Bisnis.com, JAKARTA - Serangan siber yang menyerang Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) 2 Surabaya dinilai menjadi tanda bahwa pertahanan siber Indonesia masih rapuh, khususnya dalam menghadapi malware yang terus berkembang.

Ketua Umum Himpunan Pengusaha Keamanan Siber Indonesia (Hipkasi) Desi Albert Mamahit mengatakan serangan terhadap Pusat Data Nasional telah mengungkap kelemahan serius dalam sistem pertahanan siber Indonesia.

Dikethui pada Juni 2024, kelompok Brain Cipher meretas PDNS 2 Surabaya menggunakan varian ransomware Lockbit 3.0. Imbas dari serangan ini sejumlah ratusan layanan pemerintah lumpuh setelah pertahanan siber RI dibobol peretas.

“Kelemahan serius dalam sistem petahanan siber RI dapat mengancam stabilitas nasional,” kata Mamahit, dikutip Jumat (8/11/2024).

Sekadar informasi, ransomware adalah jenis malware yang jika terinstal dapat mengunci file yang terdapat di smartphone, gawai, laptop dan lain sebagainya. Saat serangan tersebut terjadi sekitar 282 layanan instansi pemerintah terdampak dengan perincian 239 instansi terdampak tidak memiliki backup sehingga pemulihan lama, dan sisanya 43 instansi pulih lebih cepat karena memiliki backup.

Mamahit mengatakan untuk mengantisipasi serangan tersebut kembali terulang pemerintah perlu meningkatkan kesadaran terhadap bahaya siber, mulai dari tingkat individu hingga nasional, adalah langkah pertama yang krusial.

“Pentingnya keamanan dalam penggunaan gadget dan internet, mulai dari smartphone hingga komputer. Di lingkungan kerja, seluruh staf hingga pimpinan juga harus memiliki pemahaman ini," ujar Mamahit.

Dia juga menekankan pentingnya pendekatan kolaboratif dalam memperkuat pertahanan siber nasional. Teknologi antivirus tradisional perlu dilengkapi dengan alat analisis malware canggih untuk mencapai deteksi ancaman yang optimal.

Integrasi antara berbagai perangkat lunak keamanan dan kolaborasi lintas sektor diharapkan dapat meningkatkan kapabilitas Indonesia dalam menghadapi serangan yang terus berkembang dari waktu ke waktu.

Wakil Ketua Komite Bilateral Hongaria dan Kroasia Kadin Indonesia Reza Maulana mengatakan pemerintah perlu memperhatikan sejumlah elemen siber, baik di level personal, organisasi atau bisnis, maupun di Tingkat negara.

Pemerintah juga dapat memperkuat kerja sama lintas negara melalui transfer pengetahuan dan memperkuat ekosistem keamanan siber Indonesia untuk menangkal serangan siber.

Sementara itu, Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) meminta kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk memasukan Rancangan Undang-Undang (RUU) Keamanan dan Ketahanan Siber ke dalam program legislasi nasional (Prolegnas) prioritas.

Kepala BSSN Hinsa Siburian mengatakan guna mendukung delapan visi misi Presiden Prabowo Subianto yaitu Asta Cita, BSSN bakal meningkatkan konektivitas dan keamanan teknologi informasi, telekomunikasi dari ancaman siber.

Salah satunya dengan menuntaskan naskah akademik serta draft dari RUU Keamanan dan Ketahanan siber dalam 100 hari pertama kerja pada periode Presiden Prabowo Subianto.

“Dalam rangka mendukung visi tersebut, BSSN akan melaksanakan kegiatan penuntasan kajian akademik, naskah akademik dan draft RUU Keamanan dan Ketahanan siber,” kata Hinsa dalam rapat kerja (Raker) dengan Komisi 1 DPR, Kamis (7/11/2024).

Hinsa menuturkan setelah naskah akademik dari draft RUU Keamanan dan Ketahanan siber tuntas, diharapkan draft RUU tersebut bisa masuk dalam Prolegnas prioritas

“Jika diterimanya usulan ini, kami sarankan kepada DPR untuk dapat dimasukkan (RUU Keamanan dan Ketahanan Siber) dalam program legislasi nasional prioritas,” ujarnya

Bisnis.com, JAKARTA - Pemerintah tidak memiliki anggaran untuk menyewa Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) di tiga lokasi Surabaya, Batam dan Serang. Dari total biaya yang dibutuhkan sebesar Rp486 miliar untuk operasional PDNS pada 2025, pemerintah hanya memiliki uang Rp27 miliar atau sekitar 5,6% saja.

Tidak hanya itu, PDNS yang sempat diretas pada Juni 2024, juga tidak memiliki modal untuk operasional periode Oktober - Desember 2024. PDNS merupakan tempat penampungan sementara ratusan data pemeritahan, hingga nantinya PDN fisik siap beroperasi.

Bisnis.com, JAKARTA - Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) mengungkapkan hingga 21 September 2024 sekitar 73% dari total layanan yang terdapat di Pusat Data Nasiondal Sementara (PDNS) 2 Surabaya telah pulih, dengan 42 layanan utama dipastikan dapat beroperasi normal 100%.

Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) 2 Surabaya diketahui diserang oleh grup ransomware Brain Cipher pada 20 Juni 2024. Pemerintah menolak membayar tebusan, yang membuat sejumlah data kementerian masih terkunci.

