Reporter: kompas.com | Editor: Tri Sulistiowati

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Majelis Hakim menegur Harvey Moeis dalam sidang lanjutan kasus korupsi tata niaga timah yang merugikan negara sebesar Rp 300 triliun.

Teguran tersebut disampaikan karena Harvey dianggap tidak mendengarkan pertanyaan hakim dengan baik, khususnya terkait jumlah uang yang dikumpulkan oleh bos-bos smelter swasta untuk dana corporate social responsibility (CSR) dalam kerja sama dengan PT Timah Tbk.

Awalnya, Harvey menyatakan bahwa tidak ada jumlah minimum dari uang yang dikumpulkan oleh bos-bos smelter swasta tersebut, karena sifatnya yang sukarela.

"Tidak ada yang minimum (uang dari bos smelter) karena sifatnya sumbangan dan sukarela," kata Harvey di Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta Pusat, Senin (4/11/2024).

"Bukan, itu makanya dengarkan dulu pertanyaannya. Jangan langsung nyerocos saja, kayak sudah di-setting saudara mau ngomong apa, makanya nyerocos saja. Pertanyaan saya didengar dulu," tegur Hakim.

"Ini enggak nyambung pertanyaan saya sama penjelasan saudara, kayak sudah diajarin saudara tadi, ini saja, atau sudah dihapalin, maka dengarkan dulu," kata Hakim.

Hakim kemudian mengulangi pertanyaannya mengenai jumlah uang yang diterima Harvey dari Helena Lim, pemilik PT Quantum Skyline Exchange.

"Tidak ada mininumnya, Yang Mulia," jawab Harvey.

"Kan ini bervariasi, tidak dicatat? Tidak ingat? Saudara pengusaha batu bara loh. Yang masuk akal dong," ujar Hakim.

"Saya tidak ingat, Yang Mulia, tidak dicatat," jawabnya.

Hakim mempertanyakan mengapa Harvey tidak mencatat jumlah uang yang diterimanya, padahal seharusnya ada laporan keuangan kepada Kapolda Bangka Belitung.

"Tidak saya catat, itu catat bagi saya agar lebih tertib, Yang Mulia," ucap dia.

Dalam sidang tersebut, Harvey juga mengungkapkan bahwa dana CSR yang dikumpulkan dari bos-bos smelter digunakan untuk membeli alat kesehatan terkait Covid-19.

Hal tersebut disampaikan Harvey dalam sidang lanjutan kasus korupsi tata niaga timah untuk empat terdakwa yaitu Beneficial Ownership CV Venus Inti Perkasa (VIP) sekaligus Komisaris PT Menara Cipta Mulia (MCM) Tamron; General Manager Operational CV Venus Inti Perkasa Ahmad Albani; Direktur Utama CV Venus Inti Perkasa Hassan Thjie alias Asin; dan wiraswasta Kwang Yung. "Untuk Covid-19, Yang Mulia. Saya belikan alat-alat Covid-19, Yang Mulia," ujarnya.

Hakim kemudian mempertanyakan relevansi penggunaan dana tersebut untuk alat kesehatan.

"Apa urusannya saudara dengan alat Covid-19?" tanya hakim.

"Ketika itu kondisinya semuanya lagi kekurangan, Yang Mulia, ada kawan kami yang kebetulan main alkes, kebetulan beliau menawarkan," jawab Harvey.

Harvey mengaku belum memberikan informasi kepada para bos smelter bahwa dana tersebut digunakan untuk membeli alat kesehatan.

Ia menyebutkan bahwa alat kesehatan tersebut disalurkan ke dua rumah sakit, yaitu RSCM dan RSPAD.

Harvey mengatakan, alat kesehatan itu langsung dikirimkan oleh produsen ke rumah sakit mengingat sulitnya mendapatkan alat kesehatan tersebut.

"(Dikirim oleh) Yang menjual itu, dia bilang waktu itu karena alat-alat jarang sekali susah didapat, dia menyampaikan kepada saya bahwa dia bisa dapat alokasi 3 alat ventilator dan 2 alat PCR, Yang Mulia," ucap Harvey.

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Tegur Harvey Moeis, Hakim: Ini Kayak Sudah Di-Setting Saudara Mau Ngomong Apa", Klik untuk baca: https://nasional.kompas.com/read/2024/11/04/17215551/tegur-harvey-moeis-hakim-ini-kayak-sudah-di-setting-saudara-mau-ngomong-apa?page=2.

