JAKARTA, KOMPAS.com - Koordinator Masyarakat Antikorupsi Indonesia (MAKI) Boyamin Saiman mengajukan gugatan uji materi Pasal 30 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK ke Mahkamah Konstitusi (MK), Selasa (5/11/2024).

Ia meminta agar MK memaknai kembali pasal tersebut secara lebih spesifik.

Menurut dia, bercermin dari Putusan MK Nomor 112/PUU-XX/2022 terkait UU KPK, seharusnya Presiden RI hanya boleh sekali membentuk panitia seleksi (pansel) calon pimpinan dan dewan pengawas KPK.

"Karena menurut versi saya yang berwenang dan berhak dan sah itu hanya bentukan Pak Prabowo Subianto," kata Boyamin, Selasa kemarin.

Sementara itu, saat ini, nama-nama capim KPK telah mengerucut pada 10 nama dari hasil kerja pansel bentukan Presiden keenam Joko Widodo.

"Di petitumnya atau di permohonan akhirnya saya ingin disebut bahwa (yang dimaksud sebagai) presiden itu adalah presiden yang periodenya sama dengan calon pimpinan dan calon Dewan Pengawas KPK," jelas dia.

Sebelumnya, Menteri Hukum Supratman Andi Agtas tak menutup kemungkinan bahwa nama-nama calon pimpinan KPK bisa berubah.

Presiden RI Prabowo Subianto disebut sudah menyiapkan jawaban atas surat dari DPR.

"Setahu saya, pimpinan DPR sudah mengirim surat kepada presiden. Presiden juga nanti dalam waktu dekat pasti akan menjawab terkait dengan surat dari pimpinan DPR," ujar dia pada Senin (4/11/2024) kepada wartawan.

"(Nama-namanya berubah atau tidak) Tergantung presiden. Boleh dua-duanya, beliau mau menggoalkan nama-nama yang sama, memakai pansel yang lain, tergantung presiden. Atau mau membentuk yang lain, kita tergantung presiden," kata Supratman.

Politikus Partai Gerindra itu meminta agar publik menunggu saja surat jawaban dari Prabowo. Ia menduga, surat itu tidak akan terbit terlalu lama.

Ia juga tak ingin berandai-andai apakah akibat surat itu maka akan dibentuk panitia seleksi (pansel) baru untuk capim KPK.

"Ya tergantung presiden. Nanti setelah itu kan kami memberikan pertimbangan terkait dengan itu," sebut dia.

"Makanya tunggu saja surpres dari presiden terkait dengan hal itu," kata Supratman.

Jakarta -

Pesatnya perkembangan teknologi membawa dampak besar bagi sektor industri. Terlebih, implementasi industri 4.0 menciptakan sistem produksi yang lebih efisien, fleksibel dan terhubung karena menggabungkan teknologi digital dan fisik.

Terbangunnya ekosistem digital sektor Industri di Indonesia tak lepas dari sosok Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita. Terobosannya terbukti produktif memberi dampak positif terhadap capaian industri di pasar domestik maupun global.

Selama menjabat, Agus Gumiwang Kartasasmita aktif melakukan penerapan Making Indonesia 4.0, yang merupakan peta jalan menuju transformasi industri di Indonesia. Oleh karena itu detikcom memberi anugerah Tokoh Inovasi dan Transformasi Industri kepada Agus Gumiwang Kartasasmita.

"Kemenperin telah melaunching program Making Indonesia 4.0 sejak 2018, berhasil melakukan transformasi, pelaku industri di RI jadi digital. Dengan transformasi ke digital, proses produksi jadi lebih efektif dan efisien sehingga membawa produk produk berdaya saing lebih tinggi," kata Agus Gumiwang saat menerima penghargaan di The Westin, Jakarta, Kamis (17/10/2024).

Dipimpin oleh Agus Gumiwang, Kemenperin mendorong penerapan teknologi 4.0 di berbagai bidang industri, bahkan industri batik. Tujuannya agar industri batik nasional bisa bertahan bahkan lebih maju di era digital saat ini.

Agus Gumiwang bahkan tak segan memamerkan teknologi industri 4.0 Indonesia di ajang Internasional Manufacturing World Osaka (MWO) 2024. Dengan membawa semangat revolusi industri 4.0, keikutsertaan Indonesia diharapkan mampu mendorong kolaborasi dan memperluas akses pasar global, terutama di Asia.

Making Indonesia 4.0 sendiri digunakan sebagai acuan bagi pelaku industri dan pembuat kebijakan untuk menerapkan konsep revolusi industri 4.0, dengan target besarnya adalah Indonesia masuk dalam jajaran 10 negara besar yang memiliki perekonomian terkuat di dunia pada tahun 2030.

