Calon Gubernur DKI Jakarta Ridwan Kamil berencana membangun wisata ala Maldives di Kepulauan Seribu.

Ridwan Kamil menyatakan rencana tersebut dibuat sebagai upaya menahan kebocoran ekonomi besar dari aktivitas wisata warga Jakarta ke luar kota setiap akhir pekan.

Menurutnya, sekitar 2 juta warga Jakarta keluar kota tiap akhir pekan untuk berlibur. Ia memperkirakan uang warga Jakarta yang ikut mengalir keluar imbas kegiatan wisata itu Rp150 triliun per tahun.

"Kalau tiap orang menghabiskan Rp1 juta saja, ada Rp2 triliun yang hilang dari Jakarta setiap weekend. Dalam setahun, bisa mencapai Rp100 hingga Rp150 triliun," ungkap Ridwan Kamil Political Show Podcast CNNIndonesia pekan ini.

Ia menjelaskan bahwa salah satu penyebab utama fenomena ini adalah minimnya pilihan wisata di Jakarta. Hal itu mendorong banyak warga ibukota memilih berlibur ke luar kota.

Tak hanya warga Jakarta, orang asing pun kata Ridwan Kamil lebih suka ke luar Jakarta. Survei katanya, menunjukkan bahwa turis asing yang datang ke Jakarta cenderung hanya menginap satu malam sebelum melanjutkan perjalanan ke destinasi lain.

"Karena di Jakarta weekend gak banyak pilihan. Orang asing juga sedikit. Hasil surveinya orang asing kalau nginep di Jakarta cuma semalem," jelasnya.

Untuk mengatasi hal ini, Ridwan Kamil berencana mengembangkan kawasan Kepulauan Seribu menjadi destinasi wisata global yang dilengkapi dengan fasilitas hiburan kelas dunia seperti wisata pantai ala Maldives serta atraksi serupa Universal Studios atau Disneyland.

Kawasan ini akan diusulkan sebagai Kawasan Ekonomi Khusus (SEZ) guna menarik investasi swasta, sehingga proyek ini bisa berjalan tanpa menggunakan dana pemerintah.

"Tapi itu swasta. Ini juga swasta. 100 persen duit swasta,"

Sebagai calon pemimpin Jakarta, Ridwan Kamil menyebut dirinya siap berperan sebagai "marketer" terbaik untuk menarik investor besar demi mewujudkan wisata kelas dunia di Kepulauan Seribu.

"Saya hanya melobi sebagai gubernur. The best marketer itu orang nomer satu di wilayahnya kan. Kan ada pengalaman global, maka akan saya yakinkan supaya berinvest lah di Kepulauan Seribu dengan special economic zone dengan kelasnya ala-ala tadi gitu," pungkasnya.

Menteri Koordinator Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mendapatkan titah dari Presiden Prabowo Subianto untuk menyelesaikan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur.

Targetnya, Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) Ibu Kota Nusantara (IKN) dalam waktu 4-5 tahun.

Selain itu, prioritas pembangunan IKN selanjutnya berfokus pada tiga elemen utama pemerintahan yakni eksekutif, legislatif, dan yudikatif.

"Ke depan targetnya 4-5 tahun ke depan itu sudah bisa benar-benar berfungsi sebagai pusat pemerintahan yang baru. Ini yang diharapkan oleh Bapak Presiden Prabowo," kata AHY dalam Pembukaan Rakorbangwil di Kementerian PU, Jakarta Selatan, Jumat (8/11/2024).

Arahan tersebut disampaikan Prabowo beberapa waktu lalu saat bertemu dengan AHY, Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo, dan Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi.

"Secara khusus kami mendengarkan arahan-arahan beliau, yang jelas untuk IKN kita fokus pada penyelesaian IKN sebagai pusat pemerintahan," ujarnya.

Di samping itu, AHY memastikan, pembangunan IKN tidak hanya digeber untuk menyelelesaikan gedung-gedung pemerintahan. Infrastruktur dasar seperti rumah tapak jabatan menteri (RTJM) hingga hunian Aparatur Sipil Negara (ASN) dipastikan juga akan rampung untuk mendukung kehidupan di sana.

Senada, Menteri PU Dody Hanggodo juga memastikan penyelesaian pembangunan KIPP IKN bisa dilakukan dalam 4-5 tahun ke depan. Dalam prosesnya, Kementerian PU berkoordinasi erat dengan Otorita IKN.

"Kalau dari arahan Presiden (Prabowo) kemarin sudah jelas, paling lambat 2029 itu harus benar-benar sudah bisa berfungsi dengan baik, sementara yang lain-lainnya bisa menyusul," kata Dody usai acara.

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) sedang menyiapkan aturan khusus tindakan pengamanan perdagangan (TPP) guna membatasi arus impor pakaian jadi.

Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kemenkeu Febrio Kacaribu mengungkapkan bahwa langkah ini merupakan upaya bersama antar-kementerian yang bertujuan melindungi industri pakaian jadi lokal dari persaingan produk impor yang semakin deras.

“Ini sedang kita kerja sama dengan cepat dengan berbagai K/L, khususnya tadi disebut oleh Bu Menteri Keuangan, ini dikoordinasikan oleh Menko Perekonomian sehingga kita siap-siap bersama melakukan pembahasan dan harapannya kita bisa langsung cepat rumuskan agar industri lokal kita, khususnya pakaian jadi ini, bisa dilindungi dari banyaknya barang impor yang memang cukup tinggi,” kata Febrio saat konferensi pers APBN KiTa di Jakarta, Jumat.

Febrio menjelaskan, rencana ini merupakan respons dari adanya notifikasi Komite Pengamanan Perdagangan Indonesia (KPPI) pada Kamis (7/11) yang telah memulai penyelidikan perpanjangan tindakan pengamanan perdagangan/TPP (safeguard measures) terhadap impor barang pakaian dan aksesori pakaian.

Komoditas yang dimaksud berasal dari China, Bangladesh, Singapura, Vietnam, Turki, Kamboja, India, dan Maroko.

Menurut Febrio, sektor pakaian jadi termasuk salah satu industri penting yang menciptakan lapangan kerja bagi jutaan orang, mulai dari proses produksi hulu hingga hilir. Oleh karena itu, penerapan tindakan perlindungan perdagangan seperti tarif bea masuk dinilai penting untuk menjaga keberlangsungan industri ini.

"Ini salah satu sektor yang sangat penting bagi kita, memperkerjakan jutaan orang, mulai dari hulu sampai hilir. Nah, untuk yang terkait dengan ini, kita sudah melakukan sebenarnya banyak sekali, baik safeguard maupun anti-dumping, baik itu produk tekstil yang dari hulu sampai ke hilirnya," jelasnya.

Ia juga menyebut bahwa salah satu tantangan utama yang dihadapi saat ini adalah persaingan global yang semakin ketat, terutama dengan membanjirnya produk murah dari negara seperti China. Kondisi ini kian mempersulit daya saing produk lokal di pasar dalam negeri.

Adapun melalui siaran pers pada Kamis (7/11), Ketua KPPI Franciska Simanjuntak mengungkapkan, penyelidikan TPP didasarkan pada permohonan Asosiasi Pertekstilan Indonesa (API).

API mengajukan penyelidikan perpanjangan TPP mewakili industri dalam negeri untuk 131 nomor Harmonized System (HS) delapan digit sesuai dengan Buku Tarif Kepabeanan Indonesia (BTKI) Tahun 2022.

Selain itu, keputusan penyelidikan perpanjangan tersebut juga didasarkan pada keputusan pemerintah berdasarkan kepentingan nasional yang menyepakati dimulainya penyelidikan perpanjangan Bea Masuk Tindakan Pengamanan (BMTP) produk pakaian dan aksesori pakaian.

“Dari bukti awal permohonan penyelidikan perpanjangan yang disampaikan, KPPI mengindikasikan bahwa masih terjadi kerugian serius atau ancaman kerugian serius yang dialami pemohon, serta belum optimalnya penyesuaian struktural yang baru mencapai 63 persen. Oleh karena itu, pemohon masih membutuhkan waktu tambahan untuk menyelesaikan program penyesuaian struktur," ujar Franciska.

KPPI mencatat, impor utama pakaian dan aksesori pakaian berasal dari beberapa negara, di antaranya China sebesar 35,27 persen, Bangladesh sebesar 16,11 persen, Singapura sebesar 9,25 persen, Vietnam sebesar 9,08 persen, Turki sebesar 5,82 persen, Kamboja sebesar 5,08 persen, India sebesar 4,79 persen, dan Maroko sebesar 3,31 persen.

Selain delapan negara tersebut, pangsa impor negara berkembang masih di bawah 3 persen dari total impor 2023.

Pewarta: Bayu Saputra
Editor: Biqwanto Situmorang
Copyright © ANTARA 2024

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengatakan tengah mempersiapkan kebijakan untuk industri tekstil. Hal ini dilakukan karena Indonesia tengah dibanjiri pakaian jadi impor.

Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kemenkeu Febrio Nathan Kacaribu menjelaskan Kemenkeu akan melakukan koordinasi dengan Kementerian/Lembaga terkait untuk kebijakan perlindungan tersebut.

"Ini dikoordinasikan oleh Menko, bersama sama kita bisa langsung rumuskan agar industri lokal, pakaian jadi bisa dilindungi dari banyaknya barang impor yang memang cukup tinggi," kata dia dalam konferesi pers, APBN KiTa, Jumat (8/11/2024).

