Jakarta: Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi Abdul Haris menekankan pentingnya peran pimpinan perguruan tinggi dalam menghadapi tantangan pendidikan tinggi di Indonesia. Pemimpin perguruan tinggi harus mampu memberikan solusi atas tiga hal, yakni masalah ketimpangan akses, ketimpangan kualitas, dan relevansi.

“Ketiga hal ini adalah ujung tombak bagaimana tantangan penyelenggaraan pendidikan tinggi di Indonesia. Bapak Ibu adalah calon pemimpin manajemen dari perguruan tinggi harus bisa memberikan solusi atas tiga permasalahan tersebut,” ujar Haris dalam acara Pelatihan Kepemimpinan Fakultas menuju Universitas Berkelas Dunia, di Jakarta.

Haris menegaskan, universitas harus menghasilkan lulusan yang mampu berkreasi, bukan sekadar pekerja. “Pendidikan harus menciptakan manusia yang kreatif dan inovatif,” ungkap Haris.
Menurut Haris, ketimpangan kualitas juga menjadi hal yang harus diperbaiki. Implementasi kebijakan seperti Permendikbudristek Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi atau kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) tidak bisa diterapkan secara merata di semua perguruan tinggi karena perbedaan karakteristik masing-masing kampus.

Untuk itu, ia menekankan perlunya standar kualitas yang sesuai dengan kondisi setiap universitas, baik dari segi infrastruktur (hardware), sumber daya manusia (humanware), maupun jaringan (netware). Relevansi pendidikan tinggi terhadap kebutuhan masyarakat juga menjadi tantangan tersendiri.

“Relevansi itu terkait produk dan outcome yang harus dimiliki perguruan tinggi. Pertama, relevansi dari sisi kelulusan. Kemudian, yang kedua dari sisi produk dari riset dan inovasi," terangnya.

Haris menambahkan, universitas tidak hanya berfungsi sebagai tempat transfer pengetahuan (knowledge transfer), tetapi juga sebagai pencipta pengetahuan baru. Ia pun berharap para calon rektor dan pemimpin perguruan tinggi dapat berperan sebagai academic leader dan entrepreneur.

“Rektor harus memiliki visi pengembangan pendidikan dan mampu untuk mencapai tujuan tersebut,” tegasnya.

Selain itu, Haris juga menekankan pentingnya pemahaman situasi dan solusi kreatif untuk mengatasi tantangan besar dalam pendidikan tinggi.

Dalam kesempatan yang sama, Sekretaris Dewan Pendidikan Tinggi Kadarsah Suryadi mengungkapkan pentingnya peringkat dunia dalam meningkatkan kualitas pendidikan tinggi. “Dengan ranking dunia kita bisa tahu, kita kurangnya di mana, lalu di situlah kita lakukan perbaikan. Ini bukan untuk mencari ranking, tapi untuk continuous improvement, supaya lebih baik,” ujar Kadarsah.

Rektor Universitas Trisakti itu juga menekankan pentingnya kolaborasi dan sinergi antarperguruan tinggi. “Bukan hanya satu perguruan tinggi yang maju, bukan hanya satu fakultas, tapi semuanya maju bersama. Para dosen di sini merupakan perwakilan terpilih oleh Ditjen Diktiristek yang akan menjadi atmosfer untuk maju bersama," ujarnya.

Acara Pelatihan kepemimpinan ini merupakan rangkaian kegiatan yang digelar oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi bersama Dewan Pendidikan Tinggi. Pelatihan kepemimpinan ini diharapkan dapat menghasilkan pemimpin-pemimpin perguruan tinggi yang mampu membawa perubahan positif dan menjadikan perguruan tinggi di Indonesia berkelas dunia.

Baca juga: 4 Kampus Muhammadiyah Masuk Top 10 PTS Terbaik di Indonesia Versi Webometrics 2024

(CEU)

Jakarta: Dirjen Pendidikan Tinggi, Riset dan Teknologi (Diktiristek) Abdul Haris mengaku telah berkomunikasi dengan Rektor Universitas Airlangga (Unair), Mohammad Nasih terkait pemecatan Dekan Fakultas Kedokteran Unair, Budi Santoso. Dalam kesempatan itu, Haris menyampaikan telah mengingatkan Nasih akan kewajiban perguruan tinggi menjunjung kebebasan mimbar akademik di kampusnya.

Meski begitu, Kemendikbudristek, kata Haris, tetap menghormati otonomi Unair atas keputusan pemecatan Dekan FK Unair tersebut. "Kemendikbudristek telah berkomunikasi dengan Rektor Unair untuk mengingatkan kewajiban menjunjung tinggi kebebasan akademik dan kebebasan mimbar akademik sivitas akademika Unair," kata Haris kepada Medcom.id, Jumat 5 Juli 2024.

