Indonesia dan China meneken kerja sama baru soal keselamatan transportasi kemaritiman. Memorandum of Cooperation (MoC) diteken Ditjen Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan dengan Administrasi Keselamatan Maritim China.

Perjanjian kerja sama itu bertujuan untuk meningkatkan keselamatan maritim yang meliputi beberapa bidang. Mulai dari pengawasan keselamatan kapal, perlindungan lingkungan laut, fasilitasi transportasi maritim, keselamatan navigasi dan pelayanan, kepelautan, urusan internasional, dan bidang lain yang disepakati bersama.

Dirjen Perhubungan Laut Antoni Arif Priadi mengungkapkan latar belakang diinisiasinya perjanjian kerja sama ini adalah keinginan kedua belah pihak untuk mengurangi kapal-kapal yang tidak memenuhi standar berlayar sehingga menimbulkan risiko keselamatan jiwa dan juga pencemaran lingkungan laut.

Antoni mengungkapkan selama periode 2023-2024, Administrasi Keselamatan Maritim China telah melakukan detensi terhadap 14 kapal berbendera Indonesia, sementara jumlah kunjungan kapal berbendera Indonesia ke China cukup banyak.

"Hal ini disebabkan karena sertifikat yang diterbitkan oleh Biro Klasifikasi Indonesia (BKI) sebagai Recognized Organization (RO) belum diakui secara menyeluruh di Tiongkok, terkait belum adanya izin bagi BKI untuk berkegiatan di Tiongkok dan belum masuknya BKI dalam keanggotaan IACS," jelas Antoni dalam keterangannya, Jumat (8/11/2024).

Status detensi ini, menurut Antoni, tentunya sangat merugikan posisi Flag State atau negara bendera kapal. Apalagi saat ini Indonesia berada pada posisi cluster white-list, yang harus tetap dipertahankan dengan cara membangun komunikasi-komunikasi yang dapat mempererat hubungan bilateral antara negara-negara anggota International Maritime Organization (IMO), khususnya yang tergabung dalam Tokyo Memorandum of Understanding on Port State Control (Tokyo MoU).

"Inilah salah satu pertimbangan untuk meningkatkan kerja sama yang lebih intensif antara Ditjen Perhubungan Laut dengan Administrasi Keselamatan Maritim Tiongkok, khususnya di bidang Port State Control (PSC) dan Flag State Control (FSC), sesuai dengan hukum dan peraturan internasional yang relevan," tegas Antoni.

Perjanjian kerja sama ini, jelas Antoni, berlaku untuk jangka waktu awal lima tahun dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu berikutnya oleh salah satu pihak dengan memberikan pemberitahuan tertulis sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu awal melalui saluran diplomatik.

"Adapun bidang kerja sama yang ditetapkan dalam perjanjian ini dapat dilakukan dengan berbagai cara dan sarana termasuk pertemuan berkala, seminar, penelitian bersama, pelatihan, pertukaran informasi dan personil atau mekanisme lain yang disetujui oleh Para Pihak," terangnya.

Jakarta (ANTARA) - Profesor Muda Hubungan Internasional Universitas Padjadjaran (Unpad) Teuku Rezasyah menilai Indonesia perlu memperkuat diplomasi dengan Amerika Serikat (AS).

Hal tersebut diperlukan agar Indonesia tetap mampu beradaptasi mengikuti kebijakan yang ada, siapa pun yang akan memenangkan Pemilu Presiden AS, kata profesor yang biasa disapa Reza itu saat dihubungi ANTARA di Jakarta, Selasa.

Menurut Reza, Indonesia harus melakukan sejumlah cara untuk tetap sejalan dengan hasil pemilu tersebut. “Pertama, dubes kita di Amerika Serikat jangan sebentar-sebentar diganti. Harus ada duta besar yang permanen, yang dipercaya langsung oleh presiden,”.

