JAKARTA, investor.id - Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) memberikan informasi terbaru terkait layanan Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) 2 di Surabaya. Seperti diketahui, PDNS 2 dibobol oleh peretas sejak 20 Juni 2024 mengakibatkan lumpuhnya akses sejumlah layanan di kementerian dan kantor pemerintahan daerah.

Direktur Jenderal Aplikasi Informatika (Aptika), Hokky Situngkir mengatakan 90% layanan PDNS 2 sudah pulih. Namun, masih ada sejumlah data tersisa yang harus dipulihkan.

“Bisa dibilang 90% layanan sudah pulih, itu tinggal mungkin nanti ada beberapa (data tersisa),” kata Hokky ditemui di Kominfo, Jakarta, Jumat (9/8/2024).

Hokky menyebut, mayoritas layanan PDNS 2 yang sudah pulih adalah layanan prioritas. Sedangkan mayoritas layanan PDNS 2 yang belum pulih terkait dengan penanganan di internal pengguna layanannya.

Hokky belum mengetahui detial berapa nilai kerugian akibat pembobolan PDNS 2 tersebut secara pasti. Pihaknya masih akan menyelidiki lebih dalam terkait kerugian tersebut.

Seperti diketahui sejumlah layanan publik pada Kamis (20/6/2024) sempat mengalami kendala akibat adanya gangguan pada PDNS 2. Salah satu layanan yang sangat terdampak ialah sistem autogate milik Ditjen Imigrasi yang membuat mobilitas masyarakat terganggu.

Setelah ditelusuri didapatkan fakta bahwa PDNS 2 mengalami serangan siber berupa ransomware bernama Brain Cipher sebuah varian baru dari ransomware Lockbit 3.0.

Hingga Selasa (25/6/2024) teridentifikasi ada sebanyak 282 instansi yang terimbas dari insiden PDNS 2. Pemerintah pun segera fokus melakukan pemulihan beragam layanan publik yang terdampak dan sekaligus melakukan investigasi berupa forensik digital.

Editor: Maswin (maswin.investorID@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

Bisnis.com, JAKARTA - Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) 2 Surabaya yang dikelola oleh Telkomsigma tak kunjung pulih setelah 3 minggu mengalami gangguan akibat diretas. Meski aktor Brain Cipher telah memberikan kunci dekripsi, faktanya hingga saat ini sejumlah layanan masih belum pulih. Saham pengelola PDNS bergerak fluktuatif.

Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) melaporkan sebanyak 30 layanan publik yang terdampak serangan siber terhadap Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) 2 telah pulih. Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Hadi Tjahjanto menyatakan, pemulihan layanan dilakukan dengan strategi dekripsi (decrypt).

“Hingga hari Selasa tanggal 9 Juli 2024 Pukul 19.00 WIB, terdapat total 30 layanan dari 12 K/L/D yang telah berhasil dipulihkan atau Go Live,” jelasnya di Jakarta Pusat, Selasa (09/07/2024).

Berdasarkan hasil pemetaan dan validasi yang dilakukan terhadap 282 kementerian, lembaga dan pemerintah daerah PDNS 2, terdapat sebanyak 167 kementerian, lembaga dan pemerintah daerah yang terdampak.

“Masih berjalan, saat ini terdapat sekitar 7 layanan dari 6 kementerian, lembaga dan daerah yang diupayakan akan segera pulih,” tuturnya.

Menurut Hadi percepatan pemulihan layanan PDNS 2 dilakukan dengan memaksimalkan ketersediaan backup data di PDNS 3 (Cold Site) di Batam dan backup lokal di PDNS 2 Surabaya.

SDM Tidak Kompeten Kelola PDNS

Sementara itu, Menteri BUMN Erick Thohir meminta agar pihak yang tidak kompeten menjalankan tugas agar dicopot dari jabatannya, imbas lumpuhnya sistem layanan Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) 2 di Surabaya berhari-hari.

Erick menyampaikan bahwa dirinya mendukung kebijakan yang dilakukan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Hadi Tjahjanto.

“Yang pasti kita mendukung kalau ada yang tidak kompeten, kita copot juga,” ujar Erick, Rabu (10/7/2024).

Perbesar

Saat ditanya terkait indikasi kelalaian yang dilakukan karyawan, Erick enggan menjawab pertanyaan itu lantaran masih tahap indikasi. Meski demikian, Erick mendorong untuk dilakukan audit investigasi.

“Saya mendorong namanya investigasi audit, tetapi saya tidak mau berpolemik politik, saya bukan orang politik, saya orang profesional, mendorong pembersihan individu yang korupsi atau individu yang tidak baik,” tandasnya.

VP Legal & Compliance Telkomsigma Reza Topobroto mengatakan bahwa hingga saat ini Telkomsigma selaku salah satu bagian dari kerja sama operasi (KSO) terus aktif mendukung langkah Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) dan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), serta mitra terkait lainnya dalam upaya pemulihan (recovery) data secara intensif.

“Melalui aktivasi crisis center SCC yang beroperasi 24x7 always on, serta memastikan pemulihan layanan dapat dikendalikan dengan efektif dan aman,” kata Reza kepada Bisnis, Rabu (10/7/2024).

Selain itu, Reza menyampaikan bahwa Telkomsigma juga fokus melaksanakan prosedur disaster recovery plan (DRP) dan menunggu hasil digital forensik dari badan yang ditunjuk pemerintah.

Sayangnya, perusahaan yang merupakan bagian dari Telkom Group itu enggan berkomentar lebih jauh atas terjadinya insiden serangan ransomware.

“Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi Kemenko Polhukam sebagai narasumber tunggal dalam insiden serangan ransomware terhadap PDNS 2,” tuturnya.

