JAKARTA, KOMPAS.com - Kapolda Metro Jaya Irjen Karyoto mengungkapkan bahwa kasus yang menjerat eks Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri kini sudah memasuki tahap finishing atau penyelesaian akhir.

"Gelar perkara kasus Pak Firli, sudah finishing," kata Karyoto saat diwawancarai di Jakarta Barat, Rabu (30/10/2024) malam.

Meskipun demikian, ia belum memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai proses gelar perkara tersebut, yang terkait dengan dugaan suap terhadap mantan Menteri Pertanian Syahril Yasin Limpo (SYL).

Karyoto juga tidak mengungkap kapan Firli akan dipanggil untuk diperiksa dalam kasus ini, menjawab singkat, "Nanti ya, nanti."

Sementara itu, diketahui bahwa sebanyak 160 saksi telah diperiksa penyidik dalam kasus dugaan pemerasan dan pertemuan Firli Bahuri dengan Syahrul.

Dalam perkara dugaan pemerasan, di mana Firli berstatus tersangka, Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Metro Jaya telah memeriksa 123 saksi.

"Total saksi-saksi yang telah dilakukan pemeriksaan sebanyak 123 saksi. Total ahli yang dilakukan pemeriksaan sebanyak 11 orang,” ungkap Dirreskrimsus Polda Metro Jaya Kombes Pol Ade Safri Simanjuntak saat dikonfirmasi, Selasa (1/10/2024).

Polisi juga tengah mendalami dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU). Terkait dengan dugaan pertemuan dengan SYL, status Firli masih sebagai saksi, meskipun status perkara telah ditingkatkan dari penyelidikan menjadi penyidikan.

Sejauh ini, penyidik telah memeriksa 37 orang dalam konteks dugaan pertemuan Firli dengan SYL.

“Polri tujuh orang, KPK 16 orang, Kementan 10 orang, sipil empat orang,” ungkap Ade. Penyidik juga telah memeriksa dua ahli, yaitu ahli hukum pidana dan hukum acara pidana, terkait dugaan pertemuan Firli dengan SYL.

Dalam kedua kasus tersebut, polisi menerapkan Pasal 12 e dan/atau Pasal 12 B atau Pasal 11 UU Tipikor juncto Pasal 65 KUHP, serta Pasal 36 juncto Pasal 65 Undang-Undang KPK RI. Kini, penyidik akan kembali menjadwalkan pemeriksaan Firli di Polda Metro Jaya.

Bisnis.com, JAKARTA — Polda Metro Jaya memastikan bakal kembali memeriksa Firli Bahuri eks Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), yang diduga melangar Pasal 36 juncto 65 UU KPK.

Pasal 36 UU KPK itu mengatur tentang larangan anggota KPK bertemu langsung dengan tersangka atau pihak yang berhubungan dengan perkara tindak pidana korupsi.

Hal tersebut disampaikan langsung oleh Direktur Reskrimsus Polda Metro Jaya, Kombes Ade Safri Simanjuntak. Hanya saja, menurutnya, jadwal pemeriksaan tersebut belum bisa diungkapkan secara detail.

"FB akan diperiksa dan dimintai keterangannya kembali. Kapan waktunya, nanti akan kita update," ujarnya di Jakarta, Selasa (1/10/2024).

Dia juga menambahkan, sejauh ini pihaknya masih melakukan serangkaian proses penyidikan untuk melengkapi berkas perkara kasus yang menjerat mantan pimpinan lembaga antirasuah tersebut.

"Masih dilengkapi penyidik, koordinasi efektif terus dilakukan tim penyidik dengan JPU pada Kantor Kejati DKI Jakarta," imbuhnya.

Dalam perkara ini, penyidik Ditreskrimsus Polda Metro Jaya telah memeriksa 37 saksi mulai dari anggota Polri, KPK, Kementan RI hingga sipil.

"Terhadap penanganan perkara dugaan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 36 Jo 65 UU KPK RI dengan terlapor FB. Total yang telah diperiksa 37 dan dua ahli hukum," pungkas Ade Safri.

