Jakarta -

Donald Trump kembali terpilih sebagai Presiden AS usai unggul dari kompetitornya di Pilpres, Kamala Harris. Kemenangan Trump tersebut tentu berdampak pada perekonomian global termasuk Indonesia.

Menteri Keuangan RI Sri Mulyani Indrawati pun membeberkan dampak kemenangan Trump tersebut terhadap perekonomian RI. Ia mengatakan pengaruh pertama yang akan dirasakan adalah dari sisi kebijakan. AS sebagai negara ekonomi terbesar di dunia akan mengalami perubahan sejumlah kebijakan karena adanya perbedaan pandangan Trump dengan pemerintahan Joe Biden.

"Itu juga nanti akan menimbulkan banyak sekali policy yang tentu berubah karena Presiden Trump didukung oleh Partai Republik, sedangkan yang saat ini Presiden Biden adalah dari Demokrat," kata Sri Mulyani dalam konferesi pers APBN KiTa, Jumat (8/11/2024) dilansir dari detikFinance.

Menurutnya, perang perdagangan antara AS dengan China juga menjadi perhatian. Dikhawatirkan perang antar dua negara raksasa ekonomi tersebut akan meningkat. Apalagi tensi geopolitik di beberapa negara juga belum usai.

"Beberapa perubahan di dalam policy telah menimbulkan reaksi sesaat atau langsung dari market seperti ekspektasi terhadap penurunan pajak korporasi, adanya ekspansi belanja, kenaikan-kenaikan dari tarif impor terhadap negara-negara yang berdagang dengan Amerika terutama terhadap RRT juga diantisipasi," terang Sri Mulyani.

Ia menyebut salah satu pandangan Donald Trump yang berbeda dengan Biden adalah tentang perubahan iklim. Trump disebut Sri Mulyani lebih berkomitmen untuk penurunan CO2. Perbedaan kebijakan dan pandangan tersebut diprediksi akan mempengaruhi pergerakan harga minyak dunia.

"Terutama dari energi tentu akan memberikan dampak baik terhadap harga minyak dunia maupun terhadap trend ke depan dari isu-isu yang terkait dengan climate change maupun energi," ungkapnya.

Selain terhadap kebijakan, bendahara negara tersebut juga mengatakan, kemenangan Donald Trump akan memberikan sentimen yang cukup kuat. Yang akan langsung terasa adalah pengaruhnya terhadap nilai tukar mata uang di dunia, termasuk rupiah.

Nilai tukar dolar AS sampai Oktober 2024, lanjutnya, telah menguat di level Rp 15.200. Meski sempat melemah akibat sentimen global akibat penurunan suku bunga Federal Reserve (The Fed), namun kini dollar AS kembali perkasa.

"Sekarang setelah terpilihnya Presiden Donald Trump, dolar indeks mengalami penguatan, sehingga nilai tukar rupiah kita kemarin cenderung mengalami tekanan," tuturnya.

Sentimen-sentimen tersebut akan membuat rupiah tertekan. Rupiah telah terkoreksi 2,68%. Namun, jika dibandingkan dengan mata uang negara G7 dan G20, rupiah masih cukup baik.

"Indonesia masih relatif cukup baik dari sisi nilai tukar kita, depresiasi 2,68%, dibandingkan Kanada 4,46%, Filipina 5,69%, Korea 6,79%," pungkasnya.

(nkm/nkm)

Jakarta -

Saat dunia terbangun setelah hari pemilihan di Amerika Serikat (AS), Donald Trump pun terpilih menjadi Presiden AS dan kembali ke Gedung Putih.

Partai Republik juga menguasai Senat AS. Ini akan memudahkan Trump meloloskan ide-ide ekonominya menjadi undang-undang. Meskipun presiden memiliki sejumlah kekuasaan eksekutif langsung, rintangan terakhir adalah kendali Legislatif.

Trump berjanji terapkan tarif tinggi

Kemenangan Trump akan membawa perubahan besar pada ekonomi global. Banyak ide ekonominya yang mirip dengan saat pertama kali ia berkuasa. Namun kali ini, ide-idenya lebih canggih dan ia punya lebih banyak pengalaman dan tekad untuk merealisasikannya.

Donald Trump menjanjikan tarif sebesar 10% atau 20% untuk semua barang yang diimpor ke AS dan tarif yang lebih tinggi lagi sebesar 60% untuk barang-barang buatan Cina. Di saat yang sama, ia juga berjanji untuk mengembangkan kembali industri manufaktur, memotong pajak, dan mendeportasi jutaan imigran ilegal.

Meskipun mungkin tampak ekstrem, janji-janji kampanye itu cukup meyakinkan banyak pemilih yang selama ini berjuang menghadapi inflasi harga makanan dan perumahan. Bahwa ekonomi mereka akan lebih baik jika mendukung Trump.

Bagaimana reaksi pasar global?