Mengenai pemulihan PDNS 2, Wamenkominfo Nezar Patria mengatakan untuk pemulihan layanan kementerian dan lembaga pengguna PDNS, proses dekripsi 6.413 virtual machine (VM) yang diperkirakan membutuhkan 209 hari, berhasil dipercepat bersama BSSN sehingga selesai pada 13 Agustus.

“Sebanyak 42 layanan publik prioritas telah pulih 100% pada 25 Agustus. Dan hingga 21 September, 73% dari 2.120 layanan telah pulih atau 1.560 layanan telah pulih,” kata Nezar, Senin (23/9/2024).

Sebelumnya, Direktur Jenderal Aplikasi Informatika (Dirjen Aptika) Kemenkominfo Hokky Situngkir mengatakan bahwa akibat insiden serangan PDNS, pemerintah memberlakukan kebijakan pencadangan data (backup data) dengan tiga lapis. Pemerintah tidak ingin kejadian serupa terulang.

“Kami menyebutnya backup data konsep 3-2-1, jadi 3 copy datanya, terus 2 medianya yang berbeda, dan 1 data offsite. Jadi backup-nya berlapis-lapis,” kata Hokky.

Hokky pun mengingatkan bahwa konsep dari keberadaan PDN bukan sentralisasi layanan, melainkan mengintegrasikan data sehingga terkoordinasi.

“Kita kan kemarin dengar juga, ya, password-nya bikinnya segampang itu. Nah, itu harusnya diperkuat, jelas … sampai sekarang belum [dihitung kerugian], ya, belum ada angka detail. Tetapi mungkin kalau nanti ada, mungkin akan segera diinformasikan,” tandasnya.

Serangan yang terjadi pada PDNS 2 Surabaya telah membuat beberapa layanan pemerintah, seperti imigrasi, mengalami gangguan serius bahkan sampai lumpuh total. Serangan ransomware juga menyebabkan hilangnya data-data penting yang disimpan di PDNS.

Di sisi lain, serangan ini dapat mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap keamanan data pribadi dan layanan pemerintah. Gangguan layanan publik dapat berdampak negatif pada perekonomian nasional.

Asosiasi data center atau Indonesia Data Center Provider Organization (Idpro) sempat mendorong kehadiran Undang-Undang Keamanan dan Ketahanan Siber guna mencegah terulangnya kembali.

Ketua Umum IDPRO Hendra Suryakusuma mengatakan saat ini UU Keamanan dan Ketahanan Siber masih dibahas di DPR dalam bentuk naskah akademik. Dalam naskah tersebut diatur berbagai hal termasuk soal pengelolaan risiko siber.

Di dalamnya dibahas mengenai strategi dan kerangka kerja untuk melakukan identifikasi, analisis, mitigasi risiko, hingga standar yang harus diikuti untuk mengurangi risiko siber.

“Kalau kemarin serangan siber, ketika tidak ada manajemen dan standard dalam melakukan proses recovery, ini menjadi isu besar. Dan ini terbukti tidak ada [di PDNS 2]? kata Hendra kepada Bisnis.

Bisnis.com, JAKARTA - Ketua MPR RI Bambang Soesatyo mengatakan kehadiran Angkatan Siber menjadi hal yang penting di tengah maraknya serangan siber ke Tanah Air.

Peretasan yang dilakukan oleh Brain Cipher kepada Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) 2 telah membuat gangguan pada infrastruktur tersebut selama 2 bulan.

Diketahui PDNS 2 Surabaya mengalami serangan siber pada 20 Juni 2024. Ratusan data lembaga dan instansi pemerintah dikunci oleh peretas, yang berdampak pada gangguan sejumlah layanan.

Lelaki yang akrab disapa Bamsoet mengatakan kasus peretasan data nasional yang terjadi beberapa waktu lalu mengisyaratkan urgensi ketersediaan lembaga pemerintah yang berfokus pada keamanan siber, termasuk peraturan hukum.

Indonesia menurut National Cyber Security Index, masih menempati posisi ke-lima di Asia Tenggara dalam hal keamanan siber.

Dunia, lanjutnya, sudah memasuki era internet of military things. Operasi militer makin dapat dikendalikan dari jarak yang sangat jauh, dengan lebih cepat, tepat, dan akurat.

“Untuk itu, sudah saatnya Indonesia segera mempersiapkan pembentukan matra ke-IV Tentara Nasional Indonesia (TNI) dengan menghadirkan Angkatan Siber. Kehadirannya untuk memperkuat tiga matra yang sudah ada, yakni Angkatan Darat, Angkatan Laut dan Angkatan Udara,” kata Bamsoet dalam Sidang Tahunan 2024, Jumat (16/8/2024).

Di sisi lain, kata Bamsoet, pembentukan angkatan siber juga dianggap krusial seiring posisi geopolitik Indonesia rawan lantaran berhadapan langsung dengan trisula negara persemakmuran Inggris yaitu Malaysia, Singapura, dan Australia, yang tergabung dalam Five Power Defence Arrangement (FFDA) bersama Selandia Baru dan Britania Raya.

"Indonesia juga berada dalam arena pertarungan geopolitik Rusia, Tiongkok, dan Amerika," ucapnya.

Sebelumnya, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) berbenah diri untuk mengantisipasi agar layanan Pusat Data Nasional yang berisi ratusan data krusial tidak lagi gugur ke depannya.

Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) 2 Surabaya diketahui diserang oleh grup ransomware Brain Cipher pada 20 Juni 2024. Pemerintah menolak membayar tebusan. Hingga saat ini sejumlah data kementerian masih terkunci.