(ily/rrd)

OSLO, investor.id – Organisasi Jepang Nihon Hidankyo, sebuah gerakan akar rumput yang terdiri atas penyintas bom atom dari Hiroshima dan Nagasaki, memenangi Hadiah Nobel Perdamaian pada Jumat (11/10/2024). Penghargaan ini sekaligus sebagai peringatan bagi negara-negara yang memiliki senjata nuklir untuk tidak menggunakannya.

Menurut Komite Nobel Norwegia yang melatarbelakangi kelompok tersebut menerima Hadiah Perdamaian adalah upaya-upayanya untuk mencapai dunia yang bebas dari senjata nuklir, dan karena telah menunjukkan melalui kesaksian para saksi bahwa senjata nuklir tidak boleh digunakan lagi.

“Para hibakusha membantu kita untuk menggambarkan apa yang tak terlukiskan, memikirkan apa yang tak terpikirkan, dan entah bagaimana memahami rasa sakit dan penderitaan yang tak dapat dipahami yang disebabkan oleh senjata nuklir,” ujar komite tersebut, dilansir Reuters.

Sebagai informasi, “hibakusha” dalam bahasa Jepang berarti orang-orang yang selamat dari dua bom nuklir yang pernah digunakan dalam konflik, yang telah mendedikasikan hidup mereka untuk memperjuangkan dunia bebas nuklir.

“Saya tidak percaya ini nyata. Kemenangan ini bakal menjadi kekuatan besar untuk menarik perhatian dunia bahwa penghapusan senjata nuklir dan perdamaian abadi dapat dicapai. Senjata nuklir harus benar-benar dihapuskan,” ungkap salah satu Ketua Nihon Hidankyo, Toshiyuki Mimaki sambil menahan air mata dan mencubit pipinya, saat konferensi pers di Hiroshima.

Hiroshima merupakan nama lokasi di mana bom atom dijatuhkan pada 6 Agustus 1945, masa-masa akhir Perang Dunia Kedua.

Dalam penjelasan lebih lanjut, Mimaki – yang juga seorang penyintas – mengatakan, penghargaan ini akan membuka lembaran baru dan memberikan dorongan besar bagi upayanya untuk menunjukkan bahwa penghapusan senjata nuklir itu mungkin dilakukan.

Di Jepang, para hibakusha – yang kebanyakan memiliki luka-luka akibat luka bakar, radiasi atau menderita penyakit yang berhubungan dengan radiasi seperti leukemia – sering kali secara paksa dipisahkan dari masyarakat dan menghadapi diskriminasi saat mencari pekerjaan atau menikah pada tahun-tahun setelah perang.

Data dari Kementerian Kesehatan Jepang menunjukkan, sebanyak 106.825 orang selamat dari bom atom yang terdaftar di Jepang pada Maret tahun ini, dengan usia rata-rata 85,6 tahun.

Peringatan Bagi Negara Nuklir

Sementara itu, Ketua Komite Nobel Norwegia Joergen Watne Frydnes memperingatkan bahwa negara-negara nuklir tidak boleh berpikir untuk menggunakan senjata atom.

“Di dunia yang penuh dengan konflik, di mana senjata nuklir jelas merupakan bagian darinya, kami ingin menyoroti pentingnya memperkuat tabu nuklir, norma internasional, yang menentang penggunaan senjata nuklir. Kami melihatnya sebagai hal yang sangat mengkhawatirkan bahwa tabu nuklir sedang dikurangi dengan ancaman, tetapi juga bagaimana situasi di dunia di mana kekuatan nuklir memodernisasi dan meningkatkan persenjataan merek” kata Frydnes kepada Reuters tanpa menyinggung satu negara pun.

Ditambahkan oleh Frydnes bahwa dunia harus mendengarkan kisah-kisah yang menyakitkan dan dramatis dari para hibakusha.

“Senjata-senjata ini tidak boleh digunakan lagi di mana pun di dunia. Perang nuklir dapat berarti akhir dari kemanusiaan, (akhir) dari peradaban kita,” katanya dalam sebuah wawancara.

Di sisi lain, Presiden Rusia Vladimir Putin telah berulang kali memperingatkan Barat tentang potensi konsekuensi nuklir sejak invasi skala penuh Rusia ke Ukraina pada 2022.

Pada bulan lalu, dia menyatakan bahwa Rusia dapat menggunakan senjata nuklir jika diserang dengan rudal konvensional. Negeri Beruang merah ini bahkan akan menganggap serangan apa pun yang didukung oleh kekuatan nuklir sebagai serangan gabungan.

