JAKARTA, KOMPAS.com - Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi Undang-Undang (UU Pilkada) digugat ke Mahkamah Konstitusi, Senin (30/9/2024).

Pemohon adalah Zulferinanda. Dia secara spesifik mengujikan syarat pendidikan dan batas usia bagi calon kepala daerah yang dimuat dalam Pasal 7 ayat (2) huruf c dan huruf e UU Pilkada.

Menurut pemohon, tingkat pendidikan calon kepala daerah yang hanya Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) tidak sejalan dengan semangat mencerdaskan kehidupan bangsa.

Padahal usia minimal untuk menjadi calon gubernur atau calon wakil gubernur adalah 30 tahun, dan calon bupati atau walikota minimal 25 tahun.

"Jika yang bersangkutan dengan usia segitu hanya lulusan SLTA atau sederajat pula, kira-kira faktor apa yang bisa dijadikan argumentasi untuk tetap memajukannya sebagai calon kepala daerah," ujar Zulferiananda.

Dia meragukan para calon kepala daerah yang hanya berbekal ijazah SLTA sederajat memiliki strategi mengoptimalkan pendapatan asli daerah.

Karena para calon dinilai tidak mengetahui metodologi yang akan diterapkan untuk menggapai optimalisasi tersebut.

Pemohon juga menilai, seorang sarjana juga memiliki mindset, perspektif, dan paradigma yang jauh lebih matang dibandingkan lulusan SLTA.

"Jangankan untuk memajukan dan mensejahterakan masyarakat sebagaimana yang diamanatkan dalam Pembukaan UUD 1945, kemampuan yang bersangkutan dalam memimpin sebuah tim besar yang bernama pemerintahan daerah saja masih diragukan," tutur Zulferiananda.

Sebab itu, dia mengajukan petitum agar Mahkamah menyatakan Pasal 7 ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada bertentangan dengan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dia meminta agar pasal itu perlu diubah atau diganti bunyi pada Pasal 7 ayat (2) huruf c tersebut dari “berpendidikan paling rendah sekolah lanjutan tingkat atas atau sederajat” menjadi “berpendidikan paling rendah sarjana atau sederajat”.

Hakim Konstitusi Arief Hidayat dalam nasihat Majelis Sidang Panel mengatakan persoalan yang diujikan Pemohon telah pernah diajukan ke MK.

Dalam perkara serupa, diputus bahwa menyoal salah satu poin yang didalilkan berupa usia calon kepala daerah telah dinyatakan MK sebagai kewenangan dari pembentuk undang-undang.

Untuk itu, Arief meminta agar pemohon harus benar-benar menjabarkan perbedaan dari permohonannya dengan perkara sebelumnya.

“Prinsip ini adalah open legal policy, MK akan bergeser keyakinan apabila benar-benar diuraikan dengan jelas dan kuat disertai dengan dilengkapi dengan argumentasi yang meyakinkan,” jelas Arief.

JAKARTA, KOMPAS.com - Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (UU Pilkada) digugat ke Mahkamah Konstitusi.

Penggugat Deddi Fasmadhy Setiadharmanto menilai, gugatan tersebut dilayangkan karena UU Pilkada tersebut diskriminasi terhadap pasangan calon independen atau perseorangan karena keterbatasan jangka waktu pelaksanaan verifikasi faktual.

"Pada saat ini kondisi politik conflict of interest yang terjadi menilai perlu adanya perpanjangan untuk waktu perpanjangan waktu perseorangan,” ujar Deddi dalam sidang pendahuluan di Gedung MK, Senin (23/9/2024).

Selain itu, pemohon menilai, ketidaksinkronan antara tahapan verifikasi faktual dan jadwal pendaftaran pasangan calon juga berdampak pada kepastian hukum dan keadilan dalam pemilu, terutama bagi calon perseorangan dalam mempersiapkan dukungan.

Oleh karena itu, pemohon dalam petitumnya memohon agar diberi kelonggaran bagi proses pendaftaran pasangan calon perseorangan.

Pemohon meminta MK menyatakan Pasal 48 Ayat (4) dan Ayat (5) UU Pilkada tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dengan segala akibat hukumnya.

Selain itu, dalam petitumnya, pemohon juga meminta agar MK memberikian kelonggaran pendaftaran pasangan calon perseorangan dari 5 Mei-19 Agustus 2024 sebagai pilihan alternatif pemilih dari jadwal Pilkada Serentak.

Pemohon meminta agar jadwal pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilih diperpanjang dari 24 April-23 September 2024.

