Reporter: Diki Mardiansyah | Editor: Anna Suci Perwitasari

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Skema pungut salur batubara alias Mitra Instansi Pengelola (MIP) bakal menguntungkan bagi emiten produsen batubara, terutama yang sebagian besar batubara dijual di dalam negeri dengan harga domestic market obligation (DMO).

Beberapa emiten seperti PT Bukit Asam Tbk (PTBA) dan PT Indika Energy Tbk (INDY) diproyeksikan cetak cuan besar.

Berdasarkan perhitungan Verdhana Sekuritas Indonesia, laba bersih PTBA bakal mencapai US$ 500 juta pada 2025, naik 65% dari proyeksi sebelumnya US$ 305 juta.

Sejalan, laba INDY diproyeksi naik 43% menjadi US$ 172 juta dari US$ 120 juta di tahun depan.

Maklum, kedua produsen emas hitam ini, mayoritas memasok batubara ke pasar domestik sehingga bakal diuntungkan jika MIP diterapkan.

Sekretaris Perusahaan PTBA Niko Chandra menegaskan Bukit Asam mendukung penuh setiap kebijakan Pemerintah yang bertujuan untuk memastikan terpenuhinya kebutuhan batu bara di dalam negeri.

"Kami berharap agar aturan terkait skema Mitra Instansi Pengelola (MIP) dapat segera disahkan dan memberikan dampak positif bagi kinerja keuangan PTBA," kata Niko kepada KONTAN, Senin (14/10).

Sementara itu, Head of Coorporate Communication PT Adaro Energy Tbk (ADRO) Ferbiati Nadira menungkapkan bahwa ADRO sebagai perusahaan yang menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik (good corporate governance), selalu taat dan siap mengikuti peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang ditetapkan, di mana saat ini kami masih menunggu keputusan pemerintah terkait MIP.

"Para pelaku industri mengharapkan diterapkannya harga yang kompetitif demi konservasi cadangan batubara dan ketahanan energi nasional," kata Nadira kepada KONTAN, Senin (14/10).

Senada, Direktur dan Sekretaris Perusahaan PT Bumi Resources Tbk (BUMI) Dileep Srivastava menyatakan secara keseluruhan penerapan MIP tampak positif bagi, khususnya bagi BUMI yang juga menerapkan DMO.

BUMI optimistis untuk mengalokasikan batubara 70% untuk ekspor dan 30% untuk domestik, termasuk DMO.

Menurut catatan Kontan, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menyatakan target kewajiban pasokan batubara untuk dalam negeri atau DMO pada 2024 lebih besar dibandingkan tahun lalu. Kebutuhan DMO untuk tahun 2024 sebesar 220 juta ton.

Adapun hitung-hitungan Kontan.co.id, jika dibandingkan dengan realisasi DMO di 2023 sebesar 213 juta ton, terjadi kenaikan kewajiban pasokan ke dalam negeri sebesar 7 juta ton atau 3,2% year on year (YoY). Adapun realisasi DMO di 2023 tercatat melampaui prognosa Kementerian ESDM yakni 120% dari targetnya 177 juta ton.

Adapun, kabar terakhir dari Kementerian ESDM menargetkan implementasi Mitra Instansi Pengelola (MIP) Batubara pada tahun ini. Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian ESDM Ing Tri Winarno mengatakan, saat ini proses untuk rencana implementasi MIP Batubara masih berjalan.

"Sedikit lagi, satu Kementerian/Lembaga yang belum paraf," kata Tri Winarno di Kementerian ESDM, Jumat (20/9).

Tri Winarno menjelaskan, saat ini hampir sudah tidak ada kendala dalam rencana implementasi MIP Batubara ini. Pihaknya pun mengharapkan regulasi ini bisa segera dijalankan.

"Mudah-mudahan tahun ini," jelas Tri.

Rencana pemerintah dalam menerapkan skema MIP Batubara telah berlangsung untuk waktu yang lama. Skema ini pertama kali diusulkan pada awal 2022 silam untuk mengamankan pasokan batubara domestik. Dua tahun berselang, implementasinya tak kunjung terealisasi.

Berdasarkan draft Peraturan Presiden Republik Indonesia tentang Pemungutan dan Penyaluran Dana Kompensasi Batubara yang diperoleh KONTAN, sejumlah ketentuan terkait mekanisme pungut salut batubara telah disiapkan.

