ekBis#1

Pelita Air bersama Ditjen EBTKE dan GIZ Jadikan Bandara Pondok Cabe sebagai Eco-Friendly Airport

KOMPAS.com – Pelita Air dan Direktorat Jenderal (Ditjen) Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) melakukan penandatanganan nota kesepahaman (MoU) tentang Penerapan Konservasi Energi dan Pemanfaatan Energi Terbarukan pada Bandar Udara Pondok Cabe.

Penandatanganan tersebut menjadi awal dari rencana pengembangan Bandara Pondok Cabe di Tangerang Selatan yang mengusung konsep bandara ramah lingkungan.

Adapun proyek itu akan dijalankan Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit GmbH (GIZ), yakni lembaga asal Jerman yang berfokus pada kerja sama internasional untuk membantu pemerintah dan mitra di berbagai negara dalam melakukan pembangunan berkelanjutan.

Dalam proyek itu, GIZ akan menjadi perpanjangan tangan dari Ditjen EBTKE dalam menerapkan berbagai teknologi ramah lingkungan pada Bandara Pondok Cabe.

MoU itu ditandatangani Direktur Utama PT Pelita Air Service Dendy Kurniawan dan Direktur Jenderal (Dirjen) EBTKE Eniya Listiani Dewi yang diwakilkan Sekretaris Ditjen EBTKE Sahid Junaidi di Kantor Pusat PT Pelita Air Service.

Turut hadir menyaksikan prosesi penandatanganan itu Senior Vice President Corporate Finance PT Pertamina (Persero) Bagus Agung Rahadiansyah.

Dalam pidatonya, Eniya berharap, penerapan konservasi energi dan pemanfaatan energi terbarukan secara berkelanjutan pada Bandara Pondok Cabe dapat membuka potensi kerja sama.

Penerapan itu juga diharapkan dapat memperoleh manfaat secara optimal untuk mewujudkan upaya penanggulangan dampak perubahan iklim dan mitigasi efek gas rumah kaca.

“Kesepakatan ini mencakup berbagai inisiatif, meliputi pelaksanaan studi-studi teknis dan pertukaran informasi terkait konservasi energi di Bandara Pondok Cabe,” ujarnya dalam siaran pers, Selasa (5/11/2024).

Kesepakatan itu juga meliputi penerapan manajemen energi untuk efisiensi pemakaian energi yang berkelanjutan di Bandara Pondok Cabe dan pemanfaatan sumber energi terbarukan untuk mendukung transformasi Bandara Pondok Cabe menjadi bandara hijau atau eco-airport.

“Kerja sama lebih lanjut di masa depan yang akan disepakati antara Ditjen EBTKE dan Pelita Air,” ungkapnya.

Sejalan dengan hal tersebut, Bagus berharap, kerja sama yang terjalin antara Pelita Air Service dengan Ditjen EBTKE melalui GIZ dapat menjadi percontohan dan rujukan bagi pengembangan bandara-bandara lainnya.

“Dengan dukungan teknis dan pengalaman dari GIZ serta komitmen penuh dari PT Pelita Air Service, kami optimistis Bandara Pondok Cabe dapat menjadi role model untuk implementasi teknologi hijau di bandara-bandara Indonesia,” jelasnya.

Sementara itu, Dendy mengatakan, implementasi konsep pembangunan berkelanjutan pada Bandara Pondok Cabe merupakan inisiatif yang dijalankan perusahaan.

Inisiatif itu bertujuan menguatkan peran perusahaan dalam mewujudkan industri penerbangan yang lebih ramah lingkungan.

“Langkah nyata yang dilakukan oleh PT Pelita Air Service merupakan bentuk kontribusinya dalam mendukung PT Pertamina (Persero) mencapai target Net Zero Emission (NZE) pada 2060,” jelasnya.

Dendy menyebutkan, proyek kolaboratif itu merupakan peluang luar biasa untuk mengembangkan Bandara Pondok Cabe sebagai salah satu bandara ramah lingkungan di Indonesia.

“Hal ini bukan hanya inisiatif jangka pendek saja, tetapi landasan penting dalam membawa perusahaan mewujudkan keberlanjutan di industri aviasi tanah air,” ujarnya.

