Joko Widodo (Jokowi) yang akan purna tugas per hari ini bakal langsung mudik ke kampung halamannya di Solo, Jawa Tengah. Jokowi akan ke Solo usai seluruh proses pelantikan presiden baru Prabowo Subianto selesai dilaksanakan.

Sejumlah massa bakal mengantarkan Jokowi untuk pulang ke Solo di Bandara Halim Perdanakusuma. Salah satunya adalah kelompok buruh dari Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI).

Presiden KSPSI Andi Gani Nena Wea mengatakan kemungkinan akan ada ribuan relawan termasuk kelompok buruh yang akan mengantarkan Jokowi ke Bandara Halim Perdanakusuma untuk pulang ke Solo.

Para buruh mulanya akan berkumpul di area Patung Kuda, Jalan Sudirman, dan Bandara Halim Perdanakusuma mulai pukul 13.00 WIB.

"Tiba di Solo, Jokowi akan disambut ribuan Relawan Buruh Sahabat Jokowi yang berasal dari Solo, Yogyakarta, hingga Brebes siap menyambut kembalinya Jokowi pukul 15.00 WIB," ungkap Andi Gani dalam keterangan resmi, Minggu (20/10/2024).

Andi Gani juga mengatakan, ribuan buruh yang berada di Solo akan menyambut Jokowi mulai dari Bandara Adi Sumarmo hingga menuju kediamannya di Kelurahan Sumber, Banjarsari, Solo.

Sebelumnya Bendahara Umum (Bendum) Projo Panel Barus juga menyebut Jokowi akan pulang ke Solo lewat Halim Perdanakusumah. Prabowo Subianto yang hari ini dilantik juga disebut akan mengantar Joklwi ke Bandara Halim Perdanakusuma untuk bertolak ke Solo.

"Pak Jokowi sekitar jam 2 atau jam 3 (siang) beliau akan bertolak ke Halim Perdanakusuma. Insyaallah juga akan diantar langsung oleh Bapak Prabowo, dan banyak juga rakyat yang sudah siap mengantarkan Pak Jokowi ke Halim. Baru beliau akan bertolak dari Halim Perdanakusuma ke Solo, kampung halamannya," kata Panel kepada wartawan di Jakarta, Sabtu (19/10/2024).

Dia mengatakan nantinya akan ada masyarakat yang menyambut Jokowi di Solo. Panel mengatakan rakyat yang ikut mengantar Jokowi bukan setting-an.

"Banyak juga rakyat yang siap antar Jokowi ke Halim, baru beliau dari Halim bertolak, dari Halim ke Solo kampung halaman, dan di Solo penyambutan Jokowi disiapkan, ini bukan sesuatu yang harus dipahami, bukan setting-an," ucapnya.

Penyambutan tersebut merupakan inisiatif relawan yang ada di Solo. Panel melihat antusiasme masyarakat cukup besar, dan tidak bisa menghalangi orang menyambut Jokowi.

Kelurahan Jemur Wonosari, Kecamatan Wonocolo, Kota Surabaya, berhasil masuk lima besar Kelurahan Berprestasi Tingkat Regional II Tahun 2024 untuk wilayah Jawa-Bali. Prestasi ini mengantarkan Jemur Wonosari ke tahap Klarifikasi Lapangan yang dilakukan oleh Tim Penilai.

Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi mengapresiasi keberhasilan Jemur Wonosari. Ia berharap, prestasi ini dapat menjadi motivasi bagi seluruh jajaran kelurahan untuk terus memberikan yang terbaik bagi masyarakat.

"Saya selalu sampaikan bahwa prestasi itu bukan tujuan dari hidup kita, tapi prestasi itu adalah hasil dari apa yang sudah kita lakukan dengan selalu menjalankan Khoirunnas Anfa'uhum Linnas (Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat untuk orang lain)," terang Eri, disela menyambut Tim Penilai Klarifikasi Lapangan Kelurahan Berprestasi, Jumat (23/8).