Direktur Jenderal Aplikasi Informatika (Dirjen Aptika) Kemenkominfo Hokky Situngkir mengatakan bahwa akibat insiden serangan PDNS, pemerintah memberlakukan kebijakan pencadangan data (backup data) dengan tiga lapis. Pemerintah tidak ingin kejadian serupa terulang.

“Kami menyebutnya backup data konsep 3-2-1, jadi 3 copy datanya, terus 2 medianya yang berbeda, dan 1 data offsite. Jadi backup-nya berlapis-lapis,” kata Hokky, Jumat (9/8/2024).

Hokky menuturkan bahwa pelajaran lain yang dipetik dari adanya insiden serangan Brain Cipher ransomware adalah berkaitan dengan keamanan, termasuk kata sandi (password).

Menurut Hokky, pentingnya autentikasi multifaktor juga sangat penting. Selain itu, lanjut Hokky, fungsi dari pusat operasi keamanan (security operation center) juga akan lebih ditingkatkan dan didorong.

Hokky pun mengingatkan bahwa konsep dari keberadaan PDN bukan sentralisasi layanan, melainkan mengintegrasikan data sehingga terkoordinasi.

“Kita kan kemarin dengar juga, ya, password-nya bikinnya segampang itu. Nah, itu harusnya diperkuat, jelas … sampai sekarang belum [dihitung kerugian], ya, belum ada angka detail. Tetapi mungkin kalau nanti ada, mungkin akan segera diinformasikan,” tandasnya.

Sementara itu, berdasarkan informasi yang beredar serangan yang terjadi pada PDNS 2 Surabaya telah membuat beberapa layanan pemerintah, seperti imigrasi, mengalami gangguan serius bahkan sampai lumpuh total. Serangan ransomware juga menyebabkan hilangnya data-data penting yang disimpan di PDNS.

Di sisi lain, serangan ini dapat mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap keamanan data pribadi dan layanan pemerintah. Gangguan layanan publik dapat berdampak negatif pada perekonomian nasional.

Jakarta: Peretasan Pusat Data Nasional Sementara 2 (PDNS 2) turut menghambat pencairan uang beasiswa. Khususnya mereka yang kuliah di Eropa dengan beasiswa Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek).

Rupanya, keterlambatan tak cuma dirasakan saat peretasan. Penerima beasiswa mengaku keterlambatan pencairan uang beasiswa sudah sering terjadi sebelumnya.

Salah satunya dirasakan Ariyo Dharma Pahla Irhamna. Peneliti bidang ekonomi itu tengah menempuh tahun kedua program doktoral alias S3 di School of Global Development Universitas East Anglia di Norwich, Inggris.
Ariyo merupakan penerima Beasiswa Pendidikan Indonesia (BPI) yang dikelola (Kemendikbudristek). Tinggal di benua Eropa beserta istri dan kedua anaknya, Ariyo mengaku bergantung kepada dana beasiswa BPI untuk menunjang hidupnya dan keluarga supaya dia bisa fokus terhadap studinya.

“Sejak awal pengalaman saya di BPI memang selalu telat. Telatnya itu tidak sehari-dua hari. Bahkan berminggu-minggu. Rata-rata mungkin paling cepat itu dua minggu,” beber Ariyo dikutip dari laman BBC News Indonesia, Senin, 12 Agustus 2024.

Ariyo menerima dana hidup bulanan yang cair setiap tiga bulan sekali. Menurut Ariyo, sistem ini secara teori sebetulnya cukup baik sebab mahasiswa penerima beasiswa tidak perlu mengajukan setiap bulan.

Namun, keterlambatan terus menerus membuat dirinya dan keluarganya terpaksa menyesuaikan pengeluaran esensial dan menggunakan tabungan di Indonesia.

Nilai tukar mata uang Rupiah terhadap Poundsterling yang melemah dalam beberapa bulan terakhir dan situasi Inggris yang belakangan tidak stabil turut memengaruhi kondisi keuangan mereka.

“Saya sudah menukar tabungan Rupiah saya sekitar Rp60 juta akibat keterlambatan ini saja,” ujar Ariyo.

Ariyo tidak sendiri. Sejumlah peserta beasiswa BPI mengeklaim merasakan hal yang sama.

Ada sejumlah bukti keterlambatan transfer untuk tunjangan hidup (atau disebut living allowance) dari salah satu penerima beasiswa. Selain itu, adapula surat elektronik dari akun BPI yang memohon maaf atas lenyapnya data mahasiswa yang berujung ke keterlambatan pencairan dana.

Program beasiswa BPI merupakan kerja sama antara Kemendikbudristek dengan Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) Kementerian Keuangan.

Berbeda dengan LPDP yang ditujukan untuk studi lanjut pascasarjana, program BPI terbuka untuk semua jenjang pendidikan mulai D4, S1, S2, hingga S3 yang bisa ditempuh di luar negeri.

Penerima beasiswa BPI tidak diperkenankan mengambil pekerjaan sampingan. Keterlambatan pencairan dana hidup yang diklaim terjadi oleh penerima beasiswa disebut memengaruhi studi serta keluarga mereka, terlebih mereka yang membawa anak.

Data penerima beasiswa hilang dari server

Seorang penerima beasiswa BPI, Sofia (bukan nama sebenarnya) yang tinggal di London, Inggris, mengaku awalnya berharap dana hidup bulanan untuk periode Mei-Juni-Juli bisa segera keluar mengingat dirinya sedang hamil besar.

