Reporter: Diki Mardiansyah | Editor: Anna Suci Perwitasari

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Skema pungut salur batubara alias Mitra Instansi Pengelola (MIP) bakal menguntungkan bagi emiten produsen batubara, terutama yang sebagian besar batubara dijual di dalam negeri dengan harga domestic market obligation (DMO).

Beberapa emiten seperti PT Bukit Asam Tbk (PTBA) dan PT Indika Energy Tbk (INDY) diproyeksikan cetak cuan besar.

Berdasarkan perhitungan Verdhana Sekuritas Indonesia, laba bersih PTBA bakal mencapai US$ 500 juta pada 2025, naik 65% dari proyeksi sebelumnya US$ 305 juta.

Sejalan, laba INDY diproyeksi naik 43% menjadi US$ 172 juta dari US$ 120 juta di tahun depan.

Maklum, kedua produsen emas hitam ini, mayoritas memasok batubara ke pasar domestik sehingga bakal diuntungkan jika MIP diterapkan.

Sekretaris Perusahaan PTBA Niko Chandra menegaskan Bukit Asam mendukung penuh setiap kebijakan Pemerintah yang bertujuan untuk memastikan terpenuhinya kebutuhan batu bara di dalam negeri.

"Kami berharap agar aturan terkait skema Mitra Instansi Pengelola (MIP) dapat segera disahkan dan memberikan dampak positif bagi kinerja keuangan PTBA," kata Niko kepada KONTAN, Senin (14/10).

Sementara itu, Head of Coorporate Communication PT Adaro Energy Tbk (ADRO) Ferbiati Nadira menungkapkan bahwa ADRO sebagai perusahaan yang menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik (good corporate governance), selalu taat dan siap mengikuti peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang ditetapkan, di mana saat ini kami masih menunggu keputusan pemerintah terkait MIP.

"Para pelaku industri mengharapkan diterapkannya harga yang kompetitif demi konservasi cadangan batubara dan ketahanan energi nasional," kata Nadira kepada KONTAN, Senin (14/10).

Senada, Direktur dan Sekretaris Perusahaan PT Bumi Resources Tbk (BUMI) Dileep Srivastava menyatakan secara keseluruhan penerapan MIP tampak positif bagi, khususnya bagi BUMI yang juga menerapkan DMO.

BUMI optimistis untuk mengalokasikan batubara 70% untuk ekspor dan 30% untuk domestik, termasuk DMO.

Menurut catatan Kontan, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menyatakan target kewajiban pasokan batubara untuk dalam negeri atau DMO pada 2024 lebih besar dibandingkan tahun lalu. Kebutuhan DMO untuk tahun 2024 sebesar 220 juta ton.

Adapun hitung-hitungan Kontan.co.id, jika dibandingkan dengan realisasi DMO di 2023 sebesar 213 juta ton, terjadi kenaikan kewajiban pasokan ke dalam negeri sebesar 7 juta ton atau 3,2% year on year (YoY). Adapun realisasi DMO di 2023 tercatat melampaui prognosa Kementerian ESDM yakni 120% dari targetnya 177 juta ton.

Adapun, kabar terakhir dari Kementerian ESDM menargetkan implementasi Mitra Instansi Pengelola (MIP) Batubara pada tahun ini. Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian ESDM Ing Tri Winarno mengatakan, saat ini proses untuk rencana implementasi MIP Batubara masih berjalan.

"Sedikit lagi, satu Kementerian/Lembaga yang belum paraf," kata Tri Winarno di Kementerian ESDM, Jumat (20/9).

Tri Winarno menjelaskan, saat ini hampir sudah tidak ada kendala dalam rencana implementasi MIP Batubara ini. Pihaknya pun mengharapkan regulasi ini bisa segera dijalankan.

"Mudah-mudahan tahun ini," jelas Tri.

Rencana pemerintah dalam menerapkan skema MIP Batubara telah berlangsung untuk waktu yang lama. Skema ini pertama kali diusulkan pada awal 2022 silam untuk mengamankan pasokan batubara domestik. Dua tahun berselang, implementasinya tak kunjung terealisasi.

Berdasarkan draft Peraturan Presiden Republik Indonesia tentang Pemungutan dan Penyaluran Dana Kompensasi Batubara yang diperoleh KONTAN, sejumlah ketentuan terkait mekanisme pungut salut batubara telah disiapkan.

Reporter: Rashif Usman | Editor: Herlina Kartika Dewi

KONTAN.CO.ID -JAKARTA. Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) berpotensi menguat menguat terbatas pada perdagangan Jumat (27/9). Sebelumnya, IHSG naik 3,61 poin atau 0,05% ke 7.744,52 hingga akhir perdagangan di Bursa Efek Indonesia (BEI), Kamis (26/9).

