Bisnis.com, BANDUNG--Pemerintah Provinsi Jawa Barat akan tetap menggunakan tenaga guru honorer dengan sistem yang baru.

Kepala Bidang Guru dan Tenaga Kependidikan, Dinas Pendidikan (Disdik) Jawa Barat Diah Restu Susanti mengataka, pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (P3K) guru di Jawa Barat jumlahnya mencapai 20.225 orang.

Sementara, guru nonaparatur sipil negara (ASN) atau honorer sebanyak 11.315 orang.

"Ada 10.269 non-ASN guru terdata di dapodik (data pokok pendidikan) dan ada 1.046 guru non ASN nondapodik, mereka mengajar tapi tidak ada di dapodik," ujar Diah, Selasa (23/7/2024).

Para guru non-ASN yang tidak terdata di dapodik, tetap terdata di surat keputusan bersama (SKB) organisasi perangkat daerah (OPD), dan semuanya tengah mengajar di sekolah.

Fenomena P3K dari swasta, dirasakannya akan mempengaruhi keberadaan para guru honorer di sekolah. Sehingga, Disdik Jawa Barat tetap akan mempekerjakan guru honorer.

"Kami akan tetap memperkerjakan honorer, ini supaya tetap bekerja mengajar di sekolah tapi tidak menjamin mengajar di sekolah masing-masing karena sesuai kebutuhan sekolah yang ada," jelas Diah.

Diah memastikan, Pemprov Jabar tidak akan memberhentikan guru honorer, dan yang masih belum mengajar kurang dari 24 jam akan tetapi mempunyai sertifikasi guru akan disisir dan diberikan waktu mengajar.

Para guru honorer juga ke depannya tidak lagi dikontrak oleh kepala sekolah. Namun, mereka harus dikontrak kepala cabang dinas (KCD) demi penataan sistem.

"Ke depan kontrak kerja untuk pemerataan dibuat SK kontrak kerja antara non-ASN sudah tidak lagi kepala sekolah tapi non-AsN dengan kepala cabang dinas untuk penataan," katanya.

Menurutnya anggaran untuk membayar gaji guru honorer berasal dari biaya operasional pendidikan daerah (BOPD). Dana tersebut berasal dari APBD Provinsi Jabar. Dengan begitu, Disdik Jawa Barat tidak akan melepas guru honorer.

"Jadi tidak ada lagi kepala sekolah seenaknya rekrut tanpa kebutuhan," katanya.

Diberitakan, Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta memutus kontrak kerja 107 orang guru honorer. Pelaksana tugas (Plt) Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) DKI Jakarta Budi Awaluddin mengatakan guru honorer yang diberhentikan itu diangkat kepala sekolah.

Bisnis.com, BANDUNG--Dinas Pendidikan (Disdik) Jawa Barat mewaspadai adanya siswa-siswi titipan di luar PPDB yang masuk sekolah tertentu setelah Masa Perkenalan Lingkungan Sekolah (MPLS).

Adapun masa MPLS di tingkat SMA/SMK dan SLB di Jabar sendiri digelar dari 15 sampai 17 Juli 2024.

Plh Disdik Jawa Barat Ade Afriandi mengatakan pada prinsipnya peserta PPDB yang dinyatakan lolos dan kini sudah menjalani MPLS ada sebanyak 302.713. Jika ada sekolah yang memasukkan siswa-siswi baru di luar kuota maka akan disanksi.

"Peserta didik tidak akan diberikan nomor induk. Sehingga, otomatis dia tidak akan memiliki nomor ujian, tidak akan punya rapor, dan tidak akan punya ijazah," kata dikutip Selasa (16/7/2024).

Menurutnya sanksi juga akan diberikan pada pihak sekolah yang telah memasukkan siswa-siswi baru di luar semua jalur PPDB. Sanksi ini berupa tidak akan diberikannya dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS).

"Misalkan, ada yang terjadi seperti itu, Kemendikbudristek kemarin sudah menegaskan di 2024 ini apabila ada yang seperti itu, di luar sistem akan terkena sanksi, sekolah tidak akan diberikan bantuan BOS," jelasnya.

Pihaknya juga mengaku pada sistem PPDB tahun-tahun sebelumnya ditemukan ada jalur optimalisasi. Jalur ini sebelumnya sering digunakan untuk beberapa siswa-siswi titipan.

Pada tahun ini dipastikannya sudah tidak ada dan semua kecurangan diklaimnya sudah dicegah melalui verifikasi dan validasi satuan pendidikan.

"Titipan itu saya katakan ada di level mana pun. Selama proses PPDB kami tidak melakukan tindak lanjut, kami tidak terganggu oleh titipan. Panitia PPDB tetap melakukan tugasnya sesuai dengan aturan," pungkasnya.

Sebelumnya, Disdik Jawa Barat menyatakan ada 225 calon peserta didik baru di dianulir dalam PPDB 2024 ini. Para peserta kedapatan berbuat curang dengan melanggar aturan seperti membuat KK palsu hingga mark up nilai rapor.

PPDB Jabar yang digelar dua tahap dari 3 Juni hingga 9 Juli 2024 ini tidak berjalan mulus. Dinas Pendidikan (Disdik) Jawa Barat menemukan banyak pelanggan selama proses pendaftaran berlangsung.