Menanggapi permohonan pemohon, Hakim Konstitusi Ridwan Mansyur mengatakan, sistematika permohonan telah sesuai dengan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang (PMK 2/2021).

Namun, menurut Ridwan, terdapat catatan yang perlu diperbaiki agar menjadi lebih baik dan sesuai kaidah penulisan permohonan.

"Ini ada tujuh halaman saya hitung. Permohonan saya lihat masih berliku-liku, mestinya kan kerapihan penting agar mudah dibaca dan jelas," kata Ridwan menasihati.

Bisnis.com, JAKARTA – Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD menilai ada campur tangan Prabowo Subianto dalam menggagalkan rapat Paripurna tentang revisi UU Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada).

Mahfud mengatakan bahwa ada alasan UU ini akhirnya batal disahkan usai rapat terus ditunda karena kuota forum (kuorum) tak kunjung tercapai lantaran campur tangan Prabowo Subianto.

Dia menyebut bahwa Ketua Umum Partai Gerindra itu melakukan komunikasi usai melakukan lawatan dari Australia dengan Ketum PDI-Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri. Menurut Mahfud, Prabowo terkejut dengan situasi politik di Tanah Air.

“Pak Prabowo menelfon Bu Mega di malam itu, jadi tengah malam itu Bapak Prabowo itu kan di Australia, waktu malam [tanggal] 20 [Agustus] sebelum demo akan ada Paripurna besoknya,” kata Mahfud dikutip dari podcast dengan Bambang Widjojanto seperti dikutip, Senin (2/9/2024).

Mahfud mengaku bahwa melalui informannya, Prabowo memastikan bahwa adanya Paripurna pengesahan RUU Pilkada merupakan skenario untuk merubah undang-undang Pemilihan Kepala Daerah berada di luar kehendaknya.

Oleh sebab itu, dia mengatakan bahwa Presiden terpilih periode 2024—2029 itu pun akhirnya memilih untuk menginstruksikan setiap kadernya agar datang terlambat ke ruang sidang paripurna di kompleks DPR RI agar kuorum tak kunjung tercapai.

“Besoknya yang beroperasi menggagalkan rapat paripurna adalah anak Gerindra, yang bilang enggak usah datang-enggak usah datang itu menurut sumber saya, anak gerindra telat datang agar tak kuorum,” ucapnya.

Mahfud pun menekankan bahwa Menteri Pertahanan (Menhan) di Kabinet Indonesia Maju (KIM) itu pun mengaku geram lantaran adanya upaya merubah putusan Mahkamah Konstitusi (MK).

“Ini analisis menurut sumber-sumber [saya], itu pak Prabowo dan agak marah juga katanya, ‘Kenapa sampai ini terjadi, apa keuntungan kita dari proses [perubahan UU] ini] bagi pak Prabowo, nah itu namanya analisis politik,” pungkas Mahfud.

Menteri Sosial Tri Rismaharini melakukan pertemuan dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, pagi tadi sekitar pukul 08.30 WIB. Pertemuan ini berlangsung di tengah kabar keinginan Risma untuk mengundurkan diri dari Kabinet Indonesia Maju.

Di lain pihak, Koordinator Stafsus Presiden Ari Dwipayana juga sudah mengonfirmasi pertemuan Risma dengan Jokowi pagi tadi hanya berisi laporan singkat soal rencana Risma untuk maju di kontestasi Pilgub Jatim.

⁠Lebih lanjut, ia menjelaskan berdasarkan ketentuan UU Pilkada tidak ada kewajiban bagi seorang menteri, pejabat setingkat Menteri, atau Kepala Lembaga yang hendak maju sebagai calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah untuk mundur dari jabatannya.

Kemudian hingga saat ini Ari juga memastikan Risma belum mengundurkan diri jabatannya sebagai Menteri Sosial, meskipun sudah bertemu Jokowi untuk membicarakan perihal rencananya maju Pilgub 2024.

Terlepas dari itu, jika nanti Risma benar mengundurkan diri untuk fokus Pilgub 2024, apakah dirinya bisa mendapatkan uang pensiun sebagai Menteri?

Dalam Undang-Undang (UU) Nomor 12 Tahun 1980 Pasal 12 Ayat (1) tertulis hanya pimpinan dan anggota lembaga tinggi negara yang berhenti dengan hormat dari jabatannya berhak memperoleh pensiun.

Artinya pengunduran diri Risma dari jabatannya sebagai Mensos masih masuk dalam kriteria berhenti dengan hormat yang dapat menerima uang pensiun.