JAKARTA, investor.id - Menteri Desa dan Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto meminta dana Corporate Social Responsibility (CSR) yang disalurkan berbagai perusahaan, dapat mendukung program makan bergizi gratis. 

Permintaan ini disampaikan Yandri saat berbicara dalam forum "Expose Program untuk Model Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal" di Hotel Aston Priority Simatupang, Jakarta Selatan pada Senin (28/10/2024). 

"Tadi saya minta kepada pihak perusahaan itu untuk mensinergikan desa yang akan dibangun melalui CSR atau uang dari perusahaan itu, yang sifatnya produktif. Produktif dalam artian bisa menangkap income di desa itu dengan contoh kita menyukseskan program makan siang bergizi gratis," tuturnya.

Menurut Yandri, fokus kementeriannya ke depan adalah meningkatkan perekonomian masyarakat pedesaan. Nantinya, berbagai sektor potensial yang ada di desa akan terus dikaji sehingga pemanfaatan sumber daya yang dimiliki akan jauh lebih maksimal.

"Kita berharap di desa-desa tertinggal itu akan tumbuh ekonomi dengan menggerakkan sektor pertanian, sektor perikanan atau sektor yang lain seperti kita mengadakan bahan baku di sana," ujarnya. 

Selain itu, menurutnya langkah-langkah yang diambil tersebut akan memberi dampak bagi kualitas sumber daya manusia di desa. Terkhususnya, bagi generasi muda sehingga membuka peluang baru bagi mereka.

"Nah, dengan ada tumbuh kembangnya ekonomi di situ. Saya meyakini bahwa anak-anak yang di desa itu akan menjadi generasi emas bagi Indonesia. Akan punya kesempatan yang sama dengan daerah-daerah yang lain yang selama ini sudah lebih dulu menikmati kemerdekaan kita," tandasnya.

Editor: Maswin (maswin.investorID@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

Reporter: Ferry Saputra | Editor: Putri Werdiningsih

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali angkat bicara terkait dugaan korupsi penggunaan dana corporate social responsibility (CSR) di Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tahun 2023.

Juru Bicara KPK Tessa Mahardika menyampaikan sampai saat ini masih belum ada penerbitan surat perintah dimulainya penyidikan terkait perkara tersebut.

"Belum terbit surat perintah penyidikan (sprindik)," ungkapnya kepada Kontan, Jumat (18/10).

Ia mengaku belum bisa memberikan informasi tambahan terkait dugaan kasus tersebut.

Sebelumnya dikabarkan kasus ini telah masuk dalam tahap penyidikan atau sudah ditetapkan tersangka. Namun komisi anti rasuah itu masih belum mengumumkan siapa saja yang terjerat.

Baik BI maupun OJK sendiri telah menyatakan akan menjunjung tinggi proses hukum yang akan dilakukan oleh KPK terkait dengan dugaan tersebut. Dalam keterangan persnya Rabu (18/9), Gubernur BI Perry Warjiyo menegaskan sebagai lembaga yang bertata kelola kuat dan menjunjung asas hukum, pihaknya telah memberikan keterangan yang diperlukan dalam proses penyelidikan.

Ia menegaskan kegiatan CSR yang dilakukan BI selalu berdasarkan tata Kelola, ketentuan, dan prosedur yang sudah berlaku dalam proses CSR itu sendiri dan saat pengambilan keputusan. Menurutnya, kegiatan CSR BI atau Program Sosial Bank Indonesia (PSBI) hanya diberikan kepada Yayasan yang sudah memenuhi persyaratan dan merupakan Yayasan dengan Lembaga hukum yang sah.

Sementara itu, Analis Eksekutif Senior Grup Komunikasi Publik OJK, Sekar Putih Djarot menuturkan pihaknya akan terus memantau setiap perkembangan yang ada. OJK siap berkolaborasi dengan KPK untuk membantu memperkuat integritas sektor jasa keuangan.

Reporter: Siti Masitoh | Editor: Noverius Laoli

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tengah mengusut dugaan korupsi penggunaan dana corporate social responsibility (CSR) di Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Menanggapi hal tersebut, Gubernur BI Perry Warjiyo menyampaikan, pihaknya telah memberikan keterangan yang diperlukan KPK untuk proses penyelidikan.

