BPJS Kesehatan memberikan tambahan dana sebesar Rp45 triliun untuk meningkatkan layanan kepada peserta melalui fasilitas kesehatan (faskes) pada 2023.

Direktur Utama BPJS Kesehatan Ali Ghufron Mukti mengatakan dengan tambahan dana itu biaya jaminan kesehatan yang dibayarkan tahun lalu menjadi Rp158,8 triliun.

Menurutnya, itu merupakan bukti masyarakat makin puas dengan layanan jaminan kesehatan nasional.

"Tahun kemarin karena kepercayaan masyarakat meningkat, kami berikan uang tambahan untuk melayani masyarakat dan faskes sebesar Rp45 triliun," ujar Ghufron di Krakatau Grand Ballroom TMII, Jakarta Timur, Kamis (8/8).

Ia pun mengklaim kepesertaan BPJS Kesehatan telah mencapai 276.520.647 jiwa atau setara dengan 98,19 persen dari total penduduk Indonesia per 1 Agustus 2024.

Menurutnya, capaian kepesertaan program jaminan kesehatan nasional (JKN) itu melampaui target yang tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2023 tentang Peta Jalan Jaminan Sosial 2023-2024. Dalam beleid itu, target kepesertaan JKN pada 2024 adalah sebanyak 98 persen.

Dengan capaian kepesertaan tersebut, Indonesia meraih predikat Universal Health Coverage (UHC). Selain itu, Indonesia juga mendapat pengakuan internasional dari International Social Security Association (ISSA).

Ghufron mengatakan predikat UHC Ini adalah bukti bahwa cakupan akses kesehatan di Indonesia sudah semakin luas.

Untuk mendukung akses layanan kesehatan yang luas, per 1 Agustus 2024 BPJS Kesehatan bekerja sama dengan 23.205 Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) dan 3.129 Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan (FKRTL).

Selain itu, untuk menjangkau daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), BPJS Kesehatan juga juga memberikan pelayanan bagi masyarakat di Daerah Belum Tersedia Fasilitas Kesehatan Memenuhi Syarat (DBTFMS).

"Upaya yang telah dilakukan adalah dengan menjalin kerja sama dengan rumah sakit terapung, yang telah melayani masyarakat di berbagai daerah terpencil," kata Ghufron.