Peserta BPJS Kesehatan yang telah membayar iuran berhak memperoleh layanan pemeriksaan, rawat jalan, hingga rawat inap. Peserta juga dapat mengakses Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) hingga tingkat lanjut (FKTL).

Untuk menggunakan BPJS Kesehatan, detikers harus mematuhi aturan yang berlaku. Apalagi jika detikers harus berobat di luar FKTP terdaftar, yang menerapkan pembatasan kedatangan.

Berapa Kali BPJS Kesehatan Dapat Digunakan dalam Sebulan?

Penggunaan BPJS Kesehatan untuk berobat dalam waktu sebulan tidak dibatasi. Peserta dapat menggunakannya untuk berobat sesuai kebutuhan di fasilitas kesehatan (faskes) tempatnya terdaftar.

Namun, detikers yang berobat di FKTP luar wilayah terdaftar hanya bisa mengaksesnya maksimal tiga kali kunjungan dalam waktu sebulan. Hal ini sesuai Pasal 55 Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan.

"Peserta yang berada di luar wilayah FKTP tempat Peserta terdaftar dapat mengakses pelayanan rawat jalan tingkat pertama pada FKTP lain untuk paling banyak 3 (tiga) kali kunjungan dalam waktu paling lama 1 (satu) bulan di FKTP yang sama," tulis aturan tersebut.

Dilansir situs resmi BPJS Kesehatan, FKTP merupakan faskes pertama yang harus didatangi peserta jika ingin berobat. Faskes tingkat pertama ini terdiri dari puskesmas atau yang setara, praktik mandiri dokter gigi dan umum, klinik pratama atau yang setara termasuk FKTP milik TNI/Polri, rumah sakit kelas D Pratama atau yang setara, dan fasilitas kesehatan penunjang seperti apotek dan laboratorium.

Sedangkan FKTL adalah faskes yang menyediakan perawatan lanjutan dengan penanganan dokter spesialis dan subspesialis bagi peserta BPJS Kesehatan. Faskes tingkat lanjut ini meliputi klinik utama atau yang setara, rumah sakit umum, dan rumah sakit khusus.

Cara Berobat di FKTP Menggunakan BPJS Kesehatan

Detikers yang hendak berobat memakai BPJS Kesehatan di FKTP dapat mengikuti langkah-langkah berikut:

1. Datang ke FKTP yang sesuai pada kartu BPJS Kesehatan.
2. Pasien akan diperiksa di faskes tingkat pertama. Bila memerlukan pengobatan lanjutan, pasien akan dirujuk ke FKTL.
3. Di faskes lanjutan, pasien harus menunjukkan kartu BPJS Kesehatan.
4. Pasien akan mendapatkan pelayanan rawat jalan dan atau rawat inap di faskes lanjutan sesuai rujukan dokter.
5. Dokter FKTL dapat memberikan surat rujuk balik bila pengobatan sudah selesai, sehingga pelayanan kesehatan selanjutnya kembali ke faskes tingkat pertama.

Perlu diketahui, surat rujukan ke faskes lanjutan umumnya perlu diperpanjang di FKTP pada jangka waktu tertentu. Pastikan memperpanjangnya agar tetap dapat berobat menggunakan BPJS Kesehatan.

Cara Berobat di FKTP Luar Kota Menggunakan BPJS Kesehatan

Untuk berobat di FKTP luar kota, ikuti langkah yang dikutip dari laman Dinas Kesehatan Kabupaten Jayapura berikut:

1. Datang ke FKTP dengan membawa KTP dan Kartu BPJS Kesehatan atau kartu non fisik di aplikasi Mobile JKN.
2. Tunjukkan KTP atau kartu BPJS Kesehatan ke petugas untuk mendaftar.
3. Peserta selanjutkan akan diperiksa oleh dokter di FKTP.

Lantaran hanya dibatasi sebanyak tiga, detikers yang berada di luar dalam jangka waktu lama dapat memindahkan faskes BPJS Kesehatan ke lokasi sesuai tempat tinggal. Prosesnya dapat dilakukan secara online atau mengunjungi kantor BPJS Kesehatan setempat.