“Bank Indonesia ini sebagai lembaga yang bertata kelola kuat dan menjunjung asas hukum, tentu saja telah memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan dalam proses penyelidikan itu,” tutur Perry dalam konferensi pers, Rabu (18/9).

Perry menegaskan, kegiatan CSR yang dilakukan BI selalu berdasarkan tata Kelola, ketentuan, dan prosedur yang sudah berlaku. Misalnya terkait proses CSR itu sendiri dan juga pengambilan keputusan.

Di samping itu, menurutnya kegiatan CSR BI atau Program Sosial Bank Indonesia (PSBI) hanya diberikan kepada Yayasan yang sudah memenuhi persyaratan dan merupakan Yayasan dengan Lembaga hukum yang sah.

Adapun kegiatan CSR BI di antaranya disalurkan kepada Yayasan yang bergerak di bidang pendidikan, yang bergerak dibidang pemberdayaan ekonomi masyarakat seperti UMKM, dan Yayasan yang bergerak dibidang keagamaan seperti di masjid dan juga gereja.

“(Yayasan) harus memenuhi persyaratan yang berlaku, itu semua tidak dipilih kasih yang badan hukumnya jelas, programnya juga jelas. Besarnya ada standar-standar dari BI, dan juga ada pertanggung jawaban setelah menerima,” ungkapnya.

Perry juga menegaskan, dalam mengambil keputusan pemberian CSR tersebut juga tidak bisa dengan sembarangan langsung diberikan, atau harus melewati berbagai prosedur serta berjenjang.

“Mengenai program-programnya dibahas bersama dari satuan kerja, pusat maupun daerah dalam forum BSBI diketuai oleh Anggota Dewan Gubernur bidang dan setelah itu baru pelaksanaannya ada di masing-masing satuan kerja,” tambahnya.

Sebelumnya, Direktur Penyidikan KPK, Asep Guntur Rahayu mengatakan, dugaan korupsi CSR itu telah masuk ke tahap penyidikan.

"Bahwa KPK sedang menangani perkara dugaan tindak pidana korupsi terkait penggunaan dana CSR dari BI dan OJK tahun 2023," kata Asep di Bogor, Jumat (13/9/2024).

Berdasarkan mekanisme penanganan kasus di KPK, peningkatan status ke tahap penyidikan diiringi dengan penetapan tersangka. Namun, Asep enggan mengungkap identitas pihak yang dijerat. Ia juga belum mengungkapkan konstruksi perkara kasus ini.

Jakarta -

Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo buka suara terkait Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang sedang mengusut dugaan korupsi penggunaan dana Corporate Social Responsibility (CSR) di BI. Ia mengaku pihaknya telah memberikan keterangan yang diperlukan dalam proses penyelidikan.

"BI ini sebagai lembaga yang bertata kelola kuat dan menjunjung asas hukum tentu saja telah memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan dalam proses penyelidikan itu," kata Perry dalam konferensi pers, Rabu (18/9/2024).

Perry menegaskan bahwa proses yang BI lakukan dalam menjalankan program CSR selalu berdasarkan tata kelola, ketentuan dan prosedur yang telah berlaku. Mulai dari proses hingga pengambilan keputusan.

"Kami pastikan bahwa CSR atau PSBI (program sosial BI) itu mempunyai tata kelola ketentuan yang kuat dengan proses pengambilan keputusan yang berjenjang," jelasnya.

CSR atau PSBI, kata Perry, dilakukan dengan beberapa persyaratan yakni hanya diberikan kepada yayasan alias bukan individu. Yayasannya pun harus memenuhi persyaratan yakni merupakan lembaga hukum yang sah, programnya jelas dan konkret, serta jumlahnya sesuai standar BI.

"Untuk menentukan proyeknya itu juga dilakukan survei. Yayasan itu setelah menerima, menyalurkan dan menggunakannya juga ada laporan pertanggungjawaban," tegas Perry.

Adapun CSR yang dijalankan BI terdiri dari tiga bidang. Pertama, pendidikan dengan program beasiswa yang disalurkan melalui universitas dengan penerima aktif tercatat 11.000 dan total yang sudah diberikan mencapai ratusan ribu.

