Kementerian BUMN menyiapkan dokumen transisi untuk pemerintahan presiden terpilih Prabowo Subianto dan wakil presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka. Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmodjo mengklaim telah mengajak tim Prabowo-Gibran mengenai dokumen tersebut.

"Oh iya ada lah, pasti lah (ajak)," kata pria yang akrab disapa Tiko saat ditemui di Hotel Westin, Jakarta, Rabu (31/7/2024).

Menurut Tiko saat ini Kementerian BUMN sedang menyusun rancangan jangka panjang perusahaan (RJPP) dan peta jalan (roadmap) jangka panjang setiap perusahaan pelat merah.

Tiko berharap dengan adanya dokumen transisi ini dapat memberikan RJPP detail untuk setiap perusahaan pelat merah.

"Kita selesaikan RJPP dan long term roadmap. Jadi harapannya nanti saat pemerintahan baru masuk, kita ada RJPP yang detail untuk setiap BUMN yang sistemik, seperti Pertamina, PLN dan sebagainya," terang Tiko.

Tiko juga memastikan tata kelola dan manajemen risiko menjadi lebih baik dibandingkan saat ini. Dia berharap ke depannya kinerja perusahaan BUMN menjadi lebih baik lagi.

Sebelumnya, Staf Khusus Menteri BUMN Arya Sinulingga mengatakan dokumen yang dimaksud adalah dokumen rencana BUMN ke depan.

"Itu RPJPM. RPJPM yang disusun untuk 2024-2029. Kan kita support dong. Transisi itu sebenarnya RPJPM itu," kata Staf Khusus Menteri BUMN Arya Sinulingga di Kementerian BUMN Jakarta, Kamis (18/7/2024).

Dia mengatakan, isi dari dokumen itu seperti pengurangan klaster BUMN dari 12 menjadi 11 klaster. Kemudian, pemangkasan BUMN dari saat ini 41 menjadi 30 BUMN.

"Seperti misalnya berubah dari 12 klaster menjadi 11 klaster, dari 41 BUMN menjadi 30 BUMN dan ke depannya bagaimana, mana BUMN-BUMN yang masih perlu dipertahankan misalnya. Kan ada juga yang memang dia secara keuangan ngapain lagi dipertahankan misalnya, tapi yang lain harus bagus," terangnya.

Isi dokumen transisi BUMN untuk pemerintahan Presiden dan Wakil Presiden Terpilih Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka dibocorkan Kementerian BUMN.

Saat ini, Menteri BUMN Erick Thohir tengah menyusun dokumen transisi yang berisi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) untuk perusahaan pelat merah.

Staf Khusus Menteri BUMN Arya Sinulingga menyebut RPJPM itu disusun untuk periode 2024 hingga 2029. Salah satu subtansinya, pemangkasan BUMN dari saat ini 41 menjadi 30 perusahaan saja.

"Seperti misalnya berubah dari 12 klaster menjadi 11 klaster. Dari 41 BUMN menjadi 30 BUMN, dan ke depannya bagaimana," kata Arya di Kementerian BUMN Jakarta, Kamis (18/7) dikutip Detikfinance.

Arya menuturkan dokumen transisi itu memuat mana saja BUMN yang masih perlu dipertahankan, mana yang sebaiknya dilikuidasi karena kinerja keuangannya buruk.

"Kan ada juga yang memang dia secara keuangan ngapain lagi dipertahankan misalnya, tapi yang lain harus bagus," imbuhnya.

Menurutnya, dokumen transisi itu masih belum rampung. RPMN ini diperlukan agar ada keberlanjutan program dari pemerintahan saat ini ke pemerintahan yang baru.

"Supaya berkesinambungan antara yang sekarang dan sama yang ke depan," ujarnya.

Kementerian BUMN akan menyerahkan dokumen transisi BUMN kepada pemerintahan presiden dan wakil presiden terpilih Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Dokumen tersebut saat ini dalam proses pengerjaan.

Staf Khusus Menteri BUMN Arya Sinulingga mengatakan, dokumen yang dimaksud adalah dokumen rencana BUMN ke depan.

"Itu RPJPM. RPJPM yang disusun untuk 2024-2029. Kan kita support dong. Transisi itu sebenarnya RPJPM itu," kata Staf Khusus Menteri BUMN Arya Sinulingga di Kementerian BUMN Jakarta, Kamis (18/7/2024) kemarin.

Dia mengatakan, isi dari dokumen itu seperti pengurangan klaster BUMN dari 12 menjadi 11 klaster. Kemudian, pemangkasan BUMN dari saat ini 41 menjadi 30 BUMN.

"Seperti misalnya berubah dari 12 klaster menjadi 11 klaster, dari 41 BUMN menjadi 30 BUMN dan ke depannya bagaimana, mana BUMN-BUMN yang masih perlu dipertahankan misalnya. Kan ada juga yang memang dia secara keuangan ngapain lagi dipertahankan misalnya, tapi yang lain harus bagus," terangnya.

Arya mengatakan, dokumen itu belum rampung. Dia mengatakan, keberadaan dokumen penting agar BUMN berkelanjutan. "Supaya berkesinambungan antara yang sekarang dan sama yang ke depan," ujarnya.

