JAKARTA - Perang yang dilancarkan Israel di Gaza telah membebani ekonominegara zionis tersebut. Ekonomi Israel diprediksi akan semakin terpuruk dengan meningkatnya ketegangan dengan Iran yang dapat menimbulkan pengeluaran militer tambahan yang signifikan, yang selanjutnya makin membebani keuangan negara tersebut.

Pekan lalu, Fitch Ratings menurunkan skor kredit Israel dari A+ menjadi A. Fitch mengutip perang yang terus berlanjut di Gaza dan meningkatnya risiko geopolitik sebagai pendorong utama penurunan skor kredit negara zionis tersebut. Lembaga pemeringkat kredit tersebut juga mempertahankan prospek Israel sebagai "negatif", yang berarti penurunan peringkat lebih lanjut mungkin terjadi. Sebelumnya, di awal tahun ini, Moody's dan S&P juga telah memangkas peringkat kredit mereka untuk Israel.

Sejauh ini, perang Israel di Gaza yang telah menewaskan lebih dari 40.000 warga Palestina itu juga telah menghancurkan ekonomi di daerah kantong yang terkepung itu. Namun, ada tanda-tanda pukulan balik juga di Israel, di mana konsumsi, perdagangan, dan investasi semuanya telah dibatasi.

Bank Israel memperkirakan bahwa biaya terkait perang untuk tahun 2023-2025 dapat mencapai USD55,6 miliar atau sekitarRp872 triliun (kurs Rp15.700 per USD). Hasilnya adalah bahwa operasi tempur tersebut membebani ekonomi Israel. Pada hari Minggu, Biro Statistik Pusat Israel memperkirakan bahwaoutput tumbuh sebesar 2,5% (pada tingkat tahunan) pada paruh pertama tahun 2024, turun dari 4,5% pada periode yang sama tahun lalu.

Sebelum pecah perang, ekonomi Israel diperkirakan tumbuh sebesar 3,5% tahun lalu. Pada akhirnya, output meningkat hanya sebesar 2%. Penurunan yang lebih tajam dapat dihindari berkat sektor teknologi yang sangat penting di negara itu, yang sebagian besar tidak terpengaruh oleh pertempuran.

Bagian lain dari ekonomi juga telah mengalami pukulan yang signifikan. Pada kuartal terakhir tahun lalu dan beberapa minggu setelah perang dimulai, produk domestik bruto (PDB) Israel menyusut hingga 20,7% (dalam hitungan tahunan). Kemerosotan ini didorong oleh penurunan konsumsi swasta sebesar 27%, penurunan ekspor, dan pemotongan investasi oleh perusahaan.

Israel juga memberlakukan kontrol ketat terhadap pergerakan pekerja Palestina, dengan mengabaikan hingga 160.000 pekerja. Untuk mengatasi kekurangan tenaga kerja tersebut, Israel telah menjalankan program perekrutan di India dan Sri Lanka dengan hasil yang beragam. Namun, pasar tenaga kerja masih kekurangan pasokan, khususnya di sektor konstruksi dan pertanian.

Menurut perusahaan survei bisnis CofaceBDI, sekitar 60.000 perusahaan Israel akan tutup tahun ini karena kekurangan tenaga kerja, gangguan logistik, sentimen bisnis yang lesu, dan rencana investasi pun tertunda.

Sementara itu, perang telah memicu peningkatan tajam dalam pengeluaran pemerintah. Menurut Elliot Garside, analis Timur Tengah di Oxford Economics, terjadi peningkatan 93% dalam pengeluaran militer dalam tiga bulan terakhir tahun 2023, dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun 2022.

"Pada tahun 2024, data bulanan menunjukkan pengeluaran militer akan menjadi sekitar dua kali lipat dari tahun sebelumnya," kata Garside seperti dilansir Aljazeera, Jumat (23/8/2024). Sebagian besar peningkatan itu akan digunakan untuk gaji prajurit cadangan, artileri, dan pencegat untuk sistem pertahanan Iron Dome Israel. Garside mengatakan kepada Al Jazeera bahwa pengeluaran ini "sebagian besar dibiayai oleh penerbitan utang domestik".

Israel juga telah menerima sekitar USD14,5 miliar dana tambahan dari Amerika Serikat tahun ini, di samping USD3 miliar bantuan tahunan yang diberikan AS kepada negara tersebut.

Garside mencatat, "Kami belum melihat adanya pemotongan besar pada bagian lain anggaran (seperti perawatan kesehatan dan pendidikan), meskipun kemungkinan pemotongan akan dilakukan setelah konflik." Tanpa adanya perang regional skala penuh, Oxford Economics mengantisipasi bahwa ekonomi Israel akan melambat menjadi pertumbuhan 1,5% tahun ini. Pertumbuhan yang lemah dan defisit yang tinggi akan memberikan tekanan lebih lanjut pada profil utang Israel, yang kemungkinan akan meningkatkan biaya pinjaman dan melemahkan kepercayaan investor.

