Bisnis.com, JAKARTA - Hampir 8 bulan menyandang status sebagai tersangka dalam kasus pemerasan di Kementerian Pertanian (Kementan), Firli Bahuri masih belum ditahan dan bebas bermain badminton dengan The Minions.

Adapun, Firli telah ditetapkan menjadi tersangka oleh Polda Metro Jaya sejak Rabu (22/11/2023). Firli jadi tersangka lantaran diduga melakukan pemerasan saat menangani kasus di Kementerian Pertanian.

Tercatat, dalam waktu hampir delapan bulan itu Firli telah beberapa kali diperiksa oleh penyidik gabungan Polda Metro Jaya dan Bareskrim Polri. Paling baru, Firli juga sempat dipanggil penyidik pada Senin (26/2/2024). Namun, Firli tidak dapat menghadiri pemeriksaan lantaran harus menghadiri suatu agenda.

Belakangan, rekaman Firli yang bermain dengan Kevin Sanjaya dan Marcus Gideon viral di media sosial X dan langsung menjadi perbincangan publik. Permainan itu berlangsung di GOR Djarum, Jakarta Barat.

Terkait dengan hal ini, Direktur Reskrimsus Polda Metro Jaya, Kombes Ade Safri Simanjuntak tidak terlalu menanggapi soal Firli yang bermain badminton tersebut.

Meskipun begitu, Ade menegaskan bahwa pihaknya tetap memastikan penyidikan terhadap Firli tuntas.

"Terkait itu mungkin bisa ditanyakan FB sendiri yang jelas penyidik serius menangani perkara yang dimaksud dan janjikan penyidikan profesional dan akuntabel. Profesional artinya prosedural dan tuntas kami jamin tuntas," kata Ade di Polda Metro Jaya, Jumat (19/7/2024).

Di samping itu, Ade juga menyatakan bahwa pihaknya telah memiliki alat bukti yang mendukung kasus Firli dalam perkara lainnya.

Berdasarkan catatan Bisnis, Polda Metro Jaya tengah melakukan pendalam terkait dengan dua perkara lainnya, yakni kasus Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dan terkait dengan Pasal 36 UU KPK.

Pasal 36 UU KPK itu mengatur tentang larangan anggota KPK bertemu langsung dengan tersangka atau pihak yang berhubungan dengan perkara tindak pidana korupsi.

Mantan Kabaharkam itu diduga telah melakukan tindakan melawan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 12 e dan atau Pasal 12B dan atau Pasal 11 UU Tipikor Juncto Pasal 65 KUHP dengan ancaman maksimal hukuman penjara seumur hidup.

"Jelas semua saksi dalam penanganan perkara yang pokok berjalan maupun yang perkara lain. Saksi semua sudah diperiksa dan mengantongi alat bukti yang mendukung," pungkasnya.

Kuasa Hukum Firli, Ian Iskandar menyampaikan bahwa jika kliennya bermain badminton tidak perlu menjadi persoalan. Sebab, kegiatan tersebut bukan perbuatan melawan hukum.

Dia juga meminta kepada seluruh pihak agar tidak menggiring opini negatif terkait kegiatan kliennya itu. Terlebih, Ian menegaskan bahwa Firli selalu mengikuti proses hukum yang ada.

"Ya kalau memang betul pak Firli yang main, mohon maaf tidak ada yang salah. Bukan merupakan perbuatan melanggar hukum. Beliau mengisi kegiatan semasa tidak menjadi ketua KPK melakukan kegiatan yang baik dan sehat," ujar Ian kepada wartawan, dikutip Rabu (16/7/2024).

Di sisi lain, eks Penyidik KPK Yudi Purnomo menilai Firli yang secara bebas bermain badminton bakal memberikan pandangan yang buruk terhadap penegakan hukumnya di Indonesia.

Terlebih, menurutnya, dalam fakta persidangan eks Mentan Syahrul Yasin Limpo (SYL), Firli diduga telah menerima aliran dana Rp1,3 miliar. Oleh sebab itu, dia mendorong Polisi segera menuntaskan kasus ini.

"Saya pikir di sinilah Polda Metro Jaya harus segera menuntaskan kasusnya, karena viralnya Firli Bahuri yang sedang bermain bulu tangkis akan menjadi preseden buruk," kata Yudi.

Alasan Berkas Perkara Firli Berjalan Lambat

Kapolda Metro Jaya Irjen Karyoto mengakui proses pemberkasan perkara Firli berjalan lambat. Sebab, penyidik kepolisian hanya berfokus pada pasal pemerasan dan suap yang diduga dilakukan Firli Bahuri.

Padahal, berdasarkan petunjuk Jaksa Penuntut Umum (JPU) pemberkasan tidak boleh setengah-setengah.

"Pada prinsipnya dalam asas hukum pidana kami tidak boleh mencicil perkara karena memang kemarin pasal 36 agak belakang. Kita fokus kemarin di pasal pemerasan dan dugaan suap," ujarnya di Polda Metro Jaya, Jumat (5/7/2024).