Febrio mengatakan selama ini pemerintah telah menindaklanjuti perlindungan untuk pelaku usaha dalam negeri dengan safeguard salah satunya berupa antidumping. Industri tekstil ini memang menjadi sektor yang menjadi perhatian.

"Ini salah satu sektor sangat penting mempekerjakan jutaan orang mulai dari hulu-hilir," jelasnya.

Terbaru, Komite Pengamanan Perdagngan Indonesia (KPPI) memulai perpanjangan tindakan pengamanan perdagangan terhadap impor barang pakaian dan aksesoris pakaian. Komoditas dimaksud berasal dari China, Bangladesh, Singapura, Vietnam, Turki, Kamboja, India, dan Maroko.

Ketua KPPI Franciska Simanjuntak mengungkapkan, penyelidikan tersebut didasarkan pada permohonan Asosiasi Pertekstilan Indonesa (API), API mengajukan penyelidikan perpanjangan TPP mewakili industri dalam negeri untuk 131 nomor Harmonized System (HS) delapan digit sesuai dengan Buku Tarif Kepabeanan Indonesia (BTKI) Tahun 2022.

Selain itu, keputusan penyelidikan perpanjangan tersebut juga didasarkan pada keputusan pemerintah berdasarkan kepentingan nasional yang menyepakati dimulainya penyelidikan perpanjangan Bea Masuk Tindakan Pengamanan (BMTP) produk pakaian dan aksesori pakaian.

"Dari bukti awal permohonan penyelidikan perpanjangan yang disampaikan, KPPI mengindikasikan bahwa masih terjadi kerugian serius atau ancaman kerugian serius yang dialami pemohon, serta belum optimalnya penyesuaian struktural yang baru mencapai 63 persen. Oleh karena itu, pemohon masih membutuhkan waktu tambahan untuk menyelesaikan program penyesuaian struktur," ujar Franciska, dalam keterangannya.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati angkat bicara mengenai penambahan dua Direktorat Jenderal (Ditjen) di bawah Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Penambahan itu terdiri dari Ditjen Strategi Ekonomi dan Fiskal, serta Ditjen Stabilitas dan Pengembangan Sektor Keuangan.

Sri Mulyani menerangkan, Ditjen Strategi Ekonomi dan Fiskal adalah perubahan dari Badan Kebijakan Fiskal (BKF) yang dihapus. Perubahan dari Badan ke Ditjen ini karena tugasnya yang banyak membuat kebijakan (policy).

"Kenapa kok diubah dari Badan menjadi Ditjen? Karena nomenklatur menurut Menpan-RB, kalau Badan itu nggak bikin policy, padahal (BKF) itu bikin policy banyak banget. Jadi akhirnya diubah jadi Direktorat Jenderal," kata Sri Mulyani dalam konferensi pers APBN KiTA, Jumat (8/11/2024).

Sri Mulyani menyebut posisi Dirjen Strategi Ekonomi dan Fiskal otomatis akan diisi oleh Febrio Nathan Kacaribu yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala BKF. Nantinya secara resmi akan dilakukan pelantikan.

"Pak Febrio ada dimana karena Badannya sudah hilang? Badannya menjadi Ditjen, jadi tetap aja itu menjadi Dirjen Strategi Ekonomi dan Fiskal," jelas Sri Mulyani.

Sementara untuk keberadaan Ditjen Stabilitas dan Pengembangan Sektor Keuangan, Sri Mulyani menyebut untuk memperkuat peranan Komite Stabilitas Sektor Keuangan (KSSK).

"Untuk lebih memperkuat peranan Kemenkeu yang sebagai sekretaris KSSK dari sisi sektor keuangan dan terutama untuk internasional juga," tuturnya.

Penambahan dua Ditjen itu tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 158 Tahun 2024 tentang Kementerian Keuangan yang berlaku sejak diundangkan 5 November 2024. Aturan itu menggantikan aturan sebelumnya yang berada dalam Perpres Nomor 57 Tahun 2020.

Selain itu, ada tambahan satu badan yaitu Badan Teknologi, Informasi dan Intelijen Keuangan. Keberadaannya menambah Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan.

Dengan begitu, susunan organisasi Kemenkeu terdiri atas Sekretariat Jenderal; Ditjen Strategi Ekonomi dan Fiskal; Ditjen Anggaran; Ditjen Pajak; Ditjen Bea dan Cukai; Ditjen Perbendaharaan; Ditjen Kekayaan Negara; Ditjen Perimbangan Keuangan; Ditjen Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko; serta Ditjen Stabilitas dan Pengembangan Sektor Keuangan.