Di bagian lain, Fitch memperkirakan Israel akan secara permanen meningkatkan pengeluaran militer sebesar 1,5% dari PDB dibandingkan dengan tingkat sebelum perang, dengan konsekuensi yang tidak dapat dihindari bagi defisit publik. Laporan pemeringkatan minggu lalu mencatat bahwa rasio utang akan tetap di atas 70% dari PDB dalam jangka menengah.

Laporan tersebut menekankan bahwa keuangan publik telah terpukul, dan diproyeksikan defisit menjadi sebesar 7,8% dari PDB pada tahun 2024, naik dari 4,1% tahun laluSementara, . Menteri Keuangan sayap kanan Israel Bezalel Smotrich secara terbuka tidak setuju, dan menyatakan keyakinannya bahwa defisit akan turun kembali ke 6,6% tahun ini.

"Penurunan peringkat setelah perang dan risiko geopolitik yang ditimbulkannya adalah wajar," kata Smotrich, menurut laporan media. Ia menambahkan bahwa anggaran yang bertanggung jawab akan segera disahkan, dan peringkat Israel akan naik "dengan sangat cepat". Namun untuk saat ini, masih ada keraguan tentang jadwal anggaran. Ada spekulasi bahwa Perdana Menteri Benjamin Netanyahu menunda paket fiskalnya, yang mungkin terbukti tidak populer di dalam negeri.

Kegagalan untuk meloloskan anggaran pada tanggal 31 Maret 2025 secara otomatis akan memicu pemilihan umum dadakan. Awal minggu ini, kepala Bank Sentral Israel ? Amir Yaron ? meminta Netanyahu untuk mempercepat anggaran negara 2025, karena penundaan lebih lanjut berisiko memicu ketidakstabilan pasar keuangan.

Sementara itu, Fitch yakin bahwa Israel akan mengadopsi kombinasi langkah-langkah penghematan dan kenaikan pajak. Namun dalam laporan mereka pada 12 Agustus, analis Fitch Cedric Julien Berry dan Jose Mantero menunjukkan bahwa "perpecahan politik, politik koalisi, dan keharusan militer dapat menghambat konsolidasi fiskal". Terlebih lagi, lembaga pemeringkat memperingatkan bahwa "konflik di Gaza dapat berlangsung hingga 2025 dan ada risiko meluas ke front lain".

Pada hari Senin, Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken mengatakan bahwa Netanyahu telah menerima "proposal penghubung" yang dirancang untuk mencapai gencatan senjata antara Israel dan Hamas dan meredakan ketegangan yang meningkat dengan Iran. Hamas belum menyetujui usulan tersebut, dan menyebutnya sebagai upaya AS untuk mengulur waktu "agar Israel melanjutkan genosidanya". Sebaliknya, kelompok Palestina tersebut mendesak agar proposal sebelumnya yang diumumkan oleh Presiden AS Joe Biden dikembalikan, yang lebih menjamin bahwa gencatan senjata akan mengakhiri perang secara permanen.

Sementara, Netanyahu bersikeras bahwa perang akan terus berlanjut hingga Hamas hancur total, bahkan jika kesepakatan disetujui. Pejabat Israel, termasuk Menteri Pertahanan Yoav Gallant, telah menepis gagasan kemenangan total melawan Hamas. "Korban jiwa (dari perang yang lebih luas) bisa jadi signifikan. Akan ada juga biaya ekonomi yang sangat besar," kata Omer Moav, seorang profesor ekonomi Israel di Universitas Warwick. "Bagi Israel, perang yang panjang akan menimbulkan biaya tinggi dan defisit yang lebih besar,"tambahnya.

Selain merusak profil utang Israel, Moav mengatakan bahwa pertempuran yang berkepanjangan akan menimbulkan ?biaya lain?, seperti kekurangan tenaga kerja dan kerusakan infrastruktur, serta kemungkinan sanksi internasional terhadap Israel. ?Israel saat ini mengabaikan fakta bahwa ekonomi dapat menyebabkan kerusakan (masyarakat) yang lebih besar daripada perang itu sendiri,? kata Moav.

Bisnis.com, JAKARTA — Fatwa hukum Mahkamah Internasional (ICJ) dinilai dapat menjadi referensi bagi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan negara lain untuk menentukan sikap kepada Israel.

Hal itu ditegaskan Direktur Jenderal (Dirjen) Hukum dan Perjanjian Internasional Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI L. Amrih Jinangkung. Menurutnya, fatwa hukum ICJ memang tidak mengikat, tetapi bisa menjadi rujukan bagi PBB dan berbagai negara dalam bersikap, termasuk kepada Israel.