Pergerakan Saham Telkom Indosat

Sementara itu saham emiten telekomunikasi, mulai dari PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk. (TLKM) hingga PT Indosat Tbk. (ISAT) atau Indosat Ooredo Hutchison (IOH) bergerak fluktuatif dan cenderung ditutup menguat saat insiden Brain Cipher ransomware menyerang Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) 2 di Surabaya.

Diketahui, Indonesia memiliki 3 PDNS yang berlokasi di Serpong, Surabaya dan Batam. PDNS 1 Serpong dikelola oleh Lintasarta, anak usaha Indosat. Sementara itu PDNS 2 Surabaya dikelola oleh Telkomsigma anak usaha Telkom, adapun PDNS 3 di Batam dikelola oleh Telkom.

Hampir tiga pekan serangan Brain Cipher ransomware melumpuhkan sistem layanan PDNS 2 yang dikelola PT Sigma Cipta Caraka (Telkomsigma) pada 20 Juni 2024.

Saat insiden serangan ransomware terjadi, saham PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk. (TLKM) ditutup di zona hijau di harga Rp2.840 atau naik 0,35% pada Kamis (20/6/2024). Pergerakan harga saham TLKM terpantau bergerak fluktuatif meski masih berada di zona hijau.

Namun, harga saham TLKM mulai terkoreksi pada 1–4 Juli 2024, dengan penurunan tajam terjadi pada Kamis (4/7/2024) di level Rp2.960 atau merosot 2,31%. Meski demikian, menutup akhir pekan, harga saham TLKM kembali menguat di level Rp3.020 pada Jumat (5/7/2024).

Sementara itu, harga saham TLKM pada penutupan perdagangan sesi pertama hari ini, Kamis (11/7/2024), masih bertengger di zona hijau dengan harga Rp3.180 atau menguat 0,63%. Kapitalisasi pasar atau market TLKM mencapai Rp315,02 triliun.

Adapun selama periode 20 Juni hingga 11 Juli 2024, saham Telkom masih naik 7,8%.

Perbesar

Sama seperti TLKM, harga saham PT Indosat Tbk. (ISAT) atau Indosat Ooredo Hutchison (IOH) ditutup menguat pada perdagangan Kamis (20/6/2024). Kala itu, harga saham ISAT berada di harga Rp10.250, atau menguat 1,74%.

Saham ISAT terus menguat, namun jatuh di level Rp10.350 atau turun 1,43% pada 25 Juni 2024. Pada 27 Juni, harga saham ISAT kembali terkoreksi 0,72% ke level Rp10.350 seusai rebound di harga Rp10.425 pada 26 Juni 2024.

Sampai dengan penutupan perdagangan sesi pertama hari ini, saham ISAT menguat 4,55% ke level Rp11.500 dengan market cap sebesar Rp92,72 triliun.

Adapun selama periode 20 Juni 2024 hingga 11 Juli 2024 pukul 12.00 WIB, saham Indosat mengalami lesatan yang lebih tinggi dibandingkan Telkom yaitu 10,31%

Sementara itu saham XL Axiata dan FREN juga mengelami pergerakan dalam beberapa pekan terakhir.

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri BUMN Erick Thohir meminta agar pihak yang tidak kompeten menjalankan tugas agar dicopot dari jabatannya, imbas lumpuhnya sistem layanan Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) 2 di Surabaya yang dikelola Telkomsigma terserang ransomware Brain Cipher.

Erick menyampaikan bahwa dirinya mendukung kebijakan yang dilakukan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Hadi Tjahjanto untuk mengoreksi semua pihak yang tidak kompeten menjalankan tugas.

“Kan sudah mundur Dirjen dari Kominfo, saya mendukung kebijakan yang dipakai Pak Hadi untuk mengkoreksi semua pihak yang tidak kompeten, dan itu sesuai arahan Presiden, Pak Budi Arie [Menkominfo] sudah melakukan,” kata Erick Thohir seusai acara TikTok Pos Aja! di Jakarta, Rabu (10/7/2024).

Maka dari itu, Erick menegaskan bahwa Kementerian BUMN mendukung adanya pencopotan jabatan terhadap pihak yang tidak kompeten. “Yang pasti kita mendukung kalau ada yang tidak kompeten, kita copot juga,” tekannya.

Saat ditanya terkait indikasi kelalaian yang dilakukan karyawan, Erick enggan menjawab pertanyaan itu lantaran masih tahap indikasi. Meski demikian, Erick mendorong untuk dilakukan investasi audit.

“Saya mendorong namanya investigasi audit, tetapi saya tidak mau berpolemik politik, saya bukan orang politik, saya orang profesional, mendorong pembersihan individu yang korupsi atau individu yang tidak baik,” tandasnya.

Sebagaimana diketahui, Direktur Jenderal Aplikasi & Informatika Kemenkominfo Semuel Abrijani Pangerapan mengumumkan pengunduran diri di depan awak media pada Kamis (4/7/2024). Pengunduran diri itu dilakukan imbas sistem layanan PDNS 2 di Surabaya yang lumpuh diserang ransomware Brain Cipher pada Kamis (20/6/2024).

Pria yang akrab disapa Semmy itu mengatakan bahwa dirinya sudah mengajukan pengunduran diri secara lisan pada 1 Juli 2024. Begitu pun dengan surat pengunduran diri yang telah diserahkan Menkominfo Budi Arie Setiadi pada Rabu (3/7/2024).

“Saya menyatakan bahwa per 1 Juli kemarin saya sudah mengajukan secara lisan dan suratnya sudah saya serahkan kemarin pada Menteri Kominfo [Budi Arie Setiadi],” kata Semmy dalam konferensi pers di Gedung Kemenkominfo di Jakarta, Kamis (4/7/2024).