Sementara itu, Ketua Tim Penilai Kelurahan Berprestasi Regional II, Otto Sugiharto Prakoso mengucapkan selamat kepada kelurahan Jemur Wonosari atas pencapaiannya. Dari 2.879 kelurahan di wilayah Jawa-Bali, Jemur Wonosari berhasil masuk lima terbaik.

"Ini adalah hasil kerja keras seluruh elemen, mulai dari kelurahan, masyarakat, hingga pemerintah kota dan provinsi," ujar Otto Sugiharto.

Otto menjelaskan bahwa lomba desa dan kelurahan ini merupakan evaluasi terhadap perkembangan desa/kelurahan dalam penyelenggaraan pemerintahan, kewilayahan dan kemasyarakatan. Pada tahun ini, penekanan lomba meliputi beberapa hal, termasuk inovasi tata kelola pemerintahan, pemanfaatan potensi sumber daya hingga inovasi pelayanan publik.

"Lomba desa dan kelurahan tahun 2024 mengusung tema 'Wujudkan Masyarakat Sejahtera melalui Belanja Desa dan Kelurahan yang Berkualitas'," jelasnya.

Sedangkan tahapan penilaian meliputi administrasi, klarifikasi lapangan, pemaparan atau presentasi calon hingga penetapan juara. Nah, saat ini, Jemur Wonosari memasuki tahapan penilaian klarifikasi lapangan.

"Penilaian ini untuk menilai kesesuaian data dan informasi yang disampaikan dalam dokumen dengan kondisi real yang ada di lapangan. Serta menitikberatkan kepada menggali lebih dalam terkait potensi keunggulan dan inovasi yang ada di lokasi," jelasnya.

Dalam tahap Klarifikasi Lapangan, Tim Penilai meninjau langsung beberapa titik lokasi yang ada di wilayah Jemur Wonosari. Mulai dari Taman Teman, kebun pisang, budidaya ikan nila hingga peternakan.

"Harapan kami kelurahan Jemur Wonosari menjadi yang terbaik," tukas Mohamad Yasin, Lurah Jemur Wonosari Surabaya.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memekarkan kawasan Kapuk menjadi tiga kelurahan pada tahun 2024 menyusul jumlah penduduk Kelurahan Kapuk yang kini mencapai 175.000 penduduk.

Kepala Biro Pemerintahan Setda Prov DKI, Fredy Setiawan menyebut usulan pemekaran wilayah Kapuk sudah ada sejak tahun 2017.

“Tahun 2017 ini sudah jadi pembahasan yang intensif, baik oleh masyarakat, Pemda, maupun anggota DPRD DKI. Ini dilatarbelakangi dari jumlah warga Kelurahan Kapuk yang mencapai 175 ribu jiwa dalam satu kelurahan,” ujar Kepala Biro Pemerintahan Setda Provinsi DKI Jakarta, Fredy Setiawan dalam sosialisasi usulan pemekaran Kelurahan Kapuk secara daring, Rabu.

Menurut Fredy, jumlah tersebut merupakan yang tertinggi di DKI, di mana jumlah penduduk Kelurahan Kapuk lebih banyak jumlah penduduk 12 kecamatan yang ada di DKI Jakarta.

"Maka sudah seyogyanya Kelurahan Kapuk ini harus kita mekarkan. Pada tahun 2021 telah dilakukan beberapa kajian,” kata dia.

Kajian itu berupa pembentukan penggabungan kelurahan bekerja sama dengan konsultan, akademisi dan unsur lainnya itu dalam rangka menindaklanjuti pemekaran Kelurahan Kapuk.

“Tentunya ini juga berkat dorongan dari seluruh masyarakat dan anggota DPRD DKI,” katanya.

Lebih lanjut Fredy menyebut poin-poin rekomendasi hasil dari kajian-kajian tersebut.

"Poin pertama, pembentukan tim koordinasi penataan dan pengembangan wilayah sebagaimana amanat dari pasal 17 Keputusan Gubernur DKI Jakarta Nomor tahun 2024. Yang kedua, perlunya inventarisasi kebutuhan ASN. Ketiga perlunya inventarisasi kebutuhan sarana dan prasarana,” kata dia.

