JAKARTA, Investor.id - Akademisi Universitas Gadjah Mada (UGM) Agung Satriyo Nugroho mengungkapkan, hilirisasi nikel di Pulau Obi, Maluku Utara membuat ekonomi desa sekitar tumbuh 2 kali lipat. Hal ini terlihat dari kondisi boomtown di Desa Kawasi.

Boomtown merupakan istilah untuk kota atau komunitas yang mengalami pertumbuhan ekonomi dan populasi yang cepat dan tiba-tiba. Istilah ini umumnya digunakan untuk menggambarkan kota yang berkembang pesat dalam waktu singkat, baik dalam hal populasi maupun uang.

Agung menuturkan, dibanding kondisi pada 2016 atau sebelum hilirisasi nikel, Desa Kawasi mengalami pertumbuhan jumlah lahan terbangun yang pesat. Hal ini terjadi karena migrasi akibat aktivitas hilirisasi.

Dia menyebutkan, baik jumlah penduduk maupun lahan terbangun bertambah 2 kali lipat dibanding 2016. "Secara permukiman sudah terjadi boomtown, dua kali lipat luar bisa dalam waktu relatif singkat," kata Agung dalam acara Bisnis Indonesia Forum, Rabu (6/11/2024).

Lebih lanjut Agung mencatat, dampak dari hilirisasi juga terasa pada sektor non-tambang yang ditunjukkan dengan meningkatnya jumlah fasilitas ekonomi khususnya toko dan restoran. Berdasarkan survei yang dilakukan, jumlah toko di desa tersebut pada 2014 hanya 17 unit. Angka ini kemudian naik menjadi 152 unit pada 2024.

Selain itu, jumlah restoran juga naik signifikan. Tercatat, pada 2014 jumlah restoran nol alias tidak ada sama sekali, sedangkan pada 2024 jumlah restoran telah mencapai 38 unit.

Kendati demikian, Agung mengatakan pertumbuhan tersebut perlu diimbangi dengan pertambahan fasilitas untuk memberikan pelayanan yang memadai bagi masyarakat. Adapun, fasilitas yang belum terpenuhi seperti bidan, dokter, guru SD, balai warga, posyandu, hingga praktik dokter.

"Apabila kondisi ideal fasilitas umum terpenuhi, Desa Kawasi diproyeksikan akan mencapai hierarki I yang berada di bawah ibu kota kabupaten langsung," kata Agung.

Hilirisasi nikel memang tengah berjalan di Pulau Obi. Adapun, salah satu tambang nikel yang beroperasi di sana adalah milik Harita Group sejak 2010 silam.  

Harita mengelola sedikitnya 5.524 hektare wilayah tambang Pulau Obi. Usaha tambang digarap entitas anak PT TBP (NCKL) atau Harita Nickel, sedangkan pemrosesan nikel kadar tinggi saprolit dengan fasilitas RKEF dikerjakan PT Megah Surya Pertiwi.

Di sisi lain, Harita pun ikut menyokong keinginan pemerintah untuk masuk dalam rantai pasok baterai kendaraan global, dengan mendirikan smelter berbasis HPAL. Untuk memproses nikel kadar rendah atau limonit ini, Harita menyerahkan kepada anak usaha PT Halmahera Persada Lygend (HPL).

Lebih lanjut masih terdapat beberapa ekosistem nikel yang didirikan Harita di Pulau Obi. Ekosistem itu antara lain pabrik feronikel yang digawangi PT Halmahera Jaya Feronikel (HJF), serta bakal beroperasi PT Obi Nickel Cobalt yang memproduksi nikel sekaligus kobalt sebagai material utama kendaraan listrik.

Dari rantai pasok industri nikel yang diampu Harita, perekonomian Pulau Obi sekaligus Kabupaten Halmahera Selatan dan Provinsi Maluku Utara.

Sebagai gambaran, saat ini saja masyarakat sekitar terlibat aktif membuka bisnis untuk pasokan kebutuhan para pegawai dan aktivitas tambang Harita. Sebanyak 65 pemasok lokal itu, mencatatkan omzet sekitar Rp 11 miliar dalam sebulan.

Editor: Harso Kurniawan (harso@investor.co.id)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

JAKARTA, investor.id - Menteri Desa dan Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto meminta dana Corporate Social Responsibility (CSR) yang disalurkan berbagai perusahaan, dapat mendukung program makan bergizi gratis. 

