Indonesia dan China meneken kerja sama baru soal keselamatan transportasi kemaritiman. Memorandum of Cooperation (MoC) diteken Ditjen Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan dengan Administrasi Keselamatan Maritim China.

Perjanjian kerja sama itu bertujuan untuk meningkatkan keselamatan maritim yang meliputi beberapa bidang. Mulai dari pengawasan keselamatan kapal, perlindungan lingkungan laut, fasilitasi transportasi maritim, keselamatan navigasi dan pelayanan, kepelautan, urusan internasional, dan bidang lain yang disepakati bersama.

Dirjen Perhubungan Laut Antoni Arif Priadi mengungkapkan latar belakang diinisiasinya perjanjian kerja sama ini adalah keinginan kedua belah pihak untuk mengurangi kapal-kapal yang tidak memenuhi standar berlayar sehingga menimbulkan risiko keselamatan jiwa dan juga pencemaran lingkungan laut.

Antoni mengungkapkan selama periode 2023-2024, Administrasi Keselamatan Maritim China telah melakukan detensi terhadap 14 kapal berbendera Indonesia, sementara jumlah kunjungan kapal berbendera Indonesia ke China cukup banyak.

"Hal ini disebabkan karena sertifikat yang diterbitkan oleh Biro Klasifikasi Indonesia (BKI) sebagai Recognized Organization (RO) belum diakui secara menyeluruh di Tiongkok, terkait belum adanya izin bagi BKI untuk berkegiatan di Tiongkok dan belum masuknya BKI dalam keanggotaan IACS," jelas Antoni dalam keterangannya, Jumat (8/11/2024).

Status detensi ini, menurut Antoni, tentunya sangat merugikan posisi Flag State atau negara bendera kapal. Apalagi saat ini Indonesia berada pada posisi cluster white-list, yang harus tetap dipertahankan dengan cara membangun komunikasi-komunikasi yang dapat mempererat hubungan bilateral antara negara-negara anggota International Maritime Organization (IMO), khususnya yang tergabung dalam Tokyo Memorandum of Understanding on Port State Control (Tokyo MoU).

"Inilah salah satu pertimbangan untuk meningkatkan kerja sama yang lebih intensif antara Ditjen Perhubungan Laut dengan Administrasi Keselamatan Maritim Tiongkok, khususnya di bidang Port State Control (PSC) dan Flag State Control (FSC), sesuai dengan hukum dan peraturan internasional yang relevan," tegas Antoni.

Perjanjian kerja sama ini, jelas Antoni, berlaku untuk jangka waktu awal lima tahun dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu berikutnya oleh salah satu pihak dengan memberikan pemberitahuan tertulis sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu awal melalui saluran diplomatik.

"Adapun bidang kerja sama yang ditetapkan dalam perjanjian ini dapat dilakukan dengan berbagai cara dan sarana termasuk pertemuan berkala, seminar, penelitian bersama, pelatihan, pertukaran informasi dan personil atau mekanisme lain yang disetujui oleh Para Pihak," terangnya.

Menteri BUMN Erick Thohir merombak susunan direksi-komisaris PT Pertamina (Persero). Dalam perombakan itu, Erick menunjuk Simon Aloysius Mantiri sebagai Direktur Utama menggantikan Nicke Widyawati.

Menurut Erick Thohir, Nicke telah menjabat sebagai Direktur Utama selama 6 tahun. Dia menyebut jarang Direktur Utama Pertamina menjabat selama itu.

"Bu Nicke saya rasa sudah kerja maksimal. Beliau sampai berapa? 6 tahun saya rasa. Jarang loh Dirut Pertamina selama itu. Jadi saya mengapresiasi kinerjanya," katanya di DPR Jakarta, Senin (4/11/2024).

Lebih lanjut, dia mengatakan, Simon Aloysius merupakan sosok pimpinan muda. Dia pun mendorong adanya terobosan-terobosan lebih luas lagi.

"Tentu sekarang ada Pak Simon yang saya rasa ini pimpinan muda. Jadi mungkin juga kita bisa dorong terobosan-terobosan lebih luas lagi, lebih efektif lagi," ungkapnya.

Erick menitipkan sejumlah poin kepada Simon meski belum memaparkan secara rinci. Dia yakin, Simon akan bekerja lebih maksimal.