Duta besar tersebut, kata Reza melanjutkan, perlu diberi kesempatan dan waktu untuk mendekati semua pemangku kepentingan di AS; legislatif, eksekutif, yudikatif, masyarakat serta kampus dan lembaga penelitian.

“Kita kirim dubes yang sangat berkualitas, yang enerjetik, dan siap bertugas lima tahun,” ujar Reza, dan menambahkan periode duta besar bertugas selama lima tahun itu disesuaikan dengan periode pemerintahan AS.

Dia melanjutkan bahwa seorang duta besar memerlukan waktu untuk membangun kedekatan dengan para pemangku kepentingan karena hal tersebut tidak mudah dilakukan.

“(Membangun) kedekatan dengan media massa, kedekatan dengan parlemen, kedekatan dengan Gedung Putih dan dengan Pentagon (Departemen Pertahanan AS) itu tidak mudah. Itu berdasarkan keseringan bertemu dan juga banyak aktivitas bersama,” kata Reza.

Selain itu, Reza juga menyebutkan hal-hal yang bisa dilakukan Indonesia jika Kamala Harris atau Donald Trump nantinya menjadi pemenang pemilu Presiden AS.

Jika Harris menang, kata Reza, pemerintahan Indonesia saat ini tinggal melanjutkan apa yang sudah dicapai pemerintahan sebelumnya, selain itu, Indonesia perlu “mengingatkan” AS untuk menyelesaikan perjanjian yang belum selesai.

“Misalnya dalam Perjanjian Kemitraan Strategis Komprehensif Indonesia-AS, ada hal-hal yang belum diproses lebih lanjut,” lanjut Reza.

Selain itu, pemerintah Indonesia bisa “mengingatkan AS untuk bekerja sama dalam bidang pemberdayaan UMKM dan melunasi kewajiban keuangan perusahaan IT mereka.

Mengenai imigran, Reza berpendapat kalau Harris cukup lunak karena Harris mengerti bahwa imigran dapat berkontribusi dan menyesuaikan diri dengan sistem hukum AS, dan itu dibuktikan dengan perjalanan karir Harris.

“Tentunya hal ini juga menguntungkan masyarakat Indonesia yang ingin mendapatkan green card (kartu hijau) ke Amerika Serikat,” kata Reza.

Jika Trump yang menang, Reza berpendapat proyek-proyek investasi di Indonesia di mana Trump turut serta akan berjalan dengan sangat mulus, yang kemungkinan tidak akan sesuai dengan Perjanjian Kemitraan Strategis Komprehensif AS-Indonesia.

“Makanya Kemitraan Strategis Komprehensif itu harus benar-benar diproses sedemikian rupa sehingga bisa bermanfaat bagi kedua negara,” kata Reza.

Reza pun mengatakan ada kemungkinan Trump akan melakukan intervensi pada perjanjian dagang Indonesia-AS, mengatakan hal apa saja yang layak dan apa yang tidak, dan itu akan menyulitkan tim negosiator.

Karena itu, lanjut Reza, Indonesia perlu menyesuaikan diri dengan standar industri AS, seperti standar transparansi, standar tata kelola, standar keefektifan, standar pengiriman dan standar sistem legal.

Indonesia juga perlu belajar membiasakan diri dengan elektronik bisnis, melakukan transaksi dalam bahasa Inggris dan melakukan pengambilan keputusan dengan cepat, kata Reza.

“Untuk kebaikan kita sendiri … semoga Indonesia belajar,” ujar Reza.

Reza juga menilai Trump akan sangat keras kalau berurusan dengan China, terutama di Laut China Selatan.

Menurutnya, Trump tidak akan segan-segan meningkatkan kerja sama militer dengan Filipina dan Vietnam, menambahkan bahwa hal tersebut akan menguntungkan Indonesia karena China akan menahan diri.

Pewarta: Cindy Frishanti Octavia
Editor: Primayanti
Copyright © ANTARA 2024

Reporter: Barratut Taqiyyah Rafie | Editor: Barratut Taqiyyah Rafie

KONTAN.CO.ID - China marah besar. Pada Sabtu (26/10/2024) malam, Tiongkok mengatakan telah mengajukan keluhan diplomatik kepada AS.