Ada juga pada bulan ini, pemimpin Korea Utara Kim Jong Un mengatakan akan mempercepat langkah menjadi negara adidaya militer dengan senjata nuklir dan tidak akan mengesampingkan penggunaan senjata nuklir jika mendapat serangan dari musuh, sementara konflik yang meluas di Timur Tengah telah mendorong beberapa ahli untuk berspekulasi bahwa Iran akan memulai kembali upayanya untuk memperoleh bom nuklir.

Editor: Happy Amanda Amalia (happy_amanda@investor.co.id)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

Sumber: Reuters | Editor: Noverius Laoli

KONTAN.CO.ID - OSLO. Nihon Hidankyo, sebuah organisasi Jepang yang beranggotakan penyintas bom atom dari Hiroshima dan Nagasaki, memenangkan Hadiah Nobel Perdamaian 2024. Penghargaan ini menjadi peringatan bagi negara-negara pemilik senjata nuklir untuk tidak menggunakannya.

Organisasi ini, yang juga dikenal sebagai Hibakusha, terdiri dari para saksi hidup dua serangan nuklir dalam sejarah. Mereka mendedikasikan hidupnya untuk memperjuangkan dunia bebas senjata nuklir.

"Hibakusha dianugerahi Hadiah Perdamaian atas usahanya mencapai dunia bebas nuklir dan atas kesaksiannya bahwa senjata nuklir tidak boleh digunakan lagi," ujar Komite Nobel Norwegia dalam pernyataannya.

Komite menambahkan bahwa Hibakusha telah membantu dunia memahami penderitaan tak terbayangkan yang disebabkan oleh senjata nuklir.

Toshiyuki Mimaki, salah satu ketua Nihon Hidankyo, menyatakan bahwa dirinya terkejut menerima penghargaan tersebut. Dalam konferensi pers di Hiroshima, ia menyampaikan harapannya bahwa penghargaan ini akan semakin menguatkan perjuangan untuk menghapuskan senjata nuklir.

“Penghargaan ini akan menjadi kekuatan besar untuk menyerukan kepada dunia bahwa senjata nuklir harus dihapuskan dan perdamaian abadi bisa dicapai,” ujar Mimaki.

Peringatan Bagi Negara Nuklir

Ketua Komite Nobel Norwegia, Joergen Watne Frydnes, mengingatkan negara-negara pemilik senjata nuklir agar tidak mempertimbangkan penggunaan senjata ini.

Ia menekankan bahwa senjata nuklir modern memiliki daya hancur yang jauh lebih besar dan dapat menimbulkan dampak bencana bagi iklim serta peradaban manusia.

Frydnes juga memuji upaya luar biasa Nihon Hidankyo dan para Hibakusha dalam membangun "tabu nuklir," meskipun tabu tersebut kini tengah terancam.

Penghargaan ini juga menarik perhatian pada situasi dunia yang berbahaya, terutama dalam hubungan antara Amerika Serikat dengan China dan Rusia, yang dianggap paling tegang sejak akhir Perang Dingin, menurut Dan Smith, kepala Stockholm International Peace Research Institute.

Smith menambahkan bahwa Nihon Hidankyo menjadi suara penting yang mengingatkan dunia tentang bahaya senjata nuklir.

Komite Nobel, kata Smith, berhasil mencapai tiga tujuan dengan penghargaan ini: menyoroti penderitaan manusia akibat bom nuklir, bahaya senjata nuklir, dan bahwa dunia telah bertahan hampir 80 tahun tanpa penggunaannya.

Nobel Perdamaian ini merupakan penghargaan kelima yang diberikan minggu ini, setelah kategori sastra, kimia, fisika, dan kedokteran. Hadiah ini akan diserahkan pada 10 Desember di Oslo, bertepatan dengan hari wafatnya Alfred Nobel, pendiri penghargaan ini.

JAKARTA, KOMPAS.com - Staf Khusus Presiden di Bidang Hukum Dini Purwono menegaskan, tidak ada masalah substansial terkait presiden mana yang akan menyerahkan nama-nama calon pimpinan dan dewan pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hasil seleksi panitia seleksi (pansel) kepada DPR RI.

Menurutnya, hasil yang disampaikan akan tetap sama sesuai dengan proses seleksi pansel, terlepas dari apakah yang menyampaikan adalah Presiden Joko Widodo atau Presiden Terpilih Prabowo Subianto.

Pernyataan ini disampaikan Dini sebagai tanggapan atas kritik dari Masyarakat Antikorupsi Indonesia (MAKI), yang mengatakan bahwa pembentukan pansel dan proses seleksi calon pimpinan (capim) serta calon dewan pengawas (dewas) KPK tidak sah sejak awal, karena dibentuk di era Presiden Jokowi.