Reporter: Filemon Agung | Editor: Anna Suci Perwitasari

KONTAN.CO.ID-JAKARTA. Pemerintah dinilai perlu mengkaji ulang kebijakan harga patokan Domestic Market Obligation (DMO) batubara yang sebesar US$ 70 per ton.

Direktur Eksekutif Indonesia Mining Association (IMA) Hendra Sinadia mengatakan, evaluasi harga patokan batubara mendesak untuk dilakukan. Pasalnya, penetapan harga sebesar US$ 70 per ton telah dilakukan sejak 2018 silam.

"Saat ini beban operasional perusahaan sudah semakin tinggi apalagi dengan beban kewajiban pembayaran royalti yang juga sudah tinggi," ujar Hendra kepada Kontan, Jumat (20/9).

Hendra menambahkan, evaluasi harga patokan ini juga akan membantu arus kas perusahaan serta menjamin terlaksananya pemenuhan batubara kepada PT Perusahaan Listrik Negara (PLN).

Adapun, masih terkatung-katungnya rencana implementasi Mitra Instansi Pengelola (MIP) Batubara turut menuai sorotan IMA.

Hendra menilai, berlarut-larutnya proses ini menimbulkan ketidakpastian bagi pelaku usaha. Penerapan MIP Batubara pun juga berpotensi memberi dampak pada arus kas perusahaan batubara.

Saat ini, perusahaan batubara telah dikenakan beban berupa kewajiban penempatan DHE sebesar 30% di bank domestik selama 3 bulan.

"Disisi lain, penerapan MIP yang tujuan awalnya tentu positif karena dimaksudkan untuk menjamin kelancaran pasokan domestik, metode skema detailnya belum teruji. Dikhawatirkan skema tersebut bisa lebih menambah beban pelaku usaha terutama terkait dengan arus kas ditengah trend harga Batubara yang lebih rendah dibandingkan tren harga di 2023 apalagi dibandingkan dengan tren harga di 2022," imbuh Hendra.

Sementara itu, Sekretaris Perusahaan PT Bukit Asam Tbk (PTBA) Niko Chandra menjelaskan, pihaknya siap mendukung kebijakan pemerintah dalam rangka pemenuhan pasokan batubara domestik.

"PTBA berharap agar regulasi terkait skema MIP dapat segera disahkan dan memberikan dampak positif bagi kinerja keuangan PTBA," ujar Niko kepada Kontan, Jumat (20/9).

Reporter: Filemon Agung | Editor: Tri Sulistiowati

KONTAN.CO.ID-JAKARTA. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memastikan produksi batubara tahun 2024 masih sesuai target yang ditetapkan.

Untuk tahun ini, pemerintah menargetkan produksi batubara nasional sebesar 710 juta ton.

"Kalau produksi masih sesuai dengan rencana dan akan dimonitor setiap triwulannya dan jika ada kendala kendala akan dilakukan pembinaan," kata Direktur Pembinaan Pengusahaan Batubara Kementerian ESDM Surya Herjuna kepada Kontan, Selasa (23/7).

Surya melanjutkan, pada saat bersamaan pemerintah tetap berkomitmen menjaga pemenuhan pasokan batubara dalam negeri atau Domestic Market Obligation (DMO).

"DMO tetap dimonitor sesuai dengan regulasi dan akan dievaluasi pada akhir tahunnya untuk pemenuhannya," imbuh Surya.

Meski demikian, Surya belum bisa merinci lebih jauh soal realisasi kinerja produksi dan pemenuhan DMO selama enam bulan pertama tahun ini.

Merujuk laman Minerba One Data Indonesia (MODI) Kementerian ESDM, realisasi produksi batubara sampai saat ini mencapai 419,69 juta ton atau setara 59,11% dari target yang ditetapkan.

Sebagai gambaran, produksi batubara Indonesia terus meningkat setiap tahunnya. Pada 2020 lalu, produksi batubara mencapai 565,69 juta ton.

Kemudian meningkat menjadi 606,28 juta ton pada 2021, dan kembali meningkat menjadi 685,8 juta ton di 2022. Jumlah ini meningkat signifikan pada 2023 mencapai 765,73 juta ton.