Bisnis.com, JAKARTA — Fatwa hukum Mahkamah Internasional (ICJ) dinilai dapat menjadi referensi bagi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan negara lain untuk menentukan sikap kepada Israel.

Hal itu ditegaskan Direktur Jenderal (Dirjen) Hukum dan Perjanjian Internasional Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI L. Amrih Jinangkung. Menurutnya, fatwa hukum ICJ memang tidak mengikat, tetapi bisa menjadi rujukan bagi PBB dan berbagai negara dalam bersikap, termasuk kepada Israel.

Dia menjelaskan bahwa Fatwa Hukum yang ICJ keluarkan mengenai kependudukan ilegal Israel di Palestina itu, merupakanadvisory opinionatau nasihat hukum atas permintaan Majelis Umum PBB.

"Sebenarnya nasihat hukum ini diminta oleh Majelis Umum kepada Mahkamah, kemudian Mahkamah mengabulkan permintaan nasihat hukum itu dengan memberikanadvisory opinionkepada Majelis Umum PBB," katanya, saat ditanyai awak media, di Kemlu RI, pada Senin (22/7/2024).

Lantaran fatwa hukum ICJ itu tidak mengikat, jelas Amrih, maka proses selanjutnya akan diserahkan kepada Majelis Umum PBB.

Menurutnya,advisory opiniondari ICJ tersebut akan menjadi prinsip pengarah atauguiding principlesbagi Majelis Umum PBB untuk membahas dan mendiskusikan isu Palestina.

"Jadi meskipun iniadvisory, tetapi ada makna, adamagnitudedari keputusanadvisoryini yang tentunya akan menjadi referensi, menjadi bahan tidak hanya bagi Majelis Umum tapi juga bagi semua negara," tambahnya.

Sementara itu, dia menegaskan bahwa Indonesia akan berkoordinasi dengan PBB dan negara-negara yang sehaluan untuk memastikan fatwa hukum ICJ tersebut bisa terealisasikan.

"Indonesia akan mengajak masyarakat internasional untuk secara bersama-sama memikirkan bagaimana tidak lanjut dari fatwa hukum ini," ucapnya.

Seperti diketahui, Mahkamah Internasional (ICJ) telah menetapkanadvisory opinionatau fatwa hukum mengenai pendudukan Israel di Palestina adalah ilegal, pada 19 Juli 2024 lalu.

Bisnis.com, JAKARTA — Mahkamah Internasional telah mewujudkan fatwa hukum yang menetapkan pendudukan Israel di wilayah Palestina adalah ilegal.

Menteri Luar Negeri (Menlu) RI Retno Marsudi mengatakan bahwa fatwa hukum tersebut bersejarah, dan menjadi penetapan yang dinanti oleh dunia internasional.

“Fatwa hukum ini menunjukkan bahwa hukum internasional berpihak pada perjuangan bangsa Palestina,” katanya, dalam keterangan resmi, Minggu (21/7/2024).

Pemerintah Indonesia sebelumnya menyampaikan pandangan lisan di Mahkamah Internasional terkait hal tersebut, pada Jumat (19/7/2024).

Retno menegaskan bahwa Indonesia mendukung pandangan Mahkamah agar semua negara dan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tidak mengakui situasi yang ditimbulkan dari keberadaan ilegal Israel.

Sejalan dengan fatwa Mahkamah, Indonesia mendesak Israel untuk segera mengakhiri keberadaannya yang ilegal di Wilayah Pendudukan Palestina.

Menurutnya, Israel harus mengakhiri pembangunan permukiman ilegal dan mengevakuasi seluruh pemukim Yahudi secepatnya.

Selain itu, Israel juga wajib melakukan reparasi dalam bentuk restitusi dan kompensasi, termasuk mengembalikan tanah-tanah yang diambil sejak 1967 dan memperbolehkan seluruh warga Palestina yang diusir dari rumahnya untuk kembali.

“Sejalan dengan fatwa hukum tersebut, Indonesia mendorong agar Majelis Umum dan Dewan Keamanan PBB memenuhi permintaan Mahkamah untuk mengambil langkah yang tepat guna mengakhiri keberadaan ilegal Israel di Palestina,” tegas Retno.

Lebih lanjut, dia mengatakan bahwa penetapan fatwa hukum oleh Mahkamah adalah langkah awal untuk mewujudkan kemerdekaan Palestina yang seutuhnya. Secara faktual, Israel masih menjadi negara yang menduduki atauoccupying powerdi wilayah Palestina.

Dia mengatakan bahwa pelanggaran-pelanggaran yang ditetapkan oleh Mahkamah masih terus berlangsung, bangsa Palestina, khususnya di Gaza, masih menjadi target serangan militer Israel.

“Indonesia kembali menyerukan agar Israel tetap memiliki kewajiban sebagaioccupying poweruntuk memenuhi hak-hak dasar warga Palestina yang mendiami wilayah pendudukan Palestina, sejalan dengan penetapan fatwa Mahkamah," tegas Retno.

Adapun dia menegaskan bahwa secara paralel, Indonesia akan mengajak masyarakat internasional dan PBB untuk secara bersama-sama menindaklanjuti fatwa hukum tersebut, dan memberikan pengakuan terhadap keberadaan Negara Palestina.