Semmy menyatakan bahwa insiden peretasan PDNS 2 di Surabaya ini merupakan tanggung jawabnya. “Alasannya, kejadian ini bagaimana pun juga secara teknis adalah tanggung jawab saya sebagai Dirjen pengampu dalam proses transformasi pemerintahan,” tuturnya.

Di samping itu, dia menyampaikan bahwa tanggung jawab ini diambil secara moral dan harus selesai di dirinya. “Jadi saya mengambil tanggung jawab ini secara moral, dan saya menyatakan harusnya selesai di saya, karena ini adalah masalah yang harus saya tangani dengan baik,” tandasnya.

JAKARTA,investor.id - Chairman Lembaga Riset Keamanan Siber Communication and Information System Security Research Center (CISSReC), Pratama Persadha menilai, seharusnya pemerintah, dalam hal ini Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo) tidak memerlukan waktu lama untuk melakukan dekripsi data di PDNS.

Padahal, sudah lima hari kelompok peretas Brain Cipher menepati janji memberi kunci enkripsi Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) 2 yang diserang ransomware. Namun, hingga kini Pemerintah masih belum dapat memulihkan data nasional secara keseluruhan.

"Dengan besarnya sistem dan data yang ada di PDN ini, 282 Kementerian dan Lembaga, waktu yang dibutuhkan untuk mendekripsi semua servernya harusnya nggak sampai 12 jam. Tapi sampai hari ini kita masih belum mendengar, belum melihat, belum menerima informasi apapun dari Kemkominfo, Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) dan Telkom selaku vendor PDN," ungkap Pratama, kepada B-Universe, Senin (8/7/2024).

Menurut Pratama, hal ini mencurigakan. Pratama menduga bahwa ternyata kunci yang diberikan oleh hacker secara gratis itu ternyata tidak bekerja.

"Ini yang menurut saya juga harus diinformasikan kepada masyarakat sehingga masyarakat tidak menunggu-nunggu, apakah kunci yang diberikan itu adalah kunci yang benar," kata dia.

Pasalnya, apabila kunci untuk melakukan dekripsi terhadap sistem yang terenkripsi itu sudah benar, seharusnya sistem PDN saat ini sudah pulih dan bekerja seperti normal kembali.

Nyatanya, sejumlah Kementerian dan Lembaga saat ini, salah satunya Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Perhubungan, harus melakukan uploading data ulang mengandalkan data hasil backup sendiri untuk memulihkan sistem layanan imigrasi, bukan dari data di sistem PDN yang masih rusak.

Selain terkait kunci, Pratama mengungkapkan, berdasarkan informasi yang ia terima dari tim internal BSSN, muncul kecurigaan ada dua ransomware yang dipergunakan untuk menyerang PDNS 2 secara bersamaan.

Pratama tidak memberi detail informasi nama atau jenis kedua ransomware tersebut. Sejauh ini, yang telah dikonfirmasi Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) adalah jenis ransomware LockBit 3.0 yang dilancarkan geng hacker Brain Cipher.

"Sekarang kan kita masih simpang siur, apa yang terjadi sebenarnya, bagaimana dengan kunci yang sudah diberikan, apakah benar PDN ini hanya diserang oleh satu malware, apakah mungkin diserang oleh malware yang lain apakah itu ada 1, 2 atau 3 malware. Ini yang masih kita nggak tahu, karena kita hanya bisa menebak-nebak," pungkasnya.

Dikatakan Pratama, pemerintah seharusnya dapat mengumumkan segala informasi secara gamblang menyangkut masalah data nasional yang mempengaruhi layanan bagi masyarakat Indonesia ini.

"Menurut saya dalam waktu secepat-cepatnya, Kemkominfo, BSSN, Telkomsigma dan pihak-pihak lain yang terkait, harus memberikan informasi yang benar kepada masyarakat apa yang sebenarnya terjadi. Kenapa kuncinya tidak bisa digunakan untuk membuka data-data yang tersandi di PDN," kata Pratama.

Alasannya, kalau datanya bisa dibuka dengan kunci yang diberikan, tentu pemerintah pasti akan suka cita mengumumkan kepada masyarakat bahwa PDN sudah beres dan digunakan lagi untuk melakukan layanan kepada masyarakat.

“Pasti (pemerintah) akan melakukan itu, karena itu dianggap sebagai suatu pencapaian keberhasilan," tambahnya.

Editor: Maswin (maswin.investorID@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

Bisnis.com, JAKARTA — Pakar keamanan siber menyebut bahwa kunci dekripsi yang dibagikan kelompok peretas Brain Cipher untuk membuka file di Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) 2 belum dapat dipergunakan.

Hal ini berbanding terbalik dengan pernyataan Dirjen Aplikasi dan Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) Semuel A. Pangerapan saat melakukan konferensi pers terkait pengunduran dirinya. Dia menyebut kunci dekripsi bisa dipergunakan untuk membuka file PDNS 2 yang terkunci.

“Namun, berdasarkan sumber internal BSSN [Badan Siber dan Sandi Negara] bahwadecryptortersebut belum dapat dipergunakan untuk membuka file yang terkunci dan masih terus dicoba,” kata Pengamat dan Chairman Lembaga Riset Keamanan Siber Communication and Information System Security Research Center (CISSReC) Pratama Persadha kepadaBisnis, dikutip pada Minggu (7/7/2024).

Sebelumnya, Kemenkominfo menyatakan bahwa kunci enkripsi yang diberikan peretas Brain Cipher telah berhasil membuka sampel data PDNS 2 di Surabaya.

Direktur Jenderal Aplikasi & Informatika Kemenkominfo Semuel Abrijani Pangerapan mengatakan bahwa saat ini sistem layanan PDNS 2 tetap dilakukan pemulihan, seiring dengan kunci yang diberikan secara percuma dari peretas. Semuel menyampaikan bahwa pemulihan data itu sedang dilakukan, sebab ada banyak data yang dikunci.