Selain itu, China juga menegaskan pihaknya memiliki hak untuk membalas setelah AS menyetujui penjualan senjata terbaru ke Taiwan.

“China akan dengan tegas menanggapi dan mengambil semua tindakan yang diperlukan untuk menjaga kedaulatan nasional, keamanan, dan integritas teritorial,” kata Kementerian Luar Negeri di Beijing dalam sebuah pernyataan Sabtu malam.

Melansir Bloomberg, China juga mendesak AS untuk segera menghentikan persenjataan Taiwan dan segera menghentikan tindakan berbahaya yang merusak perdamaian dan stabilitas di Selat Taiwan.

Mengutip Reuters, Badan Kerjasama Keamanan Pertahanan Pentagon mengatakan penjualan baru itu terdiri dari sistem rudal dan sistem radar senilai US$ 1,16 miliar yang diperkirakan bernilai US$ 828 juta. Menurut Pentagon, kontraktor utama untuk sistem rudal itu adalah RTX Corp.

"Penjualan yang diusulkan ini melayani kepentingan nasional, ekonomi, dan keamanan AS dengan mendukung upaya berkelanjutan penerima untuk memodernisasi angkatan bersenjatanya dan mempertahankan kemampuan pertahanan yang kredibel," katanya dalam sebuah pernyataan.

Pentagon juga menegaskan, "Penjualan yang diusulkan akan membantu meningkatkan keamanan penerima dan membantu menjaga stabilitas politik, keseimbangan militer, dan kemajuan ekonomi di kawasan tersebut."

Penjualan sistem rudal tersebut adalah untuk tiga solusi pertahanan udara jarak menengah National Advanced Surface-to-Air Missile System (NASAMS) yang mencakup rudal permukaan ke udara AMRAAM Extended Range yang canggih, tambahnya.

Ketegangan di selat tersebut meningkat setelah Beijing menggelar latihan militer besar-besaran di sekitar Taiwan awal bulan ini. China telah berjanji untuk membawa pusat produksi chip canggih tersebut di bawah kendalinya suatu hari nanti, dengan kekerasan jika perlu. AS merupakan pendukung militer utama negara kepulauan tersebut.

Tonton:Peringatan Taiwan ke China: Blokade Tiongkok akan Menjadi Tindakan Perang

Sumber: Reuters | Editor: Barratut Taqiyyah Rafie

KONTAN.CO.ID -BEIJING. Pada Rabu (2/10/2024), Presiden Tiongkok Xi Jinping mengatakan kepada mitranya dari Rusia Vladimir Putin bahwa ia siap untuk memperluas kerja sama.

Pernyataan tersebut diungkapkan saat kedua pemimpin saling mengucapkan selamat atas peringatan 75 tahun hubungan diplomatic antar kedua negara.

Reuters yang mengutip Xinhua melaporkan, Xi mengatakan Tiongkok siap bergabung dengan Putin untuk terus memperluas kerja sama pragmatis menyeluruh antara kedua negara.

"Persahabatan bertetangga baik yang permanen, koordinasi strategis yang komprehensif, dan kerja sama yang saling menguntungkan," kata Xi kepada Putin, menurut Xinhua.

Putin telah meminta dukungan pemimpin Tiongkok tersebut sejak invasi Rusia ke Ukraina pada tahun 2022. Hal ini dibuktikan dengan meningkatkan perdagangan ke rekor tertinggi saat Moskow menghadapi sanksi ekonomi yang berat dari Barat.

Moskow dan Beijing sama-sama menentang "hegemoni Barat", khususnya apa yang mereka lihat sebagai dominasi AS atas urusan global, dan mendeklarasikan kemitraan "tanpa batas" sesaat sebelum Rusia melancarkan serangannya di Ukraina.