"Dan saya sudah bertemu Pak Simon waktu menjadi Komut. Ada beberapa poin yang saya titipkan. Dan Insyaallah saya yakin beliau bisa bekerja lebih maksimal. Apalagi dengan terobosan-terobosan yang sudah didiskusikan langsung," tutur Erick.

Perombakan susunan direksi-komisaris Pertamina ini diputuskan dalam RUPS yang keputusannya tertuang dalam SK-258/MBU/11/2024 dan SK-259/MBU/11/2024 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota-Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pertamina.

Erick Thohir juga mengangkat Mochamad Iriawan sebagai Komisaris Utama, Dony Oskaria sebagai Wakil Komisaris Utama, Raden Adjeng Sondaryani sebagai Komisaris Independen dan Simon Aloysius Mantiri sebagai Direktur Utama Pertamina.

Vice President Corporate Communication PT Pertamina (Persero), Fadjar Djoko Santoso menjelaskan bahwa pengangkatan serta pemberhentian direksi dan komisaris BUMN termasuk Pertamina merupakan kewenangan Pemerintah sebagai pemegang saham yang diwakili oleh Menteri BUMN.

"Pergantian kepemimpinan perusahaan merupakan proses normal dan wajar sebagaimana ketentuan yang ada," ungkap Fadjar dalam keterangannya.

Berikut susunan terbaru Dewan Komisaris dan Direksi Pertamina:

Dewan Komisaris
- Komisaris Utama : Mochamad Iriawan
- Wakil Komisaris Utama : Dony Oskaria
- Komisaris Independen : Raden Adjeng Sondaryani
- Komisaris : Heru Pambudi
- Komisaris : Bambang Suswantono
- Komisaris Independen : Condro Kirono
- Komisaris Independen : Alexander Lay
- Komisaris Independen : Iggi H. Achsien

Direksi
- Direktur Utama: Simon Aloysius Mantiri
- Wakil Direktur Utama: Wiko Migantoro
- Direktur Manajemen Risiko: Ahmad Siddik Badruddin
- Direktur Strategi, Portofolio, dan Pengembangan Usaha: A. Salyadi Dariah Saputra
- Direktur Logistik dan Infrastruktur: Alfian Nasution
- Direktur Keuangan: Emma Sri Martini
- Direktur Penunjang Bisnis: Erry Widiastono
- Direktur Sumber Daya Manusia: M Erry Sugiharto

Mochamad Iriawan alias Iwan Bule resmi diangkat menjadi Komisaris Utama PT Pertamina (Persero). Ia menggantikan Simon Aloysius Mantiri yang ditunjuk sebagai Direktur Utama Pertamina.

Menteri BUMN Erick Thohir pun angkat bicara mengenai penunjukan Iwan Bule. Dia mengatakan, hal itu bagian dari pengawasan.

"Kan memang itu bagian bagaimana pengawasan daripada kebocoran. Kemarin Pak Bahlil (Menteri ESDM) sudah panggil juga kan. Bagaimana kompensasi subsidi itu harus benar-benar dihitung ulang, tepat sasaran atau tidak. Jadi di Pertamina itu ada Pak Mochamad Iriawan, ada Pak Condro. Kita harapkan dari perwakilan ini bisa memperkuat lagi keborosan-keborosan yang selama ini terjadi," papar Erick di DPR Jakarta, Senin (4/12/2024).

Erick mengatakan, keborosan itu bukan karena korupsi. Dia mengatakan, keborosan itu terkait persoalan data.

"Tapi bukan keborosan karena korupsi. Karena memang tadi datanya harus terus disinkronisasikan. Masalah kita memang kan data selama ini," ungkapnya.

Iwan Bule ditunjuk sebagai Komisaris Utama Pertamina sesuai dengan hasil keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Tepatnya tertuang dalam SK-258/MBU/11/2024 dan SK-259/MBU/11/2024 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota-Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pertamina.

Selain itu, Dony Oskaria diangkat menjadi Wakil Komisaris Utama dan Raden Adjeng Sondaryani diangkat jadi Komisaris Independen.

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) baru saja melakukan perubahan susunan Direksi dan Komisaris PT Pertamina (Persero) melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) pada Senin (4/11), di mana terdapat nama Mochamad Iriawan sebagai Komisaris Utama (Komut) dan Simon Aloysius Mantiri yang duduk di kursi Direktur Utama (Dirut).

Keputusan RUPS itu tertuang dalam SK-258/MBU/11/2024 dan SK-259/MBU/11/2024 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota-Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pertamina..