“Kami juga mendapatkan [kunci dekripsi], tetapi ini sedang dikerjakan, dan kita sudah coba di spesimen kita memang berhasil dibuka tapi kita belum tahu karena kan dikunci banyak. Itu sedang dikerjakan oleh teman-teman teknis,” kata Semuel dalam konferensi pers di Jakarta, Kamis (4/7/2024).

Lebih lanjut, Semuel menyampaikan bahwa semua orang bisa mengunduh kunci dekripsi ransomware yang diberikan secara gratis dari Brain Cipher.

“Tadi malam, kita mencoba di spesimen yang kita miliki, itu bisa dibuka, itu saja, saya tidak tahu lebih lanjut,” ujarnya.

Dia menjelaskan bahwa tim teknis telah mengambil data dari kunci dekripsi itu. “Apa itu spesimen? Waktu itu kita mengambil data, data yang dikunci ini, kita cobain kunci itu [dari Brain Cipher], itu yang dilaporkan, nanti ada waktunya untuk dijelaskan secara teknis,” jelasnya.

Meski demikian, Semuel mengaku dirinya tidak memiliki data lebih banyak terkait hal itu. Sebab, per 1 Juli 2024, Semuel telah mengundurkan diri dari jabatannya.

Bisnis.com, JAKARTA - Indonesia Security Incident Response Team on Internet and Infrastructure (CSIRT.ID) menilai serangan ransomware dari kelompok peretas Brain Cipher terhadap Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) 2 Surabaya bisa tergolong sebagai tindakan terorisme siber.

Deputy of Operation CSIRT.ID MS Manggalany menjelaskan bahwa alasannya karena PDNS 2 diisi oleh ribuan aplikasi pelayanan publik yang ditujukan untuk kepentingan umum, yang diselenggarakan oleh 282 instansi pemerintah, baik kementerian, lembaga, serta pemerintah daerah.

"Oleh karena itu, gangguan dalam bentuk apapun, kerusakan dan atau kehancuran yang dialami oleh infrastruktur informasi vital PDNS 2 ini dapat dikategorikan sebagai serangan terstruktur atau aksi teror terhadap pemerintah atau negara," ujarnya kepada awak media melalui keterangan resmi, Jumat (5/7/2024).

Terlebih, berdasarkan Peraturan Presiden No. 82/2022 tentang Perlindungan Infrastruktur Informasi Vital, PDNS 2 Surabaya sudah masuk dalam definisi infrastruktur vital.

Apabila pemerintah ingin menetapkan insiden ini sebagai aksi terorisme siber, perlu dikaji secara mendalam dengan melibatkan para praktisi keamanan siber dan pakar terorisme serta persetujuan DPR RI.

"Serangan siber jenis ransomware adalah salah satu modus utama serangan terorisme siber dimana tujuan teror dan keuntungan ekonomi penyerang dapat sekaligus dicapai dalam satu kali aksi," tambahnya.

Menurut Manggalany, definisi terorisme siber berbeda dengan siber kriminal atau cyber crime, dan masih terus berkembang dan dinamis mengikuti perubahan motivasi, modus, jenis target, dan dampak dari berbagai serangan siber.

Namun, Manggalany menekankan terorisme siber setidaknya harus memenuhi enam unsur, yaitu aktor, motivasi, tujuan, sarana, dampak, dan korban.

Pertama, aktor pelaku baik aktor yang bukan didukung oleh inisiatif negara (non state actor), aktor yang didukung oleh inisiatif negara dan bisa dianggap sebagai pernyataan perang (cyber war), dan aktor yang berafiliasi dengan kelompok separatis.

Unsur kedua, motivasi, baik ideologis, sosial, ekonomi atau politik. Seringkali motivasi ini menjadi kombinasi kepentingan, karena dalam berbagai kasus, sebuah serangan siber dengan alasan terorisme, dilakukan oleh kelompok profesional yang punya motif dan tujuan ekonomi kriminal siber biasa.

Unsur ketiga adalah tujuan, apakah tujuannya untuk alat kampanye memaksakan tuntutan perubahan, keyakinan atau ideologis tertentu, dan gangguan sebagai alat untuk memenuhi motivasi tertentu.

Unsur keempat, sarana berupa ancaman siber (cyber threat), serangan siber (cyber attack), propaganda siber (cyber propaganda), dan lain sebagainya.

Unsur kelima, berupa dampak yang diharapkan oleh si kelompok penyerang berupa cyber power dan cyber violence, berupa disrupsi layanan digital publik, kebocoran data, kerugian ekonomi, ancaman psikologis ketakutan, ketidakpastian, dan keraguan, hingga kerusakan fisik.

Terakhir, menurut Manggalany, adalah korban, baik kelompok masyarakat sipil, swasta, industri, organisasi, pemerintah, dan non-pemerintah, penyelenggara infrastruktur digital maupun fisik.

"Serangan siber jenis ramsomware adalah salah satu modus utama serangan terorisme siber, di mana tujuan teror dan keuntungan ekonomi penyerang dapat sekaligus dicapai dalam satu kali aksi. Apalagi secara teknis, serangan ransomware ke PDNS 2 sudah memenuhi semua kriteria unsur terorisme siber," jelasnya.

Menurut Manggalany, pemerintah harus memetakan motivasi dari serangan siber apabila ingin menetapkan sebagai tindakan terorisme, yakni mengungkap apakah ada kepentingan ideologi atau politik dan ekonomi sekaligus.

