JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Ade Ary Syam Indradi mengungkapkan, beberapa warga turut diperiksa Bidang Profesi dan Pengamanan (Propam) Polda Metro Jaya terkait pembubaran diskusi di Hotel Grandkemang, Bangka, Mampang Prapatan, Jakarta Selatan.

"Warga masyarakat ada enam yang dilakukan pemeriksaan oleh Bidang Propam, antara lain pelaku tindak pidana pada insiden itu, kemudian ada manajemen dan sekuriti Hotel Grand Kemang," ungkap Ade di Polda Metro Jaya, Rabu (2/10/2024).

Keenam warga tersebut diperiksa Propam Polda Metro Jaya bersama dengan 30 anggota polisi yang terkait dengan aksi pembubaran diskusi.

Ke-30 anggota polisi itu bertugas di Polsek Mampang Prapatan, Polres Metro Jakarta Selatan, dan Polda Metro Jaya.

“Sampai dengan saat ini ada 30 anggota Polri yang dilakukan pemeriksaan. Sebelumnya kami sampaikan ada 11 ya, update menjadi 30,” kata Ade.

Adapun salah satu dari 30 anggota polisi yang diperiksa Propam Polda Metro Jaya adalah Kapolsek Mampang Prapatan Kompol Edy Purwanto. Diketahui, Edy belum satu bulan menjabat sebagai Kapolsek Mampang Prapatan.

Saat ditanya apakah Kapolres Metro Jakarta Selatan Kombes Pol Ade Ari Rahmat Idnal juga turut diperiksa Propam Polda Metro Jaya atau tidak, Ade belum bisa membenarkan.

“Nanti kami update detailnya ya, nanti kami akan (tanya) ke Propam siapa aja,” ujar Ade.

Sebelumnya diberitakan, sejumlah orang membubarkan diskusi yang diselenggarakan oleh Forum Tanah Air (FTA) di Hotel Grandkemang, Bangka, Mampang Prapatan, Jakarta Selatan, pada Sabtu (28/9/2024).

Diskusi ini dihadiri oleh beberapa tokoh yang kerap mengkritik pemerintahan Presiden Joko Widodo, termasuk pakar hukum tata negara Refly Harun, Said Didu, mantan Danjen Kopassus Mayjen (Purn) Soenarko, serta sejumlah aktivis.

Polisi telah menangkap enam orang yang diduga terlibat dalam pembubaran diskusi tersebut, yaitu FEK, GW, JJ, LW, MDM, dan MR.

Namun, hanya tiga di antaranya yang ditetapkan sebagai tersangka, yakni FEK sebagai koordinator lapangan, GW yang terlibat dalam perusakan properti, dan MR yang turut mengeroyok petugas keamanan Hotel Grandkemang.

Pihak Hotel Grandkemang sebenarnya telah memberikan surat izin keramaian terkait diskusi kepada kepolisian dan juga telah diberitahu bahwa akan ada unjuk rasa di depan hotel pada hari itu.

Forum Tanah Air juga sudah memberikan pemberitahuan kepada kepolisian mengenai rencana unjuk rasa tersebut. Namun, polisi gagal mengamankan situasi karena sebagian dari pelaku pembubaran dilaporkan masuk dari belakang hotel dan merusak properti.

(Penulis: Baharudin Al Farisi | Editor: Fitria Chusna Farisa)

JAKARTA, KOMPAS.com - Calon gubernur Jakarta nomor urut 3, Pramono Anung, tak mau aksi pembubaran diskusi seperti yang terjadi di Kemang, Jakarta Selatan, kembali terjadi.

"Enggak boleh (ada lagi pembubaran diskusi), ini adalah hal yang dituntut atau diminta kita semua karena ini sebagian dari demokrasi. Jadi, tak boleh terulang kembali ada pembubaran (diskusi). Berbeda pendapat, itu hal-hal yang wajar saja," kata Pramono saat ditemui di Pesanggrahan, Selasa (1/10/2024).

Pramono mengaku menyayangkan aksi pembubaran diskusi yang dihadiri aktivis dan tokoh nasional itu.

Menurutnya, pembubaran diskusi tak boleh dibiarkan terjadi di negara demokrasi seperti Indonesia.

"Pembubaran diskusi atau dalam bentuk apa pun sebagai negara demokrasi, tidak boleh terjadi," kata Pramono.

Diberitakan sebelumnya, kelompok yang mengatasnamakan diri sebagai Forum Cinta Tanah Air membubarkan diskusi di Hotel Grandkemang, Bangka, Mampang Prapatan, Jakarta Selatan, pada Sabtu (28/9/2024).