Xi dijadwalkan menghadiri pertemuan negara-negara BRICS di kota Kazan, Rusia barat daya bulan ini, di mana ia diharapkan bertemu Putin.

Pada hari Rabu, Xi juga memuji upayanya dan Putin untuk mempererat hubungan dalam beberapa tahun terakhir dalam menghadapi perubahan besar yang belum pernah terjadi dalam satu abad.

"Kepercayaan politik antara kedua belah pihak terus meningkat, kerja sama praktis telah mencapai hasil yang luar biasa," katanya.

(SUR)

Sofia: Duta Besar Indonesia untuk Bulgaria, Albania dan Makedonia Utara, Iwan Bogananta, secara resmi membuka resepsi diplomatik KBRI Sofia dalam merayakan 68 tahun hubungan diplomatik antara Indonesia dan Bulgaria pada Sabtu, 14 September 2024.

“Malam ini kita bukan hanya merayakan HUT ke-79 RI dan hubungan diplomatik ke-68 antara Indonesia dan Bulgaria, tetapi juga menjadi momentum untuk merefleksikan dan memproyeksikan hubungan diplomatik lebih erat yang konkret untuk kedua masyarakat,” tutur Dubes Iwan.

Wakil Ketua Parlemen Republik Bulgaria, Ibu Rosita Kirova, yang menjadi Tamu Kehormatan menyampaikan ucapan selamat atas perayaan Hari Kemerdekaan RI yang ke-79 dan harapan agar hubungan bilateral RI-Bulgaria semakin erat. Dalam kesempatan yang sama, Wakil Ketua Parlemen Kirova menyampaikan kebahagiaannya menerima kunjungan delegasi BKASP DPR RI yang juga turut hadir dalam Resepsi Diplomatik

National History Museum Bulgaria dipilih Dubes Iwan sebagai tempat pelaksanaan Resepsi Diplomatik KBRI Sofia karena merupakan bangunan bersejarah yang menyimpan perjalanan bangsa dan negara Bulgaria menuju negara demokrasi. Kesamaan nilai perjuangan ini juga merupakan salah satu yang mempererat hubungan bilateral Indonesia-Bulgaria.

“Selama empat tahun kepemimpinan saya sebagai Duta Besar, total perdagangan RI-Bulgaria dan juga jumlah wisatawan Bulgaria ke Indonesia meningkat hampir 50 persen. Bulgaria juga telah mendukung Indonesia di berbagai pencalonan seperti di IMO, ITU, dan UNESCO,” jelas Dubes Iwan, dalam keterangan KBRI Sofia yang diterima Metrotvnews.com, Minggu, 15 September 2024.

Selama kepemimpinan Dubes Iwan selalu aktif menggaungkan fokus program Pemerintah RI, salah satunya adalah menarik investasi ke Ibu Kota Nusantara. Di Tahun 2023, KBRI Sofia memfasilitasi penandatanganan LoI investasi di bidang F&B sebesar USD 50 juta antara pengusaha Bulgaria dengan Kementerian Investasi RI.

Industri Strategis, Teknologi dan Pendidikan

Capaian diplomasi konkrit lainnya adalah sebagai hasil kunjungan kerja Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif RI ke Bulgaria di bulan Juni 2023, Bulgaria ditetapkan sebagai hub untuk program Indonesia Spice Up the World untuk pasar Eropa. Hal tersebut kemudian ditindaklanjuti dengan fasilitasi Misi Pemasaran Kemenparekraf dengan total kesepakatan dagang USD3 juta di bulan November 2023.

Dubes Iwan kemudian menyampaikan perkembangan politik Indonesia utamanya mengenai hasil Pemilu 2024 yang lalu dan Pemerintahan RI yang baru di bawah Presiden terpilih Prabowo Subianto dan Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming.

Di akhir pidatonya, Dubes Iwan menyampaikan ucapan terima kasih untuk seluruh tim KBRI dan seluruh mitra atas kerja sama yang baik selama empat tahun kepemimpinannya.