MAKI merujuk pada Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 112/PUU-XX/2022 yang menyatakan bahwa seleksi untuk pengisian jabatan pimpinan KPK Periode 2024-2029 harus dilakukan oleh Presiden dan DPR periode 2024-2029.

"Secara substansi tidak ada masalah siapa yang akan menyerahkan nama-nama calon pimpinan dan dewas KPK ke DPR, apakah Presiden Jokowi atau Presiden Terpilih Prabowo setelah pengangkatan pada tanggal 20 Oktober mendatang," kata Dini kepada wartawan, Kamis (3/10/2024).

"Proses penyerahan nama-nama ke DPR sifatnya hanya administratif mengingat nama-nama sudah diseleksi dan diumumkan oleh pansel," beber Dini.

Dini juga menjelaskan bahwa pembentukan pansel KPK sebelum Presiden Jokowi purnatugas bertujuan agar pansel memiliki cukup waktu untuk menjaring nama-nama yang kredibel.

Dini menuturkan, keputusan tersebut diambil bukan tanpa alasan.

"Pansel tidak memiliki cukup waktu untuk bekerja jika baru dibentuk pada masa Presiden Prabowo Subianto yang akan dilantik pada tanggal 20 Oktober 2024 mendatang," ujarnya.

Ia menekankan bahwa masa jabatan pimpinan dan dewas KPK yang sedang menjabat akan berakhir pada tanggal 20 Desember 2024.

"Apabila pembentukan pansel harus menunggu presiden yang baru diangkat pada tanggal 20 Oktober 2024, maka secara logika tidak akan cukup waktu bagi pansel untuk bekerja," tuturnya.

Lebih lanjut, Dini menjelaskan bahwa jangka waktu penyerahan nama-nama calon pimpinan dan dewas KPK ke DPR sudah diatur dalam UU KPK, yaitu maksimal 14 hari kerja sejak pansel menyerahkan nama-nama tersebut kepada Presiden.

"Jadi penyerahan nama-nama oleh Presiden ke DPR adalah semata-mata pelaksanaan amanah UU agar tidak melewati batas waktu maksimal yang sudah ditentukan," jelas Dini.

Sebelumnya, MAKI menyatakan bahwa proses pembentukan pansel hingga seleksi calon pimpinan dan calon dewan pengawas KPK tidak sah sejak awal.

Koordinator MAKI Boyamin Saiman menegaskan, sesuai putusan MK, proses rekrutmen pimpinan KPK Periode 2024-2029 hanya bisa dilakukan oleh Presiden Terpilih Prabowo Subianto.

"Betul, tidak sah sejak awal. Yang berhak bikin pansel dan menyerahkan nama calon ke DPR adalah Prabowo," kata Boyamin saat dikonfirmasi Kompas.com, Rabu (2/10/2024).

Berdasarkan penelusuran Kompas.com, putusan MK Nomor 112/PUU-XX/2022 yang dimaksud Boyamin tercantum dalam laman resmi MK.

Dalam putusan tersebut, MK mengabulkan gugatan Nurul Ghufron dan mengubah masa jabatan pimpinan KPK dari 4 tahun menjadi 5 tahun.

Pada halaman 118 lembar putusan, MK juga menjelaskan pertimbangan mengubah lama masa jabatan itu agar seleksi calon pimpinan KPK cukup dilakukan sekali oleh pemerintah sesuai periodesasi 5 tahunan.

MK menegaskan bahwa seleksi atau rekrutmen pimpinan KPK Periode 2024-2029 akan dilakukan oleh Presiden dan DPR periode 2024-2029.

Berdasarkan putusan MK tersebut, Boyamin berpendapat bahwa proses seleksi yang sudah berjalan oleh pansel bentukan Jokowi tidak sah.

"Presiden Jokowi dilarang mengirimkan hasil pansel calon pimpinan KPK dan dewas KPK kepada DPR karena menjadi kewenangan Presiden periode 2024-2029 (Prabowo Subianto)," ujarnya.

Dewan Pengawas (Dewas) KPK menjatuhkan vonis etik kepada Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron terkait penyalahgunaan pengaruh untuk mutasi jabatan seorang ASN di Kementerian Pertanian (Kementan), Jumat (6/9).

Anggota Dewas KPK Albertina Ho pun menyinggung terkait gugatan yang sempat diajukan Ghufron saat Dewas KPK tengah memproses kasus etik tersebut.

