Reporter: Arif Ferdianto | Editor: Noverius Laoli

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) memastikan pemanfaatan hasil sedimentasi di Perairan Morodemak, Jawa Tengah sebagai langkah strategis untuk menyokong kehidupan masyarakat pesisir.

Di antaranya untuk menghindari perkampungan nelayan dari abrasi, pendangkalan alur kapal, hingga perbaikan kualitas ekosistem pesisir.

Plt. Direktur Perencanaan Ruang Laut Ditjen Pengelolaan Kelautan dan Perikanan KKP, Suharyanto mengatakan, sedimentasi di kawasan pesisir Morodemak jadi salah satu tantangan utama bagi ekosistem laut dan aktivitas nelayan.

Menurutnya, akumulasi sedimentasi di laut menyebabkan turunnya kualitas ekosistem pesisir, sehingga menghambat aktivitas nelayan. “Pengelolaan sedimentasi ini bertujuan untuk meningkatkan daya dukung dan daya tampung ekosistem pesisir,” ujar Suharyanto melalui keterangan resmi, Kamis (17/10).

Suharyanto mengungkapkan, pengelolaan sedimentasi tidak hanya berfokus pada pembersihan, tetapi juga pada upaya meminimalisir dampak jangka panjang sedimentasi itu sendiri. Menurutnya, pengelolaan sedimentasi secara efektif juga dapat meningkatkan hasil tangkapan.

Sebab, kata dia, jalur pelayaran perikanan menjadi lebih aman, sehingga para nelayan tidak perlu khawatir kapal mereka terjebak di perairan dangkal akibat sedimentasi.

"Kita berharap, langkah ini bisa diadopsi dan menjadi contoh bagi daerah-daerah pesisir lainnya di Indonesia," pungkasnya.

Sementara itu, Guru Besar Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Diponegoro, Denny Nugroho Sugianto menyampaikan, pemanfaatan hasil sedimentasi adalah langkah kunci dalam rehabilitasi ekosistem pesisir di Morodemak yang telah mengalami penurunan.

“Pemanfaatan sedimen yang tepat dapat memberikan manfaat ganda, yaitu memulihkan ekosistem pesisir yang rusak dan membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” terangnya.

Denny mengatakan, kerusakan di wilayah pesisir cukup parah termasuk kemunduran garis pantai, hilangnya ekosistem mangrove, dan rusaknya tambak akibat abrasi. “Oleh karena itu, pengelolaan hasil sedimentasi menjadi sangat penting untuk meringankan beban masyarakat yang terdampak langsung,” tandasnya.

Untuk diketahui, rehabilitasi di Morodemak akan dilakukan dengan pemasangan breakwater yang terbuat dari buis beton, produk lokal yang dapat dibuat dan dimanfaatkan oleh masyarakat setempat.

Buis beton ini nantinya akan diisi dengan sedimen, ditutupi dengan karung untuk mencegah penyebaran, dan disusun secara berlapis sebagai penghalang pertama terhadap gelombang.

Indonesia melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) sukses menggelar The 6th International Marine Spatial Planning (MSP) Forum di Nusa Dua, Bali. RI menjadi negara pertama di Asia yang dipercaya menyelenggarakan forum internasional ini.

Diketahui MSP Forum 2024 berlangsung selama 4 hari, mulai tanggal 8-11 Oktober 2024. Melalui acara ini, KKP menyuarakan pentingnya menjaga keberlanjutan kesehatan laut dan implementasi ekonomi biru.

Penataan ruang laut dinilai menjadi salah satu unsur penting dalam pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan yang berkelanjutan dengan mengimplementasikan Ekonomi Biru.

"Indonesia merasa bangga dan terhormat sebagai host MSP Forum pertama di Asia. Melalui forum ini kita juga bisa menyuarakan pentingnya rencana tata ruang laut untuk pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan yang berkelanjutan," jelas Plt. Direktur Perencanaan Ruang Laut KKP Suharyanto dalam keterangan tertulis, Jumat (11/10/2024).

Suharyanto menjelaskan forum ini diikuti oleh perwakilan dari 50 negara representasi dari masing masing benua yang terdiri dari berbagai unsur pemangku kepentingan seperti pembuat kebijakan dan praktisi, pemerintah, NGO, pelaku usaha sektor maritim, perencana, peneliti dan masyarakat.

Sementara itu, Kepala Bidang Kebijakan Maritim dan Koordinasi Regional, UNESCO-IOC Julian Barbiere mengapresiasi pelaksanaan 6th International MSP Forum. Julian menjelaskan pembahasan pada MSP Forum di Indonesia menghasilkan rekomendasi yang sangat bermanfaat dalam pelaksanaan perencanaan tata ruang laut secara global ke depannya.

"Terima kasih kepada pemerintah Indonesia atas pelaksanaan MSP Forum ke-6. Pada event ini kita membahas masalah, tantangan dan menghasilkan solusi terkait MSP dan pengelolaan ruang laut berkelanjutan. Isu utamanya adalah dalam menghadapi perubahan iklim," ujar Julian.

Diketahui, pada forum ini para peserta membahas peran perencanaan tata ruang laut dengan tiga topik utama dalam Peta Jalan MSP global, yaitu perlindungan dan restorasi laut, perubahan iklim, dan implementasi ekonomi biru yang berkelanjutan.

Dari hasil diskusi yang diselenggarakan dalam MSP forum ini terdapat beberapa rekomendasi tindak lanjut konkret ke depan, seperti literasi pemangku kepentingan terkait perencanaan ruang laut untuk kepentingan konservasi dan restorasi laut melalui peningkatan kapasitas SDM serta penyusunan panduan global dalam mengintegrasikan isu perubahan iklim ke dalam perencanaan ruang laut.

Di sisi lain Kepala Sub-Komite Komisi Oseanografi Antarpemerintah UNESCO Pasifik Barat, Wen Xi Zhu menyebut Indonesia menjadi contoh yang baik dalam mengenal implementasi perencanaan tata ruang laut untuk berbagai kegiatan yang memanfaatkan ruang laut.

"Indonesia memperlihatkan praktik penataan ruang laut untuk pemanfaatan laut untuk berbagai kegiatan ekonomi maritim. Dari hal ini, praktik yang dilakukan Indonesia dapat menginspirasi negara lainnya dan sangat potensial dilakukan tidak hanya untuk skala satu negara, namun juga di lingkup regional dan global," ungkap Wen Xi Zhu.

Sebagai informasi, pada MSP International Forum ke-6 telah dilaksanakan berbagai kegiatan seperti diskusi panel dan dialog, kunjungan lapangan ke lokasi pemanfaatan ruang laut di Bali, serta pelepasan penyu.

Habitat Laut Lestari Melalui Modelling PIT Pertama di RI

Habitat Laut Lestari Melalui Modelling PIT Pertama di RI