“Untuk mendukung target Indonesia Emas 2045, maka ke depannya hubungan bilateral RI-Bulgaria akan difokuskan pada industri strategis, teknologi dan pendidikan,” tutur Dubes Iwan dengan optimistis.

“Bulgaria akan selalu menjadi mitra penting untuk Indonesia,” sambungnya.

Sepanjang acara, Dubes Iwan memberikan door prize kepada para undangan berupa tiket pp Sofia-Bali, voucher menginap di Hyatt Pravetz dan Voucher Jamuan Makan Malam di The Revoloutionary Hyatt Regency. Door prize tersebut disponsori oleh Turkish Airlines dan Hyatt Regency Sofia.

Resepsi Diplomatik KBRI Sofia tahun ini dihadiri lebih dari 200 undangan yang terdiri dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, pebisnis ulung, komunitas Pendidikan dan seni, serta diaspora Indonesia di Bulgaria.

Para undangan disajikan penampilan tari Sumatera Barat dan Kalimantan Barat oleh Pesona Mawar Nusantara, dawai harpa Maya Hasan, dan alunan biola dari Iskandar Wijaya. Dubes Iwan Kembali menampilkan tim kreatif di konser Harmonature: Jay Subiakto sebagai Art Director, Taba Sanchabakhtiar sebagai Multimedia Director dan Inet Leimena sebagai Stage Manager untuk Resepsi Diplomatik tahun ini.

Baca juga: Dubes RI Jajaki Peluang Salurkan Tenaga Kerja Indonesia ke Bulgaria

(WIL)

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Ekonom senior yang juga peneliti senior Insitute for Development of Economics and Finance (Indef) Faisal Basri menanggapi soal aktivitas dagang antara Israel dan Indonesia yang belakangan mengalami lonjakan. Dia berpendapat bahwa nilai ekspor-impor barang Israel-Indoensia tidaklah signifikan, sehingga jika memang ingin tegas untuk tidak memiliki hubungan, pemerintah tinggal melakukan boikot.

“Insignifikan lah jumlahnya. Tapi kalau ingin secara resmi memboikot ya boikot, saya sih setujunya boikot saja, Toh hubungan ekonomi kita dengan Israel menurut saya lebih kepada alasan moral, bukan ekonomi,” kata Faisal saat ditemui di sela acara diskusi Indef bertajuk ‘Warisan Utang untuk Pemerintah Mendatang’ di kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Kamis (4/7/2024).

Pandangan itu dicontohkan dengan misalnya beras sebagai komoditas yang diimpor oleh Israel dari Indonesia. Menurut Faisal, Israel bisa saja mengimpor dari negara-negara lain di ASEAN semisal Singapura dan Thailand yang jelas-jelas memiliki hubungan resmi dagang, juga memiliki komoditas yang serumpun dengan Indonesia.

Faisal menerangkan, sebenarnya hubungan Indonesia dan Israel telah terjadi cukup lama sejak era Presiden RI ke-2 Soeharto. Sekalipun tidak memiliki hubungan diplomatik antar kedua negara. Sehingga ada cukup banyak barang-barang produksi Israel yang hingga kini tersebar di Indonesia.

“Sama dengan kita enggak ada hubungan diplomatik dengan Taiwan, tapi kita banyak impor dari Taiwan. Kalau dalam konteks dagang mah setan sama setan bisa saja melakukan,” ujar dia.

Faisal menekankan bahwa pemerintah bisa saja melakukan kebijakan boikot jika memang ingin melakukannya, sehingga ada sikap konsistensi dari Indonesia terhadap negara Zionis. Hal itu kaitannya dengan perlawanan Indonesia terhadap Israel yang menyerang secara brutal warga Palestina.

Sebagaimana diketahui sebelumnya, di tengah kecaman warga Indonesia atas serangan brutal yang dilakukan Israel ke Palestina, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatatkan ada lonjakan tajam impor dari negara Zionis tersebut.