Gugatan itu diajukan Ghufron ke Mahkamah Agung (MA), PTUN Jakarta, dan Bareskrim Polri. Gugatan diajukan sebagai bentuk perlawanannya terhadap tindakan Dewas KPK yang dianggap memproses perkara etiknya yang sudah kedaluwarsa.

Saat ini, tersisa satu gugatan Ghufron yang belum diketahui tindak lanjutnya, yakni di Bareskrim. MA sudah menolak gugatan tersebut. PTUN Jakarta tidak menerima permohonannya.

Gugatan di Bareskrim Polri itu diajukan Ghufron karena Dewas KPK dinilai telah mencemarkan nama baiknya.

Setelah Dewas KPK menilai Ghufron terbukti melanggar etik, Albertina pun mempertanyakan pihak yang sebenarnya dicemarkan nama baiknya.

"Jadi kami beri tahu, ya, perkaranya Pak Nurul Ghufron itu cukup bukti untuk dilanjutkan ke sidang etik. Itu yang kami beritahukan kepada anda semua, kan. Itulah yang dilaporkan bahwa kami mencemarkan nama baik yang bersangkutan," ujar Albertina dalam konferensi pers di kantornya, Jumat (6/9).

Albertina pun mempercayakan sepenuhnya penanganan gugatan tersebut kepada penyidik Polri.

"Ya mudah-mudahan dan kami percaya lah pasti Polri juga tahu, kan, penyidik juga tahu, mana merupakan tindak pidana dan mana bukan tindak pidana," ujarnya.

Adapun Ghufron melaporkan Dewas ke Bareskrim dengan dua pasal, yakni Pasal 310 KUHP dan Pasal 421 KUHP. Laporan ke polisi ini merupakan upaya perlawanan Ghufron atas Dewas KPK, yang saat itu tengah memproses etik Ghufron.

"Saat itu sudah saya sampaikan dan sudah saya laporkan pada tanggal 6 Mei 2024 ke Bareskrim dengan laporan dua pasal yaitu Pasal 421 KUHP adalah penyelenggara negara yang memaksa untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu. Kedua, pencemaran nama baik, Pasal 310 KUHP,” ucap dia kepada wartawan di Gedung Merah Putih KPK, Senin (20/5) lalu.

Laporan itu karena Ghufron merasa telah dirugikan dan dicemarkan nama baiknya karena diproses etik oleh Dewas KPK padahal kasusnya sudah kedaluwarsa.

Terkait laporan ke Bareskrim tersebut, Dewas KPK saat itu merasa heran. Ketua Dewas KPK Tumpak Hatorangan Panggabean menyebut bahwa mereka hanya melaksanakan amanat undang-undang malah berujung dipolisikan oleh Ghufron.

Adapun dalam putusannya, Dewas KPK menilai Ghufron telah menggunakan pengaruhnya sebagai Pimpinan KPK.

Perbuatan yang dimaksud adalah terkait permintaan bantuan dari Ghufron kepada Kasdi Subagyono selaku Plt. Irjen dan Sekjen Kementerian Pertanian (Kementan).

Ghufron meminta Kasdi memutasi seorang pegawai Kementerian Pertanian Jakarta ke Balai Pengkajian Teknologi Pertanian (sekarang Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian) Malang.

Pegawai Kementan itu bernama Andi Dwi Mandasari, menantu dari teman sekolah Ghufron.

Ghufron dalam penjelasannya memaparkan bahwa pada awal 2022, temannya curhat soal menantunya yang bekerja di Kementerian Pertanian. Menurut Ghufron, sang menantu itu mengaku tidak mendapatkan keadilan karena pengajuan mutasi dari Jakarta ke Malang tak kunjung disetujui.

Menurut dia, permintaan mutasi itu ditolak dengan alasan bakal mengurangi sumber daya manusia (SDM) yang ada di Jakarta. Namun, ketika pegawai itu mengajukan surat pengunduran diri justru malah diterima.

Hal itu pun dianggap Ghufron tidak konsisten, karena dinilai adanya perbedaan perlakuan terhadap dua langkah yang diambil. Padahal, keduanya juga akan berimbas pada pengurangan SDM di kementerian itu.

Setelahnya, Ghufron pun berdiskusi dengan pimpinan KPK lainnya, Alexander Marwata, berdasarkan laporan yang diterimanya.

Hasil diskusi itu pun disebut Ghufron mendapatkan jalan keluar. Ia menyebut, semestinya ASN itu bisa saja dimutasikan ke daerah, asalkan memenuhi syarat dan ketentuan yang berlaku.

Kemudian, Ghufron mengungkap bahwa Alex turut menjadi perantara dalam upaya komunikasinya dengan pejabat Kementan. Salah satunya Kasdi Subagyono selaku Sekjen Kementan. Ghufron kemudian menyampaikan permasalahan tersebut kepada Kasdi.

