Jakarta: Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) menyatakan kesiapan penuh dalam menghadapi transformasi kelembagaan Kemenkumham yang kini bertransformasi menjadi satu kementerian koordinator, dan tiga kementerian, yaitu Kementerian Koordinator Hukum, Hak Asasi Manusia (HAM), Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Kementerian Hukum, Kementerian HAM, serta Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan.

Hal ini merupakan bagian dari langkah strategis yang dilakukan oleh Kemenkumham di bawah Kabinet Merah Putih, pasca pelantikan menteri dan wakil menteri oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto, pada Senin, 21 Oktober 2024.

Menteri Hukum Supratman Andi Agtas menegaskan Kemenkumham ingin menjadi contoh bagi kementerian lain perihal transformasi kementerian/lembaga (K/L).
"Bahwa upaya pemecahan kementerian ataupun penggabungan, itu adalah sebuah kebijakan presiden, karena presiden ingin melihat sesuatu berdasarkan fungsi, tugas, dan penajaman program. Itu yang kita lakukan di Kemenkumham,” kata Supratman di Graha Pengayoman.

Baca juga: Menkumham Supratman: Festival KI 2024 untuk Kolaborasi dan Sinergitas Program KI Nasional

Pemisahan Kemenkumham menjadi empat kementerian, yaitu Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia (HAM); Imigrasi dan Pemasyarakatan; Kementerian Hukum; Kementerian HAM; serta Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, tentu akan
berdampak terhadap banyak aspek. Namun Supratman meyakinkan bahwa hal itu akan dapat diatasi paling lambat Juni 2025.

Transformasi ini memberikan peluang bagi DJKI untuk lebih fokus dalam memperkuat pelindungan Kekayaan Intelektual (KI). Sebagai salah satu lembaga strategis di bawah Kementerian Hukum, DJKI akan terus memperkuat layanan publik di bidang pendaftaran, penegakan, dan penyelesaian sengketa terkait hak kekayaan intelektual.

DJKI diharapkan terus menjadi motor penggerak dalam mendukung inovasi di Indonesia. Terutama melalui layanan yang lebih baik dalam pengurusan merek, paten, hak cipta, hingga desain industri. Transformasi ini akan membawa DJKI ke dalam lingkungan kementerian yang lebih terfokus pada hukum dan pelindungan KI, serta membuka peluang baru bagi pengembangan ekosistem ekonomi kreatif.

Sementara itu, Sekretaris Jenderal Kemenkumham Nico Afinta sebelumnya menegaskan pihaknya telah melakukan upaya dalam mempersiapkan dinamika perubahan yang terjadi.

"Kami telah membentuk Tim Transisi untuk mempersiapkan transformasi Kemenkumham dan merumuskan beberapa hal, di antaranya adalah mempersiapkan draft SKB 3 menteri untuk menjembatani pengalihan tugas, fungsi, wewenang, dan tanggung jawab masing-masing kementerian,” ujar Nico ketika menyampaikan laporan Penyambutan Menteri dan Wakil Menteri Koordinator Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Menteri dan Wakil Menteri Hukum, Menteri dan Wakil Menteri HAM, dan Menteri dan Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan.

Baca juga: Profil Lengkap Irjen Pol Nico Afinta, Sekretaris Jenderal Kemenkumham

Setelah mengarungi perjalanan panjang sejak 79 tahun lalu, instansi yang membidangi hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) ini telah beberapa kali berganti nomenklatur untuk menyesuaikan tugas dan fungsinya. Berawal dari Departemen Kehakiman pada 1945–1999, kemudian Departemen Hukum dan Perundang-undangan (1999–2001), lalu berubah menjadi Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia (2001–2004). Kemudian menjadi Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia (2004–2009), dan terakhir Kemenkumham sejak 2009 hingga 2024. Teranyar, pada era presiden baru ini, Kemenkumham resmi menjadi Kementerian Hukum.

Sebagai informasi tambahan, berikut ini daftar nama menteri dan wakil menteri yang akan mengurusi bidang hukum dan HAM di Indonesia:

- Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan: Prof. Dr. H. Yusril Ihza Mahendra, S.H., M.Sc.

- Wakil Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan: Prof. Dr. Otto Hasibuan, S.H., M.M.

