Dony Oskaria menjadi Wamen BUMN yang dilantik Presiden Prabowo Subianto hari ini Bersama Kartiko Wirjoatmodjo atau Tiko, dan Aminuddin Ma'ruf. Sebelum dipercaya menjabat Wamen BUMN, Dony merupakan Direktur Utama InJourney.

Menurut Dony posisinya sebagai Dirut InJourney secara otomatis selesai setelah ia menjabat Wamen BUMN.

"Saya rasa secara otomatis ya. Dengan telah resminya tadi dilantik oleh Bapak Presiden, secara otomatis tentu saya tidak lagi menjabat sebagai Dirut InJourney," katanya di Kementerian BUMN, Jakarta Pusat, Senin (21/10/2024).

Dony menyebut akan berdiskusi dengan Menteri BUMN Erick Thohir untuk menemukan sosok penggantinya di InJourney. Ia dan Erick akan mencari sosok terbaik untuk menempati posisi Dirut InJourney.

"Tentu mesti ada Dirutnya ya. Siapa Dirutnya nanti kita akan diskusikan dengan Pak Menteri. Tentu kita inginnya yang terbaik dan dapat melakukan keberlanjutan dari proses transformasi yang kita lakukan," sebutnya.

Menurutnya masih banyak perbaikan yang harus dilakukan di perusahaan pelat merah bidang aviasi dan pariwisata itu. Dony ingin ada perbaikan layanan di sektor aviasi dan airport untuk pelayanan terbaik kepada pelanggan.

"Masih banyak yang harus kita lakukan, perbaikan-perbaikan. Kita juga tahu kita punya InJourney Aviation Services, IAS. Yang ke depannya kita lakukan juga bertransformasi salah satunya kita harapkan akan menurunkan logistic cost national. Tentu kita nanti akan memikirkan Dirut terbaik yang akan melanjutkan transformasi di InJourney," tutupnya

Bisnis.com, JAKARTA – Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmodjo menyinggung bakal merevisi naik pertumbuhan kredit di industri perbankan seiring dengan sinyal penurunan suku bunga The Fed yang diperkirakan akan terjadi pada September ini.

Pasalnya, suku bunga bank sentral Amerika Serikat telah dijadikan sebagai acuan suku bunga global yang lazimnya bergerak searah.

“Kalau suku bunga akan turun beberapa basis poin [bps] selama beberapa bulan ini, ya moga-moga bank ke depan likuiditas akan lebih longgar, dan dari sisi pertumbuhan kredit bisa kita pertimbangkan untuk revisi naik,” ujarnya kepada Bisnis, Rabu (18/9/2024).

Sejauh ini Bank Indonesia (BI) mematok target pertumbuhan kredit berada pada rentang 10%-12% hingga akhir 2024 mendatang.

Adapun, pada Rapat Dewan Gubernur (RDG) BI pada hari ini, Rabu (18/9/2024), bank sentral memutuskan untuk memangkas suku bunga acuan BI Rate 25 bps menjadi 6,00% dari 6,25%.

Salah satu pemain bank, yakni PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (BMRI) pun telah melakukan revisi target pertumbuhan kredit dalam rencana bisnis bank (RBB) pada semester II/2024, yang sebelumnya ditarget sebesar 13% sampai dengan 15%.

Sebagaimana diketahui, perseroan telah menyalurkan kredit secara konsolidasi mencapai Rp1.532 triliun pada enam bulan pertama 2024 alias tumbuh 20,5% secara year on year (YoY). Pertumbuhan kredit ini melebihi rata-rata industri yakni sebesar 12,36% YoY per Juni 2024.

“Dengan melihat trajektori yang baik tersebut, kami merevisi guidance pertumbuhan kredit dari sebelumnya 13%-15% direvisi menjadi 16%-18% secara konsolidasi,” ujar Direktur Utama Bank Mandiri Darmawan Junaidi.

Adapun, laju kredit konsolidasi Bank Mandiri tumbuh optimal di semua segmen. Penyaluran kredit ke segmen korporasi menjadi kontributor terbesar yang tumbuh 29,7% YoY di tengah demand yang baik pada segmen ini. Sementara itu, segmen ritel tumbuh 10,8% yoy di atas industri segmen ritel di 8,6% yoy.

Kata Darmawan, strategi pertumbuhan di segmen retail dilakukan dengan pendekatan ekosistem serta melalui sektor unggulan di masing-masing wilayah, melalui distribusi channel perseroan, baik itu cabang maupun platform digital.

Untuk guidance net interest margin dan cost of credit tetap dipertahankan masing-masing di level 5%-5,3% dan 1%-1,2%.