Kemudian di bawahnya lagi ada Inspektorat Jenderal; Badan Teknologi, Informasi dan Intelijen Keuangan; serta Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan.Sementara susunan di level Staf Ahli jumlahnya masih tetap sembilan, namun Staf Ahli Bidang Organisasi, Birokrasi dan Teknologi Informasi dihapus dan digantikan menjadi Staf Ahli Bidang Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).

JAKARTA, KOMPAS.com - Calon gubernur Jakarta nomor urut 3, Pramono Anung menyebut rencana pembangunan pulau sampah di Kepulauan Seribu adalah ide yang bagus, asalkan sampah tidak hanya ditumpuk begitu saja.

Pramono Anung menekankan pentingnya pengelolaan sampah menjadi listrik yang nantinya bakal bermanfaat pada kebutuhan listrik masyarakat sekitar.

"Ya, gagasan yang baik tentunya memang perlu dipikirkan. Yang paling penting adalah betul-betul kalau dijalankan tidak mengganggu ekosistem. Karena sampah di Jakarta tidak bisa hanya ditaruh di Bantargebang saja. Sudah waktunya pembangkit listrik tenaga sampah dilakukan," kata Pramono Anung di Pulau Lancang, Jumat (8/11/2024).

Politisi PDI-P itu juga menekankan tentang keberlanjutan lingkungan jika memang akan melakukan pembangunan pulau sampah di Kepulauan Seribu.

Dia bilang, mesti ada upaya mengubah sampah menjadi energi listrik, sehingga sampah tidak hanya dibuang begitu saja dengan sistem open dumping tanpa perlakuan khusus.

Sebab, jika menggunakan sistem open dumping, hal itu juga bakal memberikan kerugian bagi lingkungan sekitarnya.

"Dan nanti di tempat ini, di tempat pembuangan sampah harus dari awal dipikirkan untuk menjadi pembangkit listrik tenaga sampah. Sehingga ada listrik yang ada di Kepulauan Seribu ini yang berasa betul-betul dari sampah. Kalau itu bisa dijalankan, menurut saya gagasan ini ideal banget," tambah dia.

Sebagai informasi, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta berencana membuat "pulau sampah" sebagai tempat pengelolaan sampah di wilayah Kepulauan Seribu.

Mantan Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi mengatakan, ide tersebut tercetus karena keterbatasan lahan untuk pengelolaan dan proses akhir sampah di daratan Jabodetabek.

Nantinya, kata Heru, wilayah aglomerasi yang terdiri dari Daerah Khusus Jakarta, Bekasi, Bogor, Tangerang, Depok, Tangerang bisa membuang sampah di pulau tersebut.

Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) dipastikan berlanjut sebagai salah satu prioritas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Pembangunan Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) IKN ditargetkan rampung dalam 4-5 tahun atau pada 2029.

Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengatakan, dirinya mendapat arahan dari Prabowo untuk melanjutkan pembangunan IKN dengan berfokus pada tiga elemen utama pemerintahan yakni eksekutif, legislatif, dan yudikatif.

"Ke depan targetnya 4-5 tahun ke depan itu sudah bisa benar-benar berfungsi sebagai pusat pemerintahan yang baru. Ini yang diharapkan oleh Bapak Presiden Prabowo," kata AHY dalam Pembukaan Rakorbangwil di Kementerian PU, Jakarta Selatan, Jumat (8/11/2024).

AHY mengatakan, pembangunan IKN tidak hanya untuk perkantoran tetapi juga dengan infrastruktur dasar dan pendukungnya seperti hunian Aparatur Sipil Negara (ASN). Dengan demikian, dipastikan penyelesaian proyek IKN menjadi salah satu prioritas.

Arahan-arahan tersebut disampaikan Prabowo beberapa waktu lalu saat bertemu dengan AHY, Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo, dan Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi.

"Secara khusus kami mendengarkan arahan-arahan beliau, yang jelas untuk IKN kita fokus pada penyelesaian IKN sebagai pusat pemerintahan," ujarnya.

Senada, Menteri PU Dody Hanggodo mengatakan, penyelesaian KIPP IKN dipastikan bisa dilakukan dalam 4-5 tahun ke depan. Dalam prosesnya, pihaknya berkoordinasi erat dengan Otorita IKN.

"Kalau dari arahan Presiden (Prabowo) kemarin sudah jelas, paling lambat 2029 itu harus benar-benar sudah bisa berfungsi dengan baik, sementara yang lain-lainnya bisa menyusul," kata Dody usai acara.

Saksikan juga video: AHY Ungkap Prabowo Temui SBY di Cikeas

[Gambas:Video 20detik]

JAKARTA, KOMPAS.com - Calon gubernur Jakarta nomor urut 3, Pramono Anung bakal melanjutkan rencana pembangunan SPBU apung di Kepulauan Seribu.

