REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) menindaklanjuti kasus dugaan perundungan di lingkungan pendidikan kedokteran. Salah satunya dugaan perundungan berujung kematian dokter Aulia Risma Lestari, mahasiswi kedokteran PPDS anestesi Universitas Diponegoro (Undip).

Dirjen Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi (Diktiristek) Kemendikbudristek Abdul Haris menjamin pihaknya merespons cepat kasus kematian dokter Aulia. Salah satu responsnya mengirim tim khusus guna mengecek investigasi yang dilakukan Undip.

"Kemendikbudristek telah menerjunkan Tim Inspektorat Jenderal untuk melakukan fact finding terhadap hasil investigasi internal Undip," kata Abdul kepada Republika, Sabtu (7/9/2024).

Abdul mengatakan, Kemendikbudristek melibatkan Asosiasi Institusi Pendidikan Kedokteran Indonesia (AIPKI) dalam menindaklanjuti kasus kematian dokter Aulia.

"Kemendikbudristek telah berkoordinasi dengan rektor, dekan, dan AIPKI," ujar Abdul.

Secara khusus, Kemendikbudristek menyampaikan belasungkawa yang mendalam atas meninggalnya dokter Aulia.

"Kami mendoakan agar keluarga yang ditinggalkan diberikan ketabahan," ujar Abdul.

Sebelumnya, kasus dugaan bullying yang diduga menjadi pangkal kematian dokter Aulia Risma Lestari terus bergulir dan banyak membuka tabir. Pelaksana Tugas Kepala Biro Komunikasi dan Pelayanan Publik Kementerian Kesehatan (Kemenkes) Siti Nadia Tarmizi memaparkan, hingga saat ini terdapat 542 laporan terkait perundungan atau bullying dokter yang masuk ke dalam data Kemenkes.

"Jadi yang masuk ke dalam kanal pengaduan itu 1.500 laporan, tetapi kemudian kan kita harus verifikasi apakah 1.500 itu betul-betul perundungan karena kan ini sifatnya sangat subjektif. Dari 1.500 itu, 540-nya yang betul-betul terkategori masuk dalam kasus perundungan," kata Nadia saat ditemui di Gedung DPR RI, Jakarta, Selasa (3/9/2024).

Nadia menyampaikan hal tersebut untuk merespons kasus dugaan perundungan pada Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) terhadap mahasiswi Jurusan Anestesi Universitas Diponegoro (Undip) dokter Aulia Risma Lestari. Ia juga menyampaikan, dari 542 kasus perundungan tersebut, 221 di antaranya terjadi di beberapa rumah sakit (RS) vertikal yang ada di bawah Kemenkes.

Jakarta: Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi Abdul Haris menekankan pentingnya peran pimpinan perguruan tinggi dalam menghadapi tantangan pendidikan tinggi di Indonesia. Pemimpin perguruan tinggi harus mampu memberikan solusi atas tiga hal, yakni masalah ketimpangan akses, ketimpangan kualitas, dan relevansi.

“Ketiga hal ini adalah ujung tombak bagaimana tantangan penyelenggaraan pendidikan tinggi di Indonesia. Bapak Ibu adalah calon pemimpin manajemen dari perguruan tinggi harus bisa memberikan solusi atas tiga permasalahan tersebut,” ujar Haris dalam acara Pelatihan Kepemimpinan Fakultas menuju Universitas Berkelas Dunia, di Jakarta.

Haris menegaskan, universitas harus menghasilkan lulusan yang mampu berkreasi, bukan sekadar pekerja. “Pendidikan harus menciptakan manusia yang kreatif dan inovatif,” ungkap Haris.
Menurut Haris, ketimpangan kualitas juga menjadi hal yang harus diperbaiki. Implementasi kebijakan seperti Permendikbudristek Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi atau kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) tidak bisa diterapkan secara merata di semua perguruan tinggi karena perbedaan karakteristik masing-masing kampus.

Untuk itu, ia menekankan perlunya standar kualitas yang sesuai dengan kondisi setiap universitas, baik dari segi infrastruktur (hardware), sumber daya manusia (humanware), maupun jaringan (netware). Relevansi pendidikan tinggi terhadap kebutuhan masyarakat juga menjadi tantangan tersendiri.