Cara Mengubah FKTP di BPJS Kesehatan Online

Detikers yang di luar kota bisa mengganti faskes BPJS Kesehatan secara online melalui aplikasi Mobile JKN. Aplikasi dapat diunduh di Play Store atau App Store. Berikut langkah-langkah mengubah faskesnya:

1. Unduh dan instal aplikasi Mobile JKN di ponsel.
2. Bila belum memiliki akun, daftar dengan mengisi data diri, meliputi nomor BPJS Kesehatan, NIK, nomor handphone, hingga email dan password.
3. Jika sudah punya, langsung login ke aplikasi menggunakan nomor BPJS Kesehatan.
4. Pilih menu "Perubahan Data Peserta" pada halaman utama.
5. Pada kategori FKTP, pilih provinsi, kota/kabupaten, serta faskes yang ingin dituju.
6. Ikuti instruksi selanjutnya dan lengkapi data baru.

Perlu diketahui, perubahan faskes dapat dilakukan minimal 3 bulan sekali.

Program 'Rehab' BPJS: Mudah dan Fleksibel

Program 'Rehab' BPJS: Mudah dan Fleksibel

Bisnis.com, JAKARTA -- Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan mencatat ada lebih dari 17 juta peserta program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) segmen Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) atau peserta mandiri masih menunggak iuran.

Kepala Humas BPJS Kesehatan Rizzky Anugrah mengatakan pihaknya melakukan berbagai upaya agar peserta JKN dapat melaksanakan kewajibannya untuk membayarkan tunggakan iurannya melalui beberapa inovasi.

"Hingga 31 Juli 2024, jumlah tunggakan terhadap iuran JKN bagi peserta segmen Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) atau peserta mandiri sebesar 17,553 juta peserta dengan nilai tunggakan sebesar Rp14,12 triliun," kata Rizzky kepada Bisnis, Minggu (26/8/2024).

Inovasi yang dilakukan BPJS Kesehatan untuk menangani tunggakan tersebut antara lain adalah pertama, layanan Autodebit, yakni layanan yang diberikan oleh bank dan non-bank untuk melakukan pendebitan rekening atau saldo account dalam rangka pembayaran Jaminan Kesehatan.

Kedua, adalah inovasi WhatsApp Blast yang dikhususkan untuk peserta yang menunggak 1-24 bulan. Melalui inovasi ini, BPJS Kesehatan memberikan pesan reminder kepada peserta menunggak secara masif sebelum tanggal 10 setiap bulan.

Ketiga adalah inovasi Telekolekting yang menyasar peserta dengan tunggakan 2-24 bulan. Dengan hal ini, BPJS Kesehatan melakukan penagihan iuran dan tunggakan iuran jaminan Kesehatan dengan menggunakan perangkat telekomunikasi.

"Keempat melalui Kader JKN untuk peserta yang menunggak 12 sampai 24 bulan. BPJS Kesehatan melakukan kunjungan langsung kepada peserta binaan dengan tugas edukasi, sosialisasi dan pemberian informasi," kata Rizzky.

Kemudian yang kelima adalah program Rencana Iuran Bertahap (REHAB) untuk peserta yang menunggak empat sampai 24 bulan. Rizzky menjelaskan, program REHAB dapat memberikan kemudahan bagi peserta JKN untuk mengangsur atau mencicil tunggakannya tanpa harus membayar secara sekaligus.

Keenam, BPJS Kesehatan memiliki program Pendanaan Masyarakat Peduli JKN (PIPMPJ) untuk peserta yang sudah menunggak tiga sampai 24 bulan. PIPMPJ adalah gerakan gotong royong melalui partisipasi masyarakat untuk mendaftarkan dan membayaran iuran.

"Ketujuh adalah sosialisasi masif kesadaran membayar iuran paling lambat setiap tanggal 10. BPJS Kesehatan melakukan sosialisasi secara intensif dan masif kepada peserta melalui media langsung maupun tidak langsung bekerja sama dengan mitra pembayaran dan pemerintah," tegas dia.

BPJS Kesehatan memberikan tambahan dana sebesar Rp45 triliun untuk meningkatkan layanan kepada peserta melalui fasilitas kesehatan (faskes) pada 2023.

Direktur Utama BPJS Kesehatan Ali Ghufron Mukti mengatakan dengan tambahan dana itu biaya jaminan kesehatan yang dibayarkan tahun lalu menjadi Rp158,8 triliun.