Politikus PDI-P itu menyebut, SPBU bagi masyarakat Kepulauan Seribu mestinya tidak hanya dibangun di satu titik.

Hal itu bakal menyulitkan masyarakat untuk mengakses sumber daya minyak bagi kendaraan mereka.

Hal itu pula yang membuat harga bahan bakar di Kepulauan Seribu lebih tinggi jika dibandingkan dengan Jakarta.

"Ya salah satu hal yang belum pernah terselesaikan adalah konsistensi untuk menyelesaikan SPBU apung. Karena enggak mungkin kepulauan seperti Pulau Seribu ini SPBU-nya hanya dipusatkan di salah satu tempat," kata Pramono Anung di Pulau Tidung, Kepulauan Seribu, Jumat (8/11/2024).

Pramono menyebut, sudah saatnya rencana tersebut direalisasikan dengan serius.

Mantan sekretaris kabinet itu bahkan menyebut tidak ada ruang bagi perdebatan mengenai hal tersebut.

"Harus ada di beberapa titik untuk SPBU apung. Saya sangat setuju dengan usulan yang ada dan sudah waktunya direalisasikan. Tidak perlu diperdebatkan," kata Pramono.

Pasalnya, beberapa warga di Kepulauan Seribu menyebut harga BBM di sana bervariatif.

Untuk membeli solar, mereka mesti merogoh kocek Rp 10.000 perliter dan Rp 17.000 perliter untuk pertalite.

JAKARTA, iNews.id - Gunung Ibu di Halmahera Barat, Maluku Utara kembali mengalami erupsi, Jumat (8/11/2024) pukul 07.03 WIT. Saat meletus, gunung api aktif ini meluncurkan abu vulkanis setinggi 1.000 meter di atas puncak.

“Terjadi erupsi Gunung Ibu pada hari Jumat, 08 November 2024, pukul 07:03 WIT dengan tinggi kolom abu teramati ± 1.000 meter di atas puncak (± 2.325 meter di atas permukaan laut),” ujar Petugas Pos Gunung Api M Richard Chaniago, Jumat (8/11/2024).

Richard mengatakan kolom abu teramati berwarna kelabu dengan intensitas tebal ke arah barat laut. Erupsi ini terekam di seismograf dengan amplitudo maksimum 28 mm dan durasi 75 detik.

Dia juga meminta agar masyarakat sekitar Gunung Ibu dan pengunjung atau wisatawan agar tidak beraktivitas dalam radius 4 km dan perluasan sektoral berjarak 7 km ke arah bukaan kawah di bagian utara dari kawah aktif Gunung Ibu.

“Jika terjadi hujan abu, masyarakat yang beraktivitas diluar rumah disarankan untuk menggunakan pelindung hidung, mulut (masker) dan mata (kacamata),” katanya.

Editor: Donald Karouw

Kereta cepat Whoosh sejak 1 November 2024 membuka rute baru dengan tarif Rp50 ribu sekali jalan. Rute baru ini yakni dari Stasiun Padalarang ke Stasiun Tegalluar dan sebaliknya.

Pembukaan rute baru ini minat warga yang ingin naik kereta cepat makin besar. Pasalnya, sebelum ada rute baru tarif tiket kereta cepat Whoosh berkisar Rp200 ribu untuk satu kali perjalanan.

Tarif tersebut untuk perjalanan Bandung - Jakarta, pemberangkatan dari Stasiun Tegalluar Bandung atau Padalarang menuju Stasiun Halim Jakarta.

Namun kini masyarakat bisa mencoba naik kereta cepat dengan tarif yang lebih terjangkau yakni Rp 50 ribu. Jadi, warga Bandung timur bisa ke Bandung Barat dan sebaliknya hanya dalam waktu 14 menit saja.

Whoosh menyediakan 24 kali perjalanan setiap hari dari Stasiun Padalarang mulai pukul 07:13 hingga 21:03, dan dari Stasiun Tegalluar Summarecon mulai pukul 05:50 hingga 20:30.

Berikut ini jadwal kereta cepat Whoosh dengan tarif Rp50 ribu :

Jadwal Keberangkatan Stasiun Padalarang - Stasiun Tegalluar Summarecon

Jam Berangkat Jam Tiba

07:13 07:27
07:38 07:52
08:28 08:42
08:53 09.07
09:18 09:32
09:43 09:57
10:20 10:34
10:53 11:07
11:28 11:42
12:03 12:17
12:33 12:47
13:35 13:49
14:35 14:49
15:05 15:19
15:35 15:49
16:08 16:22
16:43 16:57
17:18 17:32
18:08 18:22
18:33 18:47
19:23 19:37
19:48 20:02
20:38 20:52
21:03 21:17