Permintaan ini disampaikan Yandri saat berbicara dalam forum "Expose Program untuk Model Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal" di Hotel Aston Priority Simatupang, Jakarta Selatan pada Senin (28/10/2024). 

"Tadi saya minta kepada pihak perusahaan itu untuk mensinergikan desa yang akan dibangun melalui CSR atau uang dari perusahaan itu, yang sifatnya produktif. Produktif dalam artian bisa menangkap income di desa itu dengan contoh kita menyukseskan program makan siang bergizi gratis," tuturnya.

Menurut Yandri, fokus kementeriannya ke depan adalah meningkatkan perekonomian masyarakat pedesaan. Nantinya, berbagai sektor potensial yang ada di desa akan terus dikaji sehingga pemanfaatan sumber daya yang dimiliki akan jauh lebih maksimal.

"Kita berharap di desa-desa tertinggal itu akan tumbuh ekonomi dengan menggerakkan sektor pertanian, sektor perikanan atau sektor yang lain seperti kita mengadakan bahan baku di sana," ujarnya. 

Selain itu, menurutnya langkah-langkah yang diambil tersebut akan memberi dampak bagi kualitas sumber daya manusia di desa. Terkhususnya, bagi generasi muda sehingga membuka peluang baru bagi mereka.

"Nah, dengan ada tumbuh kembangnya ekonomi di situ. Saya meyakini bahwa anak-anak yang di desa itu akan menjadi generasi emas bagi Indonesia. Akan punya kesempatan yang sama dengan daerah-daerah yang lain yang selama ini sudah lebih dulu menikmati kemerdekaan kita," tandasnya.

Editor: Maswin (maswin.investorID@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

KOMPAS.com - Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Menteri Desa PDTT) Abdul Halim Iskandar memberikan dukungan penuh terhadap rencana pembentukan PT Lembaga Keuangan Mikro (LKM) Artha Desa di Kabupaten Malang, Jawa Timur (Jatim).

Pria yang akrab disapa Gus Halim ini menjelaskan bahwa LKM Artha Desa merupakan kelanjutan dari Badan Usaha Desa Bersama (BUMDesma) Lembaga Keuangan Desa (LKD) yang bermula dari eks Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri.

BUMDesma LKD berawal dari eks UPK PNPM Mandiri yang memiliki aset triliunan tetapi tidak memiliki payung hukum yang jelas. Upaya untuk mencari payung hukum terus dilakukan, termasuk dengan meminta fatwa dari Mahkamah Agung (MA).

"Kami mencari payung hukum hingga 2021, tetapi tidak berhasil karena UPK PNPM Mandiri dimiliki oleh warga dan bersifat privat,” ujar Gus Halim dalam siaran pers yang diterima Kompas.com, Jumat (5/7/2024).

Akhirnya, Undang-undang Cipta Kerja (UUCK) lahir, yang mengamanatkan bahwa badan usaha desa (BUMDesa) diakui sebagai badan hukum.

Sebanyak 5.300 eks UPK PNPM Mandiri langsung bertransformasi menjadi BUMDesma LKD karena mendapat dukungan dari undang-undang (UU).

Kolaborasi BUMDesma LKD ini melahirkan LKM Artha Desa, dengan pemegang sahamnya adalah BUMDesma LKD, BUMDesa, dan perorangan.

"Proses pengurusan legal formal akan selesai akhir Juli dan disahkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK)," ucap Gus Halim yang juga Profesor Kehormatan Universitas Negeri Surabaya (Unesa).

"Ini merupakan yang pertama di Indonesia dan diharapkan dapat berkembang ke daerah-daerah lain," sambungnya.

Untuk diketahui, LKM Artha Desa akan berfokus pada layanan simpan pinjam.

Apresiasi dari Bupati Malang

Sebelumnya, Bupati Malang HM Sanusi mengapresiasi perhatian Gus Halim yang mendukung terbuktinya LKM Artha Desa ini.

"Semoga dengan dukungan Pak Menteri Desa (Gus Halim), pembentukan LKM Artha Desa bisa segera direalisasikan," katanya.

Sebagai informasi, dalam pertemuan tersebut juga hadir Kepala Badan Pengembangan dan Informasi (BPI) Kementerian Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendesa PDDT) Ivanovich Agusta, Direktur Pengembangan Kelembagaan Ekonomi dan Investasi Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (PKEI DDTT) Widarjanto, pejabat lingkup Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Malang, perwakilan OJK dan pengelola LKM Artha Desa.