Jakarta (ANTARA) - Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Kartika Wirjoatmodjo atau yang dikenal dengan Tiko mengatakan PT Waskita Karya (Persero) Tbk tidak akan mengambil proyek jalan tol lagi.

"Mereka tidak akan mengambil tol lagi, karena dulu kan kenanya (rugi) di tol. Ke depan mereka tidak akan mengambil tol baru, untuk tol penugasan semua ada di Hutama Karya," ujar Tiko di Jakarta, Jumat.

Tiko menyampaikan dengan disetujuinya restrukturisasi dari 21 bank senilai Rp26,3 triliun, maka pengelolaan keuangan Waskita diharapkan akan lebih stabil.

Lebih lanjut, Waskita juga akan mengerjakan proyek-proyek yang sudah berjalan seperti Tol Bogor-Ciawi-Sukabumi (Bocimi), penambahan Tol di Bekasi-Cawang-Kampung Melayu (Becakayu) dan Tol Cimanggis-Cibitung untuk membayar utang.

Dukungan dari 21 bank Himbara dan swasta, kata Tiko, diharapkan mampu membuat Waskita menjalankan proyek-proyek baru di luar tol.

"Nanti bertahap akan kita lepas sehingga ada divestasi yang mengurangi jumlah utang waskita secara bertahap," kata Tiko.

Sementara itu, Direktur Utama Waskita Karya Muhammad Hanugroho mengatakan manajemen Waskita berkomitmen mengembalikan Waskita ke core business atau bisnis intinya sebagai kontraktor murni.

Perusahaan pun akan fokus memaksimalkan kapabilitas, pengalaman, dan keahliannya untuk mengerjakan proyek jalan, jembatan, gedung, infrastruktur, air, dan lainnya.

Hanugroho menyampaikan, ke depannya perseroan akan fokus pada divestasi untuk menurunkan kewajiban. Waskita sendiri masih memiliki 10 ruas tol dalam grup usaha Waskita Toll Road.

"Waskita optimis dengan dukungan dari berbagai pihak terkait melakukan divestasi atas sisa ruas tol yang masih dimiliki Waskita. Proses divestasi ini menjadi kunci dalam menurunkan kewajiban perusahaan," ujar Hanugroho.

Kinerja keuangan Perseroan pada kuartal II 2024, Waskita mengantongi pendapatan sebesar Rp4,47 triliun. Pendapatan itu ditopang dari jasa konstruksi sebesar Rp3,12 triliun.

Penjualan beton atau precast berkontribusi sebesar Rp610,96 miliar terhadap pendapatan Perseroan. Kemudian ditambah oleh pendapatan jalan tol yang mencapai Rp563,34 miliar.

Selanjutnya, kinerja Gross Profit Margin (GPM) perusahaan naik menjadi 13,3 persen secara tahunan atau year on year (yoy) dari sebelumnya sebesar 8,8 persen.

Kenaikan itu seiring profil proyek yang lebih baik terutama proyek Ibu Kota Nusantara (IKN), sehingga mendukung optimalisasi kemajuan konstruksi dan lean project. Ada 12 proyek IKN yang dikerjakan Waskita, nilai kontraknya sebesar Rp7,7 triliun.

Pewarta: Maria Cicilia Galuh Prayudhia
Editor: Adi Lazuardi
Copyright © ANTARA 2024

Kabar BBM Pertalite tidak akan dijual di SPBU Pertamina beredar di media sosial. Namun, kabar tersebut langsung dibantah Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmodjo.

"Pertalite? Nggak ada, nggak ada (penghentian)," ujar pria yang biasa disapa Tiko itu saat ditemui di Jakarta Pusat, Sabtu (31/8/2024).

Menurut pria yang akrab disapa Tiko itu, yang sekarang dilakukan pemerintah adalah mendorong jumlah pendaftar di MyPertamina. Lewat MyPertamina, konsumen pengguna Pertalite dan Solar bakal mendapatkan alokasi subsidi sesuai dengan jenis kendaraannya.

"Itu sebenarnya nggak ada penghentian karena kita sedang mendorong registrasi MyPertamina. Jadi supaya kita dorong sekarang adalah proses registrasi supaya masyarakat pengguna BBM Pertalite, Solar itu menggunakan MyPertamina sehingga nanti bisa mendapatkan alokasi subsidi yang sesuai dengan jenis kendaraannya," terang Tiko.

Sebagai informasi, PT Pertamina Patra Niaga memastikan akan terus menyalurkan Pertalite sesuai penugasan pemerintah. Hingga saat ini produk BBM bersubsidi tersebut sudah tersedia di 7.516 SPBU atau sebanyak 97% dari total SPBU Pertamina di seluruh wilayah Indonesia.

Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga, Heppy Wulansari, menjelaskan lokasi SPBU yang menjual ataupun tidak menjual Pertalite sudah diatur oleh BPH (Badan Pengatur Hilir) Migas dengan berbagai pertimbangan.

Secara khusus menurutnya untuk SPBU yang tidak menjual produk Pertalite mayoritas berada di lokasi komersial, lokasi pemukiman menengah, tidak dilewati jalur transportasi publik dan juga berlaku untuk SPBU baru.

"Pertalite masih tersedia di setiap wilayah, kalaupun ada yang tidak menjual, itu hanya sekitar 3% dari total SPBU di seluruh Indonesia," kata Heppy dalam keterangan resminya, Sabtu (31/8/2024).

Peran CFO penting bagi perusahaan, termasuk BUMN. Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmodjo mengatakan ada sejumlah cara memilih CFO perusahaan pelat merah.

Pria yang karib disapa Tiko mengatakan ada dua cara yang biasanya diterapkan oleh Kementerian BUMN. Pertama, internal development melalui program CFO School dan sistem manajemen suksesor dan talenta (talent and succession management system) dengan menerapkan strata-strata, seperti Board of Director (BOD) minus 1 atau satu level di bawah BOD.

"Kita ada dua, yang pertama dari internal development, kita ada CFO school juga. Jadi kita BOD minus 1, ada talent yang kita didik secara spesifik," ujar Tiko saat ditemui di Hotel Westin, Jakarta, Rabu (31/7/2024).

Tiko menambahkan pihaknya juga merekrut dari luar. Dia bilang tidak menutup kemungkinan pihaknya mengambil kandidat CFO secara eksekutif.

"Kita juga kombinasi antara CFO yang kita ambil dari market melalui head hunter. Kita juga groom dari dalam yang memang talent terbaik dari BUMN itu," terangnya.

Berdasarkan catatan detikcom, BUMN pernah membuka rekrutmen untuk level CEO dan CFO. Dilansir dari akun Instagram @fhci.bumn, CEO dan CFO Muda Rumah BUMN merupakan program penyaringan pegawai atau talenta milenial BUMN Grup untuk mengembangkan Rumah BUMN.

Peserta yang lolos nantinya akan menerima program pengayaan dalam pengelolaan bisnis, pembentukan keterampilan manajerial, dan penajaman kepemimpinan. Hal ini berarti program tersebut bertujuan untuk mempersiapkan pemimpin BUMN masa depan.

Kementerian BUMN menyiapkan dokumen transisi untuk pemerintahan presiden terpilih Prabowo Subianto dan wakil presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka. Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmodjo mengklaim telah mengajak tim Prabowo-Gibran mengenai dokumen tersebut.

"Oh iya ada lah, pasti lah (ajak)," kata pria yang akrab disapa Tiko saat ditemui di Hotel Westin, Jakarta, Rabu (31/7/2024).

Menurut Tiko saat ini Kementerian BUMN sedang menyusun rancangan jangka panjang perusahaan (RJPP) dan peta jalan (roadmap) jangka panjang setiap perusahaan pelat merah.

Tiko berharap dengan adanya dokumen transisi ini dapat memberikan RJPP detail untuk setiap perusahaan pelat merah.

"Kita selesaikan RJPP dan long term roadmap. Jadi harapannya nanti saat pemerintahan baru masuk, kita ada RJPP yang detail untuk setiap BUMN yang sistemik, seperti Pertamina, PLN dan sebagainya," terang Tiko.

Tiko juga memastikan tata kelola dan manajemen risiko menjadi lebih baik dibandingkan saat ini. Dia berharap ke depannya kinerja perusahaan BUMN menjadi lebih baik lagi.

Sebelumnya, Staf Khusus Menteri BUMN Arya Sinulingga mengatakan dokumen yang dimaksud adalah dokumen rencana BUMN ke depan.

"Itu RPJPM. RPJPM yang disusun untuk 2024-2029. Kan kita support dong. Transisi itu sebenarnya RPJPM itu," kata Staf Khusus Menteri BUMN Arya Sinulingga di Kementerian BUMN Jakarta, Kamis (18/7/2024).

Dia mengatakan, isi dari dokumen itu seperti pengurangan klaster BUMN dari 12 menjadi 11 klaster. Kemudian, pemangkasan BUMN dari saat ini 41 menjadi 30 BUMN.

"Seperti misalnya berubah dari 12 klaster menjadi 11 klaster, dari 41 BUMN menjadi 30 BUMN dan ke depannya bagaimana, mana BUMN-BUMN yang masih perlu dipertahankan misalnya. Kan ada juga yang memang dia secara keuangan ngapain lagi dipertahankan misalnya, tapi yang lain harus bagus," terangnya.