Namun dalam pelaksanaannya, pemberian uang pensiun kepada Menteri, termasuk Risma, ataupun pimpinan lembaga tinggi lainnya ditentukan oleh Presiden. Hal ini tertuang dalam Pasal 14 Ayat (1) aturan tersebut.

"Pensiun bagi Pimpinan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara dan Anggota Lembaga Tinggi Negara diberikan dengan Keputusan Presiden," jelas Pasal 14 Ayat (1) UU Nomor 12 Tahun 1980.

Lebih lanjut dijelaskan untuk mendapat pensiun sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), maka Sekretaris Jenderal lembaga tinggi yang bersangkutan mengajukan permintaan pemberian uang pensiun secara tertulis kepada Presiden.

Dengan begitu Sekjen Kemensos harus terlebih dahulu mengajukan surat tertulis kepada Presiden yang menjabat, dalam hal ini Joko Widodo (Jokowi), agar Risma bisa menerima uang pensiun. Setelah disetujui barulah uang tersebut akan dibayarkan terhitung mulai bulan berikutnya sejak yang bersangkutan berhenti.

Namun jika ternyata dalam hal ini Jokowi tidak menyetujui pengajuan pemberian uang pensiun itu, maka Risma secara otomatis tidak dapat menerima hak keuangan tersebut.

Sedangkan untuk besaran pensiunan yang dapat diterima Risma sebagai mantan Mensos sudah diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 50 Tahun 1980 tentang Hak Keuangan/Administratif Menteri Negara dan Bekas Menteri Negara beserta Dudanya/Jandanya.

Dalam pasal 11 aturan tersebut, dijelaskan bahwa besarnya pensiun pokok sebulan adalah 1% dari dasar pensiun untuk tiap satu bulan masa jabatan dengan ketentuan besarnya pensiun pokok sekurang-kurangnya 6% dan sebanyak-banyaknya 75% dari dasar pensiun.

"Menteri Negara yang berhenti dengan hormat dari jabatannya karena oleh Tim Penguji Kesehatan dinyatakan tidak dapat bekerja lagi dalam semua jabatan Negara karena keadaan jasmani atau rohani yang disebabkan karena dinas, berhak menerima pensiun tertinggi 75% dari dasar pensiun," bunyi aturan tersebut.

Jika bekas menteri penerima pensiun meninggal dunia, maka kepada istri yang sah atau suaminya yang sah diberikan pensiun janda/duda yang besarnya 1/2 dari pensiun yang diterima terakhir oleh almarhum suaminya atau almarhumah istrinya.

Jika bekas menteri penerima pensiun meninggal dunia dan tidak punya istri/suami yang berhak menerima pensiun janda/duda, maka kepada anaknya diberikan pensiun anak di mana besarnya sama dengan pensiun janda/duda yang ditetapkan dengan surat Keputusan Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara.

Pensiunan diturunkan kepada anak jika anak tersebut belum mencapai usia 25 tahun, belum mempunyai pekerjaan yang tetap, atau belum pernah menikah. Di luar itu maka pensiunan bekas menteri akan diputus.

Saksikan Live DetikSore

TEMPO.CO, Jakarta - Suasana restoran berwarna kuning dengan papan nama “Yang Ayam” di kawasan Grogol, Jakarta Barat itu tampak sepi pada Rabu, 28 Agustus 2024. Dari pantauanTempo, selama satu jam lebih tidak ada satu pembeli yang datang ke restoran cepat saji milik Kaesang Pangarep tersebut. Deretan kursi dan meja makan yang tertata rapi tampak kosong melompong.

Seorang karyawan restoran tersebut mengatakan bahwa biasanya restoran milik putra bungsu Presiden Joko Widodo atau Jokowi tersebut lebih banyak melayani pesananonlinemelalui aplikasi. Namun, selamaTempoberada di sana tidak tampak satupun ojekonlineyang datang mengambil pesanan.

Saat ditanya apakah sepinya pembeli tersebut terjadi karena terpengaruh oleh ramainya kritik publik terhadap Kaesang, pelayan di restoran tersebut tidak bersedia berkomentar. “Saya tidak bisa jawab tentang itu,” ujarnya.

Sepinya restoran Yang Ayam juga disampaikan oleh sejumlah pedagang di sekitar restoran tersebut. "Memang sepi sih," ujar salah satu pedagang.