Kabar mengenai dokumen transisi ini mulanya disampaikan Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmodjo. Dengan dokumen tersebut diharapkan keberlanjutan dan kesehatan jangka panjang BUMN terjaga.

"Dan kita sedang menyiapkan handover document memastikan bahwa proses transisi pemerintahan kita memberikan dokumen transisi yang baik sehingga memastikan bahwa keberlanjutan dan kesehatan jangka panjang BUMN terjaga," katanya pada acara BUMN Forum 2023 pada 30 April 2024 lalu.

Sementara, Sekretaris Kementerian BUMN Rabin Indrajad Hattari menerangkan, dokumen yang dimaksud mencakup dua dokumen penting yakni Roadmap BUMN 2024-2034 dan Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP) BUMN 2024-2029.

"Roadmap BUMN 2024-2034 (ini sudah selesai) dan ⁠RJPP BUMN untuk 2024-2029 (ini sedang berjalan)," katanya kepada detikcom, Selasa (16/7).

Kementerian BUMN tengah menyusun dokumen transisi untuk pemerintahan presiden dan wakil presiden terpilih Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Dokumen yang dimaksud ialah dokumen rencana BUMN ke depan.

"Itu RPJPM. RPJPM yang disusun untuk 2024-2029. Kan kita support dong. Transisi itu sebenarnya RPJPM itu," kata Staf Khusus Menteri BUMN Arya Sinulingga di Kementerian BUMN Jakarta, Kamis (18/7/2024).

Dia mengatakan, isi dari dokumen itu seperti pengurangan klaster BUMN dari 12 menjadi 11 klaster. Kemudian, pemangkasan BUMN dari saat ini 41 menjadi 30 BUMN.

"Seperti misalnya berubah dari 12 klaster menjadi 11 klaster, dari 41 BUMN menjadi 30 BUMN dan ke depannya bagaimana, mana BUMN-BUMN yang masih perlu dipertahankan misalnya. Kan ada juga yang memang dia secara keuangan ngapain lagi dipertahankan misalnya, tapi yang lain harus bagus," terangnya.

Arya mengatakan, dokumen itu belum rampung. Dia mengatakan, keberadaan dokumen penting agar BUMN berkelanjutan.

"Supaya berkesinambungan antara yang sekarang dan sama yang ke depan," ujarnya.

Kabar mengenai dokumen transisi ini mulanya disampaikan Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmodjo. Dengan dokumen tersebut diharapkan keberlanjutan dan kesehatan jangka panjang BUMN terjaga.

"Dan kita sedang menyiapkan handover document memastikan bahwa proses transisi pemerintahan kita memberikan dokumen transisi yang baik sehingga memastikan bahwa keberlanjutan dan kesehatan jangka panjang BUMN terjaga," katanya pada acara BUMN Forum 2023 pada 30 April 2024 lalu.

Sementara, Sekretaris Kementerian BUMN Rabin Indrajad Hattari menerangkan, dokumen yang dimaksud mencakup dua dokumen penting yakni Roadmap BUMN 2024-2034 dan Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP) BUMN 2024-2029.

"Roadmap BUMN 2024-2034 (ini sudah selesai) dan ⁠RJPP BUMN untuk 2024-2029 (ini sedang berjalan)," katanya kepada detikcom, Selasa (16/7).

Kementerian BUMN tengah menyiapkan dokumen transisi buat pemerintahan presiden terpilih Prabowo Subianto dan wakil presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka. Kabar mengenai dokumen transisi ini mulanya disampaikan Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmodjo.

"Dan kita sedang menyiapkan handover document memastikan bahwa proses transisi pemerintahan kita memberikan dokumen transisi yang baik sehingga memastikan bahwa keberlanjutan dan kesehatan jangka panjang BUMN terjaga," katanya pada acara BUMN Forum 2023 pada 30 April 2024 lalu .

Lalu, apa isinya?

Sekretaris Kementerian BUMN Rabin Indrajad Hattari menerangkan, dokumen yang dimaksud mencakup dua dokumen penting yakni Roadmap BUMN 2024-2034 dan Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP) BUMN 2024-2029.

"Roadmap BUMN 2024-2034 (ini sudah selesai) dan ⁠RJPP BUMN untuk 2024-2029 (ini sedang berjalan)," katanya kepada detikcom, Selasa (16/7/2024).

Dia menjelaskan, Roadmap BUMN 2024-2034 adalah dokumen jangka panjang BUMN dan portfolio BUMN dalam menciptakan nilai tambah ekonomi dan sosial. Kemudian, dampak yang diinginkan dalam pembangunan Indonesia.

"Impak yang kami inginkan, BUMN di 2034 bisa membangun Indonesia yang inklusif dan tumbuh berkelanjutan. Untuk mencapai impak tersebut, salah satu inisiatif strategis portofolio BUMN di Roadmap adalah BUMN menjadi pelopor ekonomi hijau. Ini sejalan dengan tema sustainability sekarang," paparnya.

Sementara, RJPP merupakan dokumen strategis yang dibuat oleh perusahaan. RJPP BUMN ini sekitar 5 tahunan.

"Oleh karena itu, RJPP merupakan turunan dari Roadmap BUMN yang merupakan Rencana 10 tahunan BUMN yang dikeluarkan oleh Kementerian BUMN," terangnya.