Reporter: Arif Ferdianto | Editor: Noverius Laoli

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) memastikan pemanfaatan hasil sedimentasi di Perairan Morodemak, Jawa Tengah sebagai langkah strategis untuk menyokong kehidupan masyarakat pesisir.

Di antaranya untuk menghindari perkampungan nelayan dari abrasi, pendangkalan alur kapal, hingga perbaikan kualitas ekosistem pesisir.

Plt. Direktur Perencanaan Ruang Laut Ditjen Pengelolaan Kelautan dan Perikanan KKP, Suharyanto mengatakan, sedimentasi di kawasan pesisir Morodemak jadi salah satu tantangan utama bagi ekosistem laut dan aktivitas nelayan.

Menurutnya, akumulasi sedimentasi di laut menyebabkan turunnya kualitas ekosistem pesisir, sehingga menghambat aktivitas nelayan. “Pengelolaan sedimentasi ini bertujuan untuk meningkatkan daya dukung dan daya tampung ekosistem pesisir,” ujar Suharyanto melalui keterangan resmi, Kamis (17/10).

Suharyanto mengungkapkan, pengelolaan sedimentasi tidak hanya berfokus pada pembersihan, tetapi juga pada upaya meminimalisir dampak jangka panjang sedimentasi itu sendiri. Menurutnya, pengelolaan sedimentasi secara efektif juga dapat meningkatkan hasil tangkapan.

Sebab, kata dia, jalur pelayaran perikanan menjadi lebih aman, sehingga para nelayan tidak perlu khawatir kapal mereka terjebak di perairan dangkal akibat sedimentasi.

"Kita berharap, langkah ini bisa diadopsi dan menjadi contoh bagi daerah-daerah pesisir lainnya di Indonesia," pungkasnya.

Sementara itu, Guru Besar Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Diponegoro, Denny Nugroho Sugianto menyampaikan, pemanfaatan hasil sedimentasi adalah langkah kunci dalam rehabilitasi ekosistem pesisir di Morodemak yang telah mengalami penurunan.

“Pemanfaatan sedimen yang tepat dapat memberikan manfaat ganda, yaitu memulihkan ekosistem pesisir yang rusak dan membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” terangnya.

Denny mengatakan, kerusakan di wilayah pesisir cukup parah termasuk kemunduran garis pantai, hilangnya ekosistem mangrove, dan rusaknya tambak akibat abrasi. “Oleh karena itu, pengelolaan hasil sedimentasi menjadi sangat penting untuk meringankan beban masyarakat yang terdampak langsung,” tandasnya.

Untuk diketahui, rehabilitasi di Morodemak akan dilakukan dengan pemasangan breakwater yang terbuat dari buis beton, produk lokal yang dapat dibuat dan dimanfaatkan oleh masyarakat setempat.

Buis beton ini nantinya akan diisi dengan sedimen, ditutupi dengan karung untuk mencegah penyebaran, dan disusun secara berlapis sebagai penghalang pertama terhadap gelombang.

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melakukan penghentian operasional dua kapal keruk (dradger) berbendera Singapura yang kedapatan mencuri pasir laut di RI. Parahnya kapal-kapal ini bisa menyedot sekitar 10 ribu m3 pasir dalam waktu 9 jam.

Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) KKP Pung Nugroho Saksono alias Ipunk mengatakan saat dilakukan pemeriksaan, MV YC 6 berukuran 8012 gross tonnage (GT) dan MV ZS 9 berukuran 8559 GT terindikasi melakukan penambangan pasir laut di wilayah Indonesia tidak sesuai dengan aturan dan ketentuan.

Menurut pengakuan nakhoda kapal tersebut, mereka sering masuk ke perairan Indonesia yang bahkan dalam kurun waktu satu bulan bisa mencapai 10 kali bolak-balik tanpa dilengkapi dokumen perizinan yang sah, tidak punya dokumen kapal. Dokumen yang ada hanya ijazah nakhoda dan akta kelahiran.

Lebih lanjut, Ipunk menjelaskan kapal penghisap pasir itu membawa 10 ribu meter kubik pasir dan terdapat 16 orang anak buah kapal (ABK), terdiri dari 2 orang WNI, 1 orang asal Malaysia, dan 13 warga negara China.

"Mereka menghisap pasir selama 9 jam mendapat 10 ribu (meter kubik) yang dilakukan selama 3 hari dalam satu kali perjalanan. Kapal ini dalam satu bulan bisa 10 kali masuk ke sini. Artinya dalam satu bulan kapal ini mampu mencuri 100.000 meter kubik pasir laut Indonesia," kata Ipunk dalam keterangan resminya, dikutip Sabtu (12/10/2024).

Atas peristiwa penangkapan ini, Ipunk juga menjelaskan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Sedimentasi di Laut merupakan salah satu landasan hukum dalam Pengendalian Kawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. Pemerintah bertanggung jawab dalam melindungi dan melestarikan lingkungan laut.

"Untuk itu negara hadir menertibkan, sebagai komitmen untuk mewujudkan ekologi sebagai panglima agar pengelolaan sumber daya kelautan ini bisa lestari dan sesuai peraturan. Kalau laut ini dikelola dengan baik, pemerintah bisa memastikan semuanya sesuai dengan peraturan yang ada, namun jika tidak sesuai, maka kami akan tertibkan," ujarnya.

Kemudian di juga menegaskan bahwa PSDKP akan terus mengawasi dan menertibkan kapal-kapal dredger ilegal yang beroperasi di perairan lainnya sesuai dengan ketentuan Pasal 18 Angka 12 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja.

"Disini KKP hadir melakukan penertiban. Harapan kami dapat tetap tertib. Dengan pola pemerintah turun langsung untuk memastikan bahwa aturan yang ada bisa dilaksanakan oleh pelaku usaha dan teman-teman pemerintah daerah," jelasnya.

Pada kesempatan yang sama, Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Viktor Gustaaf Manoppo menjelaskan sampai saat ini, dalam PP 26 tahun 2023 tentang pengelolaan hasil sedimentasi belum ada satupun izin yang dikeluarkan pemerintah.

"Secara regulasi, KKP belum mengeluarkan satu lembar izin kepada siapapun. Terkait operasional pengelolaan hasil sedimentasi. Estimasi total potensi kerugian negara bila dihitung dari kegiatan ini dalam satu tahun, 100.000 meter kubik dikali 12 bulan apabila dibawa pasir tersebut diekspor keluar, totalnya dapat mencapai ratusan miliar per tahun kerugian negara," katanya

"Ini baru sumber daya kelautan (pasir laut) belum lagi perizinan yang lainnya mungkin bisa lebih dari itu," tegasnya lagi.

