KOTA MALANG, iNews.id - Sebanyak 45 anggota DPRD Kota Malang periode 2024-2029 resmi dilantik, Sabtu (24/8/2024). Dari jumlah tersebut Abdurrohman menjadi anggota dewan tertua berusia 65 tahun dan M. Dwicky Salsabil Fauza menjadi anggota dewan termuda berusia 24 tahun.

Dwicky Salsabil menjadi anggota dewan baru usai maju dari Partai Nasdem di Daerah Pemilihan (Dapil) Blimbing. Bahkan, Dwicky masih tercatat sebagai mahasiswa aktif S-1 di Universitas Brawijaya (UB) pada Fakultas Ilmu Administrasi (FIA).

Dwicky mengatakan, keberhasilannya menjadi anggota dewan termuda bukan yang pertama kalinya. Dia berharap bisa mewarnai gedung dewan Kota Malang, berkolaborasi dengan para senior-senior.

"Bangga, tapi tidak terlalu dieuforiakan. Memang sekarang banyak di usia saya ini di 24 tahun,  generasi Z, ya karena ingin maju ke politik, memang itu menurut saya sebuah warna baru yang jadi aspirasi di gedung dewan," ujar Dwicky ditemui di Gedung DPRD Kota Malang, usai pelantikan, Sabtu siang (24/8/2024).

Menurutnya, sistem politik saat ini memberikan kesempatan bagi anak-anak muda untuk bisa berkecimpung di dunia politik dan menjadi aktor di balik kebijakan. Targetnya, dia bisa membawa suara-suara anak muda, yang terkadang masih terlewatkan.

"Saya harapkan saya akan mendorong ekonomi kreatif, lalu juga perkembangan di Malang yang mendukung anak-anak muda saya akan dorong melalui dewan dan tugas saya," kata mahasiswa semester 13 UB ini.

Dia menuturkan, tugas berat telah menunggu, di antaranya penyusunan alat kelengkapan dewan (AKD) untuk bisa melengkapi tugas dan fungsi legislasi.

Selain itu, lanjut dia pembahasan Kebijakan Umum APBD Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUPA PPAS) tahun anggaran 2025, dan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) APBD 2025 sudah menanti.

"Saya harapkan nanti bisa langsung tune setel langsung dengan anggota dewan yang senior-senior, seperti yang dikatakan ketua tadi, KUA PPAS dan APBD 2025," terangnya.

Sementara itu, Ketua sementara DPRD Kota Malang periode 2024 - 2029 mengatakan, bahwa perlu kerjasama semua elemen di dewan untuk menuntaskan tugas-tugas dalam lima tahun ke depan. Tugas pertama yang sudah menanti yakni pembahasan Kebijakan Umum APBD Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUPA PPAS) tahun anggaran 2025, dan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) APBD 2025.

"Bagaimana KUA PPAS 2025 dan APBD murni sudah menunggu kita," kata Made Rian Dianakartika, dalam sambutannya di sela-sela pelantikan.

Selain itu pembentukan alat kelengkapan dewan (AKD) berupa empat komisi, badan anggaran (Banggar), badan musyawarah (Bamus), termasuk empat pimpinan definitif dewan juga menjadi targetnya. Dia menginginkan agar kelengkapan itu segera dipenuhi dalam waktu satu dua pekan ke depan, demi kepentingan masyarakat.

"Target minimal dan maksimal minimal satu minggu ini, kita selesaikan maksimal 2 minggu diselesaikan, untuk apa suaranya satu untuk kepentingan masyarakat pertama masyarakat," tandasnya.

Editor: Kurnia Illahi

MALANG, iNews.id – Sejumlah fasilitas Kantor DPRD Kota Malang rusak imbas aksi demonstrasi menolak revisi Undang-Undang Pilkada, Jumat (23/8/2024). Demo tersebut digelar massa gabungan dari aliansi mahasiswa dan masyarakat sipil Kota Malang.

Pantauan di Kantor DPRD Kota Malang, pintu masuk bagian barat roboh didobrak para demonstran. Kaca pos pengamanan di sisi timur juga mengalami kerusakan. 

Beberapa tembok di bagian depan kantor juga kotor terkena lemparan batu, botol plastik, hingga potongan besi. Taman di kawasan halaman Gedung DPRD Kota Malang juga berantakan.

Aksi demonstrasi pada Jumat sore memang sempat diwarnai kericuhan. Massa yang menggunakan pakaian hitam dan tidak menggunakan jas almamater kampus, yang diduga bukan bagian kelompok demonstran sempat berkonfrontasi dengan aparat kepolisian.