Kebijakan Trump akan berdampak besar pada ekonomi Amerika Serikat, juga seluruh dunia. Sebelum pemilihan, bisnis di seluruh dunia telah memperhitungkan kemenangan Partai Demokrat atau Republik dan membuat rencana darurat.

Setelah kemenangan Partai Republik, pasar bereaksi.

Ayo berlangganan gratis newsletter mingguan Wednesday Bite. Recharge pengetahuanmu di tengah minggu, biar topik obrolan makin seru!

Pasar saham di Asia, yang pertama dibuka setelah pemilihan, menunjukkan reaksi beragam terhadap kemenangan Trump. Nikkei Jepang dan S&P/ASX 200 Australia naik. Sementara Indeks Hang Seng Hong Kong turun.

Saham Cina Daratan tidak banyak bergerak dan pasar Eropa sejauh ini tidak bergejolak. Pasar AS menyambut kemenangan Trump dengan optimisme dan kegelisahan. Indeks S&P 500 melonjak 2,4%, Dow Jones Industrial Average melonjak 3,4%, dan Nasdaq Composite melonjak 2,7%. Ketiga indeks mencapai rekor tertinggi pada hari Rabu (06/11), sementara indeks MSCI untuk saham dunia naik 1,3%.

Kenaikan demikian tidak dijumpai di pasar obligasi karena surat utang pemerintah AS 10 tahun telah terjual, dengan imbal hasil melonjak menuju 4,5% di tengah antisipasi bahwa defisit yang membengkak di bawah Trump akan memaksa pemerintah untuk membayar utang.

Bitcoin sentuh rekor tertinggi sepanjang masa

Trump berjanji untuk menjadikan Amerika sebagai "ibu kota kripto di planet ini" dengan menghentikan regulasi dan menjadi lebih terbuka terhadap inovasi.

Dukungannya terhadap mata uang kripto telah memberikan harapan bagi industri di AS. Bitcoin, mata uang kripto paling populer, mencapai rekor lebih dari $75.000 pada hari Rabu.

Banyak pendukung mata uang kripto seperti Elon Musk ingin agar Trump kembali terpilih. Beberapa individu dan perusahaan kripto telah menyumbangkan jutaan dolar kepada Super PAC untuk mendukung kandidat pilihan mereka.

Dominasi dolar AS

Sementara bitcoin melonjak, sejumlah mata uang lain tidak berkinerja baik terhadap dolar Amerika. Uni Eropa dan negara-negara seperti Cina, Jepang, dan Meksiko khawatir tentang tarif.

Pada hari Rabu, banyak mata uang negara ini kehilangan nilai terhadap dolar AS. Peso Meksiko mengalami penurunan terbesar dalam tiga bulan karena sangat rentan terhadap tarif baru AS karena merupakan mitra dagang terbesar negara tersebut.

Dolar yang lebih mahal akan membuat barang-barang AS lebih mahal bagi negara lain secara umum. Hal ini juga akan membuat komoditas global yang dihargai dalam dolar seperti minyak lebih mahal bagi pembeli yang membayar dalam mata uang lain.

Dolar yang lebih mahal akan membuat barang-barang AS lebih mahal bagi negara lain secara umum. Hal ini juga akan membuat komoditas global yang dihargai dalam dolar seperti minyak menjadi lebih mahal bagi pembeli yang membayar dalam mata uang lain.

Kekhawatiran dan peluang Eropa

Selain kesulitan perdagangan dan tarif, sejumlah negara Eropa Timur khawatir Trump dapat melemahkan dukungan penting Amerika untuk NATO. Ketakutan ini, bersama dengan kekhawatiran tentang masa depan perang di Ukraina, menekan banyak mata uang Eropa Timur seperti mata uang forint di Hungaria.

Untuk menenangkan Trump, Eropa mungkin perlu meningkatkan pengeluaran pertahanannya secara umum dan dukungannya untuk Ukraina. Selain itu, banyak kebijakan Trump dapat menyebabkan inflasi yang berakar di AS dan merusak liabilitas negara lain untuk meminjam uang.

Jika digabungkan, banyak kebijakan Trump yang juga "akan berdampak sangat negatif bagi Meksiko, juga bagi zona euro, dan sangat terkait dengan kawasan Eropa Tengah dan Timur," kata Piotr Matys, analis senior valuta asing di In Touch Capital Markets, kepada kantor berita Bloomberg.

"Masa jabatan kedua Donald Trump akan menjadi tantangan yang lebih besar bagi industri Jerman dan Eropa, apabila dibandingkan masa jabatan pertamanya," kata Thilo Brodtmann, Kepala Asosiasi Industri Teknik Mesin Jerman, dalam sebuah pernyataan.

"Kita harus dengan serius menanggapi pengumuman tarifnya," kata Brodtmann. Ia juga menambahkan bahwa tarif akan membebani perdagangan global dan dapat memaksa Cina dan negara-negara Eropa untuk lebih mengembangkan kekuatan ekonomi mereka sendiri.