Jadwal Keberangkatan Stasiun Tegalluar Summarecon - Stasiun Padalarang

Jam Berangkat Jam Tiba

05:50 06:05
06:40 06:55
07:30 07:45
07:55 08:10
08:20 08:35
09:10 09:25
09:47 10:02
10:20 10:35
10:55 11:10
12:00 12:15
13:00 13:15
13:30 13:45
14:00 14:15
14:30 14:45
15:00 15:15
15:35 15:50
16:10 16:25
16:45 17:00
17:35 17:50
18:00 18:15
18:25 18:40
19:15 19:30
20:05 20:20
20:30 20:45

Meski penumpang pada rute ini tidak mendapat fasilitas KA Feeder dari atau menuju Stasiun Bandung, mereka tetap bisa memanfaatkan layanan intermoda lainnya dari Stasiun Padalarang, seperti Commuter Line Bandung Raya, Bus Trans Metro Pasundan rute 2D, dan shuttle gratis ke kawasan Kota Baru Parahyangan serta Dusun Bambu.

Namun, jika penumpang dari rute Tegalluar Summarecon - Padalarang melanjutkan perjalanan hingga Stasiun Halim, mereka akan dikenai denda sebesar 150% dari tarif terjauh kelas tertinggi. Pembayaran denda ini dilakukan di loket Stasiun Halim, dengan pendampingan petugas.

Dengan adanya rute baru ini, KCIC berharap dapat mempermudah konektivitas antara wilayah Bandung Barat dan Bandung Timur, serta mendukung pengembangan ekonomi lokal melalui akses perjalanan yang lebih cepat dan efisien. Peluncuran rute baru ini juga memberikan kesempatan bagi lebih banyak masyarakat untuk merasakan kenyamanan kereta cepat dengan biaya yang lebih terjangkau.

Info lebih lengkap, kamu bisa lihat di laman instagram @keretacepat_id.

Semoga membantu!

Perdana! Masinis Indonesia Kemudikan Whoosh Berpenumpang

Perdana! Masinis Indonesia Kemudikan Whoosh Berpenumpang

PT PLN (Persero) meresmikan One Stop EV Charging Station di salah satu titik strategis di Kota Bandung, Jawa Barat (Jabar) tepatnya di Jalan Surapati No.36. Hadirnya infrastruktur pengisian daya ini sekaligus mendukung green tourism di Kota Bandung.

Adapun peresmian One Stop EV Charging Station berlangsung pada Sabtu (2/11). One Stop EV Charging Station sendiri merupakan infrastruktur pengisian daya terpusat yang mendukung semua jenis EV dari roda dua sampai roda empat. Pada lokasi ini, PLN menyediakan Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU) untuk mobil listrik dan Stasiun Penukaran Baterai Kendaraan Listrik Umum (SPBKLU) serta Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum R2 (SPKLU R2) untuk motor listrik.

Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo mengungkapkan PLN terus memperkuat pengembangan infrastruktur kendaraan listrik di berbagai daerah, sejalan dengan target Pemerintah Indonesia dalam mengakselerasi penggunaan kendaraan listrik.

"Dengan semakin masifnya minat masyarakat dalam menggunakan kendaraan listrik, maka kehadiran infrastruktur pendukung menjadi sangat krusial. Kami ingin memastikan agar masyarakat tidak ragu beralih menggunakan kendaraan listrik, PLN senantiasa menghadirkan dukungan penuh dan andal dalam memperkuat ekosistem kendaraan listrik di tanah air," ujar Darmawan dalam keterangan tertulis, Kamis (7/11/2024).

Terletak di pusat Kota Bandung, One Stop EV Charging Station memudahkan para pengguna kendaraan listrik untuk mengisi ulang daya di satu lokasi. Sambil menunggu pengisian daya, masyarakat dapat meluangkan waktu dengan beraktivitas bersama keluarga di lokasi wisata di sekitar, seperti Gedung Sate, Lapangan Gasibu, Museum Geologi dan Pusat Kuliner Cisangkuy.

Sementara itu, Direktur Distribusi PLN Adi Priyanto mengatakan percepatan infrastruktur kendaraan listrik, khususnya Jawa Barat diyakini akan memberikan dampak positif untuk menciptakan Green Tourism, Green Infrastructure, dan Zero Emission Zone.

"PLN berkomitmen mendukung penuh upaya Pemerintah mencapai Net Zero Emissions (NZE) 2060. Langkah ini merupakan bagian dari strategi percepatan untuk mengendalikan pencemaran udara dan mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil," kata Adi.

Adi menambahkan untuk mendukung tumbuhnya ekosistem kendaraan listrik di Indonesia, butuh kolaborasi yang kuat antar berbagai pihak seperti Pemerintah, BUMN, dan pihak swasta.