- Menteri Hukum: Dr. Supratman Andi Agtas, S.H., M.H.

- Wakil Menteri Hukum: Prof. Dr. Edward Omar Sharif Hiariej, S.H., M.Hum.

- Menteri HAM: Natalius Pigai, S.IP.

- Wakil Menteri Hak Asasi Manusia: Mugiyanto Sipin

- Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan: Komjen. Pol. Drs. Agus Andrianto, S.H., M.H.

- Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan: Silmy Karim, S.E., M.E., M.B.A.


dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(ROS)

Presiden Republik Indonesia telah resmi mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten. Pengesahan ini dilakukan dalam Rapat Paripurna yang diadakan pada Senin, 30 September 2024 di Gedung DPR, Jakarta.

Menteri Hukum dan HAM Supratman Andi Agtas menyampaikan bahwa perubahan undang-undang ini merupakan langkah penting dalam memperkuat sistem paten di Indonesia, meningkatkan pelindungan terhadap invensi-invensi di tanah air, serta menyelaraskan dengan ketentuan internasional.

"Perjuangan untuk perubahan ketiga tentang UU Paten ini persiapannya cukup panjang. Kami telah mempersiapkan dari tahun 2019 dan akhirnya hari ini disahkan. Tentu kita berharap dengan pengesahan ini dapat menjawab tantangan terkait perkembangan ilmu pengetahuan dan mendorong untuk menjadikan paten menjadi salah satu pengakuan negara terhadap KI,” ujar Supratman.

RUU ini merupakan hasil kerja keras Panitia Khusus (Pansus) dan Panitia Kerja (Panja), yang telah menjalankan serangkaian rapat intensif guna merumuskan perubahan yang diperlukan dalam undang-undang paten.

Beberapa perubahan signifikan yang disepakati meliputi penambahan definisi baru terkait "Pengetahuan Tradisional" dan "Sumber Daya Genetik," pembaruan ketentuan terkait invensi yang tidak dapat diberi paten, serta penambahan grace period dari enam bulan menjadi satu tahun.

Salah satu poin penting lainnya adalah penyempurnaan aturan terkait lisensi-wajib dan pemeriksaan kembali substantif paten (re-examination).

Pengaturan permohonan paten terkait pemakaian sumber daya genetik dan pengetahuan tradisional sesuai dengan World Intellectual Property Organization (WIPO) Treaty on Genetic Resources Related to Traditional Knowledge (GRTK) yang telah diadopsi Indonesia dalam Sidang Umum WIPO pada 9 Juli 2024 di Jenewa, Swiss.

Hal ini bertujuan untuk memastikan agar hak paten dapat dimanfaatkan secara optimal bagi kepentingan nasional tanpa mengabaikan hak pemegang paten.

Dalam sambutannya, Supratman juga menekankan pentingnya revisi undang-undang ini untuk menjaga keseimbangan antara pelindungan kekayaan intelektual dan kepentingan nasional.

"Kami telah memastikan bahwa undang-undang ini selaras dengan perkembangan kebutuhan industri dan riset di Indonesia, sekaligus melindungi hak-hak masyarakat luas tentang perkembangan dunia internasional terkait kekayaan intelektual" tambahnya.

Pada kesempatan yang sama, Ketua Pansus RUU Paten Wihadi Wiyanto menyampaikan bahwa perubahan UU Paten ini dilakukan untuk mengakomodir kebutuhan dunia usaha dan teknologi di Indonesia

"Ini juga merupakan bentuk penyesuaian UU Cipta Kerja yang memang menyatakan adanya kemudahan dalam pendaftaran paten dan grace period daripada paten sehingga ini adalah akan memberikan angka lebih terhadap investasi indonesia. Ini merupakan langkah ke depan untuk kemajuan paten Indonesia khususnya untuk sumber daya genetik dan pengetahuan tradisional," ucapnya.