Beberapa di antara massa itu nekat memasuki ke area halaman gedung dewan begitu pagar besi dirobohkan. Mereka sempat masuk ke area halaman sebelum akhirnya dihalau oleh kepolisian keluar area Dewan.

Aksi demonstrasi mulai kondusif menjelang pukul 17.00 WIB. Perwakilan demonstran sejumlah 50 orang diterima masuk ke lobi depan kantor perwakilan rakyat Kota Malang untuk beraudiensi dan negosiasi.

Proses negosiasi memang sempat alot. Hal ini sempat membuat massa aksi memanas sekitar pukul 17.36 WIB. Beberapa lemparan dari arah luar sempat nyaris mengenai pejabat DPRD Kota Malang.

Editor: Kastolani Marzuki

MALANG, iNews.id - Pj Wali Kota Malang Wahyu Hidayat didesak mengundurkan diri jika ingin maju sebagai calon kepala daerah di Pilkada 2024. Sebab saat ini sejumlah banner bernuansa kampanye dari Pj Wali Kota Malang tersebut sudah bertebaran di beberapa sudut kota yang mengindikasi maju sebagai calon wali kota (cawalikot).

Ketua DPRD Kota Malang I Made Rian Dianakartika mengatakan, bila ada niatan dari Wahyu Hidayat untuk maju sebagai Cawalkot Malang, aturannya harus mengundurkan diri sebagai Pj Wali Kota Malang.

"Kalau kita sih berarti sudah jelas, Menteri Dalam Negeri sudah jelas. Bagi pj yang mau maju, konsentrasi maju saja supaya tidak terpecah," katanya, Jumat (5/7/2024).

Made juga membandingkan antara Pj Wali Kota di Malang dan Kota Batu yang dianggap sudah kelihatan siapa bernafsu secara politis. Maka ketika Wahyu dianggap ingin maju, seharusnya tidak memanfaatkan jabatannya sebagai penjabat kepala daerah, terlebih statusnya masih Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang ditunjuk Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mengisi jabatan penjabat kepala daerah.

"Kelihatan kok mana pj yang maju, mana yang tidak. Pj Kota Malang dengan PJ Batu kelihatan. Jadi masyarakat sebenarnya kan sudah tidak perlu dikelabui tentang itu. Jadi kalau memang mau konsentrasi maju, maju saja, tapi dengan konsekuensi harus mundur jadi Pj," katanya.

Di sisi lain, Pj Wali Kota Malang Wahyu Hidayat membantah bila dia berkampanye. Apalagi memanfaatkan jabatannya untuk berkampanye. Dia menegaskan tak ada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Malang yang digunakan untuk pembuatan banner.

"Nggak, nggak dipakai APBD, nggak ada saya. Saya malah nggak tahu itu bannernya siapa. Karena saya melihat mereka mendukung terkait program pemerintah, fine saja," ujar Wahyu Hidayat saat dikonfirmasi terpisah.

Wahyu juga mengklaim masih menelusuri siapa sosok yang mencetak dan memasang banner. Termasuk apakah banner bernada kampanye itu melanggar dengan distempel telah membayar pajak atau belum.

"Kita lihat itu kan banner untuk program pemerintah. Nanti kita lihat apakah memang boleh, apakah harus dengan stempel pajak atau tidak. Itu kan nggak ada yang lain, iklan layanan masyarakat. (Siapa yang memasang) Ya nanti tak telusuri, nanti kalau tahu saya kasih tahu," ucapnya.

Diketahui, Banner Pj Wali Kota Malang Wahyu Hidayat kian banyak bermunculan di beberapa titik jalan di Kota Malang. Pada banner terdapat tulisan Wahyu Hidayat sebagai Pj Wali Kota Malang. Dari foto terlihat Wahyu Hidayat, menggunakan kaos dengan tulisan di dada kiri mbois ilakes atau bagus sekali dan tulisan 'das des'.

Di banner itu juga tertulis Pak Mbois atau dalam bahasa Indonesia berarti Pak Bagus. Sementara di bagian bawah bertuliskan 'Berselaras Menuju Kota Malang Berkelas'.

Kabar berhembus banner itu dicetak menggunakan dana APBD hingga dana pribadi penjabat wali kota. Namun hal ini dibantah langsung oleh Wahyu Hidayat.

Editor: Donald Karouw