Diskusi yang digelar oleh Forum Tanah Air (FTA) ini dihadiri sejumlah tokoh yang sering mengkritik pemerintahan Presiden Joko Widodo, termasuk pakar hukum tata negara Refly Harun.

Selain Refly Harun, forum diskusi tersebut juga dihadiri oleh Said Didu, mantan Komandan Jenderal (Danjen) Komando Pasukan Khusus (Kopassus) Mayjen (Purn) Soenarko, dan sejumlah aktivis.

Polisi menangkap lima orang yang terlibat dalam pembubaran diskusi ini, yaitu FEK, GW, JJ, LW, dan MDM.

Namun, hanya FEK dan GW yang ditetapkan sebagai tersangka. FEK merupakan koordinator lapangan, sedangkan GW terlibat dalam aksi perusakan properti Hotel Grandkemang.

Hotel Grandkemang sebenarnya telah memberikan surat izin keramaian terkait diskusi kepada kepolisian. Bahkan, mereka telah diberitahu bahwa akan ada unjuk rasa di depan hotel pada hari itu.

Forum Cinta Tanah Air sebelumnya memang telah memberitahu kepolisian tentang rencana unjuk rasa di depan Hotel Grandkemang.

Namun, polisi gagal mengamankan. Sebab, sebagian dari mereka dilaporkan menerobos dari belakang hotel dan menyebabkan kerusakan properti.

(Penulis: I Putu Gede Rama Paramahamsa | Editor: Akhdi Martin Pratama)

JAKARTA, KOMPAS.com - Calon gubernur Jakarta nomor urut 3, Pramono Anung, tak mau aksi pembubaran diskusi seperti yang terjadi di Kemang, Jakarta Selatan, kembali terjadi.

"Enggak boleh (ada lagi pembubaran diskusi), ini adalah hal yang dituntut atau diminta kita semua karena ini sebagian dari demokrasi. Jadi, tak boleh terulang kembali ada pembubaran (diskusi). Berbeda pendapat, itu hal-hal yang wajar saja," kata Pramono saat ditemui di Pesanggrahan, Selasa (1/10/2024).

Pramono mengaku menyayangkan aksi pembubaran diskusi yang dihadiri aktivis dan tokoh nasional itu.

Menurutnya, pembubaran diskusi tak boleh dibiarkan terjadi di negara demokrasi seperti Indonesia.

"Pembubaran diskusi atau dalam bentuk apa pun sebagai negara demokrasi, tidak boleh terjadi," kata Pramono.

Diberitakan sebelumnya, kelompok yang mengatasnamakan diri sebagai Forum Cinta Tanah Air membubarkan diskusi di Hotel Grandkemang, Bangka, Mampang Prapatan, Jakarta Selatan, pada Sabtu (28/9/2024).

Diskusi yang digelar oleh Forum Tanah Air (FTA) ini dihadiri sejumlah tokoh yang sering mengkritik pemerintahan Presiden Joko Widodo, termasuk pakar hukum tata negara Refly Harun.

Selain Refly Harun, forum diskusi tersebut juga dihadiri oleh Said Didu, mantan Komandan Jenderal (Danjen) Komando Pasukan Khusus (Kopassus) Mayjen (Purn) Soenarko, dan sejumlah aktivis.

Polisi menangkap lima orang yang terlibat dalam pembubaran diskusi ini, yaitu FEK, GW, JJ, LW, dan MDM.

Namun, hanya FEK dan GW yang ditetapkan sebagai tersangka. FEK merupakan koordinator lapangan, sedangkan GW terlibat dalam aksi perusakan properti Hotel Grandkemang.

Hotel Grandkemang sebenarnya telah memberikan surat izin keramaian terkait diskusi kepada kepolisian. Bahkan, mereka telah diberitahu bahwa akan ada unjuk rasa di depan hotel pada hari itu.

Forum Cinta Tanah Air sebelumnya memang telah memberitahu kepolisian tentang rencana unjuk rasa di depan Hotel Grandkemang.

Namun, polisi gagal mengamankan. Sebab, sebagian dari mereka dilaporkan menerobos dari belakang hotel dan menyebabkan kerusakan properti.

(Penulis: I Putu Gede Rama Paramahamsa | Editor: Akhdi Martin Pratama)

JAKARTA, KOMPAS.com - Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Ade Ary Syam Indradi mengungkapkan, Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam) Polri telah memeriksa 11 anggota kepolisian terkait kasus pembubaran diskusi Forum Tanah Air (FTA) di Hotel GrandKemang, Jakarta Selatan, Sabtu (28/9/2024).

"Sampai dengan saat ini Bidang Propam Polda Metro Jaya telah melakukan pemeriksaan kepada sebelas petugas dari Polres, Polsek, dan Polda," kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Ade Ary Syam Indradi di Jakarta, Senin (30/9/2024), dilansir dari Antara.