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melakukan penghentian operasional dua kapal keruk (dradger) MV YC 6 dan MV ZS 9 berbendera Singapura yang diduga melakukan kegiatan pengerukan. Penghentian ini dilakukan lantaran belum ada izin dan dokumen yang lengkap untuk hasil kerukan (dumping) di Perairan Batam, Kepulauan Riau.

Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) Pung Nugroho Saksono melihat langsung proses penghentian dan pemeriksaan saat dirinya berada di dalam Kapal Pengawas (KP) Orca 03 untuk melakukan kunjungan kerja ke Pulau Nipah, salah satu pulau terluar di Kepulauan Riau, Rabu (9/10/2024) lalu. Dia mengimbau agar para pelaku usaha diharapkan untuk tertib administrasi dan peraturan-peraturan yang berlaku agar masyarakat mampu merasakan pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan.

"Ini bukti keseriusan kami, untuk menindak tegas para pelaku pemanfaatan pasir laut yang tidak sesuai ketentuan terlebih tidak memiliki dokumen perizinan yang sah," ujar pria yang karib disapa Ipunk, dikutip Jumat (11/10/2024).

Ipunk menegaskan saat dilakukan pemeriksaan, MV YC 6 berukuran 8012 gross tonnage (GT) dan MV ZS 9 berukuran 8559 GT terindikasi melakukan penambangan pasir laut di wilayah Indonesia tidak sesuai dengan aturan dan ketentuan. Hal tersebut merupakan hasil treking, ternyata ada kapal-kapal asing yang diduga melakukan pencurian pasir laut di wilayah Indonesia.

Menurut pengakuan nakhoda kapal tersebut , mereka sering masuk ke wilayah Indonesia. Bahkan dalam satu bulan bisa mencapai 10 kali masuk ke wilayah perairan Indonesia tanpa dilengkapi dokumen perizinan yang sah, tidak punya dokumen kapal. Dokumen yang ada hanya ijazah nakhoda dan akta kelahiran.

Kapal penghisap pasir itu membawa 10 ribu meter kubik pasir dan terdapat 16 orang anak buah kapal (ABK), terdiri dari 2 orang WNI, 1 orang asal Malaysia, dan 13 warga negara China.

"Mereka menghisap pasir selama 9 jam mendapat 10 ribu (meter kubik) yang dilakukan selama 3 hari dalam satu kali perjalanan. Kapal ini dalam satu bulan bisa 10 kali masuk ke sini. Artinya dalam satu bulan kapal ini mampu mencuri 100.000 meter kubik pasir laut Indonesia," tambah dia.

Ipunk menekankan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Sedimentasi di Laut merupakan salah satu landasan hukum dalam Pengendalian Kawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. Pemerintah bertanggung jawab dalam melindungi dan melestarikan lingkungan laut. Untuk itu, negara hadir menertibkan sebagai komitmen untuk mewujudkan ekologi sebagai panglima agar pengelolaan sumber daya kelautan ini bisa lestari dan sesuai peraturan.

Dia menegaskan PSDKP akan terus mengawasi dan menertibkan kapal-kapal dredger ilegal yang beroperasi di perairan lainnya. Hal sejalan dengan ketentuan Pasal 18 Angka 12 Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang Undang yang menyatakan setiap orang yang melakukan pemanfaatan ruang dari Perairan Pesisir wajib memiliki KKPRL dari Pemerintah Pusat.

"Di sini KKP hadir melakukan penertiban. Harapan kami dapat tetap tertib. Dengan pola pemerintah turun langsung untuk memastikan bahwa aturan yang ada bisa dilaksanakan oleh pelaku usaha dan teman-teman pemerintah daerah," imbuh dia.

Pada kesempatan yang sama, Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Viktor Gustaaf Manoppo menjelaskan sampai saat ini, dalam PP 26 tahun 2023 tentang pengelolaan hasil sedimentasi belum ada satupun izin yang dikeluarkan pemerintah.

"Secara regulasi, KKP belum mengeluarkan satu lembar izin kepada siapapun. Terkait operasional pengelolaan hasil sedimentasi. Estimasi total potensi kerugian negara bila dihitung dari kegiatan ini dalam satu tahun, 100.000 meter kubik dikali 12 bulan apabila dibawa pasir tersebut diekspor keluar, totalnya dapat mencapai ratusan miliar per tahun kerugian negara, Ini baru sumber daya kelautan (pasir laut) belum lagi perizinan yang lainnya mungkin bisa lebih dari itu," katanya.

Simak juga Video: KKP Amankan Kapal Berbendera Belanda yang Angkut Pasir Laut di Perairan Jakarta

[Gambas:Video 20detik]

Menteri Kelautan dan Perikanan (MKP) mengklaim banyak perusahaan yang mengajukan izin pemanfaatan pengelolaan pasir hasil sedimentasi laut. Kebijakan tersebut dibuka usai Menteri Perdagangan Zulkfli Hasan (Zulhas) menandatangani revisi dua Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag).

Revisi ini mencakup Permendag Nomor 20 Tahun 2024 dan Permendag Nomor 21 Tahun 2024 yang mengubah aturan tentang barang yang dilarang diekspor serta kebijakan ekspor. Zulhas mengatakan peraturan izin ekspor laut itu mau tidak mau diterbitkan untuk melaksanakan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 26 tahun 2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut. Dia menekankan hal tersebut merupakan kebijakan pemerintah.

Saat ditanya mengenai lebih dari 66 perusahaan yang mengajukan, pria yang karib disapa, Trenggono menyebut masih banyak yang berminat. Meski begitu, pihaknya belum bisa memberikan izin.

"Banyak yang mengajukan. (Lebih dari 66 perusahaan?) masih banyak yang mau, tapi kita belum jalankan juga," kata Trenggono saat ditemui di Nusa Dua, Bali, Selasa (8/10/2024).

Trenggono menjelaskan pertimbangannya belum memberikan izin. Dia bilang hal itu harus melalui proses ketat, mulai dari pengecekan lokasi hingga negara tujuan ekspor.