"Tentunya PLN ini adalah sebagai driver saja, yang nantinya akan lebih berperan harapan kami adalah para pengusaha dan swasta yang menjalankan usaha charging station. Jadi kita mendukung para pengusaha untuk bergerak di bidang ini," imbuh Adi.

Sementara itu, General Manager PLN Unit Induk Distribusi Jawa Barat Agung Murdifi menjelaskan beroperasinya One Stop EV Charging Station di Surapati memberikan akses yang lebih mudah dan nyaman untuk mengisi daya baterai kendaraan bagi masyarakat.

"Dengan masifnya pertumbuhan infrastruktur, kami berharap masyarakat di Jawa Barat semakin yakin untuk beralih dan dapat merasakan secara langsung mudahnya menggunakan kendaraan listrik," kata Agung.

Melalui One Stop EV Charging Station ini, PLN menyediakan 5 unit EV Chager baik Ultra Fast Charging maupun Medium Charging dan 1 unit SPBKLU yang dapat menukar 5 baterai, serta 6 titik stop kontak di SPKLU R2.

Dengan bertambahnya One Stop EV Charging Station di Surapati, Bandung, Agung mengutarakan kini total ada 183 titik lokasi SPKLU dengan 267 EV Charger dan 57 unit SPBKLU di 26 Kota/Kabupaten Jawa Barat. Titik sebaran lokasi SPKLU tersebut berada di kawasan strategis seperti pusat perbelanjaan, rest area, kantor PLN, fasilitas umum, dan lain lain.

Selain itu, PLN melalui aplikasi PLN Mobile telah menghadirkan fitur pencarian lokasi EV Charging Station yang akan semakin memudahkan masyarakat dalam mencari lokasi SPKLU terdekat memantau status pengisian, hingga melakukan pembayaran secara praktis dan cepat hanya dengan satu aplikasi.

"Fitur ini merupakan bentuk komitmen kami dalam meningkatkan pengalaman pengguna (customer experience) agar masyarakat semakin yakin untuk beralih ke kendaraan listrik yang ramah lingkungan," terang Agung.

Sementara itu, Kepala Dinas ESDM Provinsi Jawa Barat Ai Saadiyah Dwidaningsih mengatakan kolaborasi yang terjalin antara PLN dan Pemerintah Provinsi (Pemprov) sudah berlangsung lama dan berjalan sangat baik. Jabar merupakan provinsi pertama yang menggunakan mobil listrik sebagai alat transportasi operasional dan jumlah SPKLU selalu meningkat tiap tahunnya. Tercatat saat ini sudah ada SPKLU yang tersebar di 183 titik.

"Pemprov Jabar dan PLN khususnya PLN UID Jabar, sudah memiliki komitmen yang sama dan tentunya dari apa yang sudah dihasilkan saat ini di Jabar adalah merupakan bukti nyata komitmen dan kolaborasi yang sudah sangat luar biasa dalam menyiapkan pelayanan kepada masyarakat di dalam hal transisi energi ini," ujarnya.

Ia berharap ekosistem kendaraan listrik di Jabar akan semakin besar karena tidak hanya akan bermanfaat bagi generasi saat ini namun juga masa depan.

Bisnis.com, JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto menjelaskan alasan pembangunan Bandara Bali Utara yakni untuk mememeratakan pembangunan seantero Pulau Dewata.

"Pembangunan Bandara Bali Utara bertujuan untuk mencapai pemerataan pembangunan di seluruh Bali. Dengan fokus yang selama ini tertuju pada Bali Selatan, kawasan utara pulau sering terabaikan. Bandara baru akan menjadi katalisator yang merangsang perkembangan wilayah utara, membawa keseimbangan antara selatan yang sudah maju dengan utara yang masih berkembang," ujar Prabowo dilansir dari unggahan akun X @gerindra, Rabu (6/11/2024).

Diberitakan sebelumnya, Presiden Prabowo berjanji akan membangun Bandara Internasional Bali Utara yang disebut North Bali International Airport. Nantinya bandara ini akan menjadi pesaing Singapura dan Hong Kong.

Pembangunan North Bali International Airport telah lama diwacanakan sebagai upaya pemerataan pembangunan yang selama ini berpusat di Bali Selatan.

Janji tersebut diungkapkan Prabowo dalam kunjungan ke Bali bertemu dengan Calon Gubernur, Bupati dan Walikota yang diusung oleh Partai Gerindra. Prabowo memproyeksikan dengan adanya bandara, Bali Utara bisa menyaingi Singapura dan Hongkong.

"Bandara Bali Utara, saya sudah menyampaikan bahwa saya berkomitmen. Saya ingin membangun North Bali International Airport. The New Singapore, The New Hongkong dimana pusat dari kawasan ini," jelas Prabowo dalam sambutannya dikutip, Senin (4/11/2024).