Selain itu, perubahan penting dalam UU Paten yang baru adalah pembaruan pada rumusan mengenai invensi yang tidak dapat diberi paten, seperti apabila semata-mata merupakan program komputer maka dilindungi hak cipta, kecuali yang diimplementasikan pada teknologi atau fungsi yang dilindungi oleh paten; pemegang paten terkait pelaksanaan paten wajib melaporkan pelaksanaan paten tersebut di Indonesia paling lambat setiap akhir tahun; pemberian lisensi-wajib dan pengecualian terhadap lisensi-wajib untuk kasus tertentu; dan penambahan ketentuan untuk pengajuan klaim yang lebih dari sepuluh klaim maka akan dikenakan biaya tambahan.

Pengesahan perubahan undang-undang ini diharapkan akan meningkat permohonan paten Indonesia dan menjadikan paten sebagai tulang punggung perekonomian negara.

Artikel ini dibuat oleh kumparan Studio

MANADO - Kota Manado, Sulawesi Utara (Sulut), menjadi tuan rumah kegiatan persiapan Ratifikasi Locarno Agreement terkait substansi kelas desain industri. Kegiatan ini berlangsung mulai Selasa (10/9) dan akan berakhir pada Jumat (13/9).

Kepala Kantor Wilayah (Kanwil) Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) Sulut, Ronald Lumbuun, mengungkapkan harapannya agar kegiatan ini membawa manfaat khususnya untuk perekonomian daerah.

"Saya juga menyambut hangat tim Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) dan mengharapkan diskusi yang produktif selama pertemuan ini," kata Ronald.

Sementara itu, Sekretaris DJKI, Anggoro Dasananto, menjelaskan tujuan utama dari proses ratifikasi, yaitu menjadikan perjanjian internasional, seperti Locarno Agreement, sebagai bagian dari hukum nasional suatu negara.

Ratifikasi menurutnya penting dilakukan untuk harmonisasi ketentuan internasional dengan hukum positif yang berlaku, mirip dengan bagaimana merek dan paten telah diintegrasikan.

"Melalui forum ini, kami berharap bisa mendapatkan masukan yang konstruktif, sehingga tidak ada permasalahan atau multi tafsir di kemudian hari," kata Anggoro.

Anggoro menjelaskan, ratifikasi adalah proses formal yang dilakukan oleh negara untuk menyetujui dan mengadopsi suatu perjanjian internasional ke dalam hukum nasionalnya.

Sementara, Locarno Agreement, yang ditandatangani di Swiss pada tahun 1968, adalah perjanjian internasional yang mengatur klasifikasi desain industri, membantu standar internasional dalam pelindungannya.

Kegiatan ini dihadiri Kepala Divisi Pemasyarakatan, Aris Munandar, Kepala Divisi Keimigrasian, Syamsul Sitorus, serta tim DJKI yang didukung oleh narasumber seperti Henny Marlyna dari Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jein Rinny Leke dari Pusat HKI & Inovasi LPPM Universitas Sam Ratulangi, dan Lucky Mingkid dari Komunitas Wirausaha Sulut.

Para pelaku literasi di Indonesia menegaskan perlunya kolaborasi dan inovasi untuk memperkuat ekosistem literasi yang berkelanjutan. Dwi Ermayanthi, Festival Manager Ubud Writers & Readers Festival (UWRF), menekankan bahwa pihaknya menginisiasi UWRF sebagai tempat penting bagi para pemangku kepentingan untuk berbagi keresahan, pengetahuan dan memperluas jejaring.

“Kolaborasi antar-stakeholder di UWRF memungkinkan terciptanya kerja sama yang memperkuat literasi. Festival ini juga merupakan wadah advokasi dan sosialisasi hukum hak cipta, yang sangat penting dalam melindungi karya kreatif,” ujar Dwi pada gelaran acara DJKI Mendengar dan Mengedukasi pada 6 September 2024 di Taman Werdhi Budaya Art Center, Bali.

Saat UWRF pertama kali digagas pada 2004, belum banyak festival literasi di Indonesia. Dwi menambahkan bahwa UWRF telah menjadi platform untuk meningkatkan kapasitas dan aktualisasi diri bagi para peserta.

“Kami menawarkan 200 program yang memungkinkan peserta untuk meningkatkan keterampilan, berbagi pengetahuan, dan mengaktualisasikan diri. Ini adalah bagian dari upaya kami untuk membangun ekosistem literasi yang berkelanjutan,” jelasnya.