"Kan mesti check demand-nya di mana, dia untuk kepentingan di mana kalau lokal, lokalnya di mana, kalau ekspor siapa, kalau ekspor ketat sekali," terangnya.

Sebelumnya, Kementerian Perdagangan (Kemendag) memastikan perizinan ekspor pasir laut diberikan dengan persyaratan yang ketat. Hal ini disampaikan oleh Staf Khusus Menteri Perdagangan Bidang Perdagangan Internasional Kementerian Perdagangan (Kemendag) Bara Krishna Hasibuan.

Bara mengatakan belum tentu semua perusahaan yang mengajukan izin ekspor dapat mengantongi izin dari Kemendag. Menurutnya, sebelum mendapatkan izin ekspor dari Kemendag, pengusaha harus melalui proses panjang. Pengusaha tersebut harus mendapatkan izin teknis dari Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).

"Kalau misalnya, nanti kita tahu ada beberapa perusahaan yang mengajukan aplikasi kan. Kita lihat, kalau memang tidak memenuhi syarat, belum ada yang ini, tentu saja kita tidak akan memberikan ekspor. Ini prosesnya juga cukup panjang gitu kan, untuk memenuhi misalnya teknis, requirement teknis dari Kementerian KKP itu juga dengan Kementerian ESDM, apa saja yang harus dipenuhi. Itu semua sangat-sangat ketat gitu," kata Bara saat ditemui di Kemendag, Jakarta, Senin (24/9/2024).

TEMPO.co Jakarta - Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut Kementerian Kelautan dan Perikanan atau KKP Victor Gustaaf Manoppo mengatakan sebanyak 66 perusahaan yang mengajukan permohonan izin konsesi kepada KKP untuk pengelolaan hasil sedimentasi laut atau pasir laut.

Jumlah tersebut merupakan sisa dari 71 perusahaan yang menjadi pemohon sejak dibuka pendaftaran pada 15-28 Maret 2024. Menurut Gustaaf beberapa perusahaan mengundurkan diri dan ada yang tidak melengkapi persyaratan kelengkapan dokumen.

Berdasarkan hasil penelusuran Tempo seperti dikutip dari majalah Tempo edisi Ahad, 29 September 2024 lalu, terdapat nama-nama besar seperti calon kepala daerah, pengusaha nasional, hingga bekas menteri yang terafiliasi dengan sejumlah perusahaan dalam daftar itu. Salah satunya, yang telah terkonfirmasi, adalah Yusril Ihza Mahendra.

Nama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dari Kabinet Gotong Royong (pemerintahan Megawati Soekarnoputri-Hamzah Haz) dan Menteri Sekretaris Negara dalam Kabinet Indonesia Bersatu (pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono-Jusuf Kalla) itu tertulis dalam akta perusahaan PT Gajamina Sakti Nusantara. Perlu diketahui bahwa Pendiri Partai Bulan Bintang ini juga merupakan Ketua Tim Hukum dan Wakil Dewan Pengarah Tim Kampanye Nasional Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka pada pemilihan presiden 2024.

Kendati demikian, tidak hanya Yusril Ihza. Terdapat nama besar lain yang menghiasi akta dari perusahaan-perusahaan yang terdaftar. Berikut tiga di antaranya yang tercatat dalam penelusuran Tempo.

Dede Supriyadi Arief

Nama Dede Supriyadi Arief terasosiasi tidak hanya satu, melainkan dengan empat dari 66 perusahaan di dalam daftar pemohon. Empat perusahaan tersebut adalah PT Atlantis Indonesia Raya, PT Zayan Tambang Raya, PT Samudra Zayan Raya, dan PT Zeinzio Nusantara.

Dede merupakan kandidat Bupati Lebak, Banten yang disokong Partai NasDem dan Partai Amanat Nasional dalam kompetisi pemilihan kepala daerah mendatang. Adapun, Tempo telah mendatangi rumah Dede di Billy Moon pada Kamis, 26 September 2024 dan menemui penjaga rumahnya untuk dititipi surat permohonan klarifikasi. Namun, kabarnya Dede belum juga memberikan tanggapan maupun keterangan ihwal keterlibatannya dengan ekspor pasir laut.

Selanjutnya: Dua nama lainnya diduga ikut ajukan izin konsensi pengelolaan sedimen laut

• 1
• 2
• Selanjutnya

TEMPO.CO, Jakarta - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mengakui kurangnya sosialisasi tentang pengambilan sampel sedimentasi laut atau pasir laut ke masyarakat pesisir. Hal ini berbuntut penolakan nelayan di sejumlah titik pengambilan sampel yang mengkhawatirkan tangkapan ikan mereka akan berkurang.

"Kalau memang sosialisasi, mungkin kami masih kurang. Nah ke depan nanti selain kami memberikan sosialisasi tentang ini, juga mungkin pelaku usaha," ucap Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut Victor Gustaaf Manoppo saat berbincang denganTempodi kantornya di KKP, Jakarta Pusat, Senin, 23 September 2024.

Victor memperkirakan, para pengusaha telah lebih dulu mengambil langkah sosialisasi kepada masyarakat. Musababnya, tak semua masyarakat pesisir mengetahui kegiatan macam apa yang akan para pengambil sampel lakukan. "Karena datang pakai kapal, dikiranya ngambil (sedimentasi) semuanya, padahal kami cuma mengambil sampel untuk menguji itu," katanya.

Penolakan itu antara lain disuarakan oleh nelayan di Karimun, Kepulauan Riau. Mereka keget kapal sedot pasir tiba-tiba masuk ke perairan tangkap mereka pada akhir Agustus 2024. Beredar kabar bahwa nelayan kapal tersebut hendak mengambil sampel pasir sedimentasi laut atas perintah KKP.

Para nelayan pun protes kepada para pekerja kapal sedot itu. Pasalnya, sejak awal mereka menolak adanya kegiatan penyedotan pasir atas nama pemanfaatan sedimentasi laut. Perusahaan pun mengajak nelayan bertemu di Hotel Aston Karimun, setelah hari pertama pengambilan sampel. Di hotel tersebut, para nelayan yang tergabung dalam Pokmaswas Nelayan Lestari tetap menyatakan penolakan terhadap rencana pengambilan sedimentasi laut tersebut.

Pemerintah sebelumnya resmi membuka kembali keran ekspor pasir laut setelah mendapat lampu hijau dari Presiden Joko Widodo atau Jokowi. Larangan ekspor yang telah berlaku selama lebih dari 20 tahun dicabut pada 9 September 2024 setelah Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan atau Zulhas merampungkan amandemen dua peraturan perdagangan (Permendag) di bidang ekspor.