“Relevansi itu terkait produk dan outcome yang harus dimiliki perguruan tinggi. Pertama, relevansi dari sisi kelulusan. Kemudian, yang kedua dari sisi produk dari riset dan inovasi," terangnya.

Haris menambahkan, universitas tidak hanya berfungsi sebagai tempat transfer pengetahuan (knowledge transfer), tetapi juga sebagai pencipta pengetahuan baru. Ia pun berharap para calon rektor dan pemimpin perguruan tinggi dapat berperan sebagai academic leader dan entrepreneur.

“Rektor harus memiliki visi pengembangan pendidikan dan mampu untuk mencapai tujuan tersebut,” tegasnya.

Selain itu, Haris juga menekankan pentingnya pemahaman situasi dan solusi kreatif untuk mengatasi tantangan besar dalam pendidikan tinggi.

Dalam kesempatan yang sama, Sekretaris Dewan Pendidikan Tinggi Kadarsah Suryadi mengungkapkan pentingnya peringkat dunia dalam meningkatkan kualitas pendidikan tinggi. “Dengan ranking dunia kita bisa tahu, kita kurangnya di mana, lalu di situlah kita lakukan perbaikan. Ini bukan untuk mencari ranking, tapi untuk continuous improvement, supaya lebih baik,” ujar Kadarsah.

Rektor Universitas Trisakti itu juga menekankan pentingnya kolaborasi dan sinergi antarperguruan tinggi. “Bukan hanya satu perguruan tinggi yang maju, bukan hanya satu fakultas, tapi semuanya maju bersama. Para dosen di sini merupakan perwakilan terpilih oleh Ditjen Diktiristek yang akan menjadi atmosfer untuk maju bersama," ujarnya.

Acara Pelatihan kepemimpinan ini merupakan rangkaian kegiatan yang digelar oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi bersama Dewan Pendidikan Tinggi. Pelatihan kepemimpinan ini diharapkan dapat menghasilkan pemimpin-pemimpin perguruan tinggi yang mampu membawa perubahan positif dan menjadikan perguruan tinggi di Indonesia berkelas dunia.

Baca juga: 4 Kampus Muhammadiyah Masuk Top 10 PTS Terbaik di Indonesia Versi Webometrics 2024

(CEU)

Jakarta: Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) memastikan, program-program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) untuk semester genap tahun akademik 2024/2025 akan tetap berjalan. Pernyataan ini disampaikan merespons munculnya kabar viral di media sosial tentang akan disetopnya sejumlah program Kampus Merdeka sebagai dampak dari adanya pemeriksaan anggaran program tersebut oleh BPK (Badan Pemeriksa Keuangan).

Sebelumnya, sebuah utas/thread di platform X yang diunggah oleh akun @leksa pada 28 Juli 2024 pukul 12.56 viral dan menjadi perbincangan di media sosial. Hingga hari ini, 29 Juli 2024 unggahan tersebut sudah sudah dilihat 2,8 juta kali, diunggah ulang sebanyak 5.800 kali, disukai 23 ribu kali, dan mendapat 742 komentar.

Berikut isi unggahan tersebut:

"Program2 Kampus Merdeka distop. Yg magang diongkosi pemerintah, pertukaran pelajar keluarnegeri, dsb,dsb..
...Lagi Diperiksa BPK."

Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi (Dirjen Diktiristek), Abdul Haris melalui siaran pers yang dikeluarkan Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat akhirnya memberikan jawaban. “Kemendikbudristek berkomitmen untuk terus memberikan hak belajar kepada mahasiswa untuk mendapatkan pengalaman yang relevan sebagai bekal di dunia pascakampus. MBKM menjadi kebijakan pertama dalam sejarah, di mana fleksibilitas dan pengalaman itu terbuka luas dan dibiayai pemerintah,” jelas Haris dalam siaran persnya, Senin, 29 Juli 2024.
Haris berharap para mahasiswa yang mendaftarkan diri mengikuti MBKM dapat mengikuti rangkaian proses pada linimasa yang ditentukan. "Saya ucapkan terima kasih atas antusiasme para pendaftar. Semoga harapan adik-adik mahasiswa agar MBKM terus ada dan berkelanjutan bisa selalu kami dukung," kata Dirjen Diktiristek.