Sementara itu, Warih Wisatsana, penulis dan kurator seni, menambahkan bahwa literasi bukan sekadar membaca, tetapi juga menciptakan ruang untuk berpikir kritis dan reflektif. Menurut Warih, era digital sering kali meremehkan nilai hak cipta, yang berdampak pada kualitas literasi dan apresiasi terhadap karya sastra.

“Saya menegaskan seni sebagai seruan kesadaran. Literasi tidak hanya tentang melahirkan pembaca, tetapi juga pemikir dan kreator. Tantangan digital harus dihadapi dengan menjaga integritas karya dan menghormati hak cipta,” kata Warih.

“Kesadaran dapat merujuk pada upaya penyadaran dan kepedulian terhadap lingkungan, termasuk hak-hak sebagai seniman, kreator, tanggung jawab sosial, dan pemahaman terhadap kekayaan intelektual,” tegasnya.

Di sisi lain, Rikson Sitorus, Analis Hukum Muda DJKI, mengungkapkan bahwa pembajakan buku masih menjadi tantangan besar bagi ekosistem literasi di Indonesia.

Berdasarkan survei Ikatan Penerbit Indonesia (IKAPI) pada 2021, sekitar 75% penerbit menemukan buku mereka dibajak dan dijual di lokapasar, dengan kerugian mencapai ratusan miliar rupiah.

“Pembajakan tidak hanya terjadi di ranah digital, tetapi juga melalui penggandaan isi buku di tempat fotokopi. Ini merugikan penulis dan penerbit, serta mengancam keberlanjutan literasi,” jelas Rikson.

Ia menekankan pentingnya pencatatan hak cipta di DJKI dan pemanfaatan Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) untuk mengelola royalti.

Kementerian Hukum dan HAM sendiri telah mengesahkan Pengelolaan Royalti Atas Lisensi Penggunaan Sekunder Untuk Hak Cipta Buku Dan/atau Karya Tulis Lainnya. Regulasi ini mengatur siapa saja pihak yang wajib membayar royalti atas penggandaan buku.

“Dengan pencatatan hak cipta, penulis bisa memanfaatkan hak-hak ekonomi dari karya mereka. LMK dapat membantu mengumpulkan royalti berdasarkan lisensi penggunaan sekunder, yang sangat penting untuk mendukung kesejahteraan penulis,” tambahnya.

Kesimpulannya, para narasumber sepakat bahwa membangun ekosistem literasi berkelanjutan di Indonesia memerlukan sinergi dan komitmen dari berbagai pihak. Tantangan era digital, seperti pembajakan, harus dihadapi dengan strategi yang komprehensif dan kolaboratif, demi masa depan literasi yang lebih baik.

Artikel ini dibuat oleh kumparan Studio

JAKARTA, iNewsSerpong.id - Dua desain paten produk terbaru Honda didaftarkan di Indonesia. Hal ini terungkap dalam laman Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI), Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia.

Disebutkan dalam Berita Resmi No 42/DI/2024 yang diterbitkan pada 7 Agustus 2024, dua skutik dengan desain gambot itu didaftarkan oleh Honda Motor Co LTD, yang beralamat di Minami-Aoyama, Minato, Tokyo, Jepang.

Motor pertama yang didaftarkan memiliki desain yang sama seperti Honda Lead 125 yang dipasarkan di Thailand. Sementara model lainnya memiliki bentuk yang serupa dengan Honda Dio yang dijual di pasar Filipina.

Berdasarkan desain paten yang beredar, kedua motor matic baru Honda ini mengusung desain modern dan futuristik. Lampu depan LED dengan desain split yang mirip Honda Vario memberikan tampilan segar dan sporty.

Menariknya, salah satu motor memiliki desain serupa dengan Vario 160 yang sangat populer di Indonesia. Itu diperlihatkan pada tampilan depan yang sporty dan bodi yang padat dengan lekukan tajam.

Sebagai informasi, Honda Lead 125 di Thailand dilengkapi mesin Enhanced Smart Power (eSP+) 125 cc yang efisien dan bertenaga. Teknologi ini membantu mengurangi gesekan di mesin, meningkatkan efisiensi bahan bakar, dan mengurangi emisi.