Tepatnya, Zulhas menerbitkan Permendag Nomor 20 Tahun 2024 tentang barang yang dilarang untuk diekspor dan Permendag Nomor 21 Tahun 2024 tentang kebijakan dan pengaturan ekspor. Kedua aturan itu merupakan turunan dari Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 26 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut memungkinkan ekspor sedimen.

Riani Sanusi Putriberkotribusi dalam penulisan artikel ini.

TEMPO.CO, Jakarta - Soal ekspor pasir laut kembali memjadi perbincangan riuh di Tanah Air. Adalah Marine Sand Watch, melacak dan memantau aktivitas pengerukan pasir, tanah liat, lumpur, kerikil, dan batu di lingkungan laut dunia, termasuk titik-titik penting seperti Laut Utara, Asia Tenggara, dan Pantai Timur Amerika Serikat.

Dikembangkan oleh GRID-Geneva, sebuah Pusat Analisis di bawah Program Lingkungan PBB (UNEP), platform ini menggunakan sinyal Sistem Identifikasi Otomatis (AIS) dari kapal dan Kecerdasan Buatan (AI) untuk mengidentifikasi operasi kapal pengerukan.

Marine Sand Watch memperkirakan bahwa antara 4 hingga 8 miliar ton pasir dan sedimen lainnya dikeruk setiap tahun di lingkungan laut dan pesisir. Selain itu, data yang dianalisis untuk tahun 2012-2019 menunjukkan bahwa skala pengerukan terus meningkat.

Dunia mendekati tingkat pengisian alami sebesar 10 hingga 16 miliar ton per tahun yang dibutuhkan oleh sungai untuk mempertahankan struktur dan fungsi ekosistem pesisir dan laut. Hal ini sangat mengkhawatirkan terutama bagi daerah-daerah di mana pengerukan lebih intens dan ekstraksi telah secara substansial melampaui anggaran sedimen dari darat ke laut.

Sementara itu, Indonesia justru kembali membuka keran ekspor pasir laut setelah mendapat lampu hijau dari Presiden Joko Widodo (Jokowi). Larangan ekspor, yang telah berlaku selama lebih dari 20 tahun, dicabut pada tanggal 9 September setelah Menteri Perdagangan Zulkifli Hassan menyelesaikan amandemen dua peraturan perdagangan (Permendag) di bidang ekspor.

Langkah pemerintah Indonesia yang secara efektif mencabut larangan ekspor pasir, meski yang diperbolehkan untuk diekspor adalah pasir yang mengendap di laut, telah memicu banyak protes dan mendapat kecaman luas dari para pemerhati lingkungan dan beberapa politisi.

Menanggapi berbagai kritik itu, Bara Krishna Hasibuan selaku Staf Khusus Menteri Perdagangan dan Perdagangan Internasional menegaskan, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) adalah mesin utama, bukan kran ekspor pasir laut.

Mereka berpendapat bahwa tindakan tersebut dapat mengeksploitasi lingkungan dan berdampak negatif pada masyarakat. Namun Jokowi mengatakan bahwa produk yang diekspor bukan pasir laut. "Ini bukan pasir laut. Ini sedimen yang bisa diekspor," kata Jokowi, Selasa, 17 September 2024. Hal itu sejalan dengan siaran pers Kemendagri yang mengidentifikasi pasir laut sebagai salah satu jenis sedimen.

Walhi

Menyikapi hal ini, Institut Pertanian Bogor (IPB) merasa terpanggil untuk mengadakan diskusi yang bertajuk The 40th IPB Strategic Talks: Polemik Pengelolaan Hasil Sedimentasi Laut (PP No 26 Tahun 2023), yang ditaja oleh Direktorat Kajian Strategis dan Reputasi Akademik (DKSRA) IPB University.

Dalam diskusi itu, Eksekutif Nasional Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI), Parid Ridwanudin selaku Manager Kampanye Pesisir dan Laut, menjelaskan bahwa tidak ada urgensi apa pun dalam PP Nomor 26 Tahun 2023, apalagi membuka keran ekspor pasir laut.

Menurutnya, jika aturan ini diberlakukan untuk mengatasi permasalahan sedimentasi, penanganan terbaik adalah dilakukan dari hulu hingga hilir, karena penyebab sedimentasi ada di hulu. “Akumulasi sedimen yang terjadi di laut banyak disebabkan oleh aktivitas di darat. PP ini hanya fokus pada fenomena penumpukan sedimen di hilir (laut), dan tidak memperhitungkan aktivitas di darat yang menyebabkan sedimentasi,” ungkapnya.

Ia turut mengungkapkan kekhawatirannya atas legitimasi penambangan pasir dari kebijakan ini. Jika penambangan pasir benar-benar dilakukan, maka akan banyak menimbulkan kerusakan lingkungan dan kerugian yang sangat besar. Salah satu yang terparah adalah pulau-pulau kecil di Indonesia terancam tenggelam.

Greenpeace

Sementara itu, Organisasi Greenpeace mengatakan bahwa pemerintahan Jokowi di akhir masa jabatannya telah menambah “dosa ekologis” dengan membuka kembali ekspor pasir laut ini. Jokowi harusnya mundur dari jabatannya sebagai presiden sesegera mungkin.

Afdillah Chudiel, juru kampanye kelautan Greenpeace Indonesia, mengatakan bahwa organisasinya telah mengantisipasi pengesahan kembali ekspor pasir laut setelah pengumuman Jokowi tahun lalu. “Kami sudah memprediksi sejak awal bahwa rezim Jokowi tidak akan peduli dengan kritik dan tidak akan berpihak pada lingkungan,” ujar Afdillah seperti dikutip dari situs resmi Greenpeace.

Selain itu, banyak pihak juga menilai kurangnya transparansi mengenai penjelasan mengenai Lokasi dan kebutuhan pasir laut yang sebenarnya. Menjawab pertanyaan itu, Victor Gustaf Manopo selaku Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut KKP memberikan penjelasannya. “Hasil penelitian lebih lanjut akan menentukan berapa jumlah pasir laut yang dibutuhkan dan potensinya di Indonesia. Hal ini juga berlaku untuk mengidentifikasi lokasi-lokasi tertentu yang diizinkan untuk pemanfaatan sedimentasi,” ungkapnya.