Dalam keterangan resminya, Senin, Vice President Corporate Communication PT Pertamina (Persero) Fadjar Djoko Santoso menyatakan pergantian kepemimpinan perusahaan merupakan proses yang normal dan wajar sebagaimana ketentuan yang ada.

Kepemimpinan baru ini pun diyakini akan menjadi energi baru untuk memastikan keberlanjutan Pertamina di masa depan, sedangkan kepemimpinan direksi sebelumnya menjadi landasan kokoh untuk mencapai kemajuan perusahaan dan mewujudkan ketahanan, serta kemandirian energi nasional.

Menempati penugasan baru sebagai Komisaris Utama Pertama, nama Mochamad Iriawan atau yang dikenal dengan panggilan Iwan Bule ini, merupakan purnawirawan perwira tinggi Kepolisian Republik Indonesia ini.

Pria kelahiran 31 Maret 1962 ini, mengawali kariernya sebagai Kapolres Tegal Polda Jateng 2001. Kinerjanya melesat dengan diangkat sebagai Dir Reskrimum Polda Metro Jaya pada 2008.

Dari sana, ia mendapat berbagai tugas hingga akhirnya dipercaya sebagai Kapolda Metro Jaya pada 2016. Selanjutnya, ia duduk sebagai Asops Kapolri pada 2017 dan menjadi Komisaris Jenderal Polisi di 2018.

Selama berkarier di kepolisian, Iwan lebih banyak mendapat tugas di bidang reserse kriminal. Kasus yang pernah ditanganinya antara lain pembunuhan Nasrudin Zulkarnaen oleh mantan Ketua KPK Antashari Azhar.

Tak hanya berkarier di kepolisian, Iwan juga terjun ke dunia politik melalui Partai Gerindra sejak 2023. Sebelumnya, ia pernah menjabat sebagai Ketua Umum PSSI menggantikan Iwan Budianto pada November 2019.

Iwan juga pernah dilantik sebagai Pj Gubernur Jawa Barat menggantikan Ahmad Heryawan dengan masa jabatan 18 Juni 2018 - 5 September 2018.

Sementara itu, nama lain yang menjadi sorotan baru pada pergantian direksi Pertamina adalah Simon Aloysius Mantiri, yang menggantikan Nicke Widhyawati sebagai Direktur Utama.

Nama Simon sebenarnya sudah tidak asing di jajaran komisaris Pertamina. Ia diangkat menjadi Komisaris Utama sekaligus Komisaris Independen pada Februari 2024, menggantikan Basuki Tjahaja Purmana atau Ahok yang mengundurkan diri.

Pria asal Tomohon, Sulawesi Utara ini, tercatat pernah menduduki posisi Wakil Bendahara Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran pada Pemilihan Presiden 2024.

Simon merupakan anggota Dewan Pembina periode 2020-2025. Ia merupakan lulusan School of Business and Management di Institut Teknologi Bandung.

Ia memiliki bisnis tambang dan pernah menjabat sebagai Direktur di PT Nusantara Energy Indonesia (NEI).

Pewarta: Maria Cicilia Galuh Prayudhia
Editor: Indra Arief Pribadi
Copyright © ANTARA 2024

Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) menunjuk Simon Aloysius Mantiri sebagai Direktur Utama PT Pertamina (Persero), menggantikan Nicke Widyawati. Lantas seperti apa sosok bos baru Pertamina saat ini?

Berdasarkan catatan detikcom, Simon merupakan Anggota Dewan Pembina DPP Partai Gerindra. Dirinya tercatat sempat menjabat sebagai Wakil Bendahara Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka pada Pilpres kemarin.

Dalam hal karier, berdasarkan hasil temuan dalam akun LinkedIn miliknya, Simon merupakan Personal Assistant to The CEO PT Nusantara Energy (NEI). Di mana dalam situs resmi perusahaan, NEI merupakan perusahaan investasi yang berbasis di Jakarta dengan portofolio usaha mencakup jasa pertambangan, transportasi laut curah, konstruksi, energi terbarukan, dan pasokan tenaga kerja.

Selanjutnya Simon Aloysius tercatat menjadi Komisaris Utama (Komut) Pertamina sejak 10 Juni 2024 kemarin. Penetapan itu dilakukan dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan Tahun Buku 2023 Pertamina. Artinya, baru lima bulan Simon jadi Komut Pertamina.