Apabila pelaku memiliki motivasi ideologi dan politik atas serangannya, maka pemerintah memiliki tantangan baru, mengingat sesuai UU tentang terorisme, penanganan terorisme dilakukan oleh Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT).

Padahal, BNPT terbilang belum memiliki kemampuan kontra terorisme siber, termasuk pengampu serta penyelenggara layanan di semua sektor infrastruktur vital, termasuk PDNS 2, belum memiliki protokol kontra terorisme siber.

"Perlu ditegaskan bahwa manajemen krisis siber untuk mengatasi serangan terorisme siber berbeda dengan prosedur protokol untuk merespons aksi kriminal siber biasa. Penindakan atas terorisme siber bisa penegakan hukum sekaligus protokol retaliasi, di mana BNPT bisa melakukan serangan ofensif terhadap aktor teroris dan sumber dayanya," tegas Manggalany.

Konsekuensi tindakan retaliasi siber dapat mengakibatkan implikasi dan komplikasi luas baik secara teknis, diplomasi antar negara - bila penindakan tersebut melibatkan skema lintas batas (cross border), yang harus mempertimbangkan dampak gepolitik, sosial dan ekonomi.

Secara teknis, retaliasi siber mungkin saja mendapatkan perlawanan yang mengakibatkan situasi saling serang yang mengakibatkan dampak luas dan korban yang tak diinginkan (collateral damage) karena ruang siber saling terkait.

Alhasil, karena ini menyangkut suatu kepentingan yang sangat luas dan kemungkinan dampak jangka panjang, penetapan insiden PDNS 2 sebagai aksi Terorisme Siber harus melalui persetujuan DPR terlebih dahulu dan mendengarkan masukan masyarakat khususnya para praktisi Keamanan Siber.

Bisnis.com, JAKARTA — Drama peretasan server Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) 2 menuju babak akhir usai peretas Brain Cipher memberikan kunci dekripsi untuk membuka sampel data yang sudah mengalami enkripsi

Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) langsung melakukan pengujian kunci dekripsi tersebut sembari menjalankan upaya pemulihan data di sistem layanan PDNS 2.

Drama ransomware Brain Cipher mulai mereda. Entah apa yang merasuki pikiran para penjahat ini. Mereka memberikan kunci secara cuma-cuma untuk membuka enkripsi terhadap data-data di Pusat Data Nasional (PDN) Sementara.

Sebelum itu, melalui situsnya, geng hacker menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat. Ulah mereka merepotkan banyak orang lantaran banyak layanan pemerintah maupun lembaga yang terganggu.

Langkah para geng hacker ini pun diragukan oleh sejumlah ahli keamanan siber tanah air. Ahli keamanan siber dari Vaksin.com, Alfons Tanujaya misalnya, meminta publik jangan langsung percaya janji manis hacker.

Alfons mengingatkan bahwa geng hacker ini tidak memberikan tanggal pasti atas pernyataannya membuka enkripsi data PDNS. Dia hanya menyebutkan soal hari Rabu saja.

Polemik seputar PDN sementara, berimbas pada mundurnya Dirjen Aptika Kominfo, Semuel A. Pangerapan. Di hadapan para wartawan, Semmy sapaan akrabnya mengatakan bahwa keputusannya adalah bentuk tanggung jawab moral atas gagalnya menangani ransomware.

Semmy menyatakan mundur dari posisinya sebagai Dirjen Aptika Kominfo, jabatan yang dipegangnya selama delapan tahun. Surat pengunduran diri sudah diserahkan per 1 Juli 2024.

"Bagaimana pun ini tanggung jawab saya sebagai Dirjen pengampu saya mengambil tanggung jawab ini secara moral karena ini adalah masalah yang harus saya tangani," ucap dia.

Semuel dalam kesempatan sebelumnya, menyebut terdapat 210 instansi yang terdampak oleh serangan ransomware. Namun, imigrasi menjadi institusi yang paling terdampak. Menurut dia, proses pemulihan data instansi lain yang terdampak masih terus berproses.

Ransomware menjadi metode efektif bagi penjahat siber untuk mencari uang. Ini karena mereka dapat menyamarkan transaksi hingga menyembunyikan lokasi server pelaku. Tak heran program jahat tersebut akan terus berkembang menjadi varian baru.

"Ransomware ini adalah pengembangan terbaru dari ransomware lockbit 3.0. Jadi memang ransomware ini kan dikembangkan terus, jadi ini adalah yang terbaru," kata Kepala BSSN Letjen TNI Hinsa Siburian dalam konferensi pers di Kantor Kominfo, Jakarta, Senin (24/6).

Dampak dari serangan server PDN cukup luas, salah satu yang paling parah, yakni soal layanan keimigrasian. Layanan imigrasi di sejumlah bandara internasional sempat terganggu. Seluruh autogate juga sempat tidak berfungsi, namun kini berangsur pulih.

Ransomware yang menyerang server PDN hampir mirip dengan varian ransomware yang menyerang Bank Syariah Indonesia (BSI) beberapa waktu lalu.

TEMPO.CO, Jakarta - Media sosial sempat dihebohkan dengan dugaan peretasan data pengguna PT Kereta Commuter Indonesia (KCI) atau KAI Commuter yang dijual ke dark web. Namun hal itu langsung dibantah Corporate Secretary KAI Commuter, Anne Purba. Ia menegaskan bahwa keamanan database pengguna Commuter Line tetap terjaga.

"KAI Commuter memastikan keamanan database pengguna commuter line yang sempat diretas oleh pihak tidak bertanggung jawab," Anne melalui telepon di Jakarta, Rabu, 3 Juli 2024.

Kabar tersebut tersiar dalam media sosial X, dahulu dikenal sebagai Twitter pada Selasa 2 Juli 2024. Akun dengan nama pengguna @txttransportasi bercuit, "Loh loh... database KAI?" yang disertai tangkapan layar iklan penjualan data di forum peretasan BreachForums.