Sofia mengeklaim telah mengajukan laporan perkembangan studi supaya dana hidupnya bisa cair pada tanggal 3 Juni. Dia berharap selambat-lambatnya bisa menerima tunjangan beasiswa pada akhir Juni.

Pada 20 Juni, Sofia kaget mendengar kabar peretasan yang menyerang PDNS 2. Dia tidak bisa mengakses situs monitoring evaluasi beasiswa yang servernya ada di PDNS-2, dia juga mengaku data dasarnya seperti nomor rekening dan nama kampus hilang sehingga harus input dari awal.

“Sistemnya baru bisa kita akses lagi (sekitar) 18 Juli. Nah, pas kita sudah bisa akses ternyata belum sistemnya belum sepenuhnya pulih,” ujar dia.

Sofia, yang melahirkan akhir bulan lalu, mengatakan baru bisa memasukkan laporan ke sistem pada awal minggu ini. Hilangnya data penerima beasiswa, menurut Sofia, membuatnya telat mengajukan laporan perkembangan studi selama sekian bulan.

“Itu untuk biaya hidup tiga bulan. Jadi totalnya aku telat sekitar lima bulan. Sementara aku kemarin habis lahiran,” ujar Sofia.

Sofia menyebut peretasan PDNS membuat uang beasiswa untuk tunjangan hidup Mei-Juni-Juli tertahan yakni sebesar £5.700 (sekitar Rp115,5 juta). Di sisi lain, ketika berita ini dibuat, Sofia mengaku belum bisa mengajukan dana hidup untuk periode Agustus-September-Oktober dengan jumlah sama karena sistem yang belum bisa diakses.

“(Belum termasuk) family allowance (tunjangan keluarga) £2.850 (Rp57 juta). Jadi totalnya £14.250 (sekitar Rp289 juta),” tutur Sofia.

Sofia dan pasangannya sekarang dikaruniai dua orang anak: anak sulung berumur lima tahun dan adiknya yang baru lahir.

Menurut Numbeo, situs web statistik biaya hidup, satu keluarga beranggotakan empat orang di London membutuhkan ongkos hidup sebesar £3.755.6 (Rp76 juta per bulan).

Angka itu belum termasuk sewa rumah bulanan. Sofia mengaku sering telatnya pencairan hidup ini akan mempersulit penerima beasiswa yang hidup di kota seperti London yang tidak murah.

Dia menyebut meski mendapat living allowance (dana hidup) sebesar £1.900 (Rp38,6 juta), biaya sewa kamar flat satu tempat tidur untuk mahasiswa dengan anak dan suami bisa mencapai £1.400 (Rp28.4 juta).

“Ditambah enggak boleh kerja, jadi makin berat… apalagi harus sambil mikirin kuliah,” keluh dia.

Sofia menyebut permasalahan dana BPI ini terletak pada kesalahan tata kelola, tidak adanya komunikasi yang jelas dan terbuka, tidak ada permintaan maaf, dan tidak ada jalur mitigasi.

“Awardee (penerima beasiswa) BPI semua mengalami ini, LPDP biasa yang di bawah Kementerian Keuangan enggak mengalami ini,” ungkap dia.

Sofia menyayangkan penanganan dari Kemendikbudristek, dalam hal ini Balai Pembiayaan Pendidikan Tinggi (BPPT) selaku penanggung jawab beasiswa BPI, setelah peretasan data PDNS.

Sofia menyebut ada beberapa relawan yang menjadi penghubung antara penerima beasiswa dan Kemendikbudristek yang bertanggung jawab per beberapa kota. Orang-orang ini dijuluki ‘lurah’.

“Misalnya kalau di aku, ada ‘lurah’ London. Jadi kalau ada yang ngelapor baru dikerjain. Misalnya aku lapor ke ‘lurah’ London. Dia lapor lagi ke ‘lurah-lurah’ di UK (Inggris). Jadi lambatlah penanganannya,” ujar Sofia.

Ariyo Irhamna di Norwich berpendapat sama. Menurut Ariyo, tidak ada sistem pengawasan memadai bagi penerima beasiswa BPI untuk mengadukan permasalahan pencairan.

“Selama ini hanya ada nomor WhatsApp costumer service yang selalu sangat lama respons dan tanggapan kami tidak bisa dilacak setelah disampaikan,” papar dia.

“Yang lebih parah ada yang beberapa awardee yang tidak bisa mengakses fasilitas kampus akibat telat pembayaran tuition fee. Ini informasi saya terima awal tahun 2024,” beber dia.

Salah satu ‘lurah’ bernama Ilona (bukan nama sebenarnya) mengaku tidak mendapatkan privilese apa-apa sekalipun menjadi penghubung antara penerima beasiswa dan Kemendikbudristek.

“Cuma ketiban pusing aja. Bagaimana, ya? BPI ini komunikasinya serba enggak jelas. Sebagian besar komunikasi itu dilakukan melalui pesan WhatsApp di grup ‘lurah’,” klaim Ilona.

Ilona menuturkan alur penerima beasiswa BPI seharusnya adalah mengajukan laporan perkembangan studi setiap tanggal 1-10 pada bulan sebelum periode tiga bulan.

“Misalnya, dana hidup Januari-Maret, harus submit laporan pada tanggal 1-10 bulan Desember,” ujar Ilona.

Pada kenyataannya, sebut Ilona, dana hidup paling cepat cair pada tanggal 20-an pada bulan pertama periode, bahkan beberapa kali cair pada bulan berikutnya.