Putra bungsu Presiden Joko Widodo Kaesang Pangarep, adalah seorang pengusaha sebelum dirinya masuk ke dunia politik, ia memiliki beragam usaha, mulai dari bisnis makanan, keuangan, teknologi, hingga tekstil. Yang Ayam adalah salah satu jenis usaha Kaesang yang masih bertahan. Beberapa usaha lainnya sudah tidak beroperasi alias bangkrut.

Sebelumnya, Yang Ayam dibuka sejak 2018 dan memiliki tema bernuansa merah juga logo wajah Kaesang. Belakangan, logo tersebut berganti dengan gambar ayam jago.

Hanya tinggal 2 outlet Yang Ayam yang masih berdiri di Jakarta. Dilansir dari instagram @yangayam, semula Yang Ayam memiliki 7 Outlet, yang terletak di Tanjung duren, Greenville, Primaya Cikini, Mangga dua Ancol, Pluit, ITC Kuningan, dan Cengkareng Timur.

Sang Pisang juga Sepi Pembeli

Selian Yang Ayam, gerai kuliner lain milik Kaesang juga ditinggalkan pembeli. Seperti yang terjadi di gerai Sang Pisang yang berada di seberang Rumah Sakit PGI Cikini, Jakarta Pusat. Berdasarkan pengamatanTempodi sana pada Selasa, 27 Agustus 2024. Selama satu jam lebih di sana hanya tampak satu orang pembeli yang memesan segelas minuman dan satu ojekonlineyang datang mengambil pesanan.

“Dulu tidak seperti ini,” ujar salah satu pekerja di Sang Pisang. Menurut dia, dulu saat gerai baru dibuka gerai Sang Pisang banyak pembeli. Karyawan juga banyak. Namun, kondisi tidak bertahan lama, satu tahun belakangan gerai tersebut mulai sepi.

Karena sepi, saat ini gerai tersebut hanya terdapat 2 karyawan yang menjaga, dengan pembagian 2 waktu kerja, yang masing-masing kerja selama 9 jam. Karena jam buka Sang Pisang dari jam 9 pagi sampai jam 9 malam, maka pembagian jam kerja karyawati sebagai berikut, pertama, seorang masuk mulai jam 9 pagi dan pulang jam 6 sore, sementara yang kedua masuk jam 12 siang hingga tutup gerai, yakni, jam 9 malam, jelas karyawati tersebut.

Selain gerai Cikini,Tempojuga memantau gerai Sang Pisang yang berada di jalan Gatot Subroto, Jakarta Selatan, lokasinya persis berada di dalam area Pom bensin Shell Gatot Subroto. Gerai tersebut hanya menggunakan sebuah kontainer yang telah dimodifikasi. Kondisi gerai Sang Pisang di Gatot Subroto juga sama seperti gerai di Cikin, sepi pembeli.

“Iya, sepi,” ujar salah satu karyawan gerai Sang Pisang di Gatot Subroto. Saat ditanya mengenai berapa omset gerai tersebut dia enggan menjelaskan. Pelayan tersebut hanya mengatakan bahwa pendapatan gerai tidak menentu.

Kaesang Menjadi Sorotan

Putra bungsu Jokowi, Kaesang Pangarep menjadi sorotan publik karena rencana dia untuk maju dalam pemilihan gubernur meskipun umurnya belum memenuhi syarat. Mahkamah Agung mengubah ketentuan syarat calon kepala daerah tingkat provinsi dari semula minimal 30 tahun “terhitung sejak tanggal penetapan pasangan calon” menjadi “terhitung sejak pelantikan pasangan calon terpilih”.

Putusan Mahkamah Agung tersebut diduga untuk memuluskan langkah Kaesang maju pemilihan kepala daerah sebab pada tanggal penetapan pasangan calon di 22 September 2024 nanti usia Kaesang belum genap 30 tahun. Usia Kaesang baru genap 30 tahun pada 25 Desember 2024 nanti. Sedangkan pelantikan pasangan calon terpilih diperkirakan pada awal 2025.

Belakangan, Mahkamah Konstitusi membuat putusan yang mengembalikan aturan batas usia kepala daerah. Putusan Mahkamah Konstitusi menyatakan penghitungan batas minimal usia dihitung sejak tanggal penetapan pasangan calon.

Namun, upaya untuk meloloskan Kaesang terus berlanjut. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) tiba-tiba menggelar rapat untuk merevisi Undang-undang Pemilihan Kepala Daerah atau UU Pilkada. Dalam revisi itu dimungkinkan adanya perubahan kembali aturan syarat batas minimal usia calon kepala daerah.