Barulah kemudian, per hari ini dirinya ditetapkan sebagai Direktur Utama Pertamina menggantikan Nicke Widyawati. Penunjukan ini dilakukan melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang keputusannya tertuang dalam SK-258/MBU/11/2024 dan SK-259/MBU/11/2024.

Sebagai informasi, selain mengangkat Simon sebagai Direktur Utama Pertamina, dalam RUPS kali ini Kementerian BUMN turut menetapkan Mochamad Iriawan sebagai Komisaris Utama, Dony Oskaria sebagai Wakil Komisaris Utama, Raden Adjeng Sondaryani sebagai Komisaris Independen.

Pada jajaran baru Dewan Komisaris, Mochamad Iriawan yang kini bertugas sebagai Komisaris Utama Pertamina adalah purnawirawan perwira tinggi Kepolisian Republik Indonesia yang terakhir menjabat sebagai Sekretaris Utama Lembaga Ketahanan Nasional (LEMHANAS).

Sedangkan Dony Oskaria yang menjabat sebagai Wakil Komisaris Utama Pertamina saat ini bertugas sebagai Wakil Menteri BUMN. Sedangkan Raden Adjeng Sondaryani sebagai Komisaris Independen Pertamina sebelumnya menjabat sebagai Ketua Ikatan Alumni Perminyakan Universitas Trisakti.

Melalui RUPS tersebut, saat ini susunan Direksi Pertamina menjadi:

Jajaran Dewan Komisaris Pertamina

1. Komisaris Utama: Mochamad Iriawan

2. Wakil Komisaris Utama: Dony Oskaria

3. Komisaris Independen: Raden Adjeng Sondaryani

4. Komisaris: Heru Pambudi

5. Komisaris: Bambang Suswantono

6. Komisaris Independen: Condro Kirono

7. Komisaris Independen: Alexander Lay

8. Komisaris Independen: Iggi H. Achsien

Jajaran Direksi Pertamina

1. Direktur Utama: Simon Aloysius Mantiri

2. Wakil Direktur Utama: Wiko Migantoro

3. Direktur Manajemen Risiko: Ahmad Siddik Badruddin

4. Direktur Strategi, Portofolio, dan Pengembangan Usaha: A. Salyadi Dariah Saputra

5. Direktur Logistik dan Infrastruktur: Alfian Nasution

6. Direktur Keuangan: Emma Sri Martini

7. Direktur Penunjang Bisnis: Erry Widiastono

8. Direktur Sumber Daya Manusia: M Erry Sugiharto

PT Pertamina (Persero) melakukan perubahan pergantian pucuk kepemimpinan. Nicke Widyawati digantikan Simon Aloysius Mantiri pada posisi Direktur Utama.

Hal ini sesuai dengan hasil keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Tepatnya tertuang dalam SK-258/MBU/11/2024 dan SK-259/MBU/11/2024 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota-Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pertamina.

Simon yang sebelumnya Komisaris Utama Pertamina menjadi Direktur Utama. Posisi lama Simon digantikan oleh Mochamad Iriawan. Kemudian Dony Oskaria diangkat menjadi Wakil Komisaris Utama dan Raden Adjeng Sondaryani diangkat jadi Komisaris Independen.

Vice President Corporate Communication PT Pertamina (Persero), Fadjar Djoko Santoso menjelaskan pengangkatan serta pemberhentian direksi dan komisaris BUMN termasuk Pertamina merupakan kewenangan Pemerintah sebagai pemegang saham yang diwakili oleh Menteri BUMN.

"Pergantian kepemimpinan perusahaan merupakan proses normal dan wajar sebagaimana ketentuan yang ada," ungkap Fadjar dalam keterangannya, Senin (4/11/2024).

Susunan Komisaris dan Direksi Pertamina

Komisaris

- Komisaris Utama : Mochamad Iriawan
- Wakil Komisaris Utama : Dony Oskaria
- Komisaris Independen : Raden Adjeng Sondaryani
- Komisaris : Heru Pambudi
- Komisaris : Bambang Suswantono
- Komisaris Independen : Condro Kirono
- Komisaris Independen : Alexander Lay
- Komisaris Independen : Iggi H. Achsien

Direksi

- Direktur Utama: Simon Aloysius Mantiri
- Wakil Direktur Utama: Wiko Migantoro
- Direktur Manajemen Risiko: Ahmad Siddik Badruddin
- Direktur Strategi, Portofolio, dan Pengembangan Usaha: A. Salyadi Dariah Saputra
- Direktur Logistik dan Infrastruktur: Alfian Nasution
- Direktur Keuangan: Emma Sri Martini
- Direktur Penunjang Bisnis: Erry Widiastono
- Direktur Sumber Daya Manusia: M Erry Sugiharto

Mochamad Iriawan atau yang karib disapa Iwan Bule diangkat jadi Komisaris Utama PT Pertamina (Persero). Eks Ketum PSSI itu mengisi posisi yang ditinggalkan Simon Aloysius Mantiri, Simon ditunjuk jadi Direktur Utama Pertamina.