Ilona membandingkan ini dengan penerima beasiswa LPDP yang dana hidupnya bisa cair sebulan lebih awal.

“Jangan-jangan kalau menurut BPPT, ya ini normal. Enggak telat,” klaimnya.

Ariyo juga menyetujui pendapat pengelolaan di LPDP lebih baik. “Di sisi lain, beasiswa LPDP tidak ada masalah baik sebelum kasus PDN bahkan hingga sekarang,” ujar dia.

Thomas Dedi, seorang penerima beasiswa LPDP yang tengah studi musik di Glasgow, Skotlandia, mengaku tidak pernah mengalami masalah dalam pencairan dana hidup.

“Kalau LPDP selalu on time, bahkan in time (sebelum tenggat waktu),” ujar Thomas.

Ketua Balai Pembiayaan Pendidikan Tinggi (BPPT) Kemendikbudristek, Anton Rahmadi, memohon maaf atas keterlambatan ppencairan.

“Tanggal 19 Juni 2024, sistem monitoring perkembangan studi BPI terdampak akibat serangan ke Server Pusat Data Nasional (PDN) Kementerian Komunikasi dan Informatika, sehingga sistem kami tidak dapat diakses dan tidak dapat berfungsi sebagaimana mestinya,” ujar Anton.

Anton menyebut sistem pulih pada tanggal 8 Juli dari Pusat Data dan Informasi (Pusdatin) dan internal BPPT dan mulai dapat diakses penerima beasiswa supaya mereka bisa melengkapi data yang kurang lengkap.

“Tanggal 15-25 Juli penerima beasiswa sudah dapat mengajukan laporan perkembangan studi sebagai dasar pencairan dana hidup bulanan. Kami berupaya penerima beasiswa segera menerima dana hidup bulanan secepatnya,” ujar Anton.

Dia mengeklaim pihaknya memulihkan sistem lebih cepat dari target yang diberikan Pemerintah sebagai bentuk kepedulian dan tanggung jawab kepada masyarakat. Anton mengatakan proses pemulihan perlu melengkapi kembali data yang mismatch.

"Kami mengucapkan terima kasih kepada penerima beasiswa atas kerja sama dalam pemulihan data dimaksud,” tutur dia.

Anton mengakui sistem yang digunakan BPPT sebagai server dan sistem pencairan keuangan LPDP berbeda. BPPT menempatkan servernya di PDNS sehingga terkena serangan siber. Adapun sistem pencairan keuangan di LPDP tidak ikut terdampak serangan.

Anton menyebut BPI sudah mempunyai setidaknya 10.000 penerima beasiswa. Menanggapi pertanyaan mengenai pengelolaan BPI, Anton mengatakan

“Telah melakukan berbagai upaya agar dapat memberikan pelayanan maksimal. Termasuk menambah pegawai, melakukan koordinasi yang rutin dengan LPDP, berkomunikasi dengan penerima beasiswa dan melakukan standarisasi service level agreement pengelolaan beasiswa,” sebut dia.

Anton tidak menanggapi pertanyaan soal klaim penerima beasiswa BPI yang menyebut pencairan dana hidup sudah sering telat sebelum peretasan PDN.

Pengamat pendidikan dari Universitas Paramadina, Totok Amin Soefijanto, menyayangkan keluhan dari para peserta BPI yang dikelola Kemendikbudristek. Totok menyoroti BPI berbeda dengan LPDP yang menyediakan beasiswa untuk program pascasarjana.

Menurut dia, jangkauan beasiswa BPI lebih luas termasuk D4 dan S1, sehingga lebih diperlukan untuk memperluas akses ke masyarakat.

“Perlu diperhatikan tujuan BPI ini sangat bagus. Bahkan guru honorer selama dia punya NUPTK (Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan) bisa mendapatkan beasiswa ini. Kalau LPDP tidak bisa,” ujar Totok.

Totok menduga cakupan kategori beasiswa BPI yang lebih luas ini membuat pengelolaannya menjadi lebih kompleks. Selain itu, Totok mengeklaim kebanyakan penerima beasiswa berasal dari golongan menengah ke bawah.

“Kalau mereka enggak punya aset yang bisa dijual, bisa susah payah mereka menutup biayanya,” ujar Totok.

Totok menyebut permasalahan keterlambatan dana hidup ini akan membuat orang-orang mempertanyakan pengelolaan dana BPI di bawah Kemendikbudristek. Dia menyarankan adanya evaluasi secara objektif untuk mengkaji pengelolaan dana beasiswa BPI yang dilakukan Kemendikbudristek.

“Saya kira ini menunjukkan kepercayaan yang diberikan kepada Kemendikbud untuk mengelola BPI tidak bisa dilanjutkan kalau memang evaluasinya menunjukkan ada banyak kekurangan,” ujar Totok.

“Kalau memang bisa lebih baik pengelolaannya, ya, di bawah LPDP saja semua. Kita perkuat LPDP (sebagai) lembaga pemberi beasiswa di luar negeri yang lebih solid dan terintegrasi,” ujar dia.

Kepala BPPT Anton Rahmadi menanggapi pengelolaan BPI akan lebih efisien di bawah LPDP.

“Program Beasiswa Pemerintah Indonesia dengan target yang spesifik yakni amanat RPJMN (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional) khususnya peningkatan kualifikasi dosen, guru, pelaku budaya, dan mewujudkan SDM unggul berdaya saing internasional," tutur dia.