Dia menjelaskan bahwa Fatwa Hukum yang ICJ keluarkan mengenai kependudukan ilegal Israel di Palestina itu, merupakanadvisory opinionatau nasihat hukum atas permintaan Majelis Umum PBB.

"Sebenarnya nasihat hukum ini diminta oleh Majelis Umum kepada Mahkamah, kemudian Mahkamah mengabulkan permintaan nasihat hukum itu dengan memberikanadvisory opinionkepada Majelis Umum PBB," katanya, saat ditanyai awak media, di Kemlu RI, pada Senin (22/7/2024).

Lantaran fatwa hukum ICJ itu tidak mengikat, jelas Amrih, maka proses selanjutnya akan diserahkan kepada Majelis Umum PBB.

Menurutnya,advisory opiniondari ICJ tersebut akan menjadi prinsip pengarah atauguiding principlesbagi Majelis Umum PBB untuk membahas dan mendiskusikan isu Palestina.

"Jadi meskipun iniadvisory, tetapi ada makna, adamagnitudedari keputusanadvisoryini yang tentunya akan menjadi referensi, menjadi bahan tidak hanya bagi Majelis Umum tapi juga bagi semua negara," tambahnya.

Sementara itu, dia menegaskan bahwa Indonesia akan berkoordinasi dengan PBB dan negara-negara yang sehaluan untuk memastikan fatwa hukum ICJ tersebut bisa terealisasikan.

"Indonesia akan mengajak masyarakat internasional untuk secara bersama-sama memikirkan bagaimana tidak lanjut dari fatwa hukum ini," ucapnya.

Seperti diketahui, Mahkamah Internasional (ICJ) telah menetapkanadvisory opinionatau fatwa hukum mengenai pendudukan Israel di Palestina adalah ilegal, pada 19 Juli 2024 lalu.

Bisnis.com, JAKARTA — Mahkamah Internasional telah mewujudkan fatwa hukum yang menetapkan pendudukan Israel di wilayah Palestina adalah ilegal.

Menteri Luar Negeri (Menlu) RI Retno Marsudi mengatakan bahwa fatwa hukum tersebut bersejarah, dan menjadi penetapan yang dinanti oleh dunia internasional.

“Fatwa hukum ini menunjukkan bahwa hukum internasional berpihak pada perjuangan bangsa Palestina,” katanya, dalam keterangan resmi, Minggu (21/7/2024).

Pemerintah Indonesia sebelumnya menyampaikan pandangan lisan di Mahkamah Internasional terkait hal tersebut, pada Jumat (19/7/2024).

Retno menegaskan bahwa Indonesia mendukung pandangan Mahkamah agar semua negara dan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tidak mengakui situasi yang ditimbulkan dari keberadaan ilegal Israel.

Sejalan dengan fatwa Mahkamah, Indonesia mendesak Israel untuk segera mengakhiri keberadaannya yang ilegal di Wilayah Pendudukan Palestina.

Menurutnya, Israel harus mengakhiri pembangunan permukiman ilegal dan mengevakuasi seluruh pemukim Yahudi secepatnya.

Selain itu, Israel juga wajib melakukan reparasi dalam bentuk restitusi dan kompensasi, termasuk mengembalikan tanah-tanah yang diambil sejak 1967 dan memperbolehkan seluruh warga Palestina yang diusir dari rumahnya untuk kembali.

“Sejalan dengan fatwa hukum tersebut, Indonesia mendorong agar Majelis Umum dan Dewan Keamanan PBB memenuhi permintaan Mahkamah untuk mengambil langkah yang tepat guna mengakhiri keberadaan ilegal Israel di Palestina,” tegas Retno.

Lebih lanjut, dia mengatakan bahwa penetapan fatwa hukum oleh Mahkamah adalah langkah awal untuk mewujudkan kemerdekaan Palestina yang seutuhnya. Secara faktual, Israel masih menjadi negara yang menduduki atauoccupying powerdi wilayah Palestina.

Dia mengatakan bahwa pelanggaran-pelanggaran yang ditetapkan oleh Mahkamah masih terus berlangsung, bangsa Palestina, khususnya di Gaza, masih menjadi target serangan militer Israel.

“Indonesia kembali menyerukan agar Israel tetap memiliki kewajiban sebagaioccupying poweruntuk memenuhi hak-hak dasar warga Palestina yang mendiami wilayah pendudukan Palestina, sejalan dengan penetapan fatwa Mahkamah," tegas Retno.

Adapun dia menegaskan bahwa secara paralel, Indonesia akan mengajak masyarakat internasional dan PBB untuk secara bersama-sama menindaklanjuti fatwa hukum tersebut, dan memberikan pengakuan terhadap keberadaan Negara Palestina.