Singkat cerita, Kasdi yang telah mengecek permohonan ASN tersebut mengamini untuk segera dimutasi. Oleh karenanya, Ghufron pun membantah dirinya melakukan intervensi dan memperdagangkan pengaruhnya dalam proses mutasi itu.

REPUBLIKA.CO.ID, SOLO – Putra Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) Boyamin Saiman, Arkaan Wahyu Re A, Sigit Nugroho Sudibyanto memohon mengajukan uji materi atas Pasal 7 ayat 2 Undang-undang No 10 tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) ke Mahkamah Konstitusi (MK). Alasan pengajuan gugatan tersebut karena ingin Ketua Umum PSI Kaesang Pangarep untuk maju di pilkada Solo.

Pihaknya mengajukan uji materi atas Pasal 7 ayat 2 Undang-undang No 10 tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada). Di mana dalam pasal 7 ayat 2 UU Pilkada huruf (e) berbunyi 'berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun untuk Calon Gubernur dan Wakil Gubernur dan 25 (dua puluh lima) tahun untuk Calon Bupati dan Wakil Bupati atau Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota'

"Mas Sigit mengajukan permohonan uji materi terkait pemaknaan pasal 7 ayat 2. Jadi sejak kapan batasan umur mulai dihitung. Mas Sigit mengajukan permohonan didasari oleh PKPU yang lama memang hitungan umur 30 atau 25 itu sejak didaftarkan," kata kuasa hukum kedua pemohon, Arif Sahudi ditemui Senin, (15/07).

Sementara itu, untuk pemohon lainnya atas nama Arkaan Arif mengatakan, permohonan uji materi tersebut agar Kaesang dapat melanjutkan pembangunan yang telah dilakukan di masa kepemimpinan kakaknya Gibran Rakabuming Raka sebagai wali kota.

"Mas Arkaan ini juga orang Solo asli, KTP Solo. Beliau mengajukan ini agar Mas Kaesang nanti menyalonkan di wali kota Solo. Harapannya Solo itu tetap menjadi prioritas. Kalau sekarang Pak Jokowi jadi presiden, dilanjutkan Mas Gibran sebagai Wapres. Harapannya nanti wali kotanya Pak Kaesang sehingga nanti program berjalan tidak terputus,” katanya.

Arif lalu menjelaskan keinginan Arkaan tersebut karena menurutnya untuk menjadi Gubernur DKI atau di Jawa Tengah, Kaesang bisa terlebih dahulu menjadi Wali Kota Solo. "Sehingga dengan uji materi ini dikabulkan. Maka mas Kaesang hanya bisa memenuhi syarat di Kota Solo, menjadi wali kota Solo," terang Arif.

Pihaknya juga sempat menyinggung putusan Mahkamah Agung (MA) soal batas usia calon gubernur dan wakil gubernur menjadi 30 tahun terhitung sejak pelantikan pasangan calon terpilih. Menurutnya, hal tersebut bisa menimbulkan ketidakpastian hukum.

“Ini penuh ketidakpastian. Jane kapan tho (sebenarnya kapan)? Biarlah ini menjadi ranah hakim Majelis MK,” katanya.

Pihaknya juga mengaku telah mengirimkan berkas melalui surat elektronik pada Jumat (12/7/2024). Ia berharap MK dapat mempercepat proses persidangan atas gugatan mereka.

“Hardcopy-nya pun sudah kita kirim hari ini. Kami menginginkan sidang ini dipercepat sebagaimana MA mempercepat permohonan uji materi atas PKPU yang diajukan oleh Partai Garuda,” katanya.

Sebagai informasi, Arkaan adalah adik dari Almas Tsaqibbirru Re A yang pernah mengajukan gugatan batas usia calon presiden dan wakil presiden di MK pada 2023 lalu. Di mana gugatan Arkaan ditolak, sementara gugatan Almas dikabulkan MK lewat putusan nomor 90/PUU-XXI/2023.

Jakarta: Jumlah pendaftar calon pimpinan (capim) dan Dewan Pengawas (Dewas) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dinilai turun drastis pada H-1 penutupan pendaftaran. Pendaftar capim sejumlah 160 orang dan Dewas 121 orang tercatat per Minggu, 14 Juli 2024, pukul 11.18 WIB.