Mendukung ekosistem bersih

Sebagai pelaksana dari proyek ini, GIZ melalui program Sustainable Energy Transition in Indonesia (SETI) bertujuan mendukung pembangunan ekosistem energi bersih yang inklusif dan berkelanjutan di Indonesia.

Melalui kerja sama itu, Pelita Air dan Ditjen EBTKE berkomitmen dapat mencapai efisiensi energi yang signifikan serta pemanfaatan energi terbarukan di lingkungan bandara.

Harapannya, upaya itu dapat mempercepat transisi menuju bandara dengan jejak karbon rendah yang mendukung kelestarian lingkungan.

Project Coordinator untuk SETI Johannes Anhorn menyampaikan, inisiatif itu sejalan dengan upaya global untuk mengatasi perubahan iklim.

Dia mengaku senang dapat berkolaborasi dengan Ditjen EBTKE dan Pelita Air dalam inisiatif penting tersebut.

“Kami berkomitmen untuk mendukung studi teknis, pengembangan kapasitas, dan fasilitasi teknologi yang diperlukan guna membantu menjadikan Bandara Pondok Cabe sebagai percontohan penerapan efisiensi energi dan pemanfaatan energi terbarukan di sektor penerbangan Indonesia,” jelasnya.

Johannes mengatakan, kemitraan itu adalah langkah penting dalam perjalanan bersama menuju transisi energi serta dapat belajar dan berkembang bersama melalui upaya tersebut.

Sementara itu, Vice President Corporate Communication PT Pertamina (Persero) Fadjar Djoko Santoso mengapresiasi proyek pengembangan Bandara Pondok Cabe sebagai bandara ramah lingkungan.

Hal itu menjadi bukti nyata peran aktif anak usaha Pertamina dalam mewujudkan Sustainable Development Goals (SDGs).

“Pelita Air sebagai anak usaha Pertamina turut berperan aktif dalam menjalankan inisiatif-inisiatif yang berdampak langsung pada capaian SDG’s,” ujarnya.

Dia mengatakan, upaya tersebut juga sejalan dengan penerapan environmental, social, and governance (ESG) di seluruh lini bisnis dan operasi Pertamina.

Kaget Anggaran Ditjen EBTKE Kecil, Bahlil: Padahal Kita Mau Transisi Energi

IDXChannel - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengaku terkejut saat mengetahui anggaran yang ditetapkan untuk Direktorat Jendral Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2025. Sebab, angkanya terbilang minim.

Padahal, kata Bahlil, pemerintah berencana untuk mencapai transisi energi serta mewujudkan net zero emission (NZE) pada 2060. Sehingga, seharusnya anggaran yang disediakan untuk Ditjen EBTKE lebih besar dari yang ditetapkan saat ini yaitu Rp657 miliar.

"Bu, anggaran Ibu kecil banget ya. Padahal kita rencana mau memakai transisi energi. Ini orang Papua bilang tulis lain, baca lain, bikin lain, latihan lain, main lain. Bagaimana mungkin anggaran sekecil ini bisa kita bicara transisi energi," ujarnya dalam Rapat Kerja (Raker) bersama Komisi VII DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (27/8/2024).

Asal tahu saja, anggaran yang direncanakan untuk Ditjen EBTKE akan disalurkan untuk pembangunan penerangan jalan umum tenaga surya (PJU-TS) sebanyak 10 ribu unit dengan anggaran Rp184 miliar, pembangunan pembangkit listrik minihidro sebanyak satu unit dengan anggaran Rp44,53 miliar, pembangunan tiga unit pembangkit listrik mikro hidro (PLTMH) dengan anggaran Rp64,50 miliar.

Selain itu, anggaran juga akan digunakan untuk pembangunan tiga unit pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) dengan anggaran Rp45,30 miliar, dan perencanaan, pengawasan, dan monitoring evaluasi EBTKE sebanyak enam kegiatan dengan anggaran Rp47,59 miliar.

Selain anggaran untuk Ditjen EBTKE, Bahlil juga menyinggung anggaran Kementerian ESDM yang menurutnya begitu kecil. Hal itu dilontarkannya saat membacakan pagu anggaran tahun 2025.