Langkah DPR itu memicu aksi demonstrasi besar di Jakarta dan berbagai daerah seluruh Indonesia pada pekan lalu. Saat aksi protes merebak, Kaesang beserta Erina Gudono pelesiran ke Amerika Serikat menggunakan jet pribadi Gulfstream G650ER dengan nomor registrasi N588SE.

Ekonom UPN Veteran Jakarta Achmad Nur Hidayat memintaKaesang Pangarepmenjelaskan kepada publik ihwal dugaan penggunaan jet pribadi untuk ke Amerika Serikat bersama sang istri, Erina Gudono. Apalagi persoalan penggunaan pesawat jet pribadi oleh putra bungsu PresidenJoko Widodo atau Jokowiitu sudah menjadi sorotan publik.

"Kaesang dan keluarga perlu menjelaskan kepada publik berapa biaya dan sumber dana yang digunakan untuk menyewa jet pribadi itu," kata Achmad kepadaTempo, Ahad, 25 Agustus 2024.

MEDAN, KOMPAS.com - Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Republik Indonesia akan memastikan Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengimplementasikan putusan Mahkamah Kontitusi (MK) soal Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada).

Adapun putusan MK dimaksud nomor 60/PUU-XXII/2024 soal ambang batas pencalonan dan nomor 70/PUU-XXII/2024 terkait batas usia kepala daerah.

"Kita gini, kalau Bawaslu memastikan saja pasca putusan MK baik di nomor 60, 70, kita harus memastikan apa yang dilakukan Bawaslu dalam proses pengawasannya, harus sesuai dengan mekanismenya," kata Anggota Bawaslu RI, Puadi di Kantor KPU Sumatera Utara (Sumut), Rabu (28/8/2024).

Adapun isi putusan MK tersebut juga telah diturunkan dalam Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2024 terkait pencalonan kepala daerah untuk Pilkada 2024 serta Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1229 Tahun 2024 terkait pedoman teknis pendaftaran dan persyaratan calon kepala daerah.

Menurutnya, Bawaslu juga tidak kesulitan dalam mengawasi persyaratan pencalonan kepala daerah.

Bawaslu juga akan tetap fokus dalam menjalankan tugas dan kewenangannya melaksanakan pengawasan melekat.

"Terutama KPU, harus tetap fokus pada PKPU 10, dan sudah dibuat oleh juknis (petunjuk teknis) 1229 itu, sehingga secara teknis Bawaslu melakukan pengawasan," ujarnya.

Dalam kesempatan yang sama, Puadi mengatakan Bawaslu telah membuat pemetaan kerawanan pelaksanaan pilkada.

Jika Bawaslu menemukan dugaan pelanggaran dalam pelaksanaan tahapan pilkada, maka akan ditindak.

"Termasuk misalkan ada kaitannya ada calon petahana misalkan, ada kekerabatan misalkan ada keluarga TNI, ASN atau Polri ini kan jadi perhatian kita sehingga bawaslu tetap fokus, mekanisme ini harus tetap sesuai prosedur, harus dipastikan," ujar Puadi.

"Ketika nanti tiap-tiap proses tahapannya ini ada potensi pelanggaran, kemudian dicatat dalam kejadian khusus oleh pengawas pemilu, buktinya cukup kuat, ya maka kita jadikan temuan gitu," sambungnya.

Bisnis.com, YOGYAKARTA — Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta agar aparat kepolisian dapat membebaskan para pendemo yang menolak pengesahan amandemen Undang-undang Pemilihan Kepala Daerah atau UU Pilkada pada Kamis (22/8/2024).

Hal ini dia sampaikan saat memberikan konferensi pers di depan gedung Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (27/8/2024).

“Dan ini kemarin kemarim ada demo untuk pendemo yg masih ditahan saya harap juga bisa segera dibebaskan,” ujarnya.

Lebih lanjut, orang nomor satu di Indonesia itu mengaku mendukung penyampaian pendapat yang dilakukan oleh mahasiswa.

Terutama dalam mengawal terkait dengan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) 60/2024 terkait persyaratan calon kepala daerah.

Meski begitu, Kepala Negara berharap agar ke depan setiap penyampaian pendapat dilakukan dengan cara yang baik dan tertib.

“Saya titip hanya saya titip mohon penyampaian aspirasi itu dilakukan dengan cara yang tertib dan damai sehingga tidak merugikan, tidak menganggu aktivitas warga dan lainnya,” pungkas Jokowi.

Bisnis.com, YOGYAKARTA — Presiden Joko Widodo (Jokowi) mendorong agar Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) turut mempercepat pengesahan Rancangan Undang-undang (RUU) Perampasan Aset.