Kemudian pengguna forum dengan nama Fox47 mengklaim memiliki data yang mencakup dua juta baris informasi pribadi pengguna KAI Commuter. Informasi tersebut mencakup nama, kode tiket, metode pembayaran, dan waktu transaksi.

Fox47 juga menyertakan sampel data yang diduga bocor dalam unggahannya di forum tersebut. Kejadian ini menimbulkan kekhawatiran di kalangan pengguna KAI Commuter terkait keamanan informasi pribadi mereka.

Anne memastikan bahwa seluruh sistem operasional IT di lingkungan KAI Commuter masih berfungsi dengan baik dan database pelanggan tetap aman. Ia juga mengimbau masyarakat untuk tidak khawatir menggunakan aplikasi layanan KAI Commuter, karena perusahaan memiliki manajemen keamanan informasi yang kuat.

Lebih lanjut, Anne menyebut bahwa KAI Commuter telah mengimplementasikan ISO 27001:2013 sebagai standardisasi Sistem Manajemen Keamanan Informasi. Standardisasi ini secara berkala diaudit oleh auditor independen untuk memastikan penerapannya sesuai dengan standar keamanan yang berlaku.

Lantas, apa saja bahaya jika KAI benar-benar diretas?

Bahaya-bahaya Bila KAI Diretas

Brain Cipher Ransomware merupakan varian ransomware yang ditemukan pada awal tahun 2024. Varian ini memiliki algoritma enkripsi yang sangat kuat sehingga jika benar KAI bisa diretas, maka hampir tidak mungkin bagi korban untuk memulihkan data tanpa kunci dekripsi yang benar. Membuat pemulihan data tanpa kunci dekripsi yang benar hampir mustahil.

Brain Cipher memanfaatkan enkripsi RSA-2048 dan AES-256. Kedua algoritma ini terkenal sangat sulit dipecahkan tanpa kunci yang tepat. Brain Cipher menyebar melalui berbagai metode, termasuk email phishing, unduhan perangkat lunak ilegal, dan eksploitasi kerentanan dalam sistem operasi dan aplikasi.

Biasanya, Brain Cipher menyusup ke dalam sistem melalui lampiran email yang mengandung makro berbahaya atau melalui tautan yang mengarahkan pengguna ke situs web yang telah terinfeksi.

Ancaman ini semakin mengkhawatirkan karena kemampuannya untuk menyusup dan menginfeksi sistem dengan mudah, merusak data, dan membuatnya tak dapat diakses tanpa membayar tebusan. Pengguna diimbau untuk meningkatkan kewaspadaan dan keamanan siber guna menghindari menjadi korban serangan maupun peretasan ransomware ini.

Drama penyanderaan Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) boleh jadi memasuki babak akhir. Ini lantaran kelompok peretas di balik ransomeware Brain Cipher memberikan kode dekripsi untuk membuka akses PDNS 2 Surabaya pada Rabu malam, 3 Juli. Namun, drama pembenahan sistem keamanan di lumbung data nasional tersebut masih panjang.

Penyanderaan PDNS telah membongkar lubang-lubang dalam sistem keamanan siber negara. Kelompok peretas mengejek sistem terlalu lemah. “Serangan yang lalu itu sangat mudah, kami hanya membutuhkan sangat sedikit waktu untuk memindahkan data dan meng-enkripsi (mengunci) ribuan terabit informasi,” begitu bunyi pernyataan tertulis di situs resmi kelompok peretas.

Selama kurang lebih dua pekan penyanderaan PDNS berlangsung, rapat-rapat digelar di Istana Negara hingga Gedung DPR membahas tragedi memalukan yang melumpuhkan layanan publik serta membahayakan keamanan negara dan warga tersebut. Sekarang, pemerintah tengah merancang langkah untuk menutup lubang-lubang pada sistem keamanan pusat data, termasuk lewat audit proyek PDNS.

Instansi-instansi yang bertanggung jawab atas penyelenggaraan pusat data dan keamanan siber nasional berada dalam posisi terpojok, dari mulai Kementerian Komunikasi dan Informatika, Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), hingga penyedia jasa pusat data PT Telkom Indonesia Tbk. Satu pejabat di Kementerian Komunikasi dan Informatika telah mundur dari jabatannya, yaitu Direktur Jenderal Aplikasi Informatika Semuel A. Pangerapan.

Fakta-Fakta Terungkap di Parlemen: Peretasan PDNS Kecelakaan atau Kebodohan?

“Ini sebetulnya kecelakaan atau kebodohan nasional?” Pertanyaan itu terlontar dari mulut anggota Komisi I DPR Tubagus Hassanudin dalam rapat dengan pemerintah, Kamis, 27 Juni lalu. Ia tak habis pikir dengan tragedi penyanderaan PDNS yang terjadi mulai 20 Juni dini hari. Padahal, Badan Siber dan Sandi Negara atau BSSN selalu melaporkan gempuran serangan siber setiap tahun seraya telah siap siaga.

“Apakah kita hanya akan melaporkan insiden itu, atau melakukan upaya-upaya agar insiden itu tidak terjadi?” ujarnya. Tahun lalu, BSSN selaku penyusun kebijakan dan pemantau keamanan siber nasional, merilis laporan komprehensif bertajuk Lanskap Keamanan Siber Indonesia 2023. Dari hasil pantauan, terdapat 403 juta trafik tidak normal alias anomali yang mengindikasikan serangan siber, 4 juta serangan terorganisir yang didanai pemerintah asing, dan 1 juta aktivitas ransomeware alias program jahat yang mengunci data.

