REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi mendesak Israel untuk segera mengakhiri pendudukan ilegal di wilayah Palestina, menyusul fatwa hukum bersejarah yang ditetapkan Mahkamah Internasional (ICJ) pada Jumat (19/7/2024).

Berdasarkan fatwa ICJ, Indonesia menegaskan bahwa Israel harus mengakhiri pembangunan permukiman ilegal dan mengevakuasi seluruh pemukim Yahudi secepatnya.

Selain itu, Israel juga wajib melakukan reparasi dalam bentuk restitusi dan kompensasi, termasuk mengembalikan tanah-tanah yang diambil sejak 1967 dan memperbolehkan seluruh warga Palestina yang diusir dari rumahnya untuk kembali.

“Sejalan dengan fatwa hukum tersebut, Indonesia mendorong agar Majelis Umum dan Dewan Keamanan PBB memenuhi permintaan Mahkamah untuk mengambil langkah yang tepat guna mengakhiri keberadaan ilegal Israel di Palestina,” kata Retno dalam keterangan tertulisnya, Ahad.

Dalam fatwa hukum tersebut, tutur Retno, Mahkamah telah menegakkan rules based international order dengan menetapkan status ilegal keberadaan Israel di Wilayah Pendudukan Palestina.

”Karenanya, Indonesia mendukung pandangan Mahkamah agar semua negara dan PBB tidak mengakui situasi yang ditimbulkan dari keberadaan ilegal Israel,” ujarnya.

Penetapan fatwa hukum oleh Mahkamah dipandang sebagai langkah awal untuk mewujudkan kemerdekaan Palestina yang seutuhnya.

“Fatwa hukum ini menunjukkan bahwa hukum internasional berpihak pada perjuangan Bangsa Palestina,” kata Retno.

Secara faktual, Israel masih menjadi kekuatan pendudukan (occupying power) di wilayah pendudukan Palestina.

Pelanggaran-pelanggaran yang ditetapkan oleh ICJ pun masih terus berlangsung.

Retno memaparkan bahwa bangsa Palestina, khususnya di Gaza, masih menjadi target serangan militer Israel.

“Indonesia kembali menyerukan agar Israel tetap memiliki kewajiban sebagai occupying power untuk memenuhi hak-hak dasar warga Palestina yang mendiami wilayah pendudukan Palestina, sejalan dengan penetapan fatwa Mahkamah,” ujar Retno.

Secara paralel, Indonesia akan mengajak masyarakat internasional dan PBB untuk secara bersama-sama menindaklanjuti fatwa hukum tersebut, dan memberikan pengakuan terhadap keberadaan Negara Palestina.

REPUBLIKA.CO.ID, GAZA – Kelompok Hamas mengatakan Israel masih terus melakukan pembantaian terhadap warga sipil di Jalur Gaza pasca diterbitkannya fatwa hukum Mahkamah Internasional (ICJ). Fatwa ICJ yang dirilis baru-baru ini menyatakan bahwa pendudukan Israel atas wilayah Palestina ilegal.

“(Israel) Terus melakukan pengeboman intensif dan perang pemusnahan terhadap warga sipil yang tidak berdaya di seluruh Jalur Gaza, yang mengakibatkan puluhan orang menjadi martir selama 24 jam terakhir, kebanyakan dari mereka adalah anak-anak dan wanita,” kata Hamas dalam sebuah pernyataan pada Sabtu (20/7/2024) dikutip Anadolu Agency.

“Ini merupakan respons praktis terhadap pendapat Mahkamah Internasional, yang mengakui ilegalitas pendudukan dan hak rakyat kami untuk menentukan nasib sendiri,” tambah Hamas dalam pernyataannya.