Namun, jawaban tersebut justru membuat kontroversi baru, bagaimana mungkin pemerintah mengeluarkan kebijakan ini sebelum ada kepastian mengenai kebutuhan, potensi, dan lokasi pengerukan pasir laut secara konkret.

TEMPO.CO, Jakarta - Soal ekspor pasir laut kembali memjadi perbincangan riuh di Tanah Air. Adalah Marine Sand Watch, melacak dan memantau aktivitas pengerukan pasir, tanah liat, lumpur, kerikil, dan batu di lingkungan laut dunia, termasuk titik-titik penting seperti Laut Utara, Asia Tenggara, dan Pantai Timur Amerika Serikat.

Dikembangkan oleh GRID-Geneva, sebuah Pusat Analisis di bawah Program Lingkungan PBB (UNEP), platform ini menggunakan sinyal Sistem Identifikasi Otomatis (AIS) dari kapal dan Kecerdasan Buatan (AI) untuk mengidentifikasi operasi kapal pengerukan.

Marine Sand Watch memperkirakan bahwa antara 4 hingga 8 miliar ton pasir dan sedimen lainnya dikeruk setiap tahun di lingkungan laut dan pesisir. Selain itu, data yang dianalisis untuk tahun 2012-2019 menunjukkan bahwa skala pengerukan terus meningkat.

Dunia mendekati tingkat pengisian alami sebesar 10 hingga 16 miliar ton per tahun yang dibutuhkan oleh sungai untuk mempertahankan struktur dan fungsi ekosistem pesisir dan laut. Hal ini sangat mengkhawatirkan terutama bagi daerah-daerah di mana pengerukan lebih intens dan ekstraksi telah secara substansial melampaui anggaran sedimen dari darat ke laut.

Sementara itu, Indonesia justru kembali membuka keran ekspor pasir laut setelah mendapat lampu hijau dari Presiden Joko Widodo (Jokowi). Larangan ekspor, yang telah berlaku selama lebih dari 20 tahun, dicabut pada tanggal 9 September setelah Menteri Perdagangan Zulkifli Hassan menyelesaikan amandemen dua peraturan perdagangan (Permendag) di bidang ekspor.

Langkah pemerintah Indonesia yang secara efektif mencabut larangan ekspor pasir, meski yang diperbolehkan untuk diekspor adalah pasir yang mengendap di laut, telah memicu banyak protes dan mendapat kecaman luas dari para pemerhati lingkungan dan beberapa politisi.

Menanggapi berbagai kritik itu, Bara Krishna Hasibuan selaku Staf Khusus Menteri Perdagangan dan Perdagangan Internasional menegaskan, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) adalah mesin utama, bukan kran ekspor pasir laut.

Mereka berpendapat bahwa tindakan tersebut dapat mengeksploitasi lingkungan dan berdampak negatif pada masyarakat. Namun Jokowi mengatakan bahwa produk yang diekspor bukan pasir laut. "Ini bukan pasir laut. Ini sedimen yang bisa diekspor," kata Jokowi, Selasa, 17 September 2024. Hal itu sejalan dengan siaran pers Kemendagri yang mengidentifikasi pasir laut sebagai salah satu jenis sedimen.

Walhi

Menyikapi hal ini, Institut Pertanian Bogor (IPB) merasa terpanggil untuk mengadakan diskusi yang bertajuk The 40th IPB Strategic Talks: Polemik Pengelolaan Hasil Sedimentasi Laut (PP No 26 Tahun 2023), yang ditaja oleh Direktorat Kajian Strategis dan Reputasi Akademik (DKSRA) IPB University.

Dalam diskusi itu, Eksekutif Nasional Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI), Parid Ridwanudin selaku Manager Kampanye Pesisir dan Laut, menjelaskan bahwa tidak ada urgensi apa pun dalam PP Nomor 26 Tahun 2023, apalagi membuka keran ekspor pasir laut.

Menurutnya, jika aturan ini diberlakukan untuk mengatasi permasalahan sedimentasi, penanganan terbaik adalah dilakukan dari hulu hingga hilir, karena penyebab sedimentasi ada di hulu. “Akumulasi sedimen yang terjadi di laut banyak disebabkan oleh aktivitas di darat. PP ini hanya fokus pada fenomena penumpukan sedimen di hilir (laut), dan tidak memperhitungkan aktivitas di darat yang menyebabkan sedimentasi,” ungkapnya.

Ia turut mengungkapkan kekhawatirannya atas legitimasi penambangan pasir dari kebijakan ini. Jika penambangan pasir benar-benar dilakukan, maka akan banyak menimbulkan kerusakan lingkungan dan kerugian yang sangat besar. Salah satu yang terparah adalah pulau-pulau kecil di Indonesia terancam tenggelam.

Greenpeace

Sementara itu, Organisasi Greenpeace mengatakan bahwa pemerintahan Jokowi di akhir masa jabatannya telah menambah “dosa ekologis” dengan membuka kembali ekspor pasir laut ini. Jokowi harusnya mundur dari jabatannya sebagai presiden sesegera mungkin.

Afdillah Chudiel, juru kampanye kelautan Greenpeace Indonesia, mengatakan bahwa organisasinya telah mengantisipasi pengesahan kembali ekspor pasir laut setelah pengumuman Jokowi tahun lalu. “Kami sudah memprediksi sejak awal bahwa rezim Jokowi tidak akan peduli dengan kritik dan tidak akan berpihak pada lingkungan,” ujar Afdillah seperti dikutip dari situs resmi Greenpeace.

Selain itu, banyak pihak juga menilai kurangnya transparansi mengenai penjelasan mengenai Lokasi dan kebutuhan pasir laut yang sebenarnya. Menjawab pertanyaan itu, Victor Gustaf Manopo selaku Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut KKP memberikan penjelasannya. “Hasil penelitian lebih lanjut akan menentukan berapa jumlah pasir laut yang dibutuhkan dan potensinya di Indonesia. Hal ini juga berlaku untuk mengidentifikasi lokasi-lokasi tertentu yang diizinkan untuk pemanfaatan sedimentasi,” ungkapnya.

Namun, jawaban tersebut justru membuat kontroversi baru, bagaimana mungkin pemerintah mengeluarkan kebijakan ini sebelum ada kepastian mengenai kebutuhan, potensi, dan lokasi pengerukan pasir laut secara konkret.

