Reporter: Diki Mardiansyah | Editor: Handoyo .

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia memastikan stok Crude Palm Oil (CPO) alias minyak kelapa sawit untuk program mandatori biodiesel B40 atau bauran solar dengan 40% sampai dengan program B60 akan aman.

"Kita akan banyak [CPO] dong. Kita kan ekspor. Sekarang kan kita B40, sekarang kita akan dorong ke B50 sampai B60. Kalau ditanya itu cukup atau tidak, B35 sampai B40 itu kan kita habiskan kurang lebih sekitar 14 juta kiloliter. Nah, sementara ekspor kita masih banyak. Nah, kalau ditanya kapasitas CPO kita cukup atau tidak, cukup. Pasti cukup," ungkap Bahlil di Kementerian ESDM, Senin (21/10).

Bahlil menuturkan terlepas dari stok CPO yang aman, yang perlu dilihat dari program B40 sampai B60 adalah teknologinya. Sebab, teknologi harus by process untuk diuji coba dan diimplementasikan agar B50-B60 itu sudah melewati uji coba yang baik.

Untuk diketahui, Presiden dan Wakil Presiden terpilih Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka merencanakan program biodiesel B50 atau bauran Solar dengan 50% minyak sawit bisa tercapai pada 2029. Dan di tahun 2024, rencana biodiesel B40 akan dilakukan sebagai kelanjutan B35 di tahun sebelumnya.

Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Eniya Listiani Dewi menargetkan program B40 ini akan diterapkan pada 2025. Saat ini program B40 masih di tahap uji coba ke mesin non otomotif setelah sebelumnya dilakukan uji coba ke mesin otomotif.

Nah, dilema ini muncul lantaran untuk kesiapan stok CPO program B40 perlu dipertimbangkan juga produksi CPO tahunan, kebutuhan untuk ekspor, dan kebutuhan untuk food dan feed di dalam negeri.

Eniya menerangkan bahwa Kementerian ESDM memproyeksikan stok minimal minyak kelapa sawit mentah untuk menopang program Biodiesel B40 sekitar 17,57 juta kilo liter nantinya yang berasal dari asumsi kebutuhan solar tahun 2024 sebesar 38,04 juta kilo liter.

Sementara dengan asumsi pertumbuhan rata-rata produk domestik bruto (PDB) sebesar 5%, maka penyaluran B40 diperlukan stok CPO domestik sekitar 17,57 juta kilo liter atau sekitar 15,29 juta ton CPO.

"Stok kita bisa sampai 18 juta kilo liter. Kalau B40 perkiraan mencapai 15 juta kilo liter. Dari resource aman. Sementara untuk solarnya nanti perlu diperbaiki kualitasnya. B0-nya perlu penyesuaian untuk ke Euro4 agar B40 pun bisa maksimal," ungkapnya kepada Kontan, Kamis (27/6).

Ketua Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) Eddy Martono mengatakan, jika CPO mau diolah menjadi Biodisel bisa saja, tetapi yang harus dilihat dengan teliti bagaimana untuk ekspor apakah mencukupi atau tidak.

"Kalau permintaan naik, karena kalau supply kurang harga minyak nabati dunia termasuk sawit akan naik. Saat ini memang prioritas untuk pangan dan energi, sisanya baru di ekspor," kata Eddy kepada Kontan, Kamis (27/6).

Reporter: Barratut Taqiyyah Rafie | Editor: Barratut Taqiyyah Rafie

KONTAN.CO.ID -JAKARTA. Pemerintah menargetkan sebanyak 13 juta kendaraan roda dua atau motor dapat dikonversi menjadi kendaraan listrik pada tahun 2030.

Target ini menjadi bagian dari langkah strategis pemerintah dalam menurunkan emisi dari sektor transportasi.

Melansir Infopublik.id, menurut Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian ESDM, Eniya Listiani Dewi, sebanyak 13 juta kendaraan roda dua yang dikonversi ini terdiri dari tujuh juta kendaraan listrik baru dan enam juta kendaraan lama berbahan bakar fosil yang akan dikonversi menjadi kendaraan listrik.

Eniya menambahkan, konversi kendaraan listrik ini telah dimulai sejak tahun 2020 sebagai upaya untuk menurunkan emisi karbon, khususnya di sektor transportasi dan industri.

"Pada awalnya, kami bersama Kementerian Perhubungan melihat potensi besar penurunan emisi di sektor transportasi melalui pengembangan kendaraan listrik. Selain itu, langkah konversi kendaraan berbahan bakar fosil menjadi listrik juga sudah dilakukan untuk mendukung upaya penurunan emisi ini," jelasnya.

Untuk meningkatkan minat masyarakat dalam melakukan konversi kendaraan, pemerintah menyediakan subsidi atau bantuan sebesar Rp 10 juta per unit.

Namun, Eniya mengakui bahwa biaya konversi kendaraan masih cukup tinggi, dan selisih biaya tersebut akan ditutupi melalui program corporate social responsibility (CSR) dari berbagai badan usaha yang terlibat dalam program ini.

"Badan usaha yang berpartisipasi melalui dana CSR mereka dapat mengklaim kegiatan ini sebagai bagian dari kontribusi mereka dalam upaya penurunan emisi. Hal ini akan diakui oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) sebagai salah satu langkah penurunan emisi dengan tambahan lima poin dalam Proper mereka," tambah Eniya.

Dengan partisipasi dari berbagai pihak, diharapkan program konversi ini tidak hanya mendorong transformasi kendaraan berbasis listrik, tetapi juga berperan besar dalam menurunkan emisi karbon nasional dan mempercepat transisi menuju energi terbarukan di Indonesia.