Ade Ary mengatakan, selain memeriksa anggota kepolisian, terdapat dua saksi yang turut diperiksa. Keduanya adalah petugas sekuriti dan manajer Hotel GrandKemang.

"Seperti itulah tahapan yang dilakukan untuk menjaga transparansi dan akuntabilitas. Jadi mohon waktu, Bidang Propam masih melakukan pendalaman," tutur Ade.

Diberitakan sebelumnya, kelompok yang mengatasnamakan diri Forum Cinta Tanah Air membubarkan diskusi yang digelar oleh Forum Tanah Air di Hotel GrandKemang, Bangka, Mampang Prapatan, Jakarta Selatan, Sabtu (28/9/2024).

Forum Tanah Air ini dihadiri sejumlah tokoh yang kerap mengkritik pemerintahan Presiden Joko Widodo, termasuk pakar hukum tata negara Refly Harun.

Selain Refly Harun, forum diskusi itu juga dihadiri Said Didu, Mantan Komandan Jenderal (Danjen) Komando Pasukan Khusus (Kopassus) Mayjen (Purn) Soenarko, dan sejumlah aktivis.

Wakil Kapolda Metro Jaya Brigjen Pol Djati Wiyoto mengatakan, pihaknya telah menangkap lima orang yang terlibat pembubaran diskusi. Mereka adalah FEK, GW, JJ, LW, dan MDM.

"Yang berinisial FEK, ini adalah koordinator lapangan. Kedua, GW, ini pelaku perusakan (properti) yang ada di dalam hotel," ujar Djati dalam jumpa pers di Polda Metro Jaya, Minggu (29/9/2024).

FEK dan GW diketahui telah ditetapkan sebagai tersangka. Mereka dikenakan Pasal 170 KUHP juncto 351 KUHP tentang penganiayaan dan Pasal 406 KUHP tentang perusakan benda.

Terduga pelaku berinisial JJ berperan sebagai orang yang melontarkan kalimat berisi pembubaran acara, merusak baliho serta properti hotel. Hal yang sama dilakukan dua terduga pelaku lainnya, yakni LW dan MDM.

Meski demikian, tiga orang ini belum ditetapkan sebagai tersangka serta masih berstatus saksi.

JAKARTA, KOMPAS.com - Aksi pembubaran paksa acara diskusi "Silaturahmi Kebangsaan Diaspora Bersama Tokoh dan Aktivis Nasional" yang digelar leh Forum Tanah Air (FTA) di Hotel Grand Kemang, Kemang Jakarta Selata, Sabtu (28/9/2024) dinilai menunjukkan bahwa kebebasan sipil di Indonesia yang semakin buruk.

“Situasi tersebut kian menunjukkan suramnya jaminan perlindungan HAM bagi warganegara,” kata Direktur Eksekutif Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (Elsam) Wahyudi Djafar dalam keterangan resmi, Senin (30/9/2024).

Namun demikian, pihak kepolisian telah mengamankan sejumlah pelaku pembubaran paksa acara diskusi tersebut.

Diskusi tersebut dibubarkan paksa oleh sekelompok orang yang mengatasnamakan Aliansi Cinta Tanah Air.

Terkait dengan kasus tersebut, Wahyudi mengatakan, ada 4 bentuk dugaan pelanggaran HAM yang terjadi.

Adapun 4 dugaan pelanggaran itu mencakup pelanggaran kebebasan berserikat dan berkumpul secara damai, dan hak untuk mengembangkan diri.

“Kemudian dugaan pelanggaran juga mencakup, hak untuk berkomunikasi, memperoleh informasi, dan menyampaikan informasi melalui berbagai saluran yang tersedia, dan hak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu,” ucap dia.

Wahyudi mengatakan, sehari sebelumnya, pada Jumat (27/9/2024), Aksi damai Global Climate Strike atau Jeda Iklim Global yang digelar di Jakarta, juga dibubarkan oleh sekelompok orang.

Peristiwa serupa juga terjadi pada Mei 2024 yang lalu, ketika penyelenggaraan Peoples Water Forum, dibubarkan paksa, dengan tuduhan mengganggu World Water Forum, di Bali.

“Negara sebagai pemangku kewajiban (duty bearer) mempunyai kewajiban untuk menghormati (obligation to respect), memenuhi (to fulfill), dan melindungi (to protect) HAM,” ujar Wahyudi.

Dia menilai, rangkaian peristiwa di atas menunjukkan bahwa negara telah gagal memastikan adanya iktikad baik yang cukup untuk sepenuhnya memenuhi kewajibannya.