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah membuka lagi keran ekspor pasir laut setelah Presiden Joko Widodo (Jokowi) menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut.

Ekspor pasir laut awalnya aktivitas ilegal selama 22 tahun terakhir. Pelarangan ekspor pasir laut dilakukan pemerintah Indonesia pada 2002 atau di era Presiden Megawati Soekarnoputri.

Penghentian ekspor pasir laut dilakukan karena jadi polemik panas kala itu.

PIXABAY/SWEETLOUISE Ilustrasi pasir, pasir laut.

Kini, ekspor pasir laut itu dilegalkan kembali usai Kementerian Perdagangan (Kemendag) RI merevisi dua Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag).

Revisi tersebut tertuang dalam Permendag Nomor 20 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 22 Tahun 2023 tentang Barang yang Dilarang untuk Diekspor dan Permendag Nomor 21 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 23 Tahun 2023 tentang Kebijakan dan Pengaturan Ekspor.

Dalam keterangan pers, Kemendag menyatakan mengimplementasikan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 26 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut serta menindaklanjuti usulan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).

Presiden Jokowi bersikukuh bahwa yang akan diekspor bukan pasir laut, melainkan sedimentasi yang mengganggu jalur layar kapal.

“Sekali lagi, itu bukan pasir laut, ya. Yang dibuka itu sedimen, sedimen. Yang mengganggu alur jalannya kapal," kata Jokowi memberikan keterangan di Menara Danareksa, Gambir, Jakarta Pusat, Selasa (17/9/2024).

Kemendag tak mau disalahkan

Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan alias Zulhas mengatakan bahwa Kemendag hanya menjalankan PP terkait kebijakan ekspor pasir laut yang dibuka lagi.

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah membuka lagi keran ekspor pasir laut setelah Presiden Joko Widodo (Jokowi) menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut.

Ekspor pasir laut awalnya aktivitas ilegal selama 22 tahun terakhir. Pelarangan ekspor pasir laut dilakukan pemerintah Indonesia pada 2002 atau di era Presiden Megawati Soekarnoputri.

Penghentian ekspor pasir laut dilakukan karena jadi polemik panas kala itu.

PIXABAY/SWEETLOUISE Ilustrasi pasir, pasir laut.

Kini, ekspor pasir laut itu dilegalkan kembali usai Kementerian Perdagangan (Kemendag) RI merevisi dua Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag).

Revisi tersebut tertuang dalam Permendag Nomor 20 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 22 Tahun 2023 tentang Barang yang Dilarang untuk Diekspor dan Permendag Nomor 21 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 23 Tahun 2023 tentang Kebijakan dan Pengaturan Ekspor.

Dalam keterangan pers, Kemendag menyatakan mengimplementasikan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 26 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut serta menindaklanjuti usulan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).

Presiden Jokowi bersikukuh bahwa yang akan diekspor bukan pasir laut, melainkan sedimentasi yang mengganggu jalur layar kapal.

“Sekali lagi, itu bukan pasir laut, ya. Yang dibuka itu sedimen, sedimen. Yang mengganggu alur jalannya kapal," kata Jokowi memberikan keterangan di Menara Danareksa, Gambir, Jakarta Pusat, Selasa (17/9/2024).

Kemendag tak mau disalahkan

Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan alias Zulhas mengatakan bahwa Kemendag hanya menjalankan PP terkait kebijakan ekspor pasir laut yang dibuka lagi.

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah membuka lagi keran ekspor pasir laut setelah Presiden Joko Widodo (Jokowi) menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut.

Ekspor pasir laut awalnya aktivitas ilegal selama 22 tahun terakhir. Pelarangan ekspor pasir laut dilakukan pemerintah Indonesia pada 2002 atau di era Presiden Megawati Soekarnoputri.

Penghentian ekspor pasir laut dilakukan karena jadi polemik panas kala itu.

PIXABAY/SWEETLOUISE Ilustrasi pasir, pasir laut.

Kini, ekspor pasir laut itu dilegalkan kembali usai Kementerian Perdagangan (Kemendag) RI merevisi dua Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag).

Revisi tersebut tertuang dalam Permendag Nomor 20 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 22 Tahun 2023 tentang Barang yang Dilarang untuk Diekspor dan Permendag Nomor 21 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 23 Tahun 2023 tentang Kebijakan dan Pengaturan Ekspor.

Dalam keterangan pers, Kemendag menyatakan mengimplementasikan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 26 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut serta menindaklanjuti usulan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).

Presiden Jokowi bersikukuh bahwa yang akan diekspor bukan pasir laut, melainkan sedimentasi yang mengganggu jalur layar kapal.

“Sekali lagi, itu bukan pasir laut, ya. Yang dibuka itu sedimen, sedimen. Yang mengganggu alur jalannya kapal," kata Jokowi memberikan keterangan di Menara Danareksa, Gambir, Jakarta Pusat, Selasa (17/9/2024).

Kemendag tak mau disalahkan

Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan alias Zulhas mengatakan bahwa Kemendag hanya menjalankan PP terkait kebijakan ekspor pasir laut yang dibuka lagi.

KOMPAS.com/NIRMALA MAULANA A Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan (Zulhas) beserta Satgas Pengawasan Barang Tertentu yang Diberlakukan Tata Niaga Impor menyita sekitar 2.900 lembar karpet dan sajadah hasil dari impor ilegal asal Turkiye. Penyitaan itu dilakukan setelah Zulhas beserta jajaran melakukan ekspose di Pergudangan Jatake, Kota Tangerang, Banten, Senin (23/9/2024).

Zulhas juga menuturkan, bukan dirinya yang mengizinkan ekspor pasir laut dibuka kembali.

“Lho kok saya mengizinkan? Itu kan PP (peraturan pemerintah), kamu tanya dong. Karena ada peraturan pemerintah, sudah lama,” tutur Zulhas.

Zulhas menyebutkan, merevisi Permendag terkait ekspor pasir laut merupakan sebuah konsekuensi karena dirinya menteri dan bagian dari pemerintah.

“Konsekuensi. Saya ini kan pemerintah, jadi kalau sudah ada peraturan pemerintah, masak saya enggak ikut? Saya ini menteri, gimana,” kata Zulhas.

“Bukan setuju atau enggak setuju. Kalau dari pemerintah ya harus dilaksanakan,” ujar Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) itu.