Baca juga: Kemendikbudristek Pastikan Kuota BPI Akan Terus Diperbanyak

(REN)

Bisnis.com, JAKARTA - Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) berbenah diri untuk mengantisipasi agar layanan Pusat Data Nasional yang berisi ratusan data krusial tidak lagi gugur ke depannya.

Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) 2 Surabaya diketahui diserang oleh grup ransomware Brain Cipher pada 20 Juni 2024. Pemerintah menolak membayar tebusan. Hingga saat ini sejumlah data kementerian masih terkunci.

Bisnis.com, JAKARTA - Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) berbenah diri untuk mengantisipasi agar layanan Pusat Data Nasional yang berisi ratusan data krusial tidak lagi gugur ke depannya.

Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) 2 Surabaya diketahui diserang oleh grup ransomware Brain Cipher pada 20 Juni 2024. Pemerintah menolak membayar tebusan. Hingga saat ini sejumlah data kementerian masih terkunci.

JAKARTA, investor.id – Hokky Situngkir menyampaikan ada sejumlah pekerjaan rumah (PR) yang harus segera diselesaikan usai dirinya dilantik menjadi Direktur Jenderal Aplikasi Informatika (Aptika), Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo).

“Dirjen Aptika lagi ramai-ramai dengan tugas, jadi ketika kita masuk dihadapkan dengan beberapa hal yang masih jadi pending matters yang harus diselesaikan,” kata Hokky kepada wartawan di Kominfo, Jakarta, Jumat (9/8/2024).

Hokky memaparkan PR yang harus segera diselesaikan oleh Kemkominfo. Pertama, terkait Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Perlindungan Anak dalam Penyelenggaraan Sistem Elektronik (PAPSE).

Kedua, Rancangan Peraturan Pemerintah Perlindungan Data Pemerintah (RPP PDP). Ketiga, Rancangan Peraturan Presiden tentang Badan Perlindungan Data Pribadi (Rperpes PDP).

Kedua RPP tersebut, menurut Hokky harus cepat dikerjakan pula.

Keempat, kebijakan tindak lanjut insiden Pusat Data Nasional Sementara (PDNS). Hokky menjelaskan, peretasan PDNS 2 di Surabaya pada 20 Juni 2024 lalu masih menjadi perhatian Kominfo yang harus dievaluasi.

Kelima, penanganan judi online (judol). Hokky berpandangan judol adalah penipuan massal dan hanya memberikan rakyat harapan palsu.

“Ini juga tugas yang menjadi penting untuk kita,” tandas Hokky.

Editor: Maswin (maswin.investorID@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) mengakui insiden peretasan Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) 2 di Surabaya bisa menjadi hikmah sekaligus pelajaran penting yang dipetik (lesson learned) pemerintah.

Hal itu disampaikan Direktur Jenderal Aplikasi Informatika (Dirjen Aptika) Kemenkominfo, Hokky Situngkir, dalam acara Ngopi Bareng di Gedung Kemenkominfo, Jakarta, Jumat (9/8/2024).

“Harus diakui bahwa berbagai macamlessonyang kita pelajari di insiden PDNS kemarin, itu mempengaruhi gimana kita memperbaiki, proses pengembangan, dan segala macamnya,” kata Hokky.

Akibat insiden serangan PDNS,Hokky menyatakan bahwa pemerintah memberlakukan kebijakan pencadangan data (backup data) dengan tiga lapis.

“Kami menyebutnya backup data konsep 3-2-1, jadi 3 copy datanya, terus 2 medianya yang berbeda, dan 1 data offsite. Jadi backup-nya berlapis-lapis,” jelasnya.

Hokky menuturkan bahwa pelajaran lain yang dipetik dari adanya insiden serangan Brain Cipher ransomwareadalah berkaitan dengan keamanan, termasuk kata sandi (password).

“Kita kan kemarin dengar juga, ya, password-nya bikinnya segampang itu. Nah, itu harusnya diperkuat, jelas,” tuturnya.

Menurut Hokky, pentingnya autentikasi multifaktor juga sangat penting. Selain itu, lanjut Hokky, fungsi dari pusat operasi keamanan (security operation center) juga akan lebih ditingkatkan dan didorong. Hokky pun mengingatkan bahwa konsep dari keberadaan PDN bukan sentralisasi layanan, melainkan mengintegrasikan data sehingga terkoordinasi.

“Itu mungkin yang lesson learned. Ada beberapa lesson lagi yang banyak kita evaluasi, itu mungkin lesson learned,” ungkapnya.

Meski demikian, Hokky menyebut bahwa Kemenkominfo belum menghitung kerugian dari serangan PDNS Surabaya yang terjadi sejak 20 Juni 2024 silam.

“Sampai sekarang belum [dihitung kerugian], ya, belum ada angka detail. Tetapi mungkin kalau nanti ada, mungkin akan segera diinformasikan,” tandasnya.

Bisnis.com, JAKARTA - Gangguan yang terjdi di Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) 2 memasuki minggu kelima. Sejak 20 Juni 2024, PDNS 2 Surabaya belum pulih sepenuhnya.

Adapun selama sepekan terakhir, sejumlah fakta baru muncul mulai dari lelang proyek Ibu Kota Negara (IKN) yang terganggu hingga Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi bersama Dirjen Aptika baru Hokky Situngkir melakukan tinjauan ke NeutraDC untuk percepatan pemulihan.