Penolakan Megawati

Wacana pembangunan Bandara Bali Utara sempat ramai pada tahun lalu usai Presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri menyatakan penolakan. Menurutnya, pembangunan Bandara Bali akan berdampak negatif terhadap masyarakat Buleleng.

“Waktu Pak Koster [Gubernur Bali] cerita mau bangun lagi [bandara] di Buleleng, saya kan bilang keluarga besar saya di sana, ngamuk saya, enak aja hanya nguntungin pariwisata, saya enggak mau,” jelas Megawati dalam sambutannya ketika meninjau KEK Sanur, Selasa (17/1/2023).

Ketua Umum PDIP ini juga bercerita Presiden Jokowi juga sempat melobi dirinya melalui Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) saat itu yakni Wishnutama. Walaupun demikian, Megawati tetap berpendapat jika pembangunan Bandara Bali Utara tidak tepat.

Menurutnya, opsi menambah runway Bandara I Gusti Ngurah Rai lebih baik atau membuat konsep Bandara Segitiga antara Bandara Ngurah Rai, Bandara Banyuwangi dan Bandara Juanda Surabaya sehingga berdampak positif pada sektor pariwisata yang lebih luas.

“Saya bilang ke Pram [Pramono Anung], atas nama warga saya, jangan hanya mikirin diri sendiri, pulau Bali itu kecil, jangan hanya mendatangkan investor, saya juga mau rakyat Bali saya jadi pengusaha, investor, jadi saya tetap nggak,” ujar Megawati.

Megawati memang keturunan Kabupaten Buleleng dari silsilah neneknya atau Ibu Bung Karno yang bernama Ida Ayu Nyoman Rai, yang berasal dari Buleleng.

Sebagai informasi, pembangunan Bandara Bali Utara sebenarnya sudah lama diwacanakan oleh Pemprov Bali dan sempat masuk dalam Peraturan Presiden 109 tahun 2020 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (PSN).

Ada dua lokasi yang diusulkan yakni di Kubutambahan Kabupaten Buleleng dan di Gerokgak, Kabupaten Buleleng. Tetapi wacana ini menjadi perdebatan di masyarakat karena banyak kendala yang dihadapi ketika penentuan lokasi Bandara.

Pemprov Bali sempat mengusulkan untuk lokasi pembangunan di Kubutambahan dengan menggunakan tanah desa adat. Tetapi tanah tersebut ternyata bermasalah karena sudah disewakan kepada pihak ketiga dalam jangka waktu 70 tahun.

Karena alotnya masalah lokasi pembangunan, pemerintah Jokowi kemudian mencoret Bandara Bali Utara dari Proyek Strategis Nasional (PSN) pada Juli 2022.

Diberitakan sebelumnya, PT Bandara Internasional Bali Utara (BIBU) Panji Sakti salah satu perusahaan yang saat itu mengajukan diri membangun Bandara Bali Utara saat Megawati menyatakan penolakan.

Dalam master plant BIBU, pembangunan Bandara Bali Utara dilakukan secara offshore, di tepi laut dengan memanfaatkan lahan yang sudah abrasi di Desa Kubutambahan, Kabupaten Buleleng. BIBU mengklaim walaupun secara offshore, pembangunan Bandara Bali Utara tidak banyak melakukan reklamasi.

BIBU sudah mengajukan ke pemerintah pusat titik lokasi pembangunan Bandara Bali Utara, pemerintah akan memilih dan menetapkan lokasi pembangunan bandara sesuai dengan aturan yang ada. BIBU juga mengklaim secara feasibility study (FS) atau kajian akademis, lokasi di pantai Sembiran tersebut sudah cocok untuk pembangunan bandara.

Nilai investasi pembangunan Bandara Bali Utara ini mencapai Rp17 triliun dengan luas bandara 600 hektare.

Direktur Utama PT. BIBU Erwanto Sad Adiatmoko menjelaskan sudah banyak investor yang meminta untuk bergabung dalam proyek tersebut, baik investor domestik maupun dalam negeri.

“Kami targetkan pembangunan bandara mulai tahun ini [2023], karena Bandara Ngurah Rai pada 2026 diprediksi kapasitasnya penuh, sehingga sebelum 2026 kami targetkan bandara rampung minimal satu runway sudah beroperasi dari tiga runway yang kami targetkan,” ujar Erwanto.

Dikeluarkannya Bandara Bali Utara dari Proyek Strategis Nasional (PSN) menurut Erwanto bukan berarti pembangunan Bandara Bali Utara batal. Pencoretan dari PSN tersebut karena Bandara Bali Utara tidak bisa selesai di 2024, sementara PSN yang merupakan program strategis presiden harus selesai di 2024.