"Betul, menurun drastis," kata Koordinator Masyarakat Antikorupsi Indonesia (MAKI) Boyamin Saiman saat dihubungi Medcom.id, Minggu, 14 Juli 2024

Boyamin membandingkan dengan pendaftar capim KPK periode sebelumnya. Pada 2019 saja, lanjut dia, pendaftar mencapai 376 orang.
"Tahun 2015 pendaftar 400. Jadi sekarang masih kalah jauh," ucap Boyamin.

Baca juga: Jelang Penutupan Pendaftaran, Pansel Harap Calon Pimpinan dan Dewas KPK Bertambah

Dia juga menilai bahwa panitia seleksi (pansel) capim dan Dewas KPK tak independen. Terlebih juga tak ada upaya dari pansel untuk jemput bola ke figur yang dipandang layak untuk ikut seleksi.

"Juga gagal jemput bola. Pansel juga tidak berani umumkan pendaftar, artinya pansel tidak percaya diri," ujar Boyamin.

Sedangkan, Ketua Pansel Capim dan Dewas KPK Muhammad Yusuf Ateh menepis bahwa pihaknya tak jemput bola. Menurut dia, langkah itu sudah dilakukan.

"Dari awal sudah dilakukan itu sih, prosedur standar," ucap Yusuf saat dikonfirmasi.

(ABK)

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Masyarakat Antikorupsi Indonesia (MAKI) mengkritisi tak kunjung ditahannya eks Ketua KPK Firli Bahuri. MAKI mengancam bakal mengajukan praperadilan Polda Metro Jaya ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel) pada bulan depan atas hal itu.

Gugatan itu nantinya menyangkut kasus pemerasan yang menjerat Firli Bahuri terhadap mantan Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo (SYL) kalau tak kunjung ada perkembangan.

"Saya bulan Agustus (2024) mencadangkan untuk gugat praperadilan jika perkara ini belum ada kepastian," kata Koordinator MAKI Boyamin Saiman saat dikonfirmasi pada Rabu (10/7/2024).

Boyamin mendesak Polda Metro secepatnya melimpahkan berkas Firli ke Kejaksaan Tinggi (Kejati) DKI Jakarta. Sebab kasus Firli mandeg salah satunya karena berkas Firli tak kunjung dilimpahkan lagi.

"Saya juga menuntut segera dilimpahkan berkasnya kepada kejaksaan dan mudah-mudahan dinyatakan lengkap dan segera bisa diserahkan orangnya dan barang buktinya dan segera disidangkan," ujar Boyamin.

Sebab, Boyamin memprotes perkara Firli Bahuri yang berlarut-larut tanpa perkembangan. Boyamin tak ingin perkara pemerasan ini terhambat berkas perkara lain. Yaitu Pasal 36 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang KPK soal larangan anggota KPK bertemu dengan tersangka atau pihak yang berhubungan dengan kasus korupsi (SYL).

"Yang penting selesaikan perkaranya dulu satu perkara terkait dengan dugaan pemerasan itu," ujar Boyamin.

Tercatat, Polda Metro Jaya telah menetapkan Firli sebagai tersangka kasus pemerasan terhadap SYL pada 22 November 2023. Ia diduga melanggar Pasal 12 e dan atau Pasal 12 B dan atau Pasal 11 UU Tipikor juncto Pasal 65 KUHP dengan ancaman maksimal hukuman penjara seumur hidup.

Walau begitu, hingga kini belum ada perkembangan yang berarti dalam penanganan kasus ini. Penyidik tercatat dua kali mengirimkan berkas perkara ke Kejaksaan Tinggi (Kejati) DKI Jakarta. Tapi dua kali juga berkas itu dikembalikan karena dianggap belum lengkap.

Firli pernah kembali dipanggil untuk diperiksa guna melengkapi berkas perkara sesuai petunjuk jaksa. Tapi, dua kali Firli tak hadir.

Lantaran masih menghirup udara bebas, baru-baru ini sebuah video memperlihatkan Firli Bahuri tengah bermain bulu tangkis bersama Kevin Sanjaya Sukamuljo/Marcus Fernaldi Gideon atau yang dikenal dengan Minions. Video ini viral di media sosial.

Lewat kuasa hukumnya, Firli Bahuri meminta agar kasus yang menjeratnya sebagai tersangka di Polda Metro Jaya dihentikan. Pengacara Ian Iskandar mengatakan kliennya merasa disandera oleh kepentingan-kepentingan yang tak lazim dalam mandeknya proses penegakan hukum.

Pun status tersangka yang masih melekat hingga kini, dikatakan Ian, membuat purnawirawan bintang tiga kepolisian itu, dirampas kebebasan sosialnya. Hal tersebut dikatakan Ian, mengingat tuduhan korupsi berupa penerimaan gratifikasi, dan pemerasan yang dialamatkan kepada Firli Bahuri oleh penyidik Polda Metro Jaya, tak kunjung pungkas.