Perlu diketahui, Pasal 36 UU KPK mengatur tentang larangan anggota KPK bertemu langsung dengan tersangka atau pihak yang berhubungan dengan perkara tindak pidana korupsi.

Dengan demikian, Karyoto mengakui bahwa pemberkasan perkara yang menjerat Firli untuk dilimpahkan ke Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta berjalan dengan lambat.

"Kita sudah koordinasi dengan jaksa kembali bahwa kita tidak boleh mencicil perkara. Oleh karenanya, agak lambat. Tapi kita akan tuntaskan dua-duanya sekaligus mohon waktu semuanya perlu koordinasi," pungkasnya.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Publik mempersoalkan tersangka korupsi yang juga mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri (FB) sedang bermain bulu tangkis di Gelanggang Olahraga (GOR) Djarum di kawasan Slipi, Jakarta Barat (Jakbar). Pengacara Ian Iskandar mengatakan penampilan kliennya dalam acara keolahragaan tersebut, tak bertentangan dengan hukum.

Justru kata Ian, penampilan terbuka Firli Bahuri itu, sebagai bukti purnawirawan polisi bintang tiga yang sedang bermasalah hukum tersebut, tak kabur ke mana-mana. “Apa ada yang salah kalau beliau bermain bulu tangkis?,” kata Ian saat dihubungi Republika, dari Jakarta, Rabu (10/7/2024).

Menurut Ian, meskipun Firli Bahuri masih tersangka di Polda Metro Jaya, status hukum tersebut tak bisa menghalangi-halangi hak seseorang dalam aktivitas sosial, maupun kemasyarakatan.

“Beliau, kan juga masih punya hak sosial untuk tetap bisa beraktivitas. Jadi tidak ada pelanggaran hukum di situ. Justru itu membuktikan, spekulasi masyarakat selama ini, bahwa beliau masih tetap berada di Indonesia,” ujar Ian.

Dia pun meminta, agar publik, maupun media, tak perlu membesar-besarkan perihal Firli Bahuri yang bermain bulu tangkis tersebut. Karena kata dia, dalam acara keolahragaan tersebut, tak ada satu pun unsur pelanggaran hukum yang dilakukan kliennya.

“Jadi, kita semua harus tetap mengedepankan asas praduga tidak bersalah. Jangan menggiring-giring opini yang menyesatkan seolah beliau harus dinyatakan bersalah,” kata Ian.

Alih-alih merasa bersalah, kata Ian, proses hukum tak rampung-rampung di Polda Metro Jaya, membuat kliennya terbelenggu dengan status hukum tersangka. “Justru beliau tersandra dengan statusnya sekarang (sebagai tersangka),” kata Ian.

Sebab itu, menurut dia, lebih baik Polda Metro Jaya menghentikan saja kasus yang tak tuntas-tuntas tersebut. “Seharusnya, dan wajib karena berjalannya waktu yang sekian lama, semestinya pihak Dirkrimsus Polda Metro Jaya mengeluarkan SP-3 (penghentian perkara) kasus beliau,” ujar Ian.

“Jangan mendzalimi seseorang atas kedengkian yang tidak berdasar,” kata Ian.

Firli Bahuri berstatus tersangka sejak November 2023. Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Dirkrimsus) Polda Metro Jaya menudingnya melakukan korupsi berupa penerimaan gratifikasi, dan pemerasan saat menjadi Ketua KPK. Perbuatan tersebut, dilakukan terhadap Syahrul Yasin Limpo (SYL) yang saat itu menjadi Menteri Pertanian (Mentan).

Namun begitu, Polda Metro Jaya sampai saat ini tak melakukan penahanan terhadap pensiunan polisi bintang tiga tersebut. Polda Metro Jaya cuma meminta Imigrasi-Kemenkumham melakukan pencegahan.

Dari catatan Republika, status pencegahan terhadap Firli Bahuri sudah dilakukan dua kali. Per Juni 2024, periode kedua pencegahan terhadap Firli Bahuri berakhir sampai 26 Desember 2024 mendatang. Selama status pencegahan itu, pun proses pengusutan kasusnya di Polda Metro Jaya tetap tak berjalan.

Berkali-kali penyidik melimpahkan berkas perkara ke Kejaksaan Tinggi (Kejati) DKI Jakarta, namun kejaksaan mengembalikan berkas perkara tersebut lantaran dinyatakan tak lengkap. Setelah lewat setengah tahun tanpa ada proses maju kasusnya, Firli Bahuri, pada Sabtu (6/7/2024) tertangkap publik sedang asik bermain badminton bersama sejumla atlet-atlet bulu tangkis PB Djarum di GOR Djarum di Slipi, Jakbar. Aktivitas olahraga yang dilakukan Firli Bahuri itu mendapatkan reaksi, berupa kecaman publik mengingat statusnya sebagai tersangka korupsi yang masih melenggangkangkung.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Masyarakat Antikorupsi Indonesia (MAKI) mendesak Polda Metro Jaya mengajukan permohonan perlindungan saksi dalam perkara eks Ketua KPK Firli Bahuri kepada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). Pasalnya, saksi di kasus pemerasan itu bisa saja terancam hidupnya.

