JAKARTA, investor.id – Hokky Situngkir menyampaikan ada sejumlah pekerjaan rumah (PR) yang harus segera diselesaikan usai dirinya dilantik menjadi Direktur Jenderal Aplikasi Informatika (Aptika), Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo).

“Dirjen Aptika lagi ramai-ramai dengan tugas, jadi ketika kita masuk dihadapkan dengan beberapa hal yang masih jadi pending matters yang harus diselesaikan,” kata Hokky kepada wartawan di Kominfo, Jakarta, Jumat (9/8/2024).

Hokky memaparkan PR yang harus segera diselesaikan oleh Kemkominfo. Pertama, terkait Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Perlindungan Anak dalam Penyelenggaraan Sistem Elektronik (PAPSE).

Kedua, Rancangan Peraturan Pemerintah Perlindungan Data Pemerintah (RPP PDP). Ketiga, Rancangan Peraturan Presiden tentang Badan Perlindungan Data Pribadi (Rperpes PDP).

Kedua RPP tersebut, menurut Hokky harus cepat dikerjakan pula.

Keempat, kebijakan tindak lanjut insiden Pusat Data Nasional Sementara (PDNS). Hokky menjelaskan, peretasan PDNS 2 di Surabaya pada 20 Juni 2024 lalu masih menjadi perhatian Kominfo yang harus dievaluasi.

Kelima, penanganan judi online (judol). Hokky berpandangan judol adalah penipuan massal dan hanya memberikan rakyat harapan palsu.

“Ini juga tugas yang menjadi penting untuk kita,” tandas Hokky.

Editor: Maswin (maswin.investorID@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

JAKARTA, investor.id - Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) memberikan informasi terbaru terkait layanan Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) 2 di Surabaya. Seperti diketahui, PDNS 2 dibobol oleh peretas sejak 20 Juni 2024 mengakibatkan lumpuhnya akses sejumlah layanan di kementerian dan kantor pemerintahan daerah.

Direktur Jenderal Aplikasi Informatika (Aptika), Hokky Situngkir mengatakan 90% layanan PDNS 2 sudah pulih. Namun, masih ada sejumlah data tersisa yang harus dipulihkan.

“Bisa dibilang 90% layanan sudah pulih, itu tinggal mungkin nanti ada beberapa (data tersisa),” kata Hokky ditemui di Kominfo, Jakarta, Jumat (9/8/2024).

Hokky menyebut, mayoritas layanan PDNS 2 yang sudah pulih adalah layanan prioritas. Sedangkan mayoritas layanan PDNS 2 yang belum pulih terkait dengan penanganan di internal pengguna layanannya.

Hokky belum mengetahui detial berapa nilai kerugian akibat pembobolan PDNS 2 tersebut secara pasti. Pihaknya masih akan menyelidiki lebih dalam terkait kerugian tersebut.

Seperti diketahui sejumlah layanan publik pada Kamis (20/6/2024) sempat mengalami kendala akibat adanya gangguan pada PDNS 2. Salah satu layanan yang sangat terdampak ialah sistem autogate milik Ditjen Imigrasi yang membuat mobilitas masyarakat terganggu.

Setelah ditelusuri didapatkan fakta bahwa PDNS 2 mengalami serangan siber berupa ransomware bernama Brain Cipher sebuah varian baru dari ransomware Lockbit 3.0.

Hingga Selasa (25/6/2024) teridentifikasi ada sebanyak 282 instansi yang terimbas dari insiden PDNS 2. Pemerintah pun segera fokus melakukan pemulihan beragam layanan publik yang terdampak dan sekaligus melakukan investigasi berupa forensik digital.

Editor: Maswin (maswin.investorID@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News