Kebebasan mimbar akademik adalah kewenangan yang dimiliki oleh profesor dan/atau dosen tetap yang memiliki otoritas dan wibawa ilmiah untuk menyatakan pikiran dan pendapat secara terbuka dan bertanggung jawab mengenai sesuatu terkait dengan rumpun yang berkenaan ilmu dan cabang ilmunya.
Universitas Airlangga (Unair) melakukan pemecatan terhadap Dekan Fakultas Kedokteran, Budi Santoso. Hal ini menyusull aksi Budi yang menolak program pemerintah untuk mendatangkan dokter asing ke Indonesia.

Haris juga mengingatkan kepada para pimpinan perguruan tinggi, agar penetapan sangsi terhadap sivitas akademika harus sesuai prosedur dan memperhatikan statuta perguruan tinggi yang berlaku. "Pemberhentian Dekan FK kewenangan Rektor Unair, serta harus dilakukan sesuai dengan prosedur yang diatur dalam Statuta Unair," jelasnya.

Sebelumnya, kabar dipecatnya Budi beredar di Whatsapp Group (WAG) dosen FK Unair. Dalam pernyataannya, Budi Santoso berpamitan kepada sekitar 300an member di grup tersebut, usai menerima keputusan Rektorat Unair yang memberhentikan dirinya dari jabatan Dekan FK Unair.

"Per hari ini saya diberhentikan sebagai Dekan FK Unair. Saya menerima dengan lapang dada dan ikhlas. Mohon maaf selama saya memimpin FK Unair ada salah dan khilaf, mari terus kita perjuangkan FK Unair tercinta untuk terus maju dan berkembang," demikian petikan pernyataan Budi Santoso dalam WAG tersebut.

Saat dikonfirmasi, Budi Santoso membenarkan pernyataannya itu sebagai bentuk kewajiban dirinya untuk berpamitan dengan para dosen maupun senior. "Benar, itu pesan dari saya di grup dosen FK Uniar. Benar saya diberhentikan per hari ini (3/7)," katanya.

Saat ditanya apakah hal itu berkaitan dengan statemen dirinya menolak program dokter asing di Indonesia, Budi Santoso membenarkan hal itu. "Iya. Proses saya untuk dipanggil berkaitan dengan itu," ujarnya.

Ia beranggapan, terjadi perbedaan pendapat antara pimpinan Unair dengan dirinya terkait program Kemenkes untuk mendatangkan dokter asing. "Karena rektor pimpinan saya dan saya ada perbedaan pendapat, dan saya dinyatakan berbeda ya keputusan beliau ya diterima. Tapi, kalau saya menyuarakan hati nurani, saya pikir kalau semua dokter ditanya, apa rela ada dokter asing? Saya yakin jawabannya tidak," katanya.

Menurut Budi Santoso, dirinya dipanggil oleh Rektorat Unair pada Senin, 1 Juli 2024 untuk mengklarifikasi pernyataan Budi menolak program dokter asing di Indonesia. Sedangkan, keputusan pemberhentian ia terima hari ini (3 Juli 2024). Budi Santoso dalam pernyataan pribadinya kepada wartawan, di Jawa Timur, Kamis, 27 Juni 2024 menyatakan tidak setuju dengan program dokter asing di Indonesia.

"Secara pribadi dan institusi, kami dari fakultas kedokteran tidak setuju," katanya.

Budi meyakini 92 Fakultas Kedokteran di Indonesia mampu meluluskan dokter-dokter yang berkualitas. Bahkan, kualitasnya tidak kalah dengan dokter-dokter asing.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan mengatur persyaratan dan batasan bagi tenaga medis dan tenaga kesehatan warga negara asing (WNA) yang ingin berpraktik di Indonesia. Sebelumnya, Menkes Budi Gunadi Sadikin menyebut misi dari program tersebut adalah untuk menyelamatkan sekitar 12 ribu nyawa bayi per tahun yang berisiko meninggal akibat kelainan jantung bawaan.

Kemampuan dokter di Indonesia untuk melakukan operasi jantung baru berkisar 6 ribu pasien per tahun, sementara penanganan kelainan jantung bawaan memerlukan tindakan operasi yang cepat. "Enam ribu bayi ini kalau tidak tertangani memiliki risiko tinggi untuk meninggal. Kalau kita tunggu, risikonya makin tinggi," ujarnya.