"Saya minta kepada penyidik, saksi-saksi yang terkait dengan perkara ini dimintakan perlindungan kepada LPSK, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban karena untuk menjaga keamanan mereka," kata Koordinator MAKI Boyamin Saiman saat dikonfirmasi pada Rabu (10/7/2024).

Boyamin menyebut keterangan saksi berpeluang besar terpengaruh oleh Firli yang tak kunjung ditahan. Sehingga, Boyamin meminta Polda Metro menahan Firli secepatnya.

"Saya menuntut untuk segera dilakukan proses dan ditahan dalam upaya melindungi saksi-saksi," ungkap Boyamin.

Boyamin memprotes lambatnya penanganan kasus Firli hingga tak kunjung ke pengadilan. "Yang kita sayangkan kenapa perkara ini berlama-lama gitu dan apalagi tidak ditahan," ujar Boyamin.

Boyamin juga mengendus dugaan mempengaruhi saksi-saksi sebenarnya ada. Apalagi Boyamin mengamati upaya mempengaruhi saksi dapat terjadi akibat lamanya proses perkara ini.

"Perkara ini tertunda-tunda, maka akan semakin banyak peluang untuk saksi-saksi menjadi berubah. Apalagi memang Firli tidak ditahan, tentu ya potensi berubah itu ya besar," ucap Boyamin.

Tercatat, Polda Metro Jaya telah menetapkan Firli sebagai tersangka kasus pemerasan terhadap SYL pada 22 November 2023. Ia diduga melanggar Pasal 12 e dan atau Pasal 12 B dan atau Pasal 11 UU Tipikor juncto Pasal 65 KUHP dengan ancaman maksimal hukuman penjara seumur hidup.

Walau begitu, hingga kini belum ada perkembangan yang berarti dalam penanganan kasus ini. Penyidik tercatat dua kali mengirimkan berkas perkara ke Kejaksaan Tinggi (Kejati) DKI Jakarta. Tapi dua kali juga berkas itu dikembalikan karena dianggap belum lengkap.

Firli pernah kembali dipanggil untuk diperiksa guna melengkapi berkas perkara sesuai petunjuk jaksa. Tapi, dua kali Firli tak hadir.

Lantaran masih menghirup udara bebas, baru-baru ini sebuah video memperlihatkan Firli Bahuri tengah bermain bulu tangkis bersama Kevin Sanjaya Sukamuljo/Marcus Fernaldi Gideon atau yang dikenal dengan Minions. Video ini viral di media sosial.

Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Karyoto pekan lalu menegaskan, bahwa pihaknya bakal menuntaskan berkas kasus dugaan pemerasan oleh Firli Bahuri terhadap mantan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (SYL) yang belum dinyatakan lengkap atau P21. Menurut Karyoto hal ini dikarenakan pihaknya tengah mengusut pertemuan Firli dan SYL di GOR Tangki Mangga Besar, Jakarta Barat, dengan pasal 36 juncto pasal 65 UU tentang KPK.

"Pada prinsipnya dalam asas hukum pidana kami tidak boleh mencicil perkara karena memang kemarin Pasal 36 agak belakang, kita fokus kemarin di pasal pemerasan dan dugaan suap," kata Karyoto saat ditemui di Jakarta, Jumat, pekan lalu.

Karyoto juga menyebutkan semuanya diperlukan koordinasi untuk menyelesaikan kasus tersebut.

"Tapi karena kita sudah koordinasi dengan jaksa kembali bahwa kita tidak boleh mencicil perkara makanya agak lambat kita akan tuntaskan dua-duanya sekaligus," katanya.

"Mohon waktu, semuanya perlu koordinasi, hal-hal yang belum dipenuhi segera dipenuhi, keterangan-keterangan apa yang dibutuhkan untuk pemenuhan pasal yang pertama maupun pasal yang kedua," kata Karyoto menambahkan.

Sebelumnya, Polda Metro Jaya masih berkoordinasi dengan Kejaksaan Tinggi (Kejati) DKI Jakarta terkait kasus ini. "Koordinasi efektif terus kita lakukan, beberapa waktu lalu saya sudah sampaikan juga bahwa dalam beberapa penanganan tahap penyelidikan maupun penyidikan," kata Dirreskrimsus Polda Metro Jaya Kombes Pol Ade Safri Simanjuntak saat dikonfirmasi, Rabu (3/7/2024).

Ade Safri mengatakan koordinasi tersebut terus dilakukan hingga pemberkasan tersebut dinyatakan lengkap atau P21. Dia juga membantah adanya kendala soal pemberkasan tersebut.

"Kami sampaikan sekali lagi bahwa dalam penanganan perkara a quo tidak ditemukan kendala apapun," katanya.