Kemudian yang ke empat inventarisasi pembangunan dan penganggaran dan yang terakhir sosialisasi yang hari ini dilakukan, yang selanjutnya akan difinalkan dalam forum komunikasi kelurahan.

"Ini merupakan amanat dari pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2018,” kata Fredy.

Ia juga menyampaikan perkembangan progres yang telah dilakukan secara administrasi. Pada tahun 2022 sudah dilakukan pengusulan pemekaran Kelurahan Kapuk mulai dari Lurah Kapuk, Camat Cengkareng, lalu Wali Kota Jakbar.

"Kemudian ada kajian di tingkat kota, setelah itu juga usulan dari Wali Kota Jakarta Barat kepada Pj Gubernur," kata dia.

Sesuai prosedur yang diatur dengan Keputusan Gubernur (Kepgub) Nomor 3 tahun 2024 tentang penataan wilayah, lanjut Fredy, maka diperlukan tim penataan wilayah yang telah terbentuk di tahun 2023.

Selama proses 2023-2024 berbagai rangkaian kegiatan sudah dilakukan dan poin-poin rekomendasi hasil kajian juga sudah disampaikan oleh tim.

“Tujuannya meringankan beban pelayanan yang ada di Kelurahan Kapuk. Sesuai dengan rekomendasi tenaga ahli, usulan Wali Kota serta pembahasan di tingkat provinsi, maka diputuskan Kelurahan Kapuk akan dimekarkan menjadi tiga kelurahan, termasuk Kelurahan Kapuk sendiri yang akan menjadi kelurahan induk,” ucap Fredy.

Hal-hal yang perlu dipersiapkan selain nama-nama kelurahan baru-nya juga sumber daya manusia (SDM) dan lainnya.Untuk itu, dalam sosialisasi ia berharap peserta bisa memberikan masukan, tanggapan, saran dan lain sebagainya.

“Kita juga memerlukan lokasi kantor kelurahan-nya, kita juga memerlukan SDM, sarana dan prasarana serta yang paling terpenting adalah cara penganggaran. Setelah sosialisasi ini maka yang kita perlukan adalah keputusan forum komunikasi kelurahan. Jadi sebagai syarat administrasi pemekaran kelurahan,” ujar Fredy.

Ia menambahkan, sosialisasi ini merupakan tahap rangkaian akhir sebelum memasuki kesepakatan di keputusan forum komunikasi kelurahan. Masukan dan saran dari peserta sosialisasi, kata dia, akan dibawa dan diputuskan dalam kesepakatan pada forum komunikasi kelurahan, yang akan dibentuk dalam rangka rekomendasi tim nanti kepada Gubernur ataupun selanjutnya ditetapkan melalui Kepgub mengenai pemekaran Kelurahan Kapuk.

“Harapan kami, semoga sosialisasi ini berjalan lancar dan baik. Ya sama-sama berperan menjadi bagian dari sejarah Kelurahan Kapuk ke depan, tentunya kesejahteraan masyarakat kita dapat terwujud di masa masa yang akan datang,” kata Fredy.

Tiga kalurahan di Kabupaten Bantul mendapat alokasi Dana Keistimewaan untuk membangun fasilitas pengolahan sampah TPS3R pada tahun 2024.

Tiga kalurahan tersebut yakni Caturharjo, Potorono, serta Kalurahan Bantul.

Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Bantul, Bambang Purwadi Nugroho, mengatakan bahwa total Dana Keistimewaan yang dikucurkan untuk membangun TPS3R di tiga kalurahan tersebut mencapai Rp 5.930.236.000.

“Dipakai untuk pembangunan hanggar dan pengadaan alat pengolah sampah,” kata Bambang saat dihubungi Pandangan Jogja, Selasa (23/7).

Adapun rincian Dana Keistimewaan yang diperoleh ketiga kalurahan tersebut adalah Rp 940 juta untuk Kalurahan Bantul; Rp 1,6 miliar untuk Kalurahan Potorono; dan Rp 850 juta untuk Kalurahan Caturharjo. Anggaran itu khusus untuk membangun hanggar di lokasi tersebut.