Menurutnya, itu merupakan bukti masyarakat makin puas dengan layanan jaminan kesehatan nasional.

"Tahun kemarin karena kepercayaan masyarakat meningkat, kami berikan uang tambahan untuk melayani masyarakat dan faskes sebesar Rp45 triliun," ujar Ghufron di Krakatau Grand Ballroom TMII, Jakarta Timur, Kamis (8/8).

Ia pun mengklaim kepesertaan BPJS Kesehatan telah mencapai 276.520.647 jiwa atau setara dengan 98,19 persen dari total penduduk Indonesia per 1 Agustus 2024.

Menurutnya, capaian kepesertaan program jaminan kesehatan nasional (JKN) itu melampaui target yang tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2023 tentang Peta Jalan Jaminan Sosial 2023-2024. Dalam beleid itu, target kepesertaan JKN pada 2024 adalah sebanyak 98 persen.

Dengan capaian kepesertaan tersebut, Indonesia meraih predikat Universal Health Coverage (UHC). Selain itu, Indonesia juga mendapat pengakuan internasional dari International Social Security Association (ISSA).

Ghufron mengatakan predikat UHC Ini adalah bukti bahwa cakupan akses kesehatan di Indonesia sudah semakin luas.

Untuk mendukung akses layanan kesehatan yang luas, per 1 Agustus 2024 BPJS Kesehatan bekerja sama dengan 23.205 Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) dan 3.129 Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan (FKRTL).

Selain itu, untuk menjangkau daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), BPJS Kesehatan juga juga memberikan pelayanan bagi masyarakat di Daerah Belum Tersedia Fasilitas Kesehatan Memenuhi Syarat (DBTFMS).

"Upaya yang telah dilakukan adalah dengan menjalin kerja sama dengan rumah sakit terapung, yang telah melayani masyarakat di berbagai daerah terpencil," kata Ghufron.

Bisnis.com, JAKARTA - Wakil Presiden Indonesia Ma'ruf Amin memberi tantangan kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan agar seluruh populasi di Indonesia terdaftar menjadi peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

Sampa 1 Agustus 2024 cakupan kepesertaan JKN mencapai 276.520.647 jiwa, atau 98,19% dari total popuasi penduduk Indonesia per semester I/2024 sebanyak 281.603.800 jiwa.

Capaian tersebut telah memenuhi target yang tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2023 tentang Peta Jalan Jaminan Sosial Tahun 2023-2024 di mana pada 2024 total peserta JKN mencapai 98%.

Hal tersebut Ma'ruf Amin sampaikan dalam acara pemberian penghargaan kepada 33 provinsi dan 452 kabupaten/kota yang telah mencapai Universal Health Coverage (UHC) dengan cakupan kepesertaan JKN minimal 95% dari total penduduk.

"Saya harap penghargaan ini dapat menjadi motivasi bagi pemerintah daerah untuk menyempurnakan cakupan kepesertaan aktif dan memastikan perlindungan kesehatan penduduk secara menyeluruh di wilayahnya," kata Ma'ruf Amin di TMII Jakarta, Kamis (8/8/2024).

Dengan capaian tersebut, tersisa 1,81% dari total populasi masyarakat Indonesia yang belum menjadi peserta JKN BPJS Kesehatan. Ma'ruf Amin meminta BPJS Kesehatan terus memperluas cakupan kepesertaan JKN hingga 100%.

"Perluas jangkauan kepesertaan sampai 100%. Hanya tinggal sedikit, sedikit lagi saja. Kalau 98% sudah bisa, 100% pun tinggal nil saja," kata orang nomor dua di Indonesia tersebut.

Ditemui usai acara, Direktur Utama (Dirut) BPJS Kesehatan Ali Ghufron Mukti mengatakan permintaan Ma'ruf Amin tersebut bukan perkara mudah karena demografi penduduk Indonesia yang missing the middle alias bukan kategori miskin, tapi tidak tergolong kaya.

"Kalau di sebuah negara caranya gampang, bikin Undang-Undang, pokoknya sisanya dijamin oleh negara. Itu lebih cepat lagi. Tapi maslaahnya keuangan kan," kata Ghufron.