Direktur Research and Investment Pilarmas Investindo Sekuritas Maximilianus Nico Demus menerangkan bahwa pasar melihat sejumlah data penting yang dirilis. Mulai dari GDP (Gross Domestic Product) Amerika Serikat Annualized kuartal II-2024 yang berada di level 3% dan dengan GDP Price Index kuartal II-2024 yang tidak berubah di 2,5%.

Penjualan barang tahan lama atau Durable Goods Orders mengalami penurunan dari sebelumnya 9,9% menjadi 0%.

"Perekonomian AS pada akhirnya terlihat bangkit dengan kondisi yang lebih baik, ditopang oleh konsumsi yang lebih besar daripada pendapatan yang kuat. Perekonomian terlihat tumbuh sebesar US$ 294,2 miliar lebih banyak dalam kurun waktu 5 tahun terakhir," tulis Nico dalam riset hariannya, Jumat (27/9).

Sentimen dari dalam negeri, pemerintah Indonesia hampir menyelesaikan pembentukan Mitra Instansi Pengelola (MIP) untuk mengelola iuran batubara.

Menurut Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), hanya satu kementerian atau lembaga yang belum memberikan persetujuan akhir. Proses ini hampir rampung dan tidak ada hambatan besar.

Dengan adanya MIP ini, perusahaan batubara yang tidak memenuhi kewajiban pasar domestik, harus membayarkan iuran yang akan dikelola oleh MIP. Nah iuran tersebut akan digunakan untuk insentif kepada perusahaan batu bara lainnya yang telah memenuhi DMO.

Berdasarkan analisa teknikal, kami melihat IHSG berpotensi menguat terbatas dengan support dan resistance di level 7.670 – 7.830.

Berikut ini adalah rekomendasi teknikal dari Pilarmas Investindo Sekuritas untuk perdagangan hari ini, Jumat (27/9).

1. PT Adaro Minerals Indonesia Tbk (ADMR)

Harga penutupan: Rp 1.425
Target harga: Rp 1.445
Support: Rp 1.340
Resistance: Rp 1.450

2. PT Merdeka Copper Gold Tbk (MDKA)

Harga penutupan: Rp 2.590
Target harga: Rp 2.640
Support: Rp 2.480
Resistance: Rp 2.650

3. PT Merdeka Battery Materials Tbk (MBMA)

Harga penutupan: Rp 575
Target harga: Rp 600
Support: Rp 550
Resistance: Rp 610

Bisnis.com, JAKARTA — Emiten batu bara PT Bukit Asam Tbk. (PTBA) optimistis penerapan skema pungut salur dana kompensasi batu bara melalui Mitra Instansi Pengelola (MIP) akan berdampak positif terhadap kinerja keuangan perseroan.

Corporate Secretary Bukit Asam Niko Chandra mengatakan pihaknya mendukung penuh setiap kebijakan pemerintah yang bertujuan untuk memastikan terpenuhinya kebutuhan batu bara dalam negeri.

"PTBA mendukung penuh setiap kebijakan pemerintah yang bertujuan untuk memastikan terpenuhinya kebutuhan batu bara di dalam negeri," ujar Niko, Kamis (26/9/2024).

Dia melanjutkan, PTBA berharap agar Peraturan Presiden terkait skema MIP dapat segera disahkan.

"Kami harap MIP akan memberikan dampak positif bagi kinerja keuangan PTBA," ucap Niko.

Dalam pemberitaan Bisnis sebelumnya, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) telah menunjuk tiga bank BUMN sebagai mitra instansi pengelola yang bertugas memungut dan menyalurkan dana kompensasi batu bara (DKB) untuk pemenuhan kebutuhan dalam negeri atau domestic market obligation (DMO).

Ketiga bank tersebut adalah PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (BMRI), PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. (BBNI), dan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. (BBRI).

Dalam pelaksanaan skema pungut salur DKB ini, seluruh pemegang izin usaha pertambangan (IUP)/IUP khusus (IUPK)/perjanjian karya pengusahaan pertambangan batu bara (PKP2B) membayar dana kompensasi ke pengelola DKB.

Nantinya, pengelola DKB menyalurkan kepada IUP/IUPK/PKP2B yang melakukan kontrak atau transaksi DMO setelah dikurangi kewajiban PPN, biaya operasional, dan imbal jasa (fee), serta dana cadangan.

________

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Reporter: Ridwan Nanda Mulyana | Editor: Herlina Kartika Dewi

KONTAN.CO.ID -JAKARTA. Skema pungut salur dana kompensasi batubara melalui Mitra Instansi Pengelola (MIP) segera terealisasi. Pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menyatakan tidak ada kendala dalam rencana implementasi MIP batubara, yang diharapkan bisa dijalankan pada tahun ini.