Hal ini dia sampaikan saat memberikan tanggapan dari pemerintah terkait langkah DPR yang membatalkan merevisi UU pilkada usai adanya pendemo di Istana Merdeka, Selasa (26/8/2024).

Awalnya, Jokowi mengaku menghargai langkah cepat DPR dalam menanggapi situasi yang berkembang, khususnya respon yang cepat terhadap putusan Mahkamah Konstitusi (MK) 60/2024 terkait persyaratan calon kepala daerah.

Menurutnya, langkah tersebut adalah hal yang baik, sehingga harapan itu juga bisa diterapkan untuk rancangan undang-undang lainnya.

“Agar bisa diterapkan ke hal yang lain juga, yang mendesak, misalnya seperti RUU perampasan aset, yang juga sangat penting untuk pemberantasan korupsi. Juga bisa segera diselesaikan oleh DPR,” pungkas Jokowi.

Sebelumnya, Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nurul Ghufron juga meminta Komisi III DPR mengesahkan RUU Perampasan Aset untuk penguatan pemberantasan korupsi.

Permintaan itu Ghufron sampaikan ketika KPK sedang lakukan rapat kerja dengan Komisi III DPR di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta Pusat pada Selasa (11/6/2024).

Ghufron menjelaskan, KPK telah memproses tak kurang dari 1.700 perkara dan menetapkan lebih dari 2.500 tersangka kasus korupsi sejak 2004-2024. Meski demikian, dia merasa korupsi masih merajalela di Indonesia.

Untuk itu, Ghufron menilai perlunya cara yang lebih sistematis dan terpadu untuk memberantas korupsi. Meski demikian, lanjutnya, KPK belum punya cukup kontrol terhadap aset penyelenggaraan negara maupun penegak hukum untuk lakukan pencegahan hingga penegakan tindak pidana korupsi.

"Kontrol terhadap aset penegak hukum dan penyelenggara negara inilah yang kemudian membutuhkan salah satunya RUU Perampasan Aset maupun [RUU] Pembatasan Transaksi Kartal," jelas Ghufron dalam rapat.

Dia mencontoh pentingnya RUU Perampasan Aset, yaitu tersangka kasus korupsi bisa saja ditangkap namun asetnya tetap dapat disembunyikan. Dengan demikian, KPK ingin punya kontrol untuk aset tersangka korupsi tersebut.

Bisnis.com, JAKARTA — Ketua Umum DPP PDI Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri memuji mahasiswa yang sudah mulai sadar dan bergerak terhadap ketidakadilan yang terjadi, khususnya untuk kawal putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait persyaratan calon kepala daerah.

“Saya masih merasa bersyukur akhirnya mahasiswa rupanya kalau mudeng bahasa jawa, bahasa Indonesianya apa? Mengerti,” kata Mega saat berpidato dalam pengumuman calon kepala daerah yang diusung PDIP gelombang ketiga di Kantor DPP PDIP, Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta, Senin (26/8/2024).

Dia juga bercerita saat perjuangan menumbangkan Orde Baru pada era 1998. Saat itu, Megawati berpidato di hadapan para mahasiswa yang turun ke jalan.

“Karena saya dulu, waktu itu beberapa masih ketemu saya, masih panggil mbak kan, 'mbak saya masih inget loh situ ke Trisakti'. 'Hei kamu masih inget?' 'Lah iya saya di situ denger pidatonya mbak’. Jadi maksud saya, jelek-jelek saya itu tahu peristiwa jaman mau reformasi itu, loh,” jelasnya.

Lebih lanjut, dia juga mengungkapkan rasa syukurnya untuk para hakim Mahkamah Konstitusi (MK) yang masih memiliki hati nurani, dan para mahasiswa yang bergerak menyuarakan kebenaran.

“Alhamdulillah akhirnya MK, hakim-hakimnya ternyata masih punya nurani dan keberanian,” ucapnya.

Megawati mengatakan dirinya tidak bisa membayangkan jika hukum dimainkan. Apalagi, ada pihak mempermainkan putusan MK.

“Saya ga bisa bayangkan loh, kalau hukum di ini kan, dimainkan, padahal kan ada hierarki nya gitu. Harus mengurus apa boleh buat, ya begitu hukum di Indonesia ini,” pungkas Megawati

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komnas HAM memantau gelombang aksi demonstrasi yang terjadi di berbagai daerah semakin memanas, di antaranya terjadi di Semarang. Demo ini sebagai perlawanan rakyat atas proses revisi Undang-Undang (UU) Pilkada yang beberapa lalu digulirkan DPR RI.