Hamas mendesak PBB segera bertindak untuk menghentikan serangkaian terorisme dan kriminalitas Israel, yang dilakukan dengan dukungan langsung dari Amerika Serikat (AS). Pada Jumat (19/7/2024), ICJ telah merilis fatwa hukum tentang pendudukan Israel di Palestina. Mereka menyatakan bahwa pendudukan tersebut ilegal. ICJ menegaskan bahwa rakyat Palestina memiliki hak untuk menentukan nasib sendiri.

Dalam fatwa hukumnya, ICJ pun menyerukan Israel mengosongkan permukiman-permukiman ilegal yang dibangun di wilayah Palestina yang diduduki, termasuk Tepi Barat dan Yerusalem Timur. ICJ menyatakan bahwa wilayah Palestina yang diduduki sebagai “satu unit teritorial” yang harus dilindungi.

Fatwa hukum ICJ disambut berbagai negara, termasuk Indonesia. “Fatwa hukum (ICJ) ini menunjukkan bahwa hukum internasional berpihak pada perjuangan Palestina,” ujar Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi dalam keterangan yang dirilis Kementerian Luar Negeri RI pada Ahad (21/7/2024).

Fatwa hukum ICJ muncul saat Israel masih terus melancarkan agresi ke Gaza. Sejauh ini lebih dari 38.800 warga Palestina di Gaza meninggal dunia sejak Israel memulai agresinya pada Oktober 2023. Sementara itu korban luka telah melampaui 89 ribu orang.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Luar Negeri (Menlu) RI Retno Lestari Priansari Marsudi menyambut baik fatwa hukum yang diterbitkan Mahkamah Internasional (ICJ) terkait pendudukan Israel di Palestina. Dia menilai, fatwa ICJ tersebut menunjukkan bahwa hukum internasional berpihak pada perjuangan Palestina.

"Fatwa hukum (ICJ) ini menunjukkan bahwa hukum internasional berpihak pada perjuangan bangsa Palestina," ujar Menlu Retno dalam keterangan yang dirilis Kementerian Luar Negeri RI di Jakarta, Ahad (21/7/2024).

Dalam fatwa hukum tersebut, lanjut Retno, ICJ telah menegakkan rules based international order dengan menetapkan status ilegal keberadaan Israel di Wilayah Pendudukan Palestina. ⁠"Karenanya, Indonesia mendukung pandangan Mahkamah agar semua negara dan PBB tidak mengakui situasi yang ditimbulkan dari keberadaan ilegal Israel."

Sejalan dengan fatwa ICJ, Menlu RI mendesak Israel segera mengakhiri pendudukannya di wilayah Palestina. "Indonesia mendorong agar Majelis Umum dan Dewan Keamanan PBB memenuhi permintaan Mahkamah untuk mengambil langkah yang tepat guna mengakhiri keberadaan ilegal Israel di Palestina," ujar Retno.

Dia pun menyerukan agar Israel menghentikan penjajahan di tanah Palestina. "Indonesia kembali menyerukan agar Israel tetap memiliki kewajiban sebagai occupying power untuk memenuhi hak-hak dasar warga Palestina yang mendiami wilayah pendudukan Palestina, sejalan dengan penetapan fatwa Mahkamah," ujar Retno.

Pada Jumat (19/7/2014), panel hakim ICJ telah membacakan opini legal mereka tentang pendudukan Israel di Palestina. Mereka menyatakan menemukan berbagai pelanggaran, termasuk aktivitas apartheid.

ICJ mengatakan Israel harus mengakhiri pembangunan permukiman ilegal di wilayah Palestina yang diduduki, termasuk Tepi Barat dan Yerusalem Timur. ICJ pun memerintahkan Israel untuk secepatnya mengevakuasi seluruh pemukim Yahudi dari wilayah-wilayah terkait.

Selain itu, Israel juga wajib melakukan reparasi dalam bentuk restitusi dan kompensasi, termasuk mengembalikan tanah-tanah yang diambil sejak 1967 dan memperbolehkan seluruh warga Palestina yang diusir dari rumahnya untuk kembali.