Sementara itu, Staf Khusus Menteri Perdagangan Bara Krishna Hasibuan mengatakan, pembukaan ekspor pasir laut diputusan di sidang kabinet.

Bara menjelaskan, proses pengkajian dilakukan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), hingga Kementerian Lingkungan Hidup dan Lingkungan.

“Ini kan kalau soal ekspor pasir laut ini kan merupakan kebijakan pemerintah, diputuskan di rapat kabinet,” kata Bara saat ditemui di Kantor Kemendag, Jakarta Pusat, Senin (23/9/2024).

Bara mengungkapkan, Kemendag hanya di proses tahap final, yakni perizinan ekspor. Kemendag kemudian merevisi Permendag terkait ekspor pasir laut.

“Kami menerbitkan Permendag untuk melakukan ekspor, harus memiliki ini, itu, ketentuan ini, itu,” kata Bara.

KOMPAS.com/NIRMALA MAULANA A Staf Khusus Menteri Perdagangan Bidang Perjanjian Perdagangan Internasional, Bara Krishna Hasibuan di Kantor Kemendag, Jakarta Pusat, Senin (23/9/2024).

“Ya kami harus memberikan izin, tidak ada alasan bagi kami untuk menolak. Tapi semuanya itu semua di kementerian teknis, kami hanya di final stage-nya,” tutur Bara.

Bara menuturkan, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menjadi penentu ekspor pasir laut dibuka kembali.

“Memang izin itu diberikan oleh Kementerian Perdagangan, tapi proses untuk sampai ke sini, aplikasinya itu kan sangat lama. Yang menentukan ini adalah pasir sedimentasi, yang menentukan adalah Kementerian Kelautan dan Perikanan. Jadi mereka memiliki kunci,” kata Bara.

Bara mengatakan, KKP juga menentukan perusahaan mana saja yang qualified melakukan ekspor. Ekspor pasir laut itu, sebut dia, juga melalui izin yang diberikan oleh Kementerian ESDM.

“Jadi kalau di kami itu hanya mengecek dokumennya, apakah semua rekomendasi sudah dipenuhi, baru kami berikan izin. Begitu saja. Jadi kuncinya bukan di sini sebetulnya,” tutur dia.

Pemerintah diwanti-wanti

Pengamat ekonomi dan energi dari Universitas Gadjah Mada (UGM) Fahmy Radhi mendorong pemerintah menyetop kebijakan ekspor pasir laut. Fahmy mengatakan, ekspor pasir laut akan memicu dampak buruk terhadap kerusakan lingkungan dan ekologi laut.

“Menyebabkan tenggelamnya pulau yang membahayakan bagi rakyat di pesisir pantai, dan meminggirkan nelayan yang tidak dapat melaut lagi,” kata Fahmy saat dihubungi Kompas.com, Selasa (24/9/2024).

Fahmy menambahkan, kebijakan ekspor pasir laut tidak tepat jika dilakukan untuk menambah pendapatan negara.

“Kementerian Keuangan mengaku selama ini penerimaan negara yang kecil dari hasil ekspor laut, termasuk pasir laut. Sedangkan biaya yang harus dikeluarkan untuk ekspor pasir laut jauh lebih besar ketimbang pendapatan yang diperoleh, sehingga ekspor pasir laut itu tidak layak,” kata Fahmy.

KOMPAS.com/HERU DAHNUR Penampakan sedimentasi pasir laut di muara Aik Kantung, Bangka, Kepulauan Bangka Belitung.

Wanti-wanti sebelumnya juga disampaikan Sekretaris Partai Gerindra Ahmad Muzani yang meminta agar ekspor pasir laut ditunda.

Muzani menyampaikan, jangan sampai kebijakan yang diambil pemerintah soal ekspor pasir laut malah membawa banyak kerugian bagi masyarakat.

“Ketika mudharatnya lebih besar dari pendapatan perekonomian yang kita dapatkan, tentu saja itu adalah sebuah kegiatan yang akan menjadi beban bagi kehidupan kita berikutnya,” ucap Muzani di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, Sabtu (21/9/2024).

Anggota Komisi IV DPR RI Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Daniel Johan juga mengingatkan pemerintahan untuk tidak terburu-buru membuka kembali kebijakan ekspor pasir laut.

Sebab, penambangan pasir laut berpotensi menimbulkan masalah lingkungan, khususnya kerusakan ekosistem laut.

"Kami mewanti-wanti pemerintah untuk kembali mempertimbangkan kebijakan ini, karena ekspor pasir bisa menyebabkan ekologi laut terancam bencana,” ujar Daniel dalam keterangan tertulis, Jumat (20/9/2024).

Daniel berpandangan, pembukaan keran ekspor bisa mendorong terjadinya penambangan pasir laut besar-besaran dan berakibat buruk terhadap aspek lingkungan serta kehidupan masyarakat.

Sementara itu, Fahmy memprediksi, Singapura akan menjadi satu-satunya negara yang membeli pasir laut asal Indonesia. Hal ini berkaca kasus-kasus sebelumnya.

“Satu-satunya negara yang akan membeli pasir laut Indonesia adalah Singapura untuk reklamasi memperluas daratannya. Sangat ironis, kalau pengedukan pasir laut itu menyebabkan tenggelamnya sejumlah pulau yang mengerutkan daratan wilayah Indonesia,” kata Fahmy.

Di sisi lain, Singapura akan semakin meluas sebagai hasil reklamasi yang ditimbun dari pasir laut Indonesia.

Kebijakan pemerintah membuka keran ekspor pasir laut menuai pro dan kontra di masyarakat, termasuk dari nelayan dan masyarakat pesisir. Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menjelaskan hal tersebut.

Staf Khusus Menteri Kelautan dan Perikanan, Doni Ismanto mengatakan, pihaknya tidak pernah memberikan pernyataan terkait ekspor pasir laut. Kebijakan saat ini juga berbeda dengan kebijakan yang sebelumnya. Doni menegaskan tujuan kebijakan saat ini menjaga ekologi.

Kebijakan ekspor pasir laut dibuka sejalan dengan penandatanganan revisi dua Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) oleh Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan. Revisi ini mencakup Permendag Nomor 20 Tahun 2024 dan Permendag Nomor 21 Tahun 2024 yang mengubah aturan tentang barang yang dilarang diekspor serta kebijakan ekspor.