"Dari informasi yang kami dapatkan, aparat keamanan telah menggunakan gas air mata, melakukan penangkapan terhadap peserta aksi, serta diduga melakukan sweeping hingga masuk ke area mal," kata Ketua Komnas HAM RI Atnike Nova Sigiro dalam keterangannya, Selasa (27/8/2024).

Atnike mengingatkan penggunaan kekuatan berlebih dan/atau kekerasan dalam menangani aksi demonstrasi berisiko melanggar HAM. "Khususnya dalam hal ini pelanggaran terhadap hak atas kebebasan berkumpul secara damai serta hak atas kebebasan berpendapat dan berekspresi yang dijamin konstitusi dan UU HAM," ujar Atnike.

Oleh karena itu, Komnas HAM mendesak aparat keamanan untuk tidak menggunakan tindakan kekerasan dalam menjaga keamanan. Komnas HAM meminta aparat justru mengedepankan pendekatan yang lebih humanis dan terukur dalam penanganan aksi demonstrasi.

"Komnas HAM mendesak Kapolda Jawa Tengah dan Kapolda Sulawesi Selatan untuk melakukan evaluasi atas dugaan penggunaan kekerasan oleh aparat keamanan dalam menangani dan membubarkan aksi demonstrasi mahasiswa dan masyarakat umum," ujar Atnike.

Selain itu, Komnas HAM mendesak aparat penegak hukum untuk memberikan hak atas akses bantuan hukum bagi peserta aksi yang ditangkap. Komnas HAM menyinggung penghalangan warga untuk mendapatkan akses bantuan hukum berisiko melanggar HAM yakni hak atas keadilan.

"Komnas HAM mendorong semua pihak untuk menggunakan hak asasinya untuk berkumpul dan berpendapat secara bertanggung jawab dan menjaga agar situasi keamanan tetap kondusif, untuk merawat ruang demokrasi bangsa baik saat ini maupun di masa depan," ujar Atnike.

Kuasa hukum Gerakan Rakyat Menggugat Jawa Tengah, Tuti Wijaya, mencatat puluhan mahasiswa dirawat di sejumlah rumah sakit akibat demonstrasi di depan kantor DPRD Kota Semarang, Senin petang. "Ada 33 orang yang dirawat di sejumlah rumah sakit. Sebagian besar mengalami sesak napas, ada juga yang mengalami luka di kepala," kata kuasa hukum para mahasiswa tersebut

Usai aksi yang berakhir ricuh tersebut, lanjut dia, terdapat pula enam orang mahasiswa dan 21 pelajar yang diamankan oleh polisi. Menurut dia, para pelajar dan mahasiswa tersebut masih menjalani pemeriksaan di Polrestabes Semarang hingga malam hari.

"Ini masih data sementara, kami masih belum bisa mendampingi," katanya.

Padahal, lanjut dia, terhadap anak di bawah umur, maka proses pemeriksaannya harus didampingi oleh kuasa hukum atau walinya. Oleh karena itu, ia meminta kepolisian untuk membuka akses seluas-luasnya dalam pemberian pendampingan hukum.

Terpisah, Kapolrestabes Semarang Kombes Pol Irwan Anwar menyayangkan keterlibatan oknum siswa SMK dalam demonstrasi mahasiswa di depan kantor DPRD Kota Semarang yang berakhir ricuh itu. "Kami sayangkan mahasiswa melibatkan siswa SMK dan mereka terprovokasi," kata Irwan Anwar.

Menurut dia, para siswa yang masih berseragam sekolah tersebut membawa kayu panjang dan ikut melempari polisi. Bahkan, lanjut dia, Wakasat Intel Polrestabes Semarang ikut terluka akibat lemparan kayu tersebut.

Sebelumnya, polisi membubarkan paksa aksi mahasiswa di depan Kantor DPRD Kota Semarang pada Senin petang. Sempat terjadi aksi dorong antara mahasiswa dan petugas kepolisian yang berjaga.

Dalam aksinya, para mahasiswa merusak dua pintu gerbang kompleks kantor yang berada satu lokasi dengan kantor Wali Kota Semarang. Polisi mendorong massa mahasiswa ke arah Utara di Jalan Pemuda dengan menggunakan mobil meriam air dan tembakan gas air mata.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memberikan kuliah perdana Ilmu Ekonomi di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia sebagai dosen tamu. Dalam kegiatan tersebut, seorang mahasiswa bertanya berkaitan dampak kisruh RUU Pilkada terhadap perekonomian Indonesia.