Kedua, untuk pemberdayaan yayasan yang bergerak di bidang ekonomi masyarakat seperti UMKM di berbagai daerah. Ketiga, yayasan yang bergerak di bidang rumah ibadah.

"Pengambilan keputusan dewan gubernur hanya menetapkan alokasi besaran. Mengenai programnya dibahas bersama dari satuan kerja pusat maupun daerah dalam forum PSBI diketuai oleh ADG bidang, setelah itu baru pelaksanaannya di masing-masing satuan kerja," pungkas Perry.

Simak juga Video: Harvey Moeis Samarkan Uang Korupsi Timah Rp 420 M Seolah-olah CSR

[Gambas:Video 20detik]

(aid/kil)

BOGOR, investor.id – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkapkan tengah mengusut dugaan korupsi terkait penggunaan dana tanggung jawab sosial atau corporate social responsibility (CSR) dari Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Dugaan korupsi itu kini sudah naik penanganannya ke tahap penyidikan.

“Bahwa KPK sedang menangani perkara dugaan tindak pidana korupsi terkait penggunaan dana CSR dari BI dan OJK tahun 2023," kata Direktur Penyidikan KPK, Asep Guntur di Bogor, Jawa Barat, Jumat (13/9/2024).

Dia menerangkan, naiknya kasus korupsi dana CSR dari BI dan OJK ini ke tahap penyidikan turut diiringi dengan penetapan tersangka oleh KPK. Namun, lembaga antikorupsi itu masih belum membeberkan secara resmi identitas para pihak yang ditetapkan sebagai tersangka.

Detail konstruksi perkara dugaan korupsi tersebut juga belum dirilis secara resmi oleh KPK.

Materi atas dugaan korupsi dana CSR dari BI dan OJK akan disampaikan secara resmi oleh KPK ke publik ketika penyidikan dinilai sudah mencukupi serta dilakukan penahanan terhadap para tersangka.

Editor: Prisma Ardianto (ardiantoprisma@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

JAKARTA - PT Asuransi Jasa Indonesia ( Jasindo ) berkomitmen jalankan keuangan berkelanjutan melalui kegiatan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) dengan total penyaluran dana sebesar Rp500 juta. Dana ini dialokasikan untuk mendukung pembangunan sarana dan prasarana masyarakat di wilayah DKI Jakarta serta mendukung sektor pertanian di beberapa daerah di Indonesia.

Dalam keterangan resminya pada Selasa (3/9) di Jakarta, Sekretaris Perusahaan Jasindo, Brellian Gema menjelaskan, bahwa Rp300 juta dari total dana tersebut disalurkan untuk peningkatan sarana dan prasarana seperti fasilitas MCK serta infrastruktur pendukung lainnya di wilayah DKI Jakarta.

?Kami berharap dukungan ini dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat di wilayah DKI Jakarta, khususnya melalui perbaikan fasilitas umum yang memang sangat dibutuhkan,? ujar Brellian.

Selain itu, Jasindo juga menyalurkan dana sebesar Rp250 juta untuk mendukung sektor pertanian di berbagai daerah seperti Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, Bali dan Lampung. Bentuk bantuan yang diberikan antara lain berupa benih padi, pipanisasi, kultivator, irigasi, serta sumur bor.

?Bantuan ini adalah bagian dari upaya kami untuk mendukung para petani dalam meningkatkan hasil produksi mereka. Kami percaya bahwa dengan dukungan yang tepat, sektor pertanian di Indonesia bisa tumbuh lebih produktif,? Tambah Brellian.

Di Desa Kembangbilo, Jawa Timur, Jasindo memberikan bantuan benih padi, sementara di Desa Sumberjo Kidul, perusahaan menyalurkan bantuan berupa pipanisasi dan kultivator. Di wilayah Jawa Tengah dan Jawa Barat, Jasindo juga menyediakan sarana prasarana pertanian, di Tabanan, Bali, Jasindo membangun irigasi.

Sedangkan di Lampung, perusahaan membantu pembangunan sumur bor untuk mendukung kegiatan pertanian di daerah tersebut. Melalui program TJSL yang dilakukan selama tahun 2024 ini, Jasindo berharap dapat terus berperan aktif dalam mendukung dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta mendorong pertumbuhan sektor pertanian di Indonesia.