Menurut dia, pernyataan aparat kepolisian dalam merespons kekerasan tersebut justru memberi kesan menyalahkan pihak yang menyelenggarakan diskusi damai, dengan mengatakan diskusi dilakukan tanpa izin.

Padahal, penyelenggaraan suatu diskusi, apalagi perdebatan ilmiah, tidak memerlukan perizinan dari pihak mana pun.

Bahkan, dalam rezim hukum kebebasan berkumpul, termasuk demonstrasi damai, mengacu pada UU No. 9/1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum, pun tidak dikenal adanya perizinan.

“Respons aparat yang demikian memperlihatkan rendahnya pemahaman aparat dalam memahami serangkaian kewajiban mereka untuk memastikan penghormatan, pemenuhan dan perlindungan terhadap HAM,” ujar dia.

Hal itu juga sekaligus menunjukkan problem Institusi Kepolisian dalam implementasi Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar HAM dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Lebih jauh, rentetan peristiwa di atas memperlihatkan ketidakseriusan kepolisian sebagai institusi penegak hukum dan pelindung masyarakat untuk secara imparsial dan profesional melaksanakan kewajiban konstitusionalnya dalam perlindungan HAM.

Sinyalemen ini setidaknya dapat dibuktikan dari kegagalan untuk bertindak secara layak (failure to act) guna melindungi dan menjamin kebebasan warga negara untuk melaksanakan hak-hak konstitusionalnya.

Dalam jangka panjang, kegagalan bertindak dalam menghentikan kekerasan tersebut akan mendorong terus terjadinya kekerasan dan tindakan-tindakan intimidasi serupa.

Kekerasan tersebut terjadi dengan pola yang hampir serupa, diinisiasi oleh kelompok pro-kekerasan dan berakhir dengan penggunaan kekerasan terhadap kelompok yang menjadi sasaran aksi.

“Perluasan praktik ini menunjukkan semakin besarnya risiko ancaman terhadap warganegara yang hendak melaksanakan hak asasinya,” ungkap Wahyudi.

Dari serangkaian peristiwa yang terjadi, Elsam mengidentifikasi bahwa kekerasan yang terjadi bukan merupakan kejadian yang saling terpisah, tetapi merupakan sebuah rangkaian yang sistematis, serta ditujukan kepada target atau sasaran kelompok tertentu yang spesifik.

“Rangkaian peristiwa intimidasi dan kekerasan terhadap kebebasan sipil akhir-akhir ini, juga memperkuat hipotesis bahwa selama dua periode masa pemerintahan Presiden Joko Widodo, pelindungan terhadap kebebasan sipil terus mengalami penurunan,” kata dia.

JAKARTA, KOMPAS.com - Polda Metro Jaya membantah melakukan pembiaran terhadap pembubaran diskusi Forum Tanah Air (FTA) di Hotel Grandkemang, Jakarta Selatan, Sabtu (28/9/2024).

"Fakta-fakta di lapangan, kalau masyarakat kan tidak melihat fakta yang ada lapangan. Jadi sudah saya jelaskan, mereka masuk merangsek dari pintu belakang," Wakil Kapolda Metro Jaya Brigjen (Pol) Djati Wiyoto Abadhy di kantornya, Minggu (29/9/2024).

Saat diskusi dibubarkan, 10 hingga 15 orang masuk ke ruangan melalui pintu belakang. Sedangkan pihak polisi berfokus menjaga pintu depan.

"Mereka (petugas) terfokus di depan semuanya, jadi sekitar 10 sampai 15 orang masuk ke dalam, lari langsung menuju ke dalam ruangan. Jadi tidak ada unsur-unsur kesengajaan dan lain sebagainya," kata dia.

Djati menegaskan bahwa polisi tidak mengakomodasi kelompok yang membubarkan forum diskusi di Kemang.

"Buktinya kemarin juga ada insiden penganiayaan yang dilakukan oleh mereka terhadap petugas satpam, termasuk anggota intelijen yang pakaian preman yang ada di lokasi," tambah Djati.

Sebelumnya, polisi menangkap lima orang yang terlibat dalam pembubaran diskusi tersebut.

Sebanyak dua di antaranya ditetapkan tersangka dan tiga lainnya dilakukan pendalaman.

"Tentunya terhadap yang lain nantinya akan kami dalami lebih lanjut," ujar Direktur Kriminal Umum (Dirkrimum) Polda Metro Jaya, Kombes Pol Wira Satya di Polda Metro Jaya, Minggu (29/9/2024).

Kedua tersangka yang sudah diamankan terindikasi melakukan tindakan pidana

"Melakukan tindak pidana baik itu pengrusakan maupun penganiayaan terhadap sekuriti daripada Hotel Grankemang," kata Wira.