Bisnis.com, JAKARTA — Dewan Pimpinan Pusat Partai Kebangkitan Bangsa (DPP PKB) melayangkan gugatan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta.

Gugatan administrasi negara itu didaftarkan dengan nomor perkara 349/G/2024/PTUN.JKT pada Selasa (1/10/2024).

"Status perkara: Panggilan para pihak," demikian bunyi perkara gugatan itu sebagaimana dilansir dari Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) PTUN.JKT, Selasa (1/102/2024).

Adapun substansi gugatan tersebut belum ditampilkan. Petitum penggugat pun akhirnya belum bisa diketahui.

Saat dimintai konfirmasi, PKB menyebut gugatan itu berkaitan dengan keputusan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Putusan Bawaslu yang digugat PKB itu seputar pergantian antarwaktu atau PAW.

"[Gugatan terkait] keberatan dengan keputusan bawaslu. Soal PAW," ujar Sekjen PKB Hasanuddin Wahid ketika ditemui di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (1/10/2024).

Hasanuddin enggan memerinci lebih lanjut soal gugatan yang dilayangkan partainya itu ke PTUN Jakarta.

Adapun, ini bukan pertama kali PKB menghadapi gugatan terkait dengan Pemilu 2024. Berdasarkan pemberitaan sebelumnya, dua caleg terpilih PKB menggugat Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar atau Cak Imin ke Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat, 17 September 2024.

Dilansir dari Antara, alasan dua caleg PKB ini melayangkan gugatan, yakni karena Ketum DPP PKB tersebut dianggap bertindak semena-mena memecat, dan menggantikan keduanya sebagai caleg terpilih.

“Gugatan Achmad Ghufron Sirodj teregister dengan Nomor Perkara 566/Pdt.Sus-Parpol/2024/PN.Jkt.Pus, sedangkan gugatan Irsyad Yusuf teregister dengan Nomor Perkara: 567/Pdt.Sus-Parpol/2024/PN.Jkt.Pus,” kata kuasa hukum keduanya, Taufik Hidayat, seperti dilansir dari Antara.

Menurut Taufik Hidayat, tak ada alasan Komisi Pemilihan Umum RI untuk tidak melantik Achmad Ghufron Sirodj dan Irsyad Yusuf menjadi anggota DPR RI terpilih 2024-2029.

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar memperkenalkan Ais Syafiyah Asfar sebagai Ketua Harian PKB.

Jabatan ketua harian adalah hal baru dari kepemimpinan Muhaimin di PKB untuk periode 2024-2029.

Jabatan ketua dan para wakil ketua harian ini pun diisi oleh figur anak muda.

Tujuannya, agar PKB punya relevansi dan bisa mengakomodir aspirasi masyarakat dari kelompok usia muda.

“Ketua harian ini berfungsi langsung mengambil tanggung jawab pengorganisasian dan implementasi program mewakili ketua umum sehari-hari,” ujar Muhaimin di Kantor DPP PKB, Senen, Jakarta, Rabu (18/9/2024).

“Jadi, kalau ketua harian melaksanakan tugas harian, ketua umum bertanggung jawab kepada seluruh program secara umum,” paparnya.

Lantas, apa latar belakang Ais sehingga dirinya didapuk menahkodai jabatan strategis baru di PKB?

Ais merupakan kader PKB yang menjadi anggota DPRD Kota Surabaya periode 2019-2024 dan juru bicara DPP PKB sejak 2023.

Kariernya perempuan berusia 23 tahun ini di dunia politik juga nampak saat Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 dengan menjadi salah satu jubir Tim Nasional Pemenangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar (Timnas Amin).

Ia menempuh S1 di Essex University, Inggris, jurusan marketing management.

Kemudian, melanjutkan studi S2 juga di Inggris, tepatnya di Cardiff University dengan gelar master marketing communication.

Saat ini, Ais tengah mengambil S3 di Universitas Airlangga.

Ingin PKB bertranformasi

Ais mengaku ingin membawa PKB bertransformasi untuk bisa menggaet suara generasi Z.

“Kita harus bisa mempertahankan konstituen kita dan bisa menggaet potensial voters kita yaitu gen Z,” sebut dia.

Ia mengungkapkan, pemilih muda bakal mengalami lonjakan pada Pemilu 2029.

Maka, PKB harus mulai bekerja saat ini untuk bisa mengoptimalkan ceruk suara tersebut.

“Kita harus bisa bertransformasi, bagaimana sih anak-anak muda ini bisa melihat PKB bukan hanya sekedar partai yang berbasis nahdliyin, santri, pedesaan, atau nelayan atau petani. Kita harus bisa beyond itu,” imbuh dia.

JAKARTA, investor.id – Kendati DPW Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DKI Jakarta telah menyatakan dukungan terhadap Anies Baswedan untuk Pilgub Jakarta 2024, DPP PKB belum memberi putusan siapa yang akan didukung. Keputusan DPW tersebut belum dapat dikatakan sebagai keputusan resmi PKB.

Bendahara Umum DPP PKB Bambang Susanto mengatakan, munculnya wacana dari DPW menjadi bagian dari usulan DPW. Namun sampai sekarang, di level DPP hal tersebut sudah dibicarakan namun belum dibahas dalam forum resmi.

Apalagi, kata Bambang, hingga saat ini, Anies Baswedan belum menjalankan uji kelayakan dan kepatutan (UKK) calon kepala daerah yang diusung PKB. Menurut dia, UKK merupakan salah satu syarat agar bisa mendapatkan dukungan dari PKB.

"Itu sebatas usul yang tadi disampaikan ke DPP. Tapi mekanisme tahapan prosesnya, DPP harus melalui UKK nanti harus melalui desk pilkada untuk penggodokan, kemudian dia diputuskan, itu belum sampai ada di situ," tambah Bambang di kantor DPP PKB, Jalan Raden Saleh, Jakarta Pusat, Senin (22/7/2024). .

Menurut Bambang, semua kemungkinan masih terbuka di Pilgub Jakarta 2024. Apalagi, kata dia, PKB juga diajak Koalisi Indonesia Maju (KIM) untuk bersama mengusung pasangan cagub-cawagub di Pilgub Jakarta. Hanya saja, kata dia, ajakan tersebut bersifat informal, bukan ajakan resmi.

"Menghubungi ya informal-informal saja (dari KIM), diajak untuk kerja sama, terus Golkar juga mengajak. Tapi, belum spesifik, belum spesifik, ayolah-ayolah gitu aja, belum spesifik," pungkas Bambang.

Editor: Maswin (maswin.investorID@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News