"Kecil-kecil juga ni uangnya ya, padahal kerjanya gede. Ini sorry Pak (Komisi VII DPR) saya baru baca, kalau Kementerian Investasi kecil masuk akal, tapi kalau Kementerian ESDM yang penghasil PNBP di luar hulu migas Rp170 triliun lebih, ini enggak sampai 10 persen, kalau idealnya itu kan cost-nya itu minimal 20 persen dari total PNBP, tapi enggak ini teori ekonomi dari mana ini," ujar Bahlil.

Sebagai informasi, berikut pagu anggaran 2025 untuk masing-masing sektor ESDM:

Setjen ESDM: Rp553,6 miliar
Itjen ESDM: Rp138,6 miliar
Ditjen Migas: Rp4,84 triliun
Ditjen Ketenagalistrikan: Rp496 triliun
Ditjen Minerba: Rp735,9 miliar
DEN: Rp63,7 miliar
BPSDM ESDM: Rp617,9 miliar
Badan Geologi: Rp929,6 miliar
BPH Migas: Rp254,2 miliar
Ditjen EBTKE: Rp657 miliar
BPMA: Rp92 miliar.

(Dhera Arizona)

ESDM dan IBEKA Kerja Sama untuk Program Patriot Energi ke-4, Targetkan Peningkatan Elektrifikasi di Daerah 4 T

TEMPO.CO, Jakarta - Direktorat Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Ditjen EBTKE Kementerian ESDM) bekerja sama dengan Yayasan Inisiatif Bisnis dan Ekonomi Kerakyatan (IBEKA) untuk Program Patriot Energi Angkatan 4 tahun penugasan 2024-2025.

Dirjen EBTKE Kementerian ESDM Eniya Listiani Dewi dan Ketua Yayasan Inisiatif Bisnis dan Ekonomi Kerakyatan (IBEKA) Tri Mumpuni menandatangani perjanjian kerja sama Program Patriot Energi tersebut.

“Dengan adanya perjanjian kerja sama ini, mudah-mudahan bisa mengidentifikasikan lokasi-lokasi yang memerlukan listrik. Tentunya berdasarkan resource yang ada di daerah tersebut,” ujar Eniya di acara penandatanganan perjanjian kerja sama Kementerian ESDM dan IBEKA di Kantor Ditjen EBTKE Kementerian ESDM, Kamis, 18 Juli 2024.

Eniya menyebutkan elektrifikasi daerah sudah mencapai 98,3 persen, tetapi masih ada 1,7 persen daerah yang belum memiliki listrik. Lewat Program Patriot Energi, Kementerian ESDM menargetkan adanya peningkatan rasio elektrifikasi daerah melalui penyediaan akses listrik di daerah 4T (Terdepan, Terluar, Tertinggal, dan wilayah Transmigrasi) berbasis energi terbarukan.

Fokus utama energi terbarukan Patriot Energi tahun 2024-2025 meliputi Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS), Pembangkit Listrik Tenaga Mikrohidro (PLMTH), dan pendampingan di wilayah Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTPb).

Eniya berharap program kerja sama Kementerian ESDM dan IBEKA ini akan terus berlanjut sehingga bisa menghadirkan faktor sustainability dari segi infrastruktur dan segi sumber daya manusia di sektor energi terbarukan.

Program ini akan mengirimkan para pesertanya untuk mendampingi dan menggali potensi energi di wilayah 4T Indonesia.

Di kesempatan yang sama, Tri Mumpuni mengatakan semua peserta memerlukan empat kompetensi dasar yang meliputi kompetensi keteknisan, kejuangan, kerakyatan, dan keikhlasan. “Mereka harus mampu dan berani tinggal di daerah-daerah yang tidak ada listrik, tidak ada air bersih, plus tidak ada sinyal,” ujarnya.

Hingga saat ini, 261 orang telah diterjunkan dengan sebaran penugasan di 267 desa di seluruh Indonesia. Pada 2022, Program Patriot Energi angkatan ke 3 telah menginventarisasi kondisi kelistrikan di 237 desa dan menghasilkan 106 dokumen prastudi kelayakan yang dijadikan dasar pembangunan energi terbarukan secara berkelanjutan.

Untuk tahun penugasan 2024-2025, total desa sasaran yang dijadikan desa dampingan Patriot Energi di wilayah 4T Indonesia sejumlah 80 desa.