Menurut laporan itu, BSSN telah mengirimkan ribuan notifikasi indikasi insiden dan melakukan puluhan kegiatan asistensi kepada para korban. Bahkan, sudah disusun juga lesson learned alias panduan untuk mengantisipasi dan mencegah insiden siber untuk kasus terbanyak yaitu pengambilalihan situs, pembobolan data, dan ransomeware. Namun, setengah tahun berjalan dari sejak laporan dirilis, kelompok hacker berhasil menembus jantung pusat data nasional dengan ransomeware.

Dalam rapat yang menghadirkan pejabat Kementerian Komunikasi dan Informatika serta BSSN tersebut terkuak beberapa informasi penting. Informasi tersebut antara lain penyimpanan data di pusat data nasional bersifat wajib bagi kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah. Namun, BSSN ternyata tidak sepenuhnya terlibat dalam perancangan hingga penyelenggaraan pusat data nasional. Selain itu, fasilitas pencadangan data alias backup di pusat data nasional bersifat opsional atau tergantung inisiatif pengguna. Alhasil, ruang backup kosong karena hanya diisi data dari 2 persen pengguna. “Saya sudah lihat (masalah backup opsional) ini enggak benar, harus mandatory,” ujar Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Arie.

Menurut Pakar Digital Forensik Ruby Alamsyah, backup adalah satu dari setidaknya dua masalah fatal yang menyebabkan tragedi PDNS. Yang fatal lainnya adalah sistem pemantauan yang tidak mumpuni. Dia menganalogikan sistem pemantauan atau Security Operation Center pusat data layaknya sistem di mini market yang mengandalkan pengecekan CCTV sehabis kejadian pencurian. Padahal, sekelas pusat data nasional harusnya memiliki sistem pemantauan real time alias terus-menerus untuk mendeteksi ancaman sesegera mungkin.

Lebih jauh, ia menjelaskan ada cara untuk mengamankan berbagai data instansi meski ditempatkan dalam satu pusat data. Artinya, pengelola pusat data bisa mencegah penguncian total PDNS oleh ransomeware. “Kalau yang terkena ransomeware Ditjen Imigrasi saja, oke-lah itu masih honest mistake, kalau yang terkena satu ekosistem, satu gelondongan, ini menurut saya dari sisi IT (teknologi informasi), ada perencanaan yang tidak tepat,” kata dia kepada Katadata, Kamis, 28 Juni.

Ruby yang kerap menjadi saksi ahli forensik digital dalam berbagai kasus di meja hijau menyambut baik pernyataan Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo soal arah penyelidikan pidana dalam tragedi PDNS. “Saya percaya ini bukan hanya menyasar peretas, tapi hingga ke pengadaan. Ini penting untuk memberikan efek jera yang proper (sesuai),” ujarnya.

Sektor Pemerintahan Rentan Serangan Siber (Ajeng I Katadata)

Rencana-Rencana Jokowi

Sehari setelah Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Arie dan Kepala BSSN Hinsa Siburian dicecar Komisi I DPR, Presiden Joko Widodo menggelar rapat kabinet terbatas membahas peretasan dan penyanderaan pusat data tersebut. Dari Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Muhammad Yusuf Ateh, terungkap, Jokowi meminta audit. "Disuruh audit tata kelola dan finansial PDN," ujarnya di kompleks Istana Kepresidenan, Jumat, 28 Juni.

Selama ini, BPKP belum pernah mengaudit proyek yang dimulai sekitar lima tahun lalu tersebut. “Karena kasus ini (jadi diminta audit),” ujarnya. Ia berjanji mengaudit sesegera mungkin. Dari segi finansial, beberapa konsultan siber menjelaskan kepada Katadata, tidak ada biaya standar untuk penyelenggaraan pusat data. Sebab, biaya tergantung banyak hal, antara lain spesifikasi layanan. Yang menjadi pertanyaan misalnya apakah ada layanan yang seharusnya ada tapi tidak ada, atau harganya tidak sesuai.

Berdasarkan data pada situs Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Kementerian Komunikasi dan Informatika, ada 16 tender terkait perencanaan, konsultasi, hingga penyediaan pusat data nasional, dengan nilai total kontrak lebih dari Rp 1 triliun. Kontrak terbesar yaitu penyediaan layanan komputasi awan PDNS. Pengadaan proyek ini untuk tahun 2021 dan 2022 dipegang PT Aplikanusa Lintasarta, dengan nilai kontrak total Rp 296,78 miliar. Kemudian, PT Telkom Indonesia menangani untuk pengadaan tahun 2023 dan 2024 dengan nilai kontrak total Rp 610,23 miliar.

Sedangkan menurut Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Kementerian Komunikasi dan Informatika sudah membelanjakan Rp 700 miliar pada periode Januari hingga Mei untuk kebutuhan yang terkait pusat data.

Selain audit oleh BPKP, rencana lainnya adalah peningkatan status fasilitas pusat data cadangan di Batam dari situs dingin atau cold site menjadi situs panas atau hot site. Rencana ini dibahas dalam rapat tingkat menteri yang dipimpin Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan HAM Hadi Tjahjanto, beberapa hari setelah rapat di Istana. “Situs dingin di Batam akan mem-back up dengan meningkatkan kemampuannya menjadi hot site, khusus untuk pelayanan-pelayanan yang bersifat strategis,” ujarnya, Senin, 1 Juli.

Rencana ini sebagai upaya untuk mencegah lumpuhnya layanan publik bila terjadi lagi serangan siber atau bencana di pusat data utama. Sebagai gambaran, pusat data cadangan cold site biasanya hanya berupa ruang fisik tanpa perangkat keras (hardware), perangkat lunak (software), dan data. Maka itu, pemulihan di cold site bisa memakan waktu beberapa hari hingga minggu karena perlu pemasangan berbagai perangkat hingga transfer data.