Diadaptasi dari artikel DW berbahasa Inggris

Simak Video 'Biden Minta Turunkan Suhu Politik: Sistem Penghitungan Suara Jujur-Adil':

[Gambas:Video 20detik]

(ita/ita)

JAKARTA - Ekonom dan pakar hukum menakar dampak ekonomi yang ditimbulkan dari Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 (PP 28/2024) serta wacana kebijakan penyeragaman kemasan rokok tanpa identitas merek yang tertera pada Rancangan Peraturan Menteri Kesehatan (Rancangan Permenkes).

Hal ini menyusul adanya ancaman perlambatan pertumbuhan perekonomian nasional hingga indikasi intervensi asing dalam penyusunan regulasi. Kepala Pusat Industri, Perdagangan dan Investasi di Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), Andry Satrio Nugroho mengatakan, bahwa berdasarkan hasil kajian INDEF, dampak ekonomi yang hilang atas rencana kebijakan penyeragaman kemasan rokok polos tanpa identitas merek dapat mencapai Rp308 triliun.

Menurut Andry, rencana aturan tersebut juga akan meningkatkan peredaran rokok ilegal di masyarakat. Tanpa merek dan indetitas yang jelas, produk ilegal akan lebih mudah menyerupai produk legal di pasaran.

?Produsen rokok ilegal tidak perlu lagi repot memikirkan desain kemasan yang kompleks. Dengan aturan kemasan tanpa identitas merek, mereka bisa langsung memasukkan produknya ke pasar, dan pemerintah akan kesulitan dalam pengawasan serta identifikasi produk,? ujarnya dalam diskusi media bertajuk ?Mengejar Pertumbuhan Ekonomi 8%: Tantangan Industri Tembakau di Bawah Kebijakan Baru? di Jakarta, Selasa (5/11).

Selain itu, Andry mengungkapkan, dari sisi penerimaan negara, ada potensi hilangnya Rp160,6 triliun atau sekitar 7% dari penerimaan pajak jika aturan itu disahkan, dan membuat target penerimaan negara sulit tercapai. Jika regulasi ini diterapkan, target penerimaan negara sebesar Rp218,7 triliun untuk tahun ini kemungkinan besar tidak akan tercapai.

Pasalnya sambung Andry, industri hasil tembakau merupakan salah satu penyumbang signifikan bagi Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia. Sebelum pandemi COVID-19, industri ini menyumbang hingga 6,9% terhadap PDB, namun angka ini terus menurun setiap tahunnya.

Lebih dari itu, Ia mengingatkan bahwa industri hasil tembakau adalah sektor yang besar dalam menyerap tenaga kerja. Berdasarkan data INDEF, sekitar 2,29 juta orang atau sekitar 1,6% dari total pekerja akan terdampak langsung oleh regulasi ini.

?Pada 2019, industri ini menyerap 32% dari total pekerja di sektor manufaktur. Namun, tekanan regulasi terus membuat para pekerja di sektor ini rentan terdampak,? jelasnya.

Ia juga menekankan, perlunya diskusi lintas kementerian dalam menentukan kebijakan terkait industri hasil tembakau, mengingat dampaknya yang menyeluruh. Karena menurutnya, kebijakan ini bukan hanya urusan Kementerian Keuangan atau Kementerian Kesehatan saja, tapi juga Kementerian Perdagangan, hingga Kementerian Ketenagakerjaan yang seharusnya ikut dilibatkan.

Di samping itu, ketentuan zonasi larangan penjualan rokok dalam radius 200 meter dari satuan pendidikan dan tempat bermain anak dalam PP 28/2024 juga dinilai Andry akan memukul pelaku usaha ritel yang sebelumnya sudah beroperasi di area tersebut.

?Kebijakan zonasi ini perlu dipertimbangkan ulang untuk menjaga keseimbangan antara aturan kesehatan dan keberlangsungan usaha,? tegasnya.

Pada kesempatan yang sama, Andry mengungkapkan pentingnya fokus pada empat hal utama untuk keberlanjutan industri ini. Pertama, penerimaan negara; kedua, pengendalian konsumsi; ketiga, perlindungan tenaga kerja; dan keempat, penanganan rokok ilegal.

?Regulasi-regulasi ini seharusnya lebih fokus pada empat hal tersebut agar dampaknya tidak berat sebelah dan dapat tetap menjaga stabilitas ekonomi,? tambahnya.

Di sisi lain, Rancangan Permenkes yang mengatur penyeragaman kemasan rokok tanpa identitas merek pun kian dipandang bertentangan dengan kedaulatan ekonomi Indonesia dan merupakan ancaman bagi industri hasil tembakau nasional.

Pandangan itu disampaikan oleh Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia sekaligus Rektor Universitas Jenderal Achmad Yani, Prof. Hikmahanto Juwana, S.H., LL.M., Ph.D.

Ia menjelaskan, penerapan penyeragaman kemasan rokok tanpa identitas merek sejatinya mirip dengan kebijakan yang diterapkan Australia pada 2012. Saat itu, Indonesia menjadi salah satu negara yang menolak kebijakan tersebut.

