarakat, 56 pelayanan dari Dinsos, dan 97 pelayanan dari Dinkes Surabaya.

"Jadi 153 kelurahan se Surabaya sudah terpenuhi, sudah ada ambulans-nya. Artinya, 1 kelurahan itu sudah punya 1 ambulans, tinggal sistemnya yang akan terpadu" kata Anna.

Sementara data Dinsos Surabaya mencatat, pada bulan Juni 2024, ambulans Dinas Sosial telah melayani sebanyak 142 kali antar jemput jenazah dan 1.065 kali antar jemput pasien. Pelayanan pasien kontrol dan terapi ke rumah sakit ini dilakukan dalam dua shift, dengan rata-rata 3 hingga 4 kali dalam sebulan.

Karena itu, Anna berharap, layanan 1 kelurahan 1 ambulans ke depan dapat lebih mempercepat dan mempermudah masyarakat dalam mendapatkan layanan kesehatan di rumah sakit atau Fasyankes.

"Karena Pak Wali Kota Eri semangatnya selalu gotong royong, tidak bisa pemerintah berdiri sendiri. Jadi ini adalah hasil gotong royong masyarakat dan pemerintah," pungkasnya.