Berikut linimasa sejumlah program Kampus Merdeka:

Kampus Mengajar

1. Tanggal pembukaan pendaftaran mahasiswa: 6 Mei - 10 Juni 2024
2. Tanggal pengumuman hasil seleksi mahasiswa: 7 Agustus 2024

• Pembekalan: 27 Agustus 2024
• Penerjunan (pelaksanaan program di sekolah): 9 September 2024

Indonesian International Student Mobility Award Professional Program (Entrepreneur) (IISMA-E)

1. ?Tanggal pembukaan pendaftaran mahasiswa: 8 Mei 2024
2. Tanggal pengumuman hasil seleksi mahasiswa: 7 Agustus 2024
3. Tanggal mulai kegiatan: 4 Oktober 2024

Magang dan Studi Independen Bersertifikat (MSIB)

1. ?Tanggal pembukaan pendaftaran mahasiswa: 26 April - 10 Juni 2024
2. Tanggal seleksi mahasiswa oleh mitra & pengumuman: 21 Agustus - 4 September 2024
3. Tanggal mulai kegiatan: 9 September 2024

Praktisi Mengajar

1. Tanggal pembukaan pendaftaran Koor PT, Dosen, dan Praktisi: 1 Agustus- 16 Agustus 2024
2. ?Tanggal pengumuman hasil seleksi kelas kolaborasi: 23 September - 25 September 2024
3. Tanggal mulai kelas kolaborasi: 4 Oktober 2024 - 6 Januari 2025

Wirausaha Merdeka (WMK)

1. Tanggal pembukaan pendaftaran mahasiswa: 5 Agustus - 3 September 2024?
2. Tanggal pengumuman hasil seleksi mahasiswa: 16 September - 19 September 2024
3. Tanggal mulai kegiatan: 23 September 2024

Adapun penyesuaian linimasa dilakukan karena proses pembukaan Automatic Adjustment terhadap anggaran belanja wajib bidang pendidikan. Tercatat sejak tahun 2021 sampai saat ini ada 404.155 mahasiswa yang menerima manfaat dari program MBKM dan terdapat hampir 30.253 praktisi telah berpartisipasi menjadi bagian dari MBKM, di luar program-program MBKM Mandiri yang dikelola masing-masing perguruan tinggi.

Jumlah mahasiswa yang menerima bantuan pun meningkat tajam dari 2.390 di 2020 menjadi 324.871 mahasiswa di 2023. "Akses ke kegiatan belajar di luar kampus juga sudah sangat merata. 1.695 perguruan tinggi telah membolehkan dan mengirim mahasiswanya belajar di luar kampus melalui program flagship Kampus Merdeka," terang Haris.

Selain itu, melalui MBKM, jumlah kesempatan magang di perusahaan-perusahaan terbaik Indonesia menjadi banyak. Misalnya, Google Bangkit menerima lebih dari 12.134 mahasiswa, PT Telekomunikasi Indonesia Tbk menerima lebih dari 1.131 mahasiswa, dan BRI menerima lebih dari 686 mahasiswa.

Dari tahun ke tahun, akses ke perguruan tinggi terbaik di dunia semakin meningkat, di mana program IISMA memfasilitasi mahasiswa Indonesia Institusi top dunia seperti Yale University, University College London, Nanyang Technological University University of Pennsylvania, National University of Singapore, dan masih banyak lagi.

Baca juga: MBKM Bikin Mahasiswa Lebih Mudah Dapat Pekerjaan, Waktu Tunggu Kerja Makin Sebentar

(CEU)

Jakarta: Universitas Airlangga (Unair) melakukan pemecatan terhadap Dekan Fakultas Kedokteran, Budi Santoso. Pemecatan ini menyusul penolakan Dekan FK Unair atas program pemerintah untuk mendatangkan dokter asing ke Indonesia.