Berdasarkan data BPS yang dikutip Republika, tercatat nilai barang impor dari Israel ke Indonesia pada Januari—Mei 2024 sebanyak 35.201.806 dolar AS. Angka itu melesat 297,72 persen (ctc) dari periode Januari—Mei 2023 di angka 8.850.970 dolar AS.

Adapun secara month to month (mtm), pada Mei 2024, Israel mengimpor komoditas ke Indonesia senilai 5.976.079 dolar AS. Angka tersebut melonjak sebesar 532,05 persen (mtm) atau enam kali lipat dibandingkan angka April 2024 sebesar 945.503 dolar AS.

Aktivitas ekspor barang Indonesia ke Israel juga terus bergulir. Data BPS menunjukkan pada periode Januari—April 2024 total ekspor Indonesia ke Israel sebesar 52.452.969,40 dolar AS, sedikit turun secara year on year (yoy) dibandingkan periode Januari—April 2023 di angka total 52.934.930,79 dolar AS.

Barang-barang impor itu masuk lewat sejumlah pelabuhan dan bandara....

Data besaran barang impor yang didatangkan dari Israel ke Indonesia mengalami lonjakan, hingga pada Mei 2024 tercatat sebanyak 5,9 juta dolar AS, melambung enam kali lipat dari bulan sebelumnya. Ada sejumlah pelabuhan dan bandara yang menjadi pintu masuknya barang impor dari negara Zionis tersebut ke Indonesia.

Pelabuhan-pelabuhan atau bandara-bandara tersebut secara umum merupakan akses di kota-kota besar, seperti Jakarta, Surabaya, dan Bali, serta kawasan atau wilayah perbatasan seperti Batam, Kepulauan Riau.

Mengutip data BPS, Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta dilintasi barang impor dari Israel dengan nilai 2.183.659 dolar AS pada periode Januari—April 2024, menurun dari periode yang sama, Januari—April 2023 sebanyak 3.097.296 dolar AS.

Kemudian tercatat di Pelabuhan Batu Ampar, Batam, Kepulauan Riau, barang impor Israel masuk senilai 143.526 dolar AS pada Januari—April 2024. Sementara data menunjukkan aktivitas impor barang Israel di pelabuhan tersebut pada tahun lalu hanya terjadi pada Februari dan April 2023 dengan total 191.841 dolar AS, lebih besar dari Januari—April 2024.

Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya tercatat dilewati barang impor dari Israel senilai 23.205.010 dolar AS. Angka tersebut melonjak tinggi dibandingkan periode yang sama pada 2023 sebanyak 123.658 dolar AS, bahkan secara total sepanjang 2023 tercatat hanya 548.735 dolar AS.

Selanjutnya, di Bandara Soekarno-Hatta tercatat ada sebanyak 3.185.656 dolar AS barang impor dari Israel yang masuk ke Indonesia lewat ‘gerbang’ tersebut. Angka tersebut mengalami peningkatan dari periode yang sama pada 2023 sebesar 2.948.137 dolar AS.

Barang impor Israel juga masuk melalui Bandara Ngurah Rai Bali dengan nilai impor sebesar 10.303 dolar AS. Adapun pada periode yang sama tahun lalu, BPS mencatat hanya ada aktivitas impor barang Israel di Ngurah Rai pada Januari dan April dengan total 709 dolar AS.

Lalu Bandara Juanda Surabaya. Tercatat barang impor dari Israel yang masuk ke Indonesia melalui bandara tersebut sebanyak 20.821 dolar AS. Angka tersebut mengalami penurunan dari periode Januari—April 2023 sebanyak 38.796 dolar AS.

Sementara itu, beberapa pelabuhan atau bandara besar atau wilayah perbatasan lainnya tercatat tidak ada aktivitas impor barang dari Israel. Diantaranya, kawasan Aceh-Sabang, Bandara Hang Nadim, Halim Perdana Kusuma, Jababeka, dan Pelabuhan Bakauheni.