Kendala lainnya adalah soal presepsi masyarakat yang belum seragam. Ghufron memandang banyak masyarakat yang merasa berat untuk menyisihkan uangnya untuk iuran BPJS Kesehatan.

"Dia mampu beli rokok, rokok berapa sebulan bisa Rp500.000, BPJS hanya Rp42.000 (kelas III), merasa berat. Jadi selain kemampuan ya kemauan membayar," kata Ghufron.

Adapun, cakupan kepesertaan JKN di dalam Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2023 ditargetkan dapat terealisasi hingga 100% dari total populasi di 2030 nanti.

IDXChannel - Direktur Utama BPJS Kesehatan Ali Ghufron Mukti memastikan iuran peserta tidak naik pada tahun ini. Menurut dia, penyesuaian iuran BPJS Kesehatan dilakukan setiap dua tahun sekali.

Hal Itu untuk menjaga BPJS Kesehatan enggak mengalami defisit. "Sampai 2024 tidak ada kenaikan iuran," kata Ali Ghufron pada awak media, Senin (8/7/2024).

Adapun, iuran BPJS Kesehatan yang berlaku sekarang masih mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Perpres Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan, bahwa iuran ditentukan berdasarkan jenis kepesertaan setiap peserta dalam program JKN.

Berikut besaran iuran peserta BPJS Kesehatan kelas 1,2,3 per Juli 2024:

1. Kelas III Rp35.000 per bulan setelah mendapat subsidi dari pemerintah sebesar Rp7.000

2. Kelas II Rp100.000 per bulan

3. Kelas I Rp150.000 per bulan

Semua kelas BPJS Kesehatan mendapatkan bentuk perawatan dan pelayanan obat yang sama, pelayanan tersebut terdiri dari konsultasi dokter, pemeriksaan penunjang yang meliputi lab, radiologi, obat formularium nasional, dan lainnya.

Meski begitu, ada 21 penyakit yang tidak ditanggung BPJS Kesehatan. Berikut daftarnya:

1. Perawatan dengan tujuan untuk estetika dan kecantikan, seperti operasi plastik.

2. Penyakit setara wabah atau yang dianggap kejadian luar biasa.

3. Perawatan meratakan gigi, atau biasa disebut ortodonti.

4. Penyakit karena ketergantungan obat atau mengonsumsi alkohol.

5. Penyakit karena tindak pidana, contohnya kekerasan seksual atau penganiayaan.

6. Gangguan kesehatan atau cedera karena kejadian tidak dapat terhindarkan, seperti tawuran.

7. Gangguan kesehatan atau cedera karena sengaja melakukan usaha mengakhiri hidup (bunuh diri) atau menyakiti diri sendiri.

8. Pengobatan tradisional, alternatif, maupun komplementer yang dinyatakan belum efektif menurut penilaian menggunakan teknologi kesehatan.

9. Tindakan medis dan pengobatan kesehatan yang terjadi dan diselesaikan di luar negeri.

10. Tindakan medis dan pengobatan dalam kategori sebagai eksperimen atau percobaan.

11. Perawatan atau pengobatan untuk kondisi infertilitas atau mandul.

12. Peralatan serta obat kontrasepsi.

13. Perbekalan untuk kesehatan rumah tangga.

14. Pelayanan kesehatan pada fasilitas kesehatan yang tidak menjadi mitra BPJS Kesehatan, kecuali pada situasi darurat dan kondisi darurat.

15. Pelayanan kesehatan yang bertentangan dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan, terdiri atas rujukan permintaan pribadi serta layanan kesehatan lain yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

16. Pelayanan kesehatan pada penyakit atau cedera karena hubungan maupun kecelakaan kerja yang terjamin program jaminan kecelakaan kerja atau jadi tanggungan bagi pemberi kerja.

17. Pelayanan kesehatan dengan tujuan penyelenggaraan sebagai bakti sosial.

18. Pelayanan kesehatan yang terjamin program jaminan kecelakaan lalu lintas dengan sifat wajib hingga nilai tanggungan dari program tersebut sesuai hak pada kelas rawat peserta.

19. Pelayanan kesehatan berhubungan dengan Polri, TNI, serta Kementerian Pertahanan.

20. Pelayanan yang berstatus ditanggung program lain.

21. Pelayanan lain yang tidak berkaitan pada manfaat jaminan kesehatan yang ada.

(FRI)