Dirjen Pendidikan Tinggi, Riset dan Teknologi (Diktiristek) Abdul Haris menyatakan menghormati otonomi Unair atas keputusan tersebut. Ia pun menyampaikan polemik itu merupakan masalah internal Unair.

"Pengangkatan dan pemberhentian Dekan FK merupakan masalah internal," kata Haris kepada Medcom.id, Jumat 5 Juli 2024.
Menurut Haris, pemecatan tersebut adalah kewenangan Unair. Namun yang terpenting, kata dia pemecatan telah dilakukan sesuai prosedur yang ada.

"Pemberhentian Dekan FK kewenangan Rektor Unair, serta harus dilakukan sesuai dengan prosedur yang diatur dalam Statuta Unair," jelasnya.

Kabar dipecatnya Budi beredar di Whatsapp Group (WAG) dosen FK Unair. Dalam pernyataannya, Budi Santoso berpamitan kepada sekitar 300an member di grup tersebut, usai menerima keputusan Rektorat Unair yang memberhentikan dirinya dari jabatan Dekan FK Unair.

"Per hari ini saya diberhentikan sebagai Dekan FK Unair. Saya menerima dengan lapang dada dan ikhlas. Mohon maaf selama saya memimpin FK Unair ada salah dan khilaf, mari terus kita perjuangkan FK Unair tercinta untuk terus maju dan berkembang," demikian petikan pernyataan Budi Santoso dalam WAG tersebut.

Saat dikonfirmasi, Budi Santoso membenarkan pernyataannya itu sebagai bentuk kewajiban dirinya untuk berpamitan dengan para dosen maupun senior. "Benar, itu pesan dari saya di grup dosen FK Uniar. Benar saya diberhentikan per hari ini," katanya.

Saat ditanya apakah hal itu berkaitan dengan statemen dirinya menolak program dokter asing di Indonesia, Budi Santoso membenarkan hal itu. "Iya. Proses saya untuk dipanggil berkaitan dengan itu," ujarnya.

Ia beranggapan, terjadi perbedaan pendapat antara pimpinan Unair dengan dirinya terkait program Kemenkes untuk mendatangkan dokter asing. "Karena rektor pimpinan saya dan saya ada perbedaan pendapat, dan saya dinyatakan berbeda ya keputusan beliau ya diterima. Tapi, kalau saya menyuarakan hati nurani, saya pikir kalau semua dokter ditanya, apa rela ada dokter asing? Saya yakin jawabannya tidak," katanya.

Kronologi Pemecatan

Menurut Budi Santoso, dirinya dipanggil oleh Rektorat Unair pada Senin, 1 Juli 2024 untuk mengklarifikasi pernyataan Budi menolak program dokter asing di Indonesia. Sedangkan, keputusan pemberhentian ia terima hari ini (3 Juli 2024).

Sebelumnya, Budi Santoso dalam pernyataan pribadinya kepada wartawan, di Jawa Timur, Kamis, 27 Juni 2024 menyatakan tidak setuju dengan program dokter asing di Indonesia.

"Secara pribadi dan institusi, kami dari fakultas kedokteran tidak setuju," katanya.

Budi meyakini 92 Fakultas Kedokteran di Indonesia mampu meluluskan dokter-dokter yang berkualitas. Bahkan, kualitasnya tidak kalah dengan dokter-dokter asing.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan mengatur persyaratan dan batasan bagi tenaga medis dan tenaga kesehatan warga negara asing (WNA) yang ingin berpraktik di Indonesia. Sebelumnya, Menkes Budi Gunadi Sadikin menyebut misi dari program tersebut adalah untuk menyelamatkan sekitar 12 ribu nyawa bayi per tahun yang berisiko meninggal akibat kelainan jantung bawaan.

Kemampuan dokter di Indonesia untuk melakukan operasi jantung baru berkisar 6 ribu pasien per tahun, sementara penanganan kelainan jantung bawaan memerlukan tindakan operasi yang cepat. "Enam ribu bayi ini kalau tidak tertangani memiliki risiko tinggi untuk meninggal. Kalau kita tunggu, risikonya makin tinggi," ujarnya.

Baca juga: Ini Alasan Unair Memecat Dekan Fakultas Kedokteran Budi Santoso

(CEU)