Keunggulan lain pada motor ini terletak pada bagasi di bawah jok dengan kapasitas mencapai 37 liter. Ukuran tersebut cukup untuk menyimpan dua helm atau barang lain, sehingga sangat praktis untuk kebutuhan sehari-hari.

Selain itu, kedua skutik tersebut akan dilengkapi panel instrumen digital dan lampu depan LED untuk pencahayaan yang lebih baik. Motor ini juga menawarkan kenyamanan dengan desain jok yang lebar.

Namun, belum ada informasi lebih lanjut mengenai apakah kedua motor matik tersebut akan dipasarkan di Indonesia atau hanya sekadar didaftarkan hak desain untuk menghindari kemungkinan pembajakan. (*)

 

 

 

Editor : Syahrir Rasyid

Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDIP Hasto Kristiyanto bicara soal pemanggilannya sebagai saksi oleh KPK dalam kasus dugaan korupsi di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) Kementerian Perhubungan (Kemenhub).

Dalam pemanggilan tersebut, Hasto diperiksa sebagai saksi dalam kapasitas pekerjaannya sebagai konsultan.

"Pas kemarin diundang KPK saya lupa di KTP saya ternyata konsultan, konsultan itu kan kemampuan menerapkan ilmu-ilmu di dalam praktik itu untuk menyelesaikan suatu jasa," kata Hasto di Hotel Seruni, Bogor, Jawa Barat, Selasa (23/7).

Hasto bicara soal pemanggilan tersebut di sela-sela dia memberikan pelatihan kepada Tim Pemenangan Nasional Pilkada 2024

Setelah acara, awak media kembali menanyakan soal pemanggilan Hasto tersebut oleh KPK. Dia mengaku akan memenuhi panggilan ulang yang dilayangkan lembaga antirasuah.

Hasto tidak hadir dalam pemanggilan pertama sebagai saksi di KPK pada Jumat (19/7) kemarin. Namun, ia tidak hadir dengan alasan tengah memimpin rapat terkait Pilkada 2024 di Yogyakarta.

Dia menyebut, pemanggilannya oleh KPK merupakan ujian bagi partai.

"Bagi kami ini bagian dari ujian-ujian partai, karena kami juga digerakkan nilai ideologi moral dan etika di dalam berpartai. Apalagi undangan yang kami lakukan ya pasti kami akan datangi, tapi bisa kami pastikan nggak ada persoalan terkait masalah kereta api, saya juga bukan konsultan perusahaan kereta api, ya profesi saya sebelum gabung ke partai memang konsultan, itu tetap, sehingga saya akan memenuhi panggilan itu. Pilkada urusan lain, dan mesin terus bergerak," ucapnya.

Sejauh ini, KPK belum membeberkan apa keterkaitan Hasto dalam kasus DJKA. Dia hanya menyebut, seorang saksi yang dipanggil pasti ada keterkaitannya dalam kasus yang dimintai keterangannya.

"Tentunya ada mungkin alat bukti yang perlu diklarifikasi dari yang bersangkutan, atau ada keterangan saksi lain yang perlu dikonfirmasi lagi, atau ada kejadian yang perlu dijelaskan oleh saksi HK ini," kata Juru bicara KPK Tessa Mahardhika beberapa waktu lalu.

Pemanggilan ini merupakan hal baru yang dilakukan KPK terhadap Hasto. Sebab sebelumnya ia kerap diperiksa sebagai saksi oleh KPK, tetapi bukan terkait DJKA. Melainkan kasus dugaan korupsi Harun Masiku.

Kasus DJKA ini bermula dari operasi tangkap tangan Selasa 11 April 2023. Pada saat itu, KPK menjerat 10 orang yang diduga terlibat kasus suap.

Untuk pemberi suap, salah satunya adalah Dion Renato Sugiarto selaku pemilik PT. Istana Putra Agung (IPA) yang kerap jadi rekanan Kemenhub dalam pengerjaan proyek. Dia dijerat bersama Muchamad Hikmat, Direktur PT Dwifarita Fajarkharisma; Yoseph Ibrahim, Direktur PT KA Manajemen Properti, dan Parjono, VP PT KA Manajemen Properti.

Penerima suapnya adalah Harno Trimadi, Direktur Prasarana Perkeretaapian DJKA Kemenhub bersama 4 pegawai perkeretaapian lainnya.