“Beliau merasa tersandera dengan status hukumnya sekarang,” ujar Ian saat dihubungi Republika dari Jakarta, Rabu (10/7/2024).

Menurut Ian, jika penyidik Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Dirkrimsus) Polda Metro Jaya tak bisa membuktikan tuduhan terhadap Firli Bahuri, agar segera terbitkan saja Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3).

Karena menurut Ian, setelah lebih dari setengah tahun berstatus tersangka, kasus yang menjerat Firli Bahuri juga tak kunjung naik sidang.

“Jadi janganlah kita menzalimi atas kedengkian yang tidak berdasar kepada seseorang. Seharusnya, dan wajib karena berjalannya waktu yang sekian lama, semestinya pihak Dirkrimsus Polda Metro Jaya mengeluarkan SP3 terhadap beliau (Firli Bahuri),” kata Ian.

TEMPO.CO, Jakarta - Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR telah membuka pendaftaran anggota Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK RI sejak tanggal 19 Juni 2024. Hingga batas akhir pendaftaran, 4 Juli 2024 pukul 15.00 WIB, sebanyak 76 orang telah mengajukan diri sebagai calon auditor keuangan negara tersebut.

Para peminat berasal dari berbagai kalangan, ada akademikus, politikus, jaksa, hingga wiraswasta. Sesuai aturan yang ditetapkan, anggota BPK terdiri dari 9 orang. Sebelumnya telah dipilih untuk masa jabatan 2023-2028, namun ada 5 anggota BPK yang akan berakhir masa jabatannya sehingga diperlukan penggantian.

Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI), Boyamin Saiman menyarankan pada pemilihan anggota kali ini diambil dari profesional dengan tes yang ketat termasuk dalam psikotes, agar mendapat calon yang punya integritas. “Kalau perlu tidak ada dari partai politik (yang terpilih sebagai anggota BPK),” ujarnya kepadaTempo, Jumat, 5 Juli 2024.

Ia berharap DPR dapat mengambil contoh putusan Mahkamah Konstitusi yang mengisyaratkan Jaksa Agung tidak boleh dari pengurus partai, atau minimal telah berhenti dari partai selama lima tahun. Menurut Boyamin, calon dari partai rawan kepentingan politik. Apa lagi BPK memiliki tugas penting dalam pengawasan keuangan negara.

Calon anggota BPK seharusnya bersih dari keanggotaan partai karena terbukti beberapa kasus menyeret anggota BPK dari parpol. Contohnya Achsanul Qosasi, mantan Anggota III BPK, yang baru-baru ini terbukti menerima suap Rp 40 miliar dalam proyek pembangunan Base Transceiver Station, Kementerian Komunikasi dan Informatika. Achsanul dulunya merupakan politisi dan mantan anggota DPR Komisi XI Fraksi Demokrat.

Saat ini KPK juga tengah mendalami kasus korupsi yang diduga melibatkan anggota BPK dan Komisi XI DPR. “Rekrutmennya menjadi super jelek akhirnya, karena orang-orang yang profesional menjadi susah masuk,” ujar Boyamin.

Hal senada dipaparkan Indonesia Corruption Watch (ICW) yang memaparkan bahwa pembenahan BPK perlu dimulai sejak tahapan seleksi pimpinan. Persyaratan dan metode seleksi anggota BPK terlalu memberi peluang besar bagi politisi menjadi pimpinan badan audit tersebut, tanpa batasan masa jeda atau cooling-off period. “Dalam Undang-Undang nomor 15 Tahun 2006 tentang BPK juga tidak ada persyaratan calon anggota tidak berstatus anggota partai,” demikian dipaparkan Peneliti Divisi Hukum ICW Diky Anandya dikutip dari laman resmi ICW, 7 Juli 2024.

Sehubungan dengan momentum seleksi anggota BPK kali ini, ICW menyerukan pentingnya menjaga independensi BPK sejak pemilihan pimpinan. Kesempatan besar bagi politisi untuk menjadi pimpinan lembaga ini akan mengurangi independensi BPK atas kepentingan dan jejaring politik. Terlebih, anggota BPK diseleksi oleh Komisi XI DPR RI.

Tempo mencoba mengkonfirmasi beberapa nama anggota partai yang ikut mendaftar namun tidak direspons, ada pula yang enggan berkomentar. Sementara itu, Laode Muhamad Syarif, Dosen Fakultas Hukum UNHAS dan Direktur Eksekutif Kemitraan mengaku mengundurkan diri dari pendaftaran, meski demikian ia enggan menyebutkan alasan batal mendaftar.