IDXChannel - Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) memenangkan gugatan di Supreme Court of Mauritius/Pengadilan Mauritius terkait kasus Bank Century. Tuntutan dikabulkan agar LPS dan mantan pimpinannya, yaitu Kartiko Wirjoatmodjo dan Fauzi Ichsan dikeluarkan dari perkara.

Sebelumnya, pada 2017 LPS dan mantan pimpinannya digugat di Pengadilan Mauritius oleh para penggugat yang terdiri dari First Global Funds Limited PCC (FGFL), Weston International Asset Recovery Company Limited (WIARCO), Weston Capital Advisor, Inc (WCAI), Weston International Asset Recovery Corporation Inc (WIARCI), dan Weston Capital Advisor, Inc (WICL).

Substansi gugatan terkait dengan Mandatory Convertible Bond (MCB) yang dimiliki oleh salah satu penggugat yang dahulu diterbitkan oleh Bank Century, di mana para penggugat mendalilkan bahwa berdasarkan MCB tersebut, para penggugat haruslah menjadi pemenang dari lelang saham LPS pada bank Mutiara ketika diselamatkan oleh LPS beberapa tahun lalu.

Secara keseluruhan, para penggugat mengajukan tuntutan sebesar USD408 juta atau kurang lebih setara dengan Rp6,648 triliun. Para Penggugat juga mengajukan permohonan Mareva Injunction atau permohonan sita atas segala aset milik Para Tergugat senilai USD400 juta.

"Setelah melalui proses persidangan yang cukup panjang, akhirnya dalam persidangan tanggal 19 Juni 2024 yang lalu, Pengadilan Mauritius telah mengabulkan tuntutan agar LPS dan mantan pimpinannya dikeluarkan dari perkara," ujar Ketua Dewan Komisioner LPS Purbaya Yudhi Sadewa pada Konferensi Pers di Jakarta, Rabu (31/7/2024).

Purbaya mengatakan, sejak awal LPS telah langsung mengajukan upaya dan langkah hukum pembelaan, antara lain pengajuan surat keberatan yang memuat penetapan pengadilan yang telah mengizinkan untuk memanggil para pihak yang berada di luar Mauritius.

"Karena pengadilan di Mauritius sejatinya tidak berwenang untuk memeriksa perkara, serta pemanggilan para pihak di Indonesia tidak dilakukan secara patut dan sah karena tidak mengindahkan prinsip kedaulatan hukum Indonesia," kata Purbaya.

Selain itu, LPS juga telah mengajukan bantahan lain berupa kesaksian tersumpah (affidavit) antara lain melalui Direktur Eksekutif Hukum LPS Ary Zulfikar dan Wakil Pemerintah RI, Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Kemenkumham RI, Cahyo Rahadian Muzhar.

Mereka berdua menyatakan bahwa berdasarkan doktrin State Immunity, LPS patut dikeluarkan dari perkara karena kedudukan dan tindakan-tindakan yang dilakukan, khususnya terkait dengan penanganan resolusi bank adalah tindakan yang berlandaskan mandat undang-undang dan dilakukan secara profesional.

"Dan, dengan telah dikeluarkannya LPS dan mantan pimpinannya dari Main Case di Supreme Court of Mauritius, maka LPS dan mantan pimpinannya telah dibebaskan dari tuduhan-tuduhan Para Penggugat yang dianggap tidak berdasarkan fakta-fakta hukum yang ada," kata Ary Zulfikar, pada kesempatan yang sama.

Dalam proses penanganan perkara ini LPS juga didukung penuh oleh pihak pemerintah, dalam hal ini Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (AHU), khususnya Direktorat Otoritas Pusat dan Hubungan Internasional, Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia (Kemenkumham RI).

Tim LPS dan Kemenkumham RI melakukan kunjungan dan koordinasi secara langsung kepada Pemerintah Mauritius, guna menjelaskan sekaligus meminta dukungan mengenai kepentingan hukum LPS dalam perkara ini, yang notabene juga merupakan kepentingan hukum Pemerintah Indonesia.

LPS pun mengharapkan dukungan dari pemerintah dan masyarakat, khususnya terhadap penanganan perkara terkait lainnya yakni perkara Contempt of Court yang diajukan oleh Para Penggugat yang sama di Supreme Court of Mauritius (General Division), yang saat ini masih aktif namun statusnya tertahan (pending) karena menunggu putusan dalam perkara lainnya yang masih diperiksa.

Purbaya memastikan LPS terus mendukung Kementerian Hukum dan HAM RI untuk mengejar dan mengupayakan pengejaran dan pengembalian aset dimaksud, baik yang berada di Hong Kong, Jersey, ataupun negara lain yang prosesnya dilaksanakan melalui upaya Mutual Legal Assistance (MLA).

(NIA DEVIYANA)