Bisnis.com, YOGYAKARTA – Presiden Joko Widodo (Jokowi) menjelaskan maksud dari pernyataannya terkait dengan perasaannya yang merasa ditinggal ramai-ramai menjelang akhir jabatannya.

Jokowi menjelaskan bahwa agar dalam kepemimpinannya, setiap pihak sebaiknya terus bergotong royong dalam keadaan suka maupun duka.

“Enggak, yang saya maksud bahwa kegotong-royongan seluruh masyarakat itu sangat diperlukan. Jangan kalau pas ada senang rame-rame, tetapi begitu ada banyak masalah, tidak rame-rame lagi. Semuanya mestinya gotong-royong, diselesaikan bersama-sama, dicarikan solusinya bersama-sama,” ujarnya kepada wartawan, Kamis (29/8/2024).

Sebagai konteks, suasana kongres Nasdem mendadak riuh ketika Presiden Joko Widodo (Jokowi) mencurahkan perasaannya yang merasa ditinggal ramai-ramai menjelang akhir jabatannya.

Tidak jelas konteks apa yang disampaikan oleh kepala negara apakah ini ada kaitannya dengan konstelasi politik yang terjadi belakangan ini atau tidak.

Namun, dalam lanjutan sambutannya, Jokowi ingin memastikan bahwa Nasdem tidak akan mengikuti jejak yang lain.

"Biasanya datang ramai-ramai, begitu mau pergi ditinggal ramai-ramai. Tapi saya yakin, tidak dengan Bang Surya dan tidak dengan Nasdem," ujar Jokowi Minggu (26/8/2024) kemarin.

Jokowi memang segera mengakhiri masa jabatannya pada Oktober 2024. Ia akan digantikan oleh Prabowo Subianto yang pada Pemilihan Presiden alias Pilpres 2024 lalu berpasangan dengan putra sulungnya, Gibran Rakabuming Raka.

Pasangan ini diusung oleh Koalisi Indonesia Maju (KIM), nama yang hampir sama dengan kabinet Jokowi saat ini, Kabinet Indonesia Maju.

Alih-alih menyiapkan transisi kekuasaan secara smooth kepada penggantinya, pemerintahan Jokowi justru kerap menimbulkan kontroversi.

Salah satunya, peristiwa yang baru saja terjadi adalah proses amandemen Undang-undang Pilihan Kepala Daerah (Pilkada).

Amandemen UU Pilkada dilakukan untuk mensiasati putusan Mahkamah Konstitusi alias MK No.60/PUU.XXII/2024 tentang threshold atau ambang batas pengusungan calon dalam Pilkada dan Putusan MK No.70/PUU.XXII/2024 tentang batas usia calon kepala daerah.

Kedua putusan itu dianggap sebagai terobosan karena memberikan peluang bagi partai politik yang memiliki kursi di bawah 20% kursi parlemen untuk mengusung calonnya sendiri.

Putusan ini juga memberi jalan kepada partai-partai kecil yang selama ini hanya menjadi penonton untuk mengusung calon di Pilkada.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Umum Partai Gerindra sekaligus Presiden Terpilih RI Periode 2024–2029 Prabowo Subianto mengaku tidak mengerti dengan anggapan bahwa Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) “ditinggal” dari Koalisi Indonesia Maju (KIM).

“Saya tidak mengerti, ditinggal atau siapa yang meninggalkan siapa, saya tidak mengerti,” kata Prabowo menjawab pertanyaan wartawan usai menerima kunjungan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) di kediamannya, Jalan Kertanegara, Jakarta, Kamis malam.

Adapun Prabowo menerima kunjungan tiga elite partai yang berada di luar KIM pada hari ini, yakni Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh, Plt. Ketua Umum PPP Muhamad Mardiono, dan Ketua Umum Partai Perindo Angela Tanoesoedibjo.

Sebelumnya, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri sempat menyinggung soal wacana pembentukan KIM Plus di Pilkada 2024.

Megawati menyebut ada upaya untuk meninggalkan partainya sendirian dalam pencalonan kepala daerah mendatang.

“Saya suka ngomong pada diri saya sendiri, ‘Kasihan, deh, PDI Perjuangan, dikungkung, ditelikung, tinggal sendirian,’ gitu. Wah, yang lain apa namanya? KIM Plus? KIM Plus itu plusnya apa? (PKS) Oh gitu?” ucap Megawati saling sahut dengan kadernya di Kantor DPP PDIP, Jakarta, Rabu (14/8).

Menurut Megawati, upaya tersebut terbilang lucu. Ia mengatakan bahwa setiap warga negara mempunyai hak yang sama di mata hukum, itulah yang menjadi landasan dilakukannya pemilihan umum secara langsung.

“‘Kan aku tadi bilang, setiap warga negara mempunyai hak yang sama di mata hukum. Jadi, kenapa ada pemilu langsung, supaya rakyat itu menjadi hakim tertinggi. Dialah dengan hati nuraninya, dengan pikirannya, akan memilih pemimpinnya, diizinkan, dan orang harusnya menerima hal itu,” kata dia.

Jakarta: Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyebut sejumlah negara telah memberikan fasilitas Golden Visa untuk investor. Indonesia akan merugi jika tak segera meluncurkan fasilitas tersebut.

"Karena negara lain juga melakukan, kita kalau gak melakukan (golden visa) ditinggal kita (oleh investor)," ujar Presiden Jokowi, di Batang, Jawa Tengah, Jumat, 26 Juli 2024.

Oleh karenanya, Presiden telah meluncurkan Golden Visa pada Kamis, 25 Juli 2024. Presiden menekankan golden visa diperuntukan bagi investor besar dan menengah.
"Untk berinvestasi di Indonesia karena diberikan golden visa 5-10 tahun, kan mempermudah," jelasnya.

Baca juga: Luncurkan Golden Visa, Jokowi Ingin Mudahkan WNA Berinvestasi

Sebelumnya, Presiden menyampaikan Golden Visa memberikan kemudahan warga negara asing (WNA) berinvestasi dan berkarya. Sehingga memberikan multiplier effect terhadap perekonomian Indonesia.

Selain itu, Jokowi mengatakan Golden Visa melalui asas selective policy. Artinya, pemerintah memastikan hanya individu dengan potensi kontribusi tinggi yang dapat mendapatkan layanan Golden Visa.

“Tapi ingat, hanya untuk good quality travelers, sehingga harus benar-benar diseleksi,” lanjutnya,” kata Jokowi di Ritz Carlton Mega Kuningan, Jakarta Selatan.

(ABK)