Baca juga: Pemecatan Dekan FK Unair, Dirjen Dikti: Harus Sesuai Prosedur Dalam Statuta

(CEU)

Jakarta: Universitas Airlangga (Unair) melakukan pemecatan terhadap Dekan Fakultas Kedokteran, Budi Santoso. Pemecatan ini menyusul penolakan Dekan FK Unair atas program pemerintah untuk mendatangkan dokter asing ke Indonesia.

Dirjen Pendidikan Tinggi, Riset dan Teknologi (Diktiristek) Abdul Haris menyatakan menghormati otonomi Unair atas keputusan tersebut. Ia pun menyampaikan polemik itu merupakan masalah internal Unair.

"Pengangkatan dan pemberhentian Dekan FK merupakan masalah internal," kata Haris kepada Medcom.id, Jumat 5 Juli 2024.
Menurut Haris, pemecatan tersebut adalah kewenangan Unair. Namun yang terpenting, kata dia pemecatan telah dilakukan sesuai prosedur yang ada.

"Pemberhentian Dekan FK kewenangan Rektor Unair, serta harus dilakukan sesuai dengan prosedur yang diatur dalam Statuta Unair," jelasnya.

Kabar dipecatnya Budi beredar di Whatsapp Group (WAG) dosen FK Unair. Dalam pernyataannya, Budi Santoso berpamitan kepada sekitar 300an member di grup tersebut, usai menerima keputusan Rektorat Unair yang memberhentikan dirinya dari jabatan Dekan FK Unair.

"Per hari ini saya diberhentikan sebagai Dekan FK Unair. Saya menerima dengan lapang dada dan ikhlas. Mohon maaf selama saya memimpin FK Unair ada salah dan khilaf, mari terus kita perjuangkan FK Unair tercinta untuk terus maju dan berkembang," demikian petikan pernyataan Budi Santoso dalam WAG tersebut.

Saat dikonfirmasi, Budi Santoso membenarkan pernyataannya itu sebagai bentuk kewajiban dirinya untuk berpamitan dengan para dosen maupun senior. "Benar, itu pesan dari saya di grup dosen FK Uniar. Benar saya diberhentikan per hari ini," katanya.

Saat ditanya apakah hal itu berkaitan dengan statemen dirinya menolak program dokter asing di Indonesia, Budi Santoso membenarkan hal itu. "Iya. Proses saya untuk dipanggil berkaitan dengan itu," ujarnya.

Ia beranggapan, terjadi perbedaan pendapat antara pimpinan Unair dengan dirinya terkait program Kemenkes untuk mendatangkan dokter asing. "Karena rektor pimpinan saya dan saya ada perbedaan pendapat, dan saya dinyatakan berbeda ya keputusan beliau ya diterima. Tapi, kalau saya menyuarakan hati nurani, saya pikir kalau semua dokter ditanya, apa rela ada dokter asing? Saya yakin jawabannya tidak," katanya.

Kronologi Pemecatan

Menurut Budi Santoso, dirinya dipanggil oleh Rektorat Unair pada Senin, 1 Juli 2024 untuk mengklarifikasi pernyataan Budi menolak program dokter asing di Indonesia. Sedangkan, keputusan pemberhentian ia terima hari ini (3 Juli 2024).

Sebelumnya, Budi Santoso dalam pernyataan pribadinya kepada wartawan, di Jawa Timur, Kamis, 27 Juni 2024 menyatakan tidak setuju dengan program dokter asing di Indonesia.

"Secara pribadi dan institusi, kami dari fakultas kedokteran tidak setuju," katanya.

Budi meyakini 92 Fakultas Kedokteran di Indonesia mampu meluluskan dokter-dokter yang berkualitas. Bahkan, kualitasnya tidak kalah dengan dokter-dokter asing.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan mengatur persyaratan dan batasan bagi tenaga medis dan tenaga kesehatan warga negara asing (WNA) yang ingin berpraktik di Indonesia. Sebelumnya, Menkes Budi Gunadi Sadikin menyebut misi dari program tersebut adalah untuk menyelamatkan sekitar 12 ribu nyawa bayi per tahun yang berisiko meninggal akibat kelainan jantung bawaan.

Kemampuan dokter di Indonesia untuk melakukan operasi jantung baru berkisar 6 ribu pasien per tahun, sementara penanganan kelainan jantung bawaan memerlukan tindakan operasi yang cepat. "Enam ribu bayi ini kalau tidak tertangani memiliki risiko tinggi untuk meninggal. Kalau kita tunggu, risikonya makin tinggi," ujarnya.

Baca juga: Ini Alasan Unair Memecat Dekan Fakultas Kedokteran Budi Santoso

(CEU)