Budi Arie Setiadi meninjau Neutra DC, pusat data yang dikelola Telkomsigma di Kecamatan Babakan Madang, Sentul, Jawa Barat.

Dalam kunjungan tersebut, Budi didampingi Dirjen Aptika Hokky Situngkir, Staf Khusus Menkominfo Dedi Permadi, Staf Khusus Menkominfo Daniel Hutagalung, Staf Khusus Menkominfo Sugiharto, dan Direktur Layanan Aplikasi Informatika Pemerintahan (LAIP) Aris Kurniawan.

“Kami hari ini mengunjungi Neutra DC di Sentul untuk memastikan proses migrasi dan flow bisa berjalan dengan maksimal, sehingga proses pemulihan layanan digital bisa berjalan dengan baik dan aman,” kata Budi, dikutip Kamis (15/7/2024).

Budi menegaskan pemerintah berkomitmen untuk mempercepat pemulihan seluruh layanan kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah. Proses pemulihan tersebut tetap memperhatikan prinsip ketelitian dan kehati-hatian.

Kemenkominfo melakukan strategi decrypt (dekripsi) untuk memulihkan aset atau layanan kementerian, lembaga dan pemerintah daerah yang terdampak. Alhasil, sejumlah layanan telah pulih untuk jumlah yang tak disebutkan.

“Secara bertahap sejumlah layanan pemerintah pulih melalui metode dekripsi (decrypt) atau membuka data yang dikunci hacker,” ujar Budi.

Sebelumnya, Menkominfo mengunjungi PDNS 2 yang dikelola Telkomsigma di Surabaya pada 16 Juli 2024 untuk memastikan percepatan penanganan serangan Brain Chiper Ransomware berlangsung optimal.

Sehari setelahnya, Menteri Budi Arie melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke Data Center Temporer PDNS 2 di Tangerang Selatan, Banten. Lantas, pada 19 Juli 2024, Menkominfo mengunjungi ke Security Operation Center PDNS 1 yang dikelola Lintasarta.

Sejumlah kegiatan Menkominfo tersebut merupakan bagian dari serangkaian upaya pengawasan atau supervisi terhadap pemulihan infrastruktur penyediaan layanan digital nasional.

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mengungkap serangan ransomware terhadap Pusat Data Nasional Sementera (PDNS) 2 beberapa waktu lalu berimbas pada proses lelang konstruksi proyek Ibu Kota Nusantara (IKN) hingga proyek strategis nasional (PSN).

Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Konstruksi Kementerian PUPR Abdul Muis menjelaskan, setidaknya sebesar 10% proyek yang dilelang terimbas peretasan PDN.

“Tapi yang jelas itu [peretasan PDN] memang memiliki dampak yang cukup signifikan juga, terutama terkait proses sertifikasi tenaga kerja konstruksi [TKK]. Kemudian, sedikit juga berpengaruh ke proses pengadaan tender kita,” jelasnya saat ditemui di Kantor Kementerian PUPR, Senin (23/7/2024).

Atas kejadian tersebut, Abdul Muis menjelaskan pihaknya kemudian melakukan proses lelang pada proyek IKN hingga PSN secara manual.

Hal itu dilakukan guna tetap menjaga target konstruksi proyek-proyek tersebut dapat berjalan sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan. Sayangnya, Abdul Muis tidak memerinci secara pasti proyek apa saja yang terdampak peretasan PDN tersebut.

Namun demikian, Abdul Muis menegaskan bahwa permasalahan tersebut saat ini telah ditangani secara tepat sehingga pembangunan proyek IKN hingga PSN yang baru memasuki tahap lelang diharapkan tidak akan molor.

“Ada [berdampak pada lelang PSN], yang di IKN juga ada sehingga karena ada proses kendala di PDN maka yang tadinya kita gunakan sistem informasi pendukung kita berubah kembali manual. Karena kita harus bertindak cepat, tadi kalau kita tidak kembali manual waktu akan habis terpakai dan itu akan menjadikan pembangunan infrastruktur di IKN akan mundur,” pungkasnya.

PDNS 2 sebelumnya sempat mengalami kegagalan operasi akibat serangan ransomware pada Kamis, 20 Juni 2024. Akan tetapi, Juru Bicara Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) Ariandi Putra mengatakan, insiden serangan ransomware itu sudah mulai terdeteksi sejak 17 Juni 2024 pukul 23.15 WIB.

Saat itu, pihaknya mendapatkan upaya penonaktifan fitur keamanan Windows Defender yang memicu aktivitas malicious berjalan.

"Aktivitas malicious mulai terjadi pada 20 Juni 2024 pukul 00.54 WIB, di antaranya melakukan instalasi file malicious, menghapus file system penting, dan menonaktifkan service yang sedang berjalan," kata Ariandi.

JAKARTA, investor.id – Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) memastikan pelayanan seluruh layanan keimigrasian sudah kembali normal usai insiden gangguan pada Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) 2.

“Terkait dengan PDN, saat ini untuk permohonan pelayanan visa sudah kembali pulih normal,” kata Ketua Tim Visa Direktorat Lalu Lintas Keimigrasian, Agung Pramono, di Jakarta, Selasa (16/7/2024).

Agung menjelaskan, Ditjen Imigrasi langsung bergerak cepat untuk mengatasi masalah akibat peretasan PDNS 2. Oleh karena itu, pihaknya sudah dapat memulihkan seluruh layanan Imigrasi yang sempat terkendala.