Hal ini sesuai dengan hasil keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Tepatnya tertuang dalam SK-258/MBU/11/2024 dan SK-259/MBU/11/2024 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota-Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pertamina.

Dalam RUPS yang sama, Dony Oskaria diangkat menjadi Wakil Komisaris Utama dan Raden Adjeng Sondaryani diangkat jadi Komisaris Independen.

Vice President Corporate Communication PT Pertamina (Persero), Fadjar Djoko Santoso menjelaskan pengangkatan serta pemberhentian direksi dan komisaris BUMN termasuk Pertamina merupakan kewenangan Pemerintah sebagai pemegang saham yang diwakili oleh Menteri BUMN.

"Pergantian kepemimpinan perusahaan merupakan proses normal dan wajar sebagaimana ketentuan yang ada," ungkap Fadjar dalam keterangannya, Senin (4/11/2024).

Sebelum menjadi Ketum PSSI, Iwan Bule sendiri merupakan seorang purnawirawan perwira tinggi Kepolisian Republik Indonesia (Polri). Dia terakhir menjabat sebagai Sekretaris Utama Lembaga Ketahanan Nasional (LEMHANAS).

Kampanyekan Ganjar-Mahfud, Ahok Mundur dari Komut Pertamina

Kampanyekan Ganjar-Mahfud, Ahok Mundur dari Komut Pertamina

PT Sri Rejeki Isman Tbk atau Sritex (SRIL) mengajukan kasasi atas putusan pailit yang dinyatakan oleh Pengadilan Negeri Niaga Semarang dalam perkara dengan nomor 2/Pdt. Sus Homologasi/2024/PN Niaga Smg pada Senin (21/10) kemarin.

Perusahaan mengaku sudah melakukan pembicaraan, baik secara internal maupun kepada para pemenang kepentingan lainnya, sebelum mendaftarkan kasasi atas putusan pailit tersebut.

"Kami menghormati putusan hukum tersebut, dan merespons cepat dengan melakukan konsolidasi internal dan konsolidasi dengan para stakeholder terkait," tulis Sritex dalam keterangan resminya, Jumat (25/10/2024).

"Hari ini, kami telah mendaftarkan kasasi untuk menyelesaikan persoalan ini dengan baik dan memastikan terpenuhinya kepentingan para stakeholder," sambung perusahaan.

Sritex mengaku upaya ini merupakan bentuk tanggung jawab perusahaan kepada para kreditur, pelanggan, karyawan dan pemasok yang sudah bersama dengan mereka selama lebih dari setengah abad.

"Selama 58 tahun, Sritex telah menjadi bagian dari industri tekstil Indonesia. Sebagai perusahaan tekstil terbesar di Asia tenggara, kami telah berkontribusi bagi Solo Raya, Jawa Tengah dan Indonesia," terang perusahaan.

"Saat ini ada sekitar 14.112 karyawan SRIL yang terdampak langsung, 50.000 karyawan dalam Grup Sritex, dan tak terhitung usaha kecil dan menengah lain yang keberlangsungan usahanya tergantung pada aktivitas bisnis Sritex," tambah Sritex.

Sehingga penting bagi perusahaan untuk berjuang melawan putusan pailit tersebut. Pada akhirnya Sritex hanya bisa meminta dukungan dari pemerintah dan stakeholder lain agar perusahaan dapat terus beroperasi.

"Sritex membutuhkan dukungan dari pemerintah dan stakeholder lain agar dapat terus berkontribusi bagi kemajuan industri tekstil Indonesia di masa depan," pungkas Sritex.

Sebagai informasi, sebelumnya Sritex bersama dengan tiga anak usahanya(PT Sinar Pantja Djaja, PT Bitratex Industries, dan PT Primayudha Mandirijaya) dinyatakan pailit oleh Pengadilan Negeri (PN) Niaga Semarang.