"Beda lah (dengan peraturan sebelumnya), kalau PP 26/2023 tujuannya jelas untuk menjaga ekologi dan meningkatkan daya dukung ekosistem laut," kata Doni kepada detikcom, Jumat (20/9/2024).

Berdasarkan pada pasal 1 ayat (1) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 26 tahun 2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut, Doni menjelaskan hasil sedimentasi di laut adalah sedimen di laut berupa material alami yang berasal dari proses pelapukan dan erosi yang terdistribusi oleh dinamika aktivitas kelautan atau oseanografi dan terendapkan, yang bisa diambil untuk mencegah terjadinya gangguan ekosistem dan pelayaran.

Dia bilang hasil sedimentasi di laut yang dapat dimanfaatkan berupa pasir laut dan/atau material sedimen lain berupa lumpur. Jadi, dia menilai sedimentasi itu bukan selalu pasir laut. Dia pun membandingkan definisi pasir laut yang tertuang dalam Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 441 tahun 2022 tentang Ketentuan Ekspor Pasir Laut.

"Pasir Laut adalah bahan galian pasir yang terletak di bawah wilayah perairan Indonesia yang tidak mengandung unsur mineral golongan A dan/atau golongan B dalam jumlah yang berarti ditinjau dari segi ekonomi pertambangan. Beda kan?" jelasnya.

Terkait penolakan sejumlah kalangan masyarakat, Doni menyebut penyusunan regulasi ini melibatkan partisipasi dan konsultasi publik, mulai dari warga masyarakat, pemerintah daerah, pelaku usaha, hingga akademisi. Hal ini dapat dibuktikan ke lapangan, seperti daerah Moro Demak, Kenjeran, Subang, hingga Indramayu yang mana lokasi-lokasinya memang ada sedimentasi dan mengganggu aktivitas nelayan.

"Sebuah kebijakan publik wajar ada pro contra, kami tentu menerima masukan itu. Hal yang pasti terkait konsen publik terutama soal pengawasan, kita perhatikan dengan memperkuat PSDKP dan kita sudah tekankan untuk menjaga kerusakan lingkungan dengan mewajibkan pihak yang melakukan pembersihan sedimen menggunakan sarana yang ramah lingkungan," imbuhnya.

Wanti-wanti Nelayan soal Kebijakan Ekspor Pasir Laut

Melihat hal tersebut, sejumlah asosiasi nelayan mengimbau pemerintah dalam beberapa hal. Ketua Umum Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI) Dani Setiawan mengatakan secara keilmuan, pembersihan sedimentasi di laut dimungkinkan, khususnya sedimentasi yang mengganggu alur pelayaran baik di laut maupun muara. Menurutnya, tanpa diekspor atau dijual pun, harus ada upaya untuk membersihkannya. Namun, dia menilai pemerintah tidak seharusnya membuka celah bagi komersialisasi pemanfaatan sumber daya laut.

"Singkatnya, Negara tidak boleh berbisnis dalam mengurus kepentingan publik dan hajat hidup orang banyak. Tapi dalam pelaksanaan, ada koridor-koridor yang perlu diperhatikan," kata Dani kepada detikcom.

Pertama, lokasi pembersihan sedimentasi tidak boleh merusak atau mengganggu lokasi penangkapan ikan (fishing ground) nelayan kecil maupun tradisional. Apalagi berlokasi di wilayah-wilayah yang menunjang perlindungan pantai, khususnya pulau-pulau kecil.

"Lokasi-lokasi tersebut merupakan wilayah sensitif yang perlu dilindungi dan tidak boleh sembarang dikeruk. Ini yang jadi soal sebenarnya, rencana zonasi dan tata ruang laut belum mengakomodasi fishing ground nelayan tradisional. Jadi, sangat rentan diambil dan dialihkan untuk kepentingan lain, termasuk penambangan pasir laut," jelasnya.

Kemudian dia memperingatkan pemerintah agar asas kemanfaatan pembersihan sedimentasi benar-benar ditujukan untuk menjawab aspek keamanan pelayaran dan pendangkalan di muara sungai. Artinya, kebijakan tersebut ditunjukkan untuk membantu dan mempermudah nelayan kecil dalam mencari ikan dan keselamatan nelayan.

Berdasarkan pengalaman yang sudah terjadi sebelumnya, dia menyebut dampak dari penambangan pasir laut terhadap nelayan kecil atau tradisional sangat besar, seperti lingkungan laut jadi tercemar dan rusak, ikan-ikan menjauh, terumbu karang serta lamun rusak.

Akibatnya, nelayan harus menangkap ikan ke lokasi yang jauh. Bahkan buruknya, tidak bisa mendapat ikan. Alhasil, meningkatkan kerentanan yang dialami nelayan akibat risiko biaya melaut yang lebih besar dan risiko kecelakaan melaut yang lebih tinggi.

"Hasil pengamatan cepat anggota KNTI khususnya di Kepulauan Riau, khususnya di Kabupaten Karimun yang akan menjadi salah satu lokasi pengerukan sedimentasi/pasir. pengurus daerah KNTI menyampaikan sangat khawatir dampaknya akan sangat besar bagi anggota kami nelayan kecil di sana, termasuk potensi bencana lingkungan (pulau yang akan tenggelam) yang akan terjadi di kawasan tersebut," terangnya.

Sementara itu, Sekretaris Jenderal Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (Kiara), Susan Herawati mengatakan kebijakan tersebut sangat mengganggu nelayan. Dia bilang banyak kelompok-kelompok nelayan maupun masyarakat adat yang berada di pesisir menolak kebijakan ini.

"Kalau dari nelayan ini sangat mengganggu mereka ya karena banyak sekali kelompok-kelompok nelayan ataupun masyarakat adat yang berada di pesisir ini sangat menolak kebijakan ini," kata Susan kepada detikcom.

Dia mengaku memang pengelolaan sedimentasi laut sangat dibutuhkan. Namun, pihaknya melihat kebijakan tersebut jauh dari misi awal.

Menurutnya, kebijakan tersebut ingin meliberalisasi sumber daya yang ada di pesisir dan pulau-pulau kecil. Di mana, dampaknya merusak ekosistem.

"Ini lebih cenderung bagaimana negara mau liberalisasi sumber daya yang ada di pesisir dan pulau-pulau kecil. Jelas berdampak pada ekosistem, ekosistem rusak nanti berdampak pada pendapatan dan terancam tidak menjadi melaut ujungnya tidak bisa lagi nelayan. Ini yang mengerikan," terangnya.