Khusus mengenai visa, Agung menegaskan bahwa seluruh warga negara asing (WNA) sudah bisa mengaksesnya kembali secara online. Selain itu, sistem lain di imigrasi juga dipastikan sudah pulih. “Alhamdulillah sudah pulih semua, paspor juga di kantor Imigrasi sudah kembali pulih, kemudian layanan autogate juga sudah pulih,” tutur Agung.

Sementara itu, Ketua Tim Alih Status Izin Tinggal Keimigrasian Direktorat Izin Tinggal Keimigrasian, Tessar Bayu Setyaji mengklaim bahwa Imigrasi merupakan instansi tercepat dalam pemulihan setelah gangguan PDNS 2.

Ditjen Imigrasi, kata Tessar, juga langsung sigap dengan memindahkan data center setelah pusat data nasional Kemenkominfo teridentifikasi mengalami gangguan teknis. Dia menegaskan, pihak imigrasi secara struktural sudah menyiapkan langkah pemulihan dan pencadangan data saat terjadi gangguan.

“Buktinya kita bisa pulih cepat yaitu adalah bagian dari program yang sudah dipikirkan lama oleh pimpinan kita di Direktorat Jenderal imigrasi,” ujar Tessar.

Sebelumnya, insiden peretasan PDNS 2 juga berdampak pada pelayanan imigrasi. Di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, layanan imigrasi melalui autogate sempat terkendala lantaran sistem keimigrasian Ditjen Imigrasi mengalami kendala akibat peretasan PDNS. Akibatnya, terjadi antrean penumpang pesawat yang akan melewati pemeriksaan imigrasi. Hal ini memaksa Ditjen Imigrasi menambah sekitar 100 personel di Bandara Internasional Soekarno-Hatta.

Editor: Prisma Ardianto (redaksi@b-universe.id)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Hadi Tjahjanto mengeklaim bahwa pemerintah telah memulihkan 30 layanan publik yang tedampak peretasan Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) 2 yang berlokasi di Surabaya, Jawa Timur.

PDNS 2 terkena serangan ransomware jenis LockBit 3.0 yang dilancarkan oleh kelompok peretas (hacker) bernama Brain Cipher. Serangan ini terjadi sekitar 17 Juni 2024 lalu dan hingga kini pemerintah masih melakukan pemulihan layanan secara bertahap.

“Hingga hari Selasa tanggal 9 Juli 2024 Pukul 19.00 WIB, terdapat total 30 layanan dari 12 kementerian, lembaga, dan satuan kerja perangkat daerah yang telah berhasil dipulihkan atau Go Live,” ungkap Hadi dalam pernyataan resmi yang diunggah di halaman Polkam.go.id.

Hadi mengatakan ada sekitar 167 layanan kementerian, lembaga, dan pemerintahan daerah (K/L/D) di PDNS 2 yang terdampak serangan ransomware LockBit 3.0.

Ia tak menyebutkan berapa layanan publik yang diupayakan untuk pulih dari ratusan K/L/D ini. Namun, ia dan pihak terkait saat ini tengah berupaya memulihkan 7 layanan lainnya (di luar 30 layanan tadi) dari 6 K/L/D yang terdampak dalam waktu dekat.

Menurut Hadi, pemulihan dilakukan bersama dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) dengan cara melakukan dekripsi(decrypt) pada data-data yang telah dienkripsi oleh hacker.

Selain langkah dekripsi yang disebut Polhukam sebagai "strategi" itu, pemerintah juga melakukan pemulihan dari beragam data cadangan (backup) lokal yang ada di PDNS 3 (Cold Site) di Batam dan di PDNS 2 di Surabaya.

Pemerintah pakai kunci dekripsi dari Brain Cipher?

Hadi tak mengungkap metode dan kunci dekripsi seperti apa yang dipakai pemerintah untuk membuka kunci akses ransomware LockBit 3.0 buatan Brain Cipher.

Namun, ada kemungkinan metode dekripsi ini menggunakan kunci yang diberikan oleh Brain Cipher secara gratis pada 4 Juni 2024 lalu.

Pasalnya, banyak firma keamanan siber yang mengungkap bahwa ransomware bertipe LockBit 3.0 memiliki teknologi enkripsi dan algoritma yang sangat canggih.

Bahkan, firma keamanan siber ternama Barracuda menyebut bahwa data-data yang dikunci ransomware ini mustahil didekripsi secara mandiri, kecuali menggunakan kunci dekripsi spesifik yang fungsinya memang untuk membuka data-data yang sudah dienkripsi.

Meski korban melakukan dekripsi secara mandiri, proses ini kabarnya bisa memakan waktu hingga bertahun-tahun.

Nah, biasanya, kunci dekripsi dari suatu ransomware hanya bisa didapatkan apabila korban membayar uang tebusan kepada hacker yang mengirimkan ransomware tersebut.

Meski demikian, hacker Brain Cipher yang meretas PDNS 2 memberikan kunci dekripsi ransomware LockBit 3.0 secara gratis pada 4 Juni 2024 lalu, beserta bonus langkah-langkah alias tutorial untuk memakai kunci dekripsi tersebut.

Kami sudah menghubungi pihak Kementerian Polhukam dan Kementerian Kominfo untuk mengonfirmasi apakah dekripsi yang dipakai untuk membuka kunci akses enkripsi PDNS 2 memang benar merupakan kunci hasil pemberian gratis alias "giveaway" dari Brain Cipher atau tidak.

Namun hingga berita ini ditulis, kami belum mendapatkan respons dari kedua pihak tersebut.