Putusan ini sudah tertuang atas perkara nomor 2/Pdt.Sus- Homologasi/2024/PN Niaga Smg terkait pembatalan perdamaian yang tercatat pada 2 September 2024 lalu. Putusan ini diambil di ruang sidang R.H. Purwoto Suhadi Gandasubrata, S.H. Sidang itu dipimpin oleh Hakim Ketua Moch Ansar.

Dikutip dari Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) PN Semarang, pemohon menyebut termohon telah lalai dalam memenuhi kewajiban pembayarannya kepada pemohon berdasarkan Putusan Homologasi tanggal 25 Januari 2022.

Simak juga Video 'Raja Kain Sritex Pailit':

[Gambas:Video 20detik]

Saksikan Live DetikSore:

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) mendorong adanya dialog antara manajemen PT Sri Rejeki Isman Tbk (SRIL) atau Sritex dengan karyawannya. Kemnaker juga meminta semua pihak tetap tenang menyusul status pailit yang dialami Sritex.

Dirjen Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja (PHI dan Jamsos) Kemnaker Indah Anggoro Putri mengatakan, perlu ada langkah strategis dan solutif dengan tetap mengutamakan dialog.

"Kemnaker meminta agar semua pihak yaitu manajemen dan SP (Serikat Pekerja) di perusahaan untuk tetap tenang dan menjaga kondusifitas perusahaan, serta segera menentukan langkah-langkah strategis dan solutif untuk kedua belah pihak. Utamakan dialog yang konstruktif, produktif dan solutif," kata Indah kepada detikcom, Kamis (24/10/2024).

Pada kesempatan itu, Indah meminta Sritex dan anak perusahaannya tidak terburu-buru melakukan PHK. Perusahaan juga tetap diminta membayar hak-hak pekerja, termasuk salah satunya gaji.

"Kemnaker meminta kepada PT Sritex dan anak-anak perusahaannya yang telah dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga agar tidak terburu-buru melakukan PHK kepada pekerjanya, sampai dengan adanya putusan yang inkrah atau dari MA," tuturnya.

Raksasa tekstil PT Sri Rejeki Isman atau Sritex bersama tiga anak usahanya (PT Sinar Pantja Djaja, PT Bitratex Industries, dan PT Primayudha Mandirijaya) dinyatakan pailit oleh Pengadilan Negeri (PN) Niaga Semarang.

Putusan ini sudah tertuang atas perkara nomor 2/Pdt.Sus- Homologasi/2024/PN Niaga Smg terkait pembatalan perdamaian yang tercatat pada 2 September 2024 lalu. Putusan ini diambil di ruang sidang R.H. Purwoto Suhadi Gandasubrata, S.H. Sidang itu dipimpin oleh Hakim Ketua Moch Ansar.

Dikutip dari Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) PN Semarang, pemohon menyebut termohon telah lalai dalam memenuhi kewajiban pembayarannya kepada pemohon berdasarkan Putusan Homologasi tanggal 25 Januari 2022.

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) meminta PT Sri Rejeki Isman Tbk (SRIL) atau Sritex tidak buru-buru melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) usai dinyatakan pailit. Hal itu merupakan hasil dari putusan sidang di Pengadilan Negeri Niaga Semarang, Perkara dengan nomor 2/Pdt.Sus- Homologasi/2024/PN Niaga Smg.

Dirjen Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja (PHI dan Jamsos) Kemnaker Indah Anggoro Putri meminta Sritex menunggu sampai adanya putusan inkrah atau putusan dari Mahkamah Agung.

"Kemnaker meminta kepada PT Sritex dan anak-anak perusahaannya yang telah dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga agar tidak terburu-buru melakukan PHK kepada pekerjanya, sampai dengan adanya putusan yang inkrah atau dari MA," kata Indah kepada detikcom, Kamis (24/10/2024).

Indah juga meminta Sritex dan anak-anak usahanya tetap membayar gaji para karyawan.

"Kemnaker meminta kepada PT Sritex dan anak-anak perusahaannya untuk tetap membayarkan hak-hak pekerja terutama gaji/upah," tambahnya.

Kemnaker meminta agar semua pihak, yaitu manajemen dan Serikat Pekerja di perusahaan untuk tetap tenang dan menjaga kondusifitas perusahaan. Serta segera menentukan langkah-langkah strategis dan solutif untuk kedua belah pihak dengan mengutamakan dialog yang konstruktif, produktif dan solutif.