Emiten pertambangan batubara plat merah, PT Bukit Asam Tbk (PTBA) antusias menyambut kehadiran MIP.

Sekretaris Perusahaan PTBA Niko Chandra mengatakan pihaknya terus memonitor perkembangan mengenai skema ini, dan berharap Peraturan Presiden (Perpres) terkait MIP segera terbit.

"PTBA mendukung penuh setiap kebijakan Pemerintah yang bertujuan untuk memastikan terpenuhinya kebutuhan batubara di dalam negeri. Perseroan berharap agar Perpres terkait skema MIP dapat segera disahkan dan memberikan dampak positif bagi kinerja keuangan," kata Niko kepada Kontan.co.id, Rabu (25/9).

Direktur Keuangan & Manajemen Risiko PTBA Farida Thamrin sebelumnya menjelaskan bahwa dampak yang akan diterima PTBA akan bergantung kepada indeks harga batubara saat MIP diberlakukan.

"Pada prinsipnya, semakin besar selisih harga antara harga cap dengan indeks, maka akan berdampak kepada margin Perseroan yang lebih tinggi. Begitupula sebaliknya," jelas Farida dalam keterangan paparan publik, 27 Agustus 2024.

Sebagai informasi, meski gencar membuka pasar ekspor baru, tapi penjualan PTBA tetap dominan ke pasar dalam negeri. Hingga semester I-2024, porsi penjualan batubara domestik PTBA mencapai 58%. Sebanyak 40% ke Perusahaan Listrik Negara (PLN) dan 18% ke non-PLN.

Head of Corporate Communication PT Adaro Energy Indonesia Tbk (ADRO) Febriati Nadira menyampaikan pihaknya juga masih menunggu keputusan pemerintah terkait MIP. Nadira menegaskan komitmen ADRO untuk taat dan siap mengikuti peraturan atau kebijakan yang ditetapkan pemerintah.

"Para pelaku industri menginginkan diterapkannya harga yang kompetitif demi konservasi cadangan batubara dan ketahanan energi nasional," kata Nadira.

Analis Mirae Asset Sekuritas Indonesia Rizkia Darmawan mengamati penerapan MIP akan memberikan efek penyesuaian terhadap industri batubara Indonesia. Skema ini memungkinkan perusahaan berorientasi domestik, khususnya yang memenuhi wajib pasok dalam negeri alias Domestic Market Obligation (DMO) akan mendapatkan insentif dari iuran yang nantinya dikelola oleh MIP.

Iuran tersebut berasal dari perusahaan yang berorientasi ekspor. Di sisi lain, dengan pemberlakuan MIP, Rizkia melihat kemungkinan adanya revisi harga DMO yang diharapkan bisa mempertemukan keseimbangan keuntungan antara penambang yang berorientasi ekspor dan domestik. Namun dengan tetap memperhatikan penerimaan dan beban anggaran negara.

Analis BCA Sekuritas Achmad Yaki menambahkan, skema MIP bisa membawa dampak positif untuk menjaga ketersediaan batubara dalam negeri. Namun di sisi lain, skema ini dapat menambah beban baru untuk produsen batubara yang dominan berorientasi ekspor.
"Masih harus melihat detail petunjuk teknis," sebut Yaki.

Head of Equity Research Kiwoom Sekuritas Indonesia Sukarno Alatas menambahkan, pembentukan MIP berpotensi membawa dampak signifikan terhadap emiten batubara.

Meski awalnya menimbulkan kekhawatiran akan ada beban tambahan bagi perusahaan tambang, tapi dalam jangka panjang kebijakan ini memiliki potensi untuk memberikan manfaat signifikan bagi emiten batubara.

"Dengan adanya stabilitas harga, fokus pada kegiatan inti dan peningkatan investasi, emiten batubara dapat tumbuh lebih kuat dan berkelanjutan," ungkap Sukarno.

Investment Analyst Stockbit Hendriko Gani menyoroti, pembentukan MIP menjadi katalis positif bagi emiten yang banyak menjual ke pasar domestik seperti PTBA. Sebab, emiten kategori ini berpotensi mengalami kenaikan harga jual rata-rata alias Average Selling Price (ASP) setelah mengalami penyesuaian pasca subsidi dari MIP.

Yaki juga mengamati emiten dengan porsi penjualan yang cukup besar ke pasar dalam negeri, sehingga saham PTBA dan ADRO menarik dicermati. Selain itu, emiten dengan produksi batubara metalurgi (coking coal) yang dikecualikan dalam skema MIP menarik dilirik, seperti PT Adaro Minerals Indonesia Tbk (ADMR) dan PT United Tractors Tbk (UNTR).