?Sekarang kita justru ingin menerapkan apa yang pernah kita lawan. Ini sangat membingungkan,? tuturnya.

Hikmahanto menekankan, bahwa Indonesia, sebagai negara penghasil tembakau, seharusnya tidak mengikuti regulasi yang ditentukan oleh negara lain, terutama yang bersumber dari Framework Convention on Tobacco Control (FCTC). Pasalnya, kebijakan ini dapat mengganggu pendapatan negara yang berasal dari keseluruhan kegiatan ekonomi mata rantai sektor tembakau, termasuk devisa ekspor.

?Kita adalah negara penghasil tembakau, tetapi justru kebijakan ini bisa membuat produk kita terpinggirkan di pasar internasional,? tambahnya.

Ia menegaskan, bahwa pemerintah perlu menjaga kedaulatan negara serta memperhatikan kepentingan pelaku usaha domestik yang berjuang untuk bersaing di pasar global. Salah satu poin penting yang disoroti Hikmahanto, kebijakan ini dapat merugikan pelaku usaha yang ingin membedakan produk mereka.

?Setiap pelaku usaha berhak untuk bersaing dengan cara menonjolkan identitas merek mereka. Jika identitas itu dihilangkan, bagaimana mereka dapat bersaing?? imbuhnya.

Lebih jauh, Hikmahanto mengungkapkan, bahwa ada urgensi untuk mempertimbangkan dampak sosial dan ekonomi dari kebijakan ini terhadap masyarakat. ?Jika regulasi ini diterapkan, maka perokok malah akan beralih ke produk ilegal yang tidak terkontrol,? paparnya.

Hikmahanto turut menggarisbawahi perlunya koordinasi antar kementerian dalam merumuskan kebijakan yang berpihak pada kesehatan masyarakat sekaligus keberlangsungan industri, serta menolak adanya intervensi asing dalam menentukan arah kebijakan nasional yang dicanangkan oleh Presiden Prabowo Subianto.

?Kita harus berjuang untuk memastikan bahwa kebijakan yang diambil tidak mengorbankan kedaulatan dan kesejahteraan rakyat. Indonesia harus memiliki ketahanan dan kedaulatan dalam menentukan arah kebijakan kita sendiri,? pungkasnya.

Jakarta -

Harga Bitcoin melonjak ke level tertinggi sepanjang sejarah atau all time high (ATH) pada Rabu pagi. Harga Bitcoin sempat tercatat berada di US$ 75.100 atau sekitar Rp 1,18 miliar (kurs Rp 15.800).

Isyarat pasar yang positif selama 24 jam terakhir disebut-sebut jadi sentimen besar terhadap kenaikan tersebut, meskipun Bitcoin menghadapi tren yang umumnya melemah dalam beberapa minggu terakhir.

Dilansir dari laman beincrypto, Rabu (6/11/2024), Pemilu AS yang sedang berlangsung jadi faktor utama dalam lonjakan harga Bitcoin. Investor dengan penuh semangat menunggu hasil pemilu, dengan tanda-tanda yang mendukung Donald Trump akan kembali menang jadi presiden.

Popularitas Trump yang terus meningkat, dinilai bisa ikut meningkatkan kepercayaan pasar. Pasar kripto sendiri telah berspekulasi tentang dampak pemilu AS terhadap Bitcoin selama beberapa waktu.

CoinShares baru-baru ini menyoroti sentimen ini dalam sebuah laporan, mencatat bahwa arus masuk institusional minggu lalu mencapai US$ 2,2 miliar. Laporan tersebut menunjukkan bahwa sebagian besar investasi ini kemungkinan berasal dari optimisme seputar potensi kemenangan Partai Republik.

Pada platform prediksi Polymarket, peluang kemenangan Trump melonjak, yang menunjukkan pergeseran ekspektasi pasar. Peluang Trump untuk menang meningkat tajam dari 58% menjadi 93,3%.

Latar belakang politik ini telah memicu minat beli yang signifikan terhadap Bitcoin. Sentimen investor terhadap Bitcoin cukup baik sejak pertengahan Agustus. Exchange Net Position Change menunjukkan bahwa, selama tiga bulan terakhir, bursa kripto sebagian besar mencatat arus keluar Bitcoin yang menandakan sinyal peningkatan aktivitas pembelian.

Pola arus keluar BTC ini menunjukkan bahwa investor telah mempertahankan minat yang kuat. Namun nampaknya kenaikan harga ini tidak bertahan lama, karena dengan kenaikan harga Bitcoin, pasar pun jadi melambat. Bitcoin kini telah mencapai titik tertinggi sepanjang masa membuat investor berpikir dua kali untuk menaruh investasinya di Bitcoin.

Harga Bitcoin telah melonjak sebesar 7% hari ini. Sekarang berada di dekat titik kritis, dengan US$ 73.773 dan US$ 71.367 sebagai support potensial langsung. Jika investor mulai membukukan keuntungan dengan menjual Bitcoin-nya maka harga dapat stabil di sekitar level tersebut.