Sisanya, anggaran digunakan untuk pengadaan alat pengolah sampah.

“Tiga TPS3R ini harapannya bisa mengolah sampah dengan kapasitas 2 ton per hari,” ujarnya.

Tiga pembangunan TPS3R ini ditargetkan selesai pada akhir tahun 2024 ini. Setelah selesai, TPS3R ini diharapkan dapat langsung dioperasikan sehingga bisa mengurangi timbulan sampah yang ada di Kabupaten Bantul.

Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya menyediakan pelayanan 1 kelurahan 1 ambulans untuk melayani antar-jemput pasien berobat gratis. Layanan ini bertujuan untuk mempercepat dan mempermudah masyarakat mendapatkan layanan kesehatan di rumah sakit atau Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes).

Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Kota Surabaya Anna Fajrihatin menuturkan, saat ini pihaknya sedang melakukan inventarisasi seluruh ambulans swadaya milik masyarakat yang bisa mendukung pelayanan 1 kelurahan 1 ambulans.

"Kami sedang inventaris berapa ambulans yang ada di mereka. Dan insyaallah nanti juga kita akan memberikan bantuan semacam BBM (bahan bakar minyak). Tetapi diyakinkan bahwa ambulans mereka memang untuk membantu melayani antar jemput warga, tidak boleh berbayar, gratis," kata Anna, Selasa (16/7).

Anna menjelaskan, bahwa ambulans milik pemkot dan swadaya masyarakat nantinya akan diintegrasikan dengan layanan Command Center (CC) 112. Melalui layanan 112, pihaknya akan mengarahkan ambulans itu sesuai permintaan warga di setiap wilayah kelurahan yang membutuhkan.

"Sistem ini akan mempermudah pembagian tugas ambulans antara kelurahan. Jadi ambulans-nya sudah ada, kami hanya perlu memperbaiki sistem menjadi terpusat melalui CC 112. Insyaallah 22 Juli 2024 layanan ini akan dilaunching Pak Wali Kota Eri Cahyadi," ujarnya.

Selama ini, Anna mengungkapkan, layanan ambulans dari Dinsos dan Dinas Kesehatan saling mendukung dalam melayani warga. Dengan adanya sistem terpusat nanti, maka diharapkan ke depan layanan antar jemput pasien menjadi lebih efisien dan tepat waktu.

"Program ini penting agar tidak ada warga yang menunggu terlalu lama, dan penjemputan setelah selesai berobat di rumah sakit atau fasilitas kesehatan lainnya dapat segera dilakukan," terang Anna.

Anna lantas menjabarkan jumlah layanan ambulans baik oleh swadaya masyarakat maupun pemerintah kota per tanggal 10 Juli 2024. Jumlah tersebut terdiri dari 93 unit swadaya masyarakat, 56 pelayanan dari Dinsos, dan 97 pelayanan dari Dinkes Surabaya.

"Jadi 153 kelurahan se Surabaya sudah terpenuhi, sudah ada ambulans-nya. Artinya, 1 kelurahan itu sudah punya 1 ambulans, tinggal sistemnya yang akan terpadu" kata Anna.

Sementara data Dinsos Surabaya mencatat, pada bulan Juni 2024, ambulans Dinas Sosial telah melayani sebanyak 142 kali antar jemput jenazah dan 1.065 kali antar jemput pasien. Pelayanan pasien kontrol dan terapi ke rumah sakit ini dilakukan dalam dua shift, dengan rata-rata 3 hingga 4 kali dalam sebulan.

Karena itu, Anna berharap, layanan 1 kelurahan 1 ambulans ke depan dapat lebih mempercepat dan mempermudah masyarakat dalam mendapatkan layanan kesehatan di rumah sakit atau Fasyankes.

"Karena Pak Wali Kota Eri semangatnya selalu gotong royong, tidak bisa pemerintah berdiri sendiri. Jadi ini adalah hasil gotong royong masyarakat dan pemerintah," pungkasnya.