“Akhir-akhir ini dihadapkan krisis demokrasi adanya RUU Pilkada, apakah hal tersebut ada dampaknya untuk perekonomian Indonesia?,” tanya salah seorang mahasiswa Universitas Indonesia dalam acara Kuliah Perdana: Pengantar Ekonomi yang disiarkan secara daring di channel YouTube FEB UI, Senin (26/8).

Menjawab pertanyaan tersebut, Sri Mulyani menjelaskan pada dasarnya ekonomi suatu negara berdiri di atas fondasi hukum dan sistem pemerintahan. Amerika Serikat bisa menjadi negara maju bukan karena tanpa terpaan.

“Negara bisa maju seperti di AS bukan karena diam-diam saja. Mereka banyak sekali terjadi perang saudara, punya senjata setiap orang, tapi mereka bisa menghasilkan banyak inovasi,” ujar Sri Mulyani.

Bendahara negara itu juga mencontohkan, Benua Amerika yang terdiri dari beberapa negara besar namun keberhasilan ekonominya tidak merata di seluruh wilayah. Tidak semuanya memiliki perekonomian besar seperti Amerika Serikat.

“Lihat Amerika, Kanada, Amerika Latin satu daratan kan, bagaimana di benua ini, yang di tengah maju banget, di atas maju, tapi di bawahnya Amerika Latin agak mundur (ekonominya). Bagaimana outcome-nya berbeda?” kata Sri Mulyani.

Sri Mulyani menjelaskan hal tersebut dikarenakan suatu negara harus memperhatikan dari sisi tata kelola dan tatanan hukumnya. Jika tatanan hukum dan tata kelolanya bersifat eksploitatif maka menurut Sri Mulyani terjadi the winner takes all.

Perempuan yang kerap disapa Ani itu hanya berpesan, integritas merupakan kunci dalam menjalankan profesi apapun. “Jika kalian bangun karakter baik, nanti akan terjaga. Dimanapun kalian berpegang teguh itu karena itu currency, pegang terus prinsip yang baik, itu currency kalian yang tidak bisa dijual, itu mata uang kalian sejatinya,” ujar Sri Mulyani.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memberikan kuliah perdana Ilmu Ekonomi di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia sebagai dosen tamu. Dalam kegiatan tersebut, seorang mahasiswa bertanya berkaitan dampak kisruh RUU Pilkada terhadap perekonomian Indonesia.

“Akhir-akhir ini dihadapkan krisis demokrasi adanya RUU Pilkada, apakah hal tersebut ada dampaknya untuk perekonomian Indonesia?,” tanya salah seorang mahasiswa Universitas Indonesia dalam acara Kuliah Perdana: Pengantar Ekonomi yang disiarkan secara daring di channel YouTube FEB UI, Senin (26/8).

Menjawab pertanyaan tersebut, Sri Mulyani menjelaskan pada dasarnya ekonomi suatu negara berdiri di atas fondasi hukum dan sistem pemerintahan. Amerika Serikat bisa menjadi negara maju bukan karena tanpa terpaan.

“Negara bisa maju seperti di AS bukan karena diam-diam saja. Mereka banyak sekali terjadi perang saudara, punya senjata setiap orang, tapi mereka bisa menghasilkan banyak inovasi,” ujar Sri Mulyani.

Bendahara negara itu juga mencontohkan, Benua Amerika yang terdiri dari beberapa negara besar namun keberhasilan ekonominya tidak merata di seluruh wilayah. Tidak semuanya memiliki perekonomian besar seperti Amerika Serikat.

“Lihat Amerika, Kanada, Amerika Latin satu daratan kan, bagaimana di benua ini, yang di tengah maju banget, di atas maju, tapi di bawahnya Amerika Latin agak mundur (ekonominya). Bagaimana outcome-nya berbeda?” kata Sri Mulyani.

Sri Mulyani menjelaskan hal tersebut dikarenakan suatu negara harus memperhatikan dari sisi tata kelola dan tatanan hukumnya. Jika tatanan hukum dan tata kelolanya bersifat eksploitatif maka menurut Sri Mulyani terjadi the winner takes all.

Perempuan yang kerap disapa Ani itu hanya berpesan, integritas merupakan kunci dalam menjalankan profesi apapun. “Jika kalian bangun karakter baik, nanti akan terjaga. Dimanapun kalian berpegang teguh itu karena itu currency, pegang terus prinsip yang baik, itu currency kalian yang tidak bisa dijual, itu mata uang kalian sejatinya,” ujar Sri Mulyani.