Rencananya pihak manajemen Sritex akan dipanggil oleh Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Sukoharjo untuk dimintai keterangan. Berdasarkan keterangan Plh. Kadisnaker Jawa Tengah, Mumpuniati, pemanggilan akan dilakukan pada Jumat Pagi, 25 Oktober 2024.

"Manajemen Sritex akan dipanggil besok pagi di Dinas Tenaga Kerja Sukoharjo guna dimintai keterangan perihal berita pailit tersebut, sehingga informasi dapat dihimpun secara resmi," katanya saat dihubungi detikcom.

Perlu diketahui, status pailit Sritex ini diputus pada hari Senin (21/10) dalam perkara terkait pembatalan perdamaian yang tercatat pada 2 September 2024 lalu. Putusan ini diambil di ruang sidang R.H. Purwoto Suhadi Gandasubrata, S.H. Sidang itu dipimpin oleh Hakim Ketua Moch Ansar.

Simak: Bahlil Blak-blakan Biang Kerok PHK Massal Pabrik Tekstil

[Gambas:Video 20detik]

Citroen sudah memperkenalkan dan menjual Basalt di India. Siapa yang sangka ternyata dalam perjalanan Paris Motor Show 2024, tim detikOto bisa melihat Mockup atau contoh desain produksi dari Citroen Basalt secara langsung. Dibocorkan Citroen Basalt juga akan ikut diperkenalkan di Indonesia dalam waktu dekat.

Sebelumnya Citroen Brand CEO, Thierry Kokas menjelaskan Citroen akan memperkenalkan produk yang sesuai dengan kondisi di masing-masing negara. Seperti Basalt yang dinilai bakal menjadi produk yang cocok untuk pasar India dan Indonesia.

"Jadi ini benar-benar penting. Jadi ya, kami ingin mempertahankan DNA merek yang berdasarkan pada kenyamanan dan juga berdasarkan pada sisi yang berani, yang berarti kami tidak takut untuk menawarkan bentuk yang berbeda. Jika Anda mengambil contoh, wilayah India-Asia-Pasifik, Anda melihat bahwa di India kami baru-baru ini memperkenalkan Citroën Basalt," ujar Kokas.

"Jadi yang ini juga sangat berani karena bentuk SUV coupe, tidak ada yang benar-benar mirip (seperti Basalt). Nah, jika Anda membandingkannya, misalnya, di India, satu-satunya produk yang mirip mungkin adalah Tata Curve. Tapi, Anda tahu, produk itu sangat tidak biasa. Dan itu merupakan kejutan besar di pasar karena Anda memiliki sesuatu yang sangat berbeda dibandingkan dengan apa yang biasa Anda lihat di pasar. Jadi ya, kami berusaha agar apa yang kami lakukan sesuai dengan DNA kami," Kokas menambahkan.

Mockup Citroen Basalt di Paris, Perancis. Foto: M Luthfi Andika/detik.com

Dalam kesempatan yang sama President Director PT Nasional Distributor - Citroen Indonesia, Tan Kim Piauw mengatakan akan memperkenalkan Basalt dalam waktu dekat.

"Iya Citroen Basalt akan ikut kami perkenalkan di Indonesia dalam waktu dekat, tunggu saja ya," ujar Tan di Paris.

Memang belum bisa dipastikan spesifikasi apa yang akan ditawarkan untuk pasar Indonesia. Meski demikian, Citroen Basalt di India memiliki 2 pilihan transmisi manual 5 percepatan dan transmisi matik 6 percepatan, yang dikawinkan dengan mesin bensin berkapasitas 1.199cc PureTech 82 MT dan PureTech 110 AT.

Mesin ini diklaim akan mampu menyemburkan performa maksimal hingga 82 PS di 5.750 RPM dan torsi mencapai 115 Nm di RPM 3.750 untuk transmisi manual, dan transmisi otomatis mampu menyemburkan perform hingga 110 PS di 5.500 RPM dan torsi mencapai 205 di 1.750-2.500 RPM.

Mulai Gerilya di RI, Berapa Banyak Mobil Citroen yang Terjual?

Mulai Gerilya di RI, Berapa Banyak Mobil Citroen yang Terjual?

Upaya Kementerian Pertanian (Kementan) dalam mengantisipasi dampak El Nino yang menyebabkan kekeringan berkepanjangan telah menunjukkan hasil. Sebab produksi beras di tengah tantangan iklim bisa terjaga.

Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman selama 10 bulan masa jabatannya fokus bekerja pada program peningkatan produksi yang ketat. Langkah ini menjawab kekhawatiran publik terkait kemampuan Indonesia dalam menjaga produksi beras di tengah tantangan iklim ekstrim.

Menurut Kepala Biro Humas dan Informasi Publik Kementan, Moch. Arief Cahyono, sejak dilantik Oktober 2023, Andi Amran Sulaiman beserta jajarannya mengambil langkah mitigasi untuk menghadapi dampak El Nino dengan mengoptimalkan sumber air melalui pompanisasi.

"Sejak November 2023 Pak Mentan sudah sampaikan ada potensi pergeseran masa tanam dan defisit produksi di awal tahun 2024. Langkah cepat beliau adalah dengan realokasi eksternal dan internal anggaran Eselon I Kementerian Pertanian Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp 1 triliun. Anggaran ini digunakan untuk penyediaan benih, alat dan mesin pertanian (alsintan), pupuk, dan pestisida," kata Arief dalam keterangan tertulis, Rabu (16/10/2024).

Dalam konferensi pers hari Selasa (15/10/2024), Badan Pusat Statistik (BPS) memperkirakan produksi beras nasional tahun 2024 turun 760 ribu ton atau 2,43% dibandingkan tahun 2023. Plt. Kepala BPS, Amalia Adininggar Widyasanti menyatakan luas panen menurun karena dampak fenomena El Nino yang menyebabkan mundurnya musim tanam.

Arief membenarkan keterlambatan masa tanam yang terjadi pada akhir 2023 menyebabkan masa panen raya yang mestinya terjadi di bulan Maret-April 2024 bergeser. Konsekuensinya, terjadi defisit produksi di awal tahun 2024 yang ditutupi dengan pengadaan beras sebesar 3,5 juta ton dari luar negeri oleh Bulog.

Namun dengan intervensi pompanisasi dan ketersediaan pupuk yang cukup, setelah panen raya pada April-Mei 2024, produksi bulanan sejak Agustus hingga prediksi Desember 2024 jauh melebihi produksi bulan yang sama di tahun 2023.

Peningkatan produksi di tengah kekeringan ini menunjukkan program Penambahan Areal Tanam (PAT) yang digenjot Kementan awal 2024 membuahkan hasil. PAT dilakukan melalui optimasi lahan dan pompanisasi untuk meningkatkan indeks pertanaman sawah yang sebelumnya hanya tanam 1 kali setahun menjadi 2-3 kali dengan memaksimalkan sisa air yang tersedia.

"Pemerintah tetap optimis produksi beras akan terus membaik," jelas Arief.

Arief menambahkan peningkatan produksi juga didukung oleh kebijakan dalam penyediaan dan penyaluran pupuk bersubsidi. Pemerintah sejak awal 2024 telah menambah kuota pupuk bersubsidi dari 4,7 juta ton menjadi 9,5 juta ton, dengan prosedur penebusan yang lebih mudah. Petani yang sudah terdaftar untuk mendapatkan pupuk subsidi bisa menebus pupuk dengan menunjukkan KTP asli.

"Dampaknya signifikan. Produksi beras periode Agustus hingga Oktober 2024 lebih tinggi dibandingkan periode yang sama 5 tahun sebelumnya secara berturut-turut," tutur Arief.

Data Kerangka Sampel Area (KSA) Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan, produksi padi pada periode Agustus-Oktober 2022 mencapai 12,55 juta ton, begitupun pada 2023 sebesar 12,55 juta ton. Sementara itu, di tahun 2024, produksi padi meningkat menjadi 14,73 juta ton.

Bila diakumulasikan, produksi padi semester II/2024 mampu menghasilkan 23,36 juta ton, meningkat bila dibandingkan 2022 sebesar 22,44 juta ton dan 2023 sebesar 21,63 juta ton.

"Pemerintah terus bekerja dengan optimasi lahan dan indeks pertanaman lahan yang ada, sekaligus pula mempersiapkan lahan sawah baru melalui cetak sawah 3 juta hektar mulai 2025. Pemerintah optimis paling lambat dalam 3 tahun kedepan Indonesia swasembada beras kembali, dan dalam beberapa tahun berikutnya akan ekspor dan menjadi lumbung pangan dunia," tutupnya.