Sukarno menjagokan PTBA dengan target harga di level Rp 3.300 per saham. Pada saat ini Sukarno menyarankan strategi buy on break di area Rp 3.160 dengan terlebih dulu menunggu sinyal saham PTBA kembali uptrend.

Secara teknikal, Equity Analyst Kanaka Hita Solvera William Wibowo menyarankan buy on weakness saham PTBA (support Rp 2.730 dan resistance Rp 3.380) serta PT Indika Energy Tbk (INDY) dengan mencermati support di Rp 1.430 dan resistance di Rp 1.790.

William menilai saham ADRO dan PT Bumi Resources Tbk (BUMI) juga menarik dikoleksi sebagai pilihan jangka panjang.

Namun pada posisi pergerakan saham saat ini, William menyarankan wait and see terlebih dulu untuk ADRO (support Rp 3.500 dan resistance Rp 3.850) serta BUMI (support Rp 115 dan resistance Rp 131 per saham).

Bisnis.com, JAKARTA - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif mengatakan, pemerintah sudah menunjuk PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (BMRI) sebagai pengelola dana kompensasi batu bara (DKB) lewat skema pungut salur mitra instansi pengelola (MIP).

Arifin menyampaikan, saat ini aturan untuk pelaksanaan skema pungut salur batu bara sudah rampung dan tinggal menunggu kesiapan dari pihak Bank Mandiri.

“Kan udah sama Mandiri. Ini aturannya udah keluar, tinggal Mandiri aja yang jalanin. Kan sistemnya pakai sistem Mandiri,” kata Arifin saat ditemui di Jakarta Convention Centre (JCC) Senayan, Rabu (14/8/2024).

Sebelumnya, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menunjuk tiga bank BUMN sebagai mitra instansi pengelola yang bertugas memungut dan menyalurkan dana kompensasi batu bara untuk pemenuhan kebutuhan dalam negeri atau domestic market obligation (DMO).

Ketiga bank tersebut adalah PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (BMRI), PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. (BBNI), dan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. (BBRI).

“Dalam hak pengelolaan DKB, calon BUMN yang akan ditunjuk sebagai mitra instansi pengelola untuk kegiatan pungutan dan penyaluran DKB, tiga bank BUMN, yaitu Mandiri, BNI dan BRI,” kata Menteri ESDM Arifin Tasrif saat rapat kerja dengan Komisi VII DPR, Selasa (21/11/2023).

Arifin menyebut bahwa seluruh calon MIP sepakat untuk nantinya menggunakan dashboard sistem yang dikembangkan oleh Bank Mandiri lewat sistem E-DKB dan sepakat tidak mencantumkan leading bank.

Dalam pelaksanaan skema pungut salur DKB ini, seluruh pemegang izin usaha pertambangan (IUP)/IUP khusus (IUPK)/perjanjian karya pengusahaan pertambangan batu bara (PKP2B) membayar dana kompensasi ke pengelola DKB.

Nantinya, pengelola DKB menyalurkan kepada IUP/IUPK/PKP2B yang melakukan kontrak atau transaksi DMO setelah dikurangi kewajiban PPN, biaya operasional, dan imbal jasa (fee), serta dana cadangan.

Adapun, sistem eDKB akan diintegrasikan dengan sistem ePNBP dalam skema pelaksanaan pemungutan dan penyaluran DKB.

IDXChannel - Sekretaris Jenderal Kementerian ESDM Dadan Kusdiana blak-blakan mengenai kabar terbaru soal pembentukan Mitra Instansi Pengelola (MIP) dana iuran batu bara yang hingga kini belum juga diterbitkan oleh pemerintah.

"Menurut saya sudah dekat ya, karena sudah diparaf semua pihak," ujarnya ketika ditemui di Kementerian ESDM, Jakarta, Jumat (26/7/2024).

Dadan menilai proses pembentukan kebijakan yang nantinya akan menggantikan Badan layanan Umum (BLU) batu bara itu hanya tinggal permasalahan administrasi saja.

"Sudah agak panjang kan ininya, jadi rasanya sudah tidak ada lagi. Pemahaman saya ini, kan sudah lama tidak ada rapat, jadi hanya masalah admin saja, mungkin penyelesaian-penyelesaian itu ya," tuturnya.

Sebagai informasi, pembentukan MIP Batu bara ini sejatinya sudah ditunggu oleh beberapa perusahaan, salah satunya PT Bukit Asam Tbk (PTBA).

Emiten tambang itu menyambut baik penerapan MIP Batu bara ini lantaran memiliki dampak positif untuk kestabilan pasokan dan kondisi keuangan perusahaan.

"Apalagi saat harga naik, dampaknya begitu signifikan buat PTBA. Pada prinsipnya kami support pemerintah apabila peraturan ini diterapkan," kata Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko PTBA Farida Thamrin beberapa waktu lalu.

(FRI)