Kasus ini diduga terkait proyek pembangunan dan pemeliharaan proyek jalur kereta api yang terindikasi terjadi suap. Pengadaannya dilakukan dengan cara lelang, tetapi diduga sudah diatur untuk memenangkan pihak rekanan tertentu. Sebagai imbalannya, ada fee yang diberikan.

Adapun proyek tersebut meliputi: pembangunan jalur kereta api ganda Solo Balapan, Kadipiro, Kalioso; pembangunan jalur kereta api di Makassar, Sulawesi Selatan; 4 proyek konstruksi jalur kereta api dan 2 proyek supervisi di Lampegan Cianjur, Jawa Barat; dan perbaikan perlintasan sebidang di Jawa-Sumatera.

Fee yang diduga diterima para tersangka untuk pengaturan proyek tersebut dipatok dengan hitungan 5-10 persen dari nilai proyek. Diduga uang suap dari swasta kepada penyelenggara negara mencapai lebih dari Rp 14,5 miliar.

Dion dkk sudah menjalani sidang di Pengadilan Tipikor. Dia divonis 3 tahun penjara. Namun, kasus ini terus berkembang. Sejumlah tersangka baru sudah dijerat oleh KPK.

Jenewa: Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) mengadakan pertemuan bilateral bersama Kyrgyz Intellectual Property Office (Kyrgyzpatent) dalam rangkaian pelaksanaan Sidang Majelis Umum ke-65 Organisasi Kekayaan Intelektual Dunia (WIPO) di Jenewa, Kamis, 15 Juli 2024.

Pada kegiatan tersebut, Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual (Dirjen KI) Min Usihen menandatangani Memorandum of Understanding (MoU) bersama Direktur Jenderal Kyrgyzpatent Kerimbaeva Rakhat.

Perjanjian ini dilakukan untuk membangun hubungan kerja sama di bidang kekayaan intelektual (KI). Melalui perjanjian tersebut, kedua belah pihak menyetujui untuk memberikan pengalaman terbaik dalam penguatan kolaborasi di bidang KI.
"KI telah menjadi salah satu faktor kunci dalam perluasan perdagangan global di mana daya saing sebagian besar didorong oleh inovasi dan kreativitas. Perkembangan yang cepat ini membawa kita semua pada tantangan baru. Kerja sama adalah jawaban untuk mengatasi tantangan ini," tutur Min.

Selama berlangsungnya acara, ada beberapa poin penting yang dibahas meliputi isu-isu terbaru terkait perkembangan KI di Indonesia, mengingat Indonesia merupakan negara terbesar di Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) sehingga kerja sama ini diharapkan mampu mewadahi pertukaran pengalaman dan ahli di bidang hak kekayaan inteletual, pertukaran pengalaman di bidang objek pelindungan kekayaan intelektual, dan transfer teknologi.

Sementara itu, Kerimbaeva menyampaikan dalam sambutannya apresiasi yang setinggi-tingginya atas penandatanganan MoU ini. Kerimbaeva mengatakan bahwa ia telah menantikan terlaksananya MoU yang sempat tertunda dua tahun belakangan.

"Hari ini kita telah sama-sama menyaksikan penandatanganan nota kesepahaman yang akan mencakup kerja sama komprehensif di bidang KI. Harapan kami, Kyrgyzpatent bisa melakukan banyak studi banding khususnya di bidang Indikasi Geografis dengan DJKI. Kami juga menginginkan agar DJKI bisa menghadirkan IP trainers untuk berbagi pengalaman kepada Kyrgyzpatent," ucap Kerimbaeva.

Sebagai informasi, Delegasi WIPO yang hadir dalam pertemuan ini terdiri dari Dirjen WIPO, Deputi Dirjen, serta pimpinan tinggi WIPO lainnya. Tidak hanya itu, turut hadir dari delegasi DJKI Dirjen KI, Staf Khusus Menteri Hukum dan HAM Bidang Hubungan Luar Negeri, Direktur Kerja Sama dan Edukasi, Direktur Merek dan Indikasi Geografis, Direktur Penyidikan dan Penyelesaian Sengketa.

(ROS)