Sebagai informasi, Firli juga diduga telah melakukan perbuatan melawan hukum yang diatur dalam Pasal 12 e dan atau Pasal 12B dan atau Pasal 11 UU Tipikor Juncto Pasal 65 KUHP.

Ancaman maksimal dalam perkara tersebut yakni hukuman penjara seumur hidup. Adapun, dalam kasus ini kepolisian telah memeriksa 123 saksi dan telah meminta keterangan kepada 11 ahli.

Bisnis.com, JAKARTA — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengapresiasi putusan banding perkara korupsi mantan Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo atau SYL yang diperberat menjadi 12 tahun serta uang pengganti Rp44 miliar.

Tim Jaksa Penuntut Umum (JPU) KPK menyebut putusan banding itu mengabulkan memori banding yang diajukan. Putusan banding itu juga mencerminkan tuntutan jaksa yang sebelumnya diubah hakim pada vonis.

"Yaitu mengenai tuntutan tentang uang pengganti yaitu sebesar kurang lebih Rp44 milliar dan mengabulkan pula tuntutan pidana kepada terdakwa yaitu pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun," ujar Jaksa KPK Meyer Volmar Simanjuntak melalui keterangan tertulis, Selasa (10/9/2024).

Selanjutnya JPU akan menunggu Salinan lengkap putusan Pengadilan Tinggi (PT) diserahkan secara resmi ke KPK.

Lembaga antirasuah juga akan memelajari putusan tersebut dan akan melaporkan secara resmi ke Pimpinan untuk langkah tindak selajutnya.

Berdasarkan pemberitaan sebelumnya, Ketua Majelis Hakim Banding Artha Theresia menjatuhkan hukuman pidana penjara dan denda Rp500 juta dengan subsider empat bulan kurungan penjara kepada SYL.

Putusan banding itu kembali ke tuntutan jaksa, atau lebih berat dari putusan pengadilan tingkat pertama yaitu pidana penjara 10 tahun dan denda Rp500 juta.

"Menjatuhkan terhadap terdakwa Syahrul Yasin Limpo oleh karena itu dengan pidana penjara selama 12 tahun dan denda sejumlah Rp500 juta," ujarnya di PT DKI Jakarta, Selasa (10/9/2024).

Kemudian, SYL diwajibkan membayar uang pengganti Rp44,2 miliar dan US$30.000 atas perkaranya di Kementan itu. Adapun, jika SYL tidak sanggup membayar uang pengganti maka jaksa akan menyita harta SYL untuk dilelang.

Namun, pada pengadilan tingkat pertama, majelis hakim memandang tidak semua hasil pemerasan dinikmati secara langsung oleh SYL. Oleh sebab itu, SYL hanya dijatuhi hukuman pidana uang pengganti Rp14,1 miliar dan US$30.000.

Bisnis.com, JAKARTA — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengapresiasi putusan banding perkara korupsi mantan Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo atau SYL yang diperberat menjadi 12 tahun serta uang pengganti Rp44 miliar.

Tim Jaksa Penuntut Umum (JPU) KPK menyebut putusan banding itu mengabulkan memori banding yang diajukan. Putusan banding itu juga mencerminkan tuntutan jaksa yang sebelumnya diubah hakim pada vonis.

"Yaitu mengenai tuntutan tentang uang pengganti yaitu sebesar kurang lebih Rp44 milliar dan mengabulkan pula tuntutan pidana kepada terdakwa yaitu pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun," ujar Jaksa KPK Meyer Volmar Simanjuntak melalui keterangan tertulis, Selasa (10/9/2024).

Selanjutnya JPU akan menunggu Salinan lengkap putusan Pengadilan Tinggi (PT) diserahkan secara resmi ke KPK.

Lembaga antirasuah juga akan memelajari putusan tersebut dan akan melaporkan secara resmi ke Pimpinan untuk langkah tindak selajutnya.

Berdasarkan pemberitaan sebelumnya, Ketua Majelis Hakim Banding Artha Theresia menjatuhkan hukuman pidana penjara dan denda Rp500 juta dengan subsider empat bulan kurungan penjara kepada SYL.

Putusan banding itu kembali ke tuntutan jaksa, atau lebih berat dari putusan pengadilan tingkat pertama yaitu pidana penjara 10 