Ini berbanding terbalik dengan pusat data cadangan hot site yang berupa ruangan yang siap beroperasi karena perangkat sudah terpasang dan data sudah tersedia melalui pembaharuan berkala. Perbedaan ini membuat investasi yang dibutuhkan untuk membangun dan memelihara hot site lebih mahal dari cold site. Jika mengacu pada dokumen tender penyediaan layanan komputasi awan PDNS, selama ini pemerintah hanya menyiapkan cold site.

Presiden Jokowi telah memberikan pernyataan publik terkait problem PDNS. Ia mengatakan sudah melakukan evaluasi menyeluruh. Ia menyisipkan pembelaan bahwa serangan siber tidak hanya menyerang Indonesia. "Yang paling penting semuanya harus dicarikan solusinya agar tidak terjadi lagi, di-backup semua data nasional kita sehingga kalau ada kejadian kita tidak terkaget-kaget," ujarnya di sela-sela peresmian ekosistem baterai dan kendaraan listrik di Karawang, Rabu, 3 Juli.

Namun, apakah langkah ini cukup? Mengacu pada pandangan beberapa pakar siber dan intelijen, perlu ada pembenahan besar. Banyaknya peristiwa kebobolan fatal pada sistem yang mengelola data penduduk dan negara dianggap sebagai bukti lemahnya kemampuan sumber daya manusia yang mengurusi hal tersebut. Kebijakan pemerintah menempatkan data kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah di pusat data nasional pun banyak diragukan karena mengandung risiko besar.

Pakar intelijen yang pernah menjabat Kepala Badan Intelijen Strategis (BAIS) TNI periode 2012-2013 Soleman Ponto menyatakan kontra terhadap kebijakan tersebut. Dalam beberapa kesempatan wawancara oleh media, ia mengatakan penyatuan tersebut telah meningkatkan risiko terhadap data-data penting pemerintahan. “Jangan satukan telur di satu keranjang. Kita satukan semua dalam PDN, begitu PDN bobol, bobol semua,” ujarnya.

Sejauh ini, belum ada tanda-tanda pemerintah bakal memikirkan ulang kebijakan PDN. Menurut Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Suharso Manoarfa, pembangunan PDN permanen di Karawang yang merupakan PDN permanen pertama Indonesia diharapkan selesai pada Oktober -- bulan penutup sepuluh tahun masa jabatan Presiden Jokowi.

Ganti Menteri Komunikasi dan Informatika Jadi Opsi?

Drama penyanderaan PDNS membuat Presiden Jokowi hujan kritik dari publik karena menempatkan ketua umum kelompok loyalisnya “Projo” Budi Arie sebagai Menteri Komunikasi dan Informatika. Sejumlah pakar keamanan siber menekankan pentingnya menghadirkan sosok-sosok di pemerintahan yang tidak gagap teknologi informasi dan paham keamanan siber, apalagi pada instansi pemegang kunci keamanan data nasional.

Setelah memplot sosok profesional di industri telekomunikasi Rudiantara pada periode pertama pemerintahan, Jokowi memilih memberikan posisi tersebut kepada sosok non-profesional atau politisi di periode kedua. Pada 2023, Budi Arie naik menggantikan Politikus Partai Nasdem Johnny Plate yang mundur dari jabatannya setelah terjerat kasus korupsi pengadaan stasiun pemancar dan penerima sinyal komunikasi selular BTS.

Sejumlah pihak mendesak Budi Arie agar mundur secara sukarela saja. Desakan salah satunya datang dari organisasi masyarakat sipil yang fokus memperjuangkan hak-hak digital Southeast Asia Freedom of Expression Network (Safenet). Safenet membuat petisi publik mengenai hal tersebut di situs change.org dan sudah ditandatangani lebih dari 23 ribu orang per Kamis pagi, 4 Juli.

Budi Arie sempat menjawab pertanyaan soal desakan mundur tersebut saat dikerubungi wartawan usai dicecar dalam rapat di Komisi I DPR pada Kamis, 27 Juni lalu. "No comment, itu haknya masyarakat untuk bersuara,” ujarnya dengan suara pelan.

Presiden Jokowi tak merespons secara gamblang ketika ditanya wartawan soal desakan tersebut. “Sudah evaluasi semua,” ujarnya, Rabu, 3 Juli. Ia justru memberikan pernyataan bernuansa pembelaan yaitu Indonesia bukan satu-satunya negara yang mengalami serangan siber. Maka itu, yang terpenting adalah mencari solusi atas berbagai masalah keamanan siber yang terjadi.

Beberapa pakar keamanan siber dan anggota DPR menilai drama peretasan PDNS juga membuktikan bahwa kementerian dan lembaga yang mengelola data pribadi tidak bisa sekaligus menjadi pengawas. Anggota Komisi I DPR Sukamta menyarankan agar Kementerian Komunikasi dan Informatika tidak lagi berkeras meminta terlibat dalam Komisi Perlindungan Data Pribadi yang akan dibentuk Presiden.

Komisi Perlindungan Data Pribadi bakal memegang peran sentral dalam mengawasi pengelolaan data pribadi dan akan mengaktifkan sanksi jika ada pelanggaran oleh pribadi maupun instansi. “Kominfo tidak bisa menegur dirinya sendiri. Badan pengelola data jangan minta jadi pengawas, sekarang terbukti tidak berhasil dengan baik,” ujarnya.

Melihat banyaknya catatan perbaikan dari berbagai pihak, sedangkan pengambilan keputusan oleh pemerintah berdimensi politik, pembenahan sistem keamanan siber negara tampaknya akan melalui drama panjang.

Kebocoran Data (Ajeng I Katadata)