Reporter: Arif Ferdianto | Editor: Noverius Laoli

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) memastikan pemanfaatan hasil sedimentasi di Perairan Morodemak, Jawa Tengah sebagai langkah strategis untuk menyokong kehidupan masyarakat pesisir.

Di antaranya untuk menghindari perkampungan nelayan dari abrasi, pendangkalan alur kapal, hingga perbaikan kualitas ekosistem pesisir.

Plt. Direktur Perencanaan Ruang Laut Ditjen Pengelolaan Kelautan dan Perikanan KKP, Suharyanto mengatakan, sedimentasi di kawasan pesisir Morodemak jadi salah satu tantangan utama bagi ekosistem laut dan aktivitas nelayan.

Menurutnya, akumulasi sedimentasi di laut menyebabkan turunnya kualitas ekosistem pesisir, sehingga menghambat aktivitas nelayan. “Pengelolaan sedimentasi ini bertujuan untuk meningkatkan daya dukung dan daya tampung ekosistem pesisir,” ujar Suharyanto melalui keterangan resmi, Kamis (17/10).

Suharyanto mengungkapkan, pengelolaan sedimentasi tidak hanya berfokus pada pembersihan, tetapi juga pada upaya meminimalisir dampak jangka panjang sedimentasi itu sendiri. Menurutnya, pengelolaan sedimentasi secara efektif juga dapat meningkatkan hasil tangkapan.

Sebab, kata dia, jalur pelayaran perikanan menjadi lebih aman, sehingga para nelayan tidak perlu khawatir kapal mereka terjebak di perairan dangkal akibat sedimentasi.

"Kita berharap, langkah ini bisa diadopsi dan menjadi contoh bagi daerah-daerah pesisir lainnya di Indonesia," pungkasnya.

Sementara itu, Guru Besar Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Diponegoro, Denny Nugroho Sugianto menyampaikan, pemanfaatan hasil sedimentasi adalah langkah kunci dalam rehabilitasi ekosistem pesisir di Morodemak yang telah mengalami penurunan.

“Pemanfaatan sedimen yang tepat dapat memberikan manfaat ganda, yaitu memulihkan ekosistem pesisir yang rusak dan membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” terangnya.

Denny mengatakan, kerusakan di wilayah pesisir cukup parah termasuk kemunduran garis pantai, hilangnya ekosistem mangrove, dan rusaknya tambak akibat abrasi. “Oleh karena itu, pengelolaan hasil sedimentasi menjadi sangat penting untuk meringankan beban masyarakat yang terdampak langsung,” tandasnya.

Untuk diketahui, rehabilitasi di Morodemak akan dilakukan dengan pemasangan breakwater yang terbuat dari buis beton, produk lokal yang dapat dibuat dan dimanfaatkan oleh masyarakat setempat.

Buis beton ini nantinya akan diisi dengan sedimen, ditutupi dengan karung untuk mencegah penyebaran, dan disusun secara berlapis sebagai penghalang pertama terhadap gelombang.

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) telah menentukan lokasi-lokasi yang akan dilakukan pembersihan hasil sedimentasi di laut. Hal ini sejalan dengan mandat dari Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 26 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut dan aturan pelaksanaanya Permen KP Nomor 33 tahun 2023.

Juru Bicara MKP Wahyu Muryadi mengatakan lokasi-lokasi tersebut terdapat hasil sedimentasi. Dalam penentuan lokasinya, dia menyebut pihaknya telah berkoordinasi dengan sejumlah pihak dan melakukan kajian ilmiah.

"Nah, dari situ nanti harus dipastikan bagaimana sikap dari para komunitas di sekitarnya. Kalau ada penolakan, ya nggak boleh dilaksanakan. Jadi, harus betul-betul di-clean and clear itu semuanya. Lalu, cara pengambilannya harus betul-betul dikontrol. Ada mekanisme, ada tim lagi, tim uji tuntas untuk menguji dan menuntaskan semuanya bahwa ini betul-betul terjamin tidak ada terjadi yang namanya merusakkan lingkungan atau mengganggu kesehatan atau biota laut kita itu," kata Wahyu kepada detikcom, Jumat (20/9/2024).

Wahyu menyebut ada tujuh lokasi yang telah ditentukan. Ketujuh lokasi itu di antaranya Kabupaten Demak, Kota Surabaya, Kabupaten Cirebon, Kabupaten Indramayu, Kabupaten Karawang, Perairan sekitar Kabupaten Kutai Kartanegara dan Kota Balikpapan, perairan di sekitar Pulau Karimun, Pulau Lingga, dan Pulau Bintan di Kepulauan Riau.

"Jadi intinya adalah kita membersihkan laut kita yang terganggu oleh sedimentasi, kerang kita, koral kita atau terumbu karang kita terganggu ini karena ketutup oleh sekian ketebalan sedimentasi lupakan dampak lumpur dan seterusnya itu. Itu kandungannya kan macem-macem, termasuk pasir laut, ada lumpur, dan juga mineral yang lain. Jadi, kalau misalnya diambil ketahuan ternyata pada titik itu ditemukan mineral yang berharga, maka itu bukan kewenangan KKP lagi, tapi itu menjadi kewenangan Kementerian ESDM," terangnya.

Sementara itu, Staf Khusus MKP Doni Ismanto mengatakan lokasi-lokasi yang ditetapkan oleh KKP adalah lokasi-lokasi yang berkaitan dengan prioritas peningkatan daya dukung dan daya tampung ekosistem pesisir.

"Tujuan dari pembersihan sedimentasi di laut ada dua, yaitu peningkatan daya dukung dan daya tampung ekosistem pesisir. Kawasan pembersihan sedimen jangan diframing sebagai kawasan pengambilan pasir apalagi diasosiasikan dengan aktivitas ekspor pasir laut," kata Doni.

Pihaknya memastikan setiap pelaku usaha yang melakukan pembersihan sedimen menggunakan sarana yang ramah lingkungan. Di mana, tidak mengancam kepunahan biota laut, tidak mengakibatkan rusak permanen habitat, hingga mengubah fungsi ruang.

Dia menegaskan setiap pihak yang melakukan pengelolaan sedimentasi juga wajib melaksanakan tanggung jawab sosial masyarakat terutama ke nelayan serta lingkungan. Semua ketentuan tersebut telah diatur dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 33 Tahun 2023 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 26 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut.

"Sementara cara KKP untuk menjaga kerusakan lingkungan adalah dengan mewajibkan pihak yg melakukan pembersihan sedimen wajib memiliki persetujuan lingkungan dan wajib memiliki asuransi kerusakan lingkungan," terangnya.