Jika momentum penguatan berlanjut, yang didukung lebih lanjut oleh kondisi ekonomi makro yang menguntungkan, Bitcoin dapat mencapai level tertinggi sepanjang masa di atas US$ 75.100.

(hal/fdl)

BANDUNG - Hujan lebat yang mengguyur Kabupaten Bandung pada Selasa (5/11/2024) sore hingga malam mengakibatkan banjir yang cukup parah di beberapa wilayah, termasuk di Kampung Cikupa, Desa Bojongmanggu, Kecamatan Pameungpeuk.

Salah satu rekaman video yang beredar di media sosial adalah terbawanya sebuah gerobak etalase penjual ayam oleh arus banjir yang sangat deras.

Menurut saksi mata, Elsa Oktaviani (23), banjir mulai menggenangi wilayah tersebut sekitar pukul 20.00 WIB, setelah hujan turun sejak sore hari. Di tengah derasnya arus, gerobak etalase milik pedagang ayam terangkat dan terbawa air.



"Etalasenya kebawa arus, mungkin karena arusnya sangat kuat," kata Elsa, yang merekam kejadian tersebut dari depan rumahnya.

Elsa menjelaskan bahwa arus banjir yang besar membuat pedagang ayam tersebut tidak dapat menyelamatkan barang dagangannya.

"Kayaknya si pedagangnya lagi masuk di dalam warung niatnya mau dimasukin tapi keburu airnya gede," ujarnya.

Saat etalase terbawa arus, warga juga tidak berani menahan roda lantaran arus yang sangat deras. "Jadi orang-orang nggak berani mau nahan roda yang kebawa arus karena gede. Si pedagang juga diem soalnya airnya gede banget," tambahnya.

Saat merekam berada di depan rumahnya dan gerobak etalase sempat berhenti dekat mobil yang mogok terkena banjir. "Nah, saya ngambil videonya dari depan rumah jadi kurang tahu tapi tadi lihat mah hampir menabrak mobil karena ada mobil mogok. Kayaknya udah berhenti," ungkapnya.

Selain itu, Elsa juga menambahkan rumahnya tidak terendam berkat adanya penahan air di pintu masuk. "Di rumah aku, air nggak masuk karena ada penahan besi, kalau nggak pasti sudah masuk ke dalam rumah," ujarnya.

Menurutnya, saat ini warga masih bertahan di dalam rumahnya dan berjaga jika air terus semakin naik. "Warga was-was banjir, apalagi yang di dalem gang kan otomatis di pinggir jalan orang-orang pada waspada karena takut air masuk ke dalam rumah," katanya.

Jakarta -

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menggandeng Agence Francaise de Development (AFD) melaksanakan penandatanganan Letter of Inten (LoI) dan Implementing Agreement (IA). Penandatanganan dilakukan oleh Sekretaris Jenderal Kementerian ESDM Dadan Kusdiana dengan AFD Country Director, Yann Martress, terkait kerja sama dalam bidang transisi energi.

Dadan mengatakan kerja sama ini menandai tonggak penting dalam upaya kolektif Indonesia-Prancis, yang telah menjadi mitra dalam mengatasi tantangan perubahan iklim dan transisi menuju masa depan energi yang berkelanjutan.

"Sebagai negara yang sangat rentan terhadap dampak perubahan iklim, Indonesia menyadari kebutuhan mendesak untuk mengurangi emisi gas rumah kaca, melakukan diversifikasi energi, dan mempercepat transisi energi. Untuk mencapai tujuan-tujuan ambisius ini, diharapkan kolaborasi dengan mitra global akan memungkinkan Indonesia untuk mengakses teknologi energi mutakhir, sumber daya keuangan dalam Pembiayaan transisi energi, dan peningkatan dalam keahlian teknis," kata Dadan dalam keterangan resmi, Sabtu (2/11/2024).

Dadan turut mengapresiasi AFD yang memiliki keahlian dalam pembangunan berkelanjutan, dan pembiayaan hijau dalam inisiasi AFD mendukung Indonesia mencapai transisi energi yang berkelanjutan.

Selain itu, Uni Eropa yang telah mendukung upaya Indonesia dalam transisi energi dan pemberian dukungan teknis untuk meningkatkan kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) dalam mencapai target Net Zero Emission (NZE).

AFD Country Director, Yann Martress, mengatakan program kerja sama ini memiliki tujuan untuk mengarusutamakan konsep transisi energi dalam berbagai inisiatif kebijakan, serta memastikan keselarasan dengan prioritas transisi energi di Indonesia.

"Penandatanganan perjanjian ini menandai kemitraan jangka panjang dalam mendukung ambisi Indonesia mencapai NZE, serta menegaskan kembali komitmen untuk bekerja sama menuju sektor energi yang lebih ramah lingkungan dan lebih tangguh di Indonesia, serta menjawab tantangan sosial, lingkungan, dan ekonomi," katanya.

Duta Besar Uni Eropa untuk Indonesia dan Brunei, Denis Chaibi, menuturkan Uni Eropa dengan senang hati memberikan hibah melalui AFD kepada Kementerian ESDM untuk melakukan transisi hijau dan bersih di Indonesia, yang memiliki sumber daya alam yang besar, seperti cadangan nikel dan potensi panas bumi yang besar.

"Dengan potensi tersebut, Indonesia menjadi pemain kunci dalam transisi hijau dunia. Kami sangat senang dapat bermitra dengan Indonesia dan AFD dalam upaya ini," ungkap Denis.

Sementara itu, Deputi Ambassador Perancis untuk Indonesia, Laurent Legodec,mengungkapkan bahwa kerja sama antara Indonesia dan Perancis ini dapat memanfaatkan kelebihan masing-masing negara untuk menuju masa depan energi yang berkelanjutan dan berkeadilan.

"Dengan meningkatkan kerja sama dalam transisi energi, kita tidak hanya dapat mendorong kemajuan teknologi tetapi juga pertumbuhan ekonomi yang signifikan, penciptaan lapangan kerja, dan keamanan energi," ujar Laurent.

Untuk diketahui, LoI dan IA antara Kementerian ESDM dengan AFD meliputi kerja sama berupa reformasi transisi energi dalam kerangka Policy Based Loan Affordable and Sustainable Energy Transition (PBL ASET) Programme dan peta jalan menuju NZE; Studi dan pelatihan untuk mineral kritis; Penerapan kerangka Tata Kelola Lingkungan dan Sosial (ESG) di Kementerian ESDM; Serta bidang kerja sama lain yang disetujui bersama secara tertulis antara kedua belah pihak.

(fdl/fdl)

Jakarta -

Pemerintah memberi sinyal akan menaikkan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dari 11% menjadi 12% pada tahun 2025. Kebijakan itu dilakukan demi mendongkrak pendapatan negara dari sektor pajak. Gimana dampak kenaikan tarif PPN tersebut terhadap sektor otomotif?

Presiden Direktur PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia (TMMIN) Nandi Julyanto mengungkapkan, pada prinsipnya Toyota selalu mendukung kebijakan pemerintah. Toyota juga paham jika pemerintah membutuhkan pemasukan yang banyak dari sektor pajak.

"Kita ikut pemerintah, peraturannya kayak gitu. Kan nanti kan pasti ada pertimbangan-pertimbangan lain ya," ungkap Nandi kepada wartawan di Universitas Indonesia, Depok, belum lama ini

"Kita juga memahami bahwa pemerintah membutuhkan pendapatan ya," sambung Nandi.

Nandi menambahkan, kenaikan PPN menjadi 12% kemungkinan tidak terlalu berpengaruh karena karakter konsumen Indonesia yang bisa melakukan penyesuaian. Tapi meski begitu, kenaikan PPN 12% bisa saja mengganggu market otomotif di Tanah Air.

"Pasti ada guncangan, (tapi) orang kita kan cenderung fleksibel. Tapi sampai level tertentu, mungkin akan mengalami gangguan market cukup besar. Nah ini yang sebenarnya kita perlu pikirkan bersama ya," ungkapnya lagi.

Sementara itu, Wakil Presiden Direktur PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia (TMMIN) Bob Azam menjelaskan, tujuan pemerintah mendapatkan pemasukan lebih banyak dengan menaikkan PPN menjadi 12%, belum tentu bisa tercapai.

"Misalnya pemerintah menaikkan PPN, belum tentu hasil finally revenue-nya akan naik. Bisa saja karena PPN dinaikkan, justru ekonominya akan menciut, finally tax revenue-nya juga akan menurun," terang Bob.

Lanjut Bob menambahkan, pemerintah bisa belajar dari kondisi saat pandemi Covid-19 melanda pada tahun 2020 silam. Saat itu pemerintah memberi relaksasi pajak untuk mobil baru. Tapi pajak yang disetorkan pemerintah angkanya naik.

"Pengalaman kita waktu Covid-19, pemerintah ngasih insentif untuk otomotif. Tapi finally tax yang kita bayar ke pemerintah naik. Nah oleh karena itu kan kita beberapa kali juga komunikasi ke pemerintah, bahwa industri ini perlu dikasih relaksasi," jelas Bob.

"Jadi yang saya khawatirkan, kalau PPN naik itu justru finally tax revenue-nya akan turun. Kalau ekonomi sudah turun, ongkos untuk naikinnya itu lebih gede lagi. Jadi harus berhati-hati banget," terang Bob.

(lua/din)

Jakarta -

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) mencatat terjadi lonjakan pemutusan hubungan kerja (PHK), 25.000 orang dalam 3 bulan terakhir. menekan lonjakan PHK, Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli meminta pemerintah daerah lebih cepat tanggap.

Caranya dengan membangun sistem peringatan dini (early warning system) terhadap perusahaan-perusahaan yang berpotensi terkena PHK.

"Dengan adanya sistem peringatan dini, diharapkan dapat memitigasi dampak sosial dan ekonomi yang diakibatkan oleh tingginya angka PHK," kata Yassierli dalam keterangan tertulis, Kamis (31/10/2024).

Sementara itu, menurut data Kementerian Ketenagakerjaan hingga akhir Oktober 59.796 jadi korban PHK.

"Hingga Oktober 2024 terdapat 59.796 orang pekerja yang terkena PHK. Jumlah ini mengalami peningkatan sebanyak 25.000 orang dalam tiga bulan terakhir," terang Yassierli.

Pada kesempatan yang berbeda, Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker), Indah Anggoro Putri menyebut beberapa penyebab gelombang PHK masih terus terjadi di Indonesia, seperti ekspor produk tekstil dan garmen yang melemah, efisiensi perusahaan karena persaingan global.

"Perubahan cara marketing dan penjualan sebagai dampak dari digitalisasi. Kemudian banyak ilegal impor garmen produk masuk ke pasar Indonesia," katanya kepada detikcom beberapa waktu lalu.

Adapun tiga sektor yang menjadi penyumbang PHK tertinggi, yakni pengolahan sebesar 25.873, aktivitas jasa lainnya sebesar 15.218, dan sisanya perdagangan besar dan eceran.

(hns/hns)

Jakarta -

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli menyampaikan sebanyak 59.796 orang terkena pemutusan hubungan kerja (PHK) hingga akhir Oktober 2024. Angka ini melonjak sebanyak 25.000 orang dalam tiga bulan.

Lonjakan PHK tersebut telah dibahas dalam rapat koordinasi (rakor) bersama dengan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dan seluruh kepala daerah di tingkat provinsi, kabupaten, dan kota. D

Rakor ini diadakan untuk menyelaraskan kebijakan ketenagakerjaan antara pemerintah pusat dan daerah, serta untuk meningkatkan koordinasi terhadap lonjakan jumlah Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).

"Hingga Oktober 2024 terdapat 59.796 orang pekerja yang terkena PHK. Jumlah ini mengalami peningkatan sebanyak 25.000 orang pekerja dalam tiga bulan terakhir," kata Yassierli dalam keterangannya, Kamis (31/10/2024).

Untuk menekan bertambahnya jumlah PHK, Menaker Yassierli mendorong setiap daerah untuk membangun sistem peringatan dini (early warning system) terhadap potensi PHK di perusahaan-perusahaan.

"Dengan adanya sistem peringatan dini, diharapkan dapat memitigasi dampak sosial dan ekonomi yang diakibatkan oleh tingginya angka PHK," tuturnya.

Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker), Indah Anggoro Putri pernah mengatakan penyebab gelombang PHK masih terus terjadi di Indonesia, seperti ekspor produk tekstil dan garmen yang melemah, efisiensi perusahaan karena persaingan global.

"Perubahan cara marketing dan penjualan sebagai dampak dari digitalisasi. Kemudian banyak ilegal impor garmen produk masuk ke pasar Indonesia," terangnya.

(hns/hns)

Jakarta -

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli menyampaikan sebanyak 59.796 orang terkena pemutusan hubungan kerja (PHK) hingga akhir Oktober 2024. Angka ini melonjak sebanyak 25.000 orang dalam tiga bulan.

Lonjakan PHK tersebut telah dibahas dalam rapat koordinasi (rakor) bersama dengan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dan seluruh kepala daerah di tingkat provinsi, kabupaten, dan kota. D

Rakor ini diadakan untuk menyelaraskan kebijakan ketenagakerjaan antara pemerintah pusat dan daerah, serta untuk meningkatkan koordinasi terhadap lonjakan jumlah Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).

"Hingga Oktober 2024 terdapat 59.796 orang pekerja yang terkena PHK. Jumlah ini mengalami peningkatan sebanyak 25.000 orang pekerja dalam tiga bulan terakhir," kata Yassierli dalam keterangannya, Kamis (31/10/2024).

Untuk menekan bertambahnya jumlah PHK, Menaker Yassierli mendorong setiap daerah untuk membangun sistem peringatan dini (early warning system) terhadap potensi PHK di perusahaan-perusahaan.

"Dengan adanya sistem peringatan dini, diharapkan dapat memitigasi dampak sosial dan ekonomi yang diakibatkan oleh tingginya angka PHK," tuturnya.

Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker), Indah Anggoro Putri pernah mengatakan penyebab gelombang PHK masih terus terjadi di Indonesia, seperti ekspor produk tekstil dan garmen yang melemah, efisiensi perusahaan karena persaingan global.

"Perubahan cara marketing dan penjualan sebagai dampak dari digitalisasi. Kemudian banyak ilegal impor garmen produk masuk ke pasar Indonesia," terangnya.

(hns/hns)

Jakarta -

Penelitian terbaru Bank Pembangunan Asia (ADB) mengungkapkan dampak perubahan iklim (climate change) bisa mengurangi produk domestik bruto (PDB) di negara-negara berkembang Asia-Pasifik sebesar 17% pada 2070. Hal itu berdasarkan skenario emisi gas rumah kaca tingkat tinggi yang diperkirakan meningkat menjadi 41% pada 2100.

Penelitian baru tersebut disajikan dalam edisi perdana Laporan Iklim Asia-Pasifik ADB, yang merinci serangkaian dampak yang mengancam kawasan tersebut. Naiknya permukaan air laut dan turunnya produktivitas tenaga kerja akan menyebabkan kerugian terbesar, dengan pendapatan lebih rendah dan ekonomi yang terpukul.

"Perubahan iklim telah memperparah kehancuran akibat badai tropis, gelombang panas dan banjir di wilayah tersebut, yang berkontribusi terhadap penderitaan manusia dan tantangan ekonomi yang belum pernah terjadi sebelumnya," kata Presiden ADB Masatsugu Asakawa dalam keterangan resmi, Kamis (31/10/2024).

Jika krisis iklim terus meningkat, diperkirakan hingga 300 juta orang di wilayah tersebut terancam oleh banjir pesisir. Tidak hanya itu, aset yang ada di wilayah pesisir senilai triliunan dolar disebut dapat rusak setiap tahunnya pada tahun 2070.

"Tindakan yang mendesak dan terkoordinasi dengan baik untuk mengatasi dampak ini diperlukan sebelum terlambat," tutur Asakawa.

Laporan ini menawarkan rekomendasi kebijakan yang menjanjikan kepada pemerintah di negara-negara berkembang anggota ADB, tentang cara mengurangi emisi gas rumah kaca dengan biaya rendah.

Dalam studi persepsi perubahan iklim ADB tahun ini, 91% responden di 14 ekonomi regional memandang bahwa pemanasan global sebagai masalah serius. Banyak yang menginginkan agar tindakan pemerintah lebih ambisius.

Respons adaptasi dinilai perlu dipercepat untuk mengatasi risiko iklim yang terus meningkat, bersamaan dengan keharusan untuk meningkatkan pendanaan iklim yang berfokus pada adaptasi.

Laporan tersebut menilai kebutuhan investasi tahunan bagi negara-negara di kawasan untuk beradaptasi dengan pemanasan global antara US$ 102 miliar sampai US$ 431 miliar, melebihi US$ 34 miliar pendanaan yang diperhitungkan pada 2021-2022.

"Reformasi regulasi pemerintah dan peningkatan pengakuan risiko iklim membantu menarik sumber baru modal iklim swasta, tetapi arus investasi swasta yang jauh lebih besar diperlukan," ucapnya.

ADB berkomitmen untuk mencapai kawasan Asia-Pasifik yang sejahtera, inklusif, tangguh dan berkelanjutan, sambil mempertahankan upayanya untuk memberantas kemiskinan ekstrim. Didirikan pada tahun 1966, ADB memiliki 69 anggota di mana 49 di antaranya dari kawasan tersebut.

(aid/eds)

Jakarta -

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli menduga manajemen PT Sri Rejeki Isman atau Sritex lalai dalam manajemen risiko utang. Sritex kini berstatus pailit atas putusan Pengadilan Negeri Niaga Semarang atas gugatan yang dilayangkan PT Indo Bharat (IBR).

Sritex tercatat memiliki utang sebesar Rp 101,30 miliar kepada IBR, atau setara 0,38% dari total liabilitas Perseroan. Sementara liabilitas Sritex secara keseluruhan tercatat sebesar US$ 1,6 miliar atau sekitar Rp 25,01 triliun.

"Tentang Sritex, kalau saya membacanya adalah ini adalah kelalaian pihak manajemen dalam memitigasi risiko. Jadi lengah seolah-olah ini masalah kecil tapi ternyata kemudian bisa berdampak fatal. Ada kreditur yang cuma Rp 100 miliar, mengalahkan total kreditur yang sekian triliun," katanya dalam Rapat Kerja dengan Komisi IX DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (30/10/2024).

Oleh karena itu Menaker mengingatkan setiap perusahaan untuk memiliki sistem manajemen risiko yang kuat. Sementara dari sisi pemerintah punya mekanisme untuk monitoring.

"Walaupun tentu kita juga harus tetap hati-hati. Hanya kami berharap setiap perusahaan itu memiliki sistem manajemen risiko, enterprise, risk manajemennya itu yang kuat. Dan kami kementerian dibantu dengan Dinas Tenaga Kerja, itu juga kita punya mekanisme untuk melakukan monitoring," bebernya.

Yassierli juga menceritakan sudah bertemu dengan Presiden Prabowo Subianto, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, dan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto yang membahas Sritex. Pertemuan itu membahas upaya penyelesaian kasus ini.

"Jadi apa yang sekarang sedang dilakukan? Jadi kemarin kami dipanggil oleh Pak Presiden, ada Pak Menko Perekonomian, ada Bu Menteri Keuangan, ada Bea Cukai, jadi pemerintah akan membantu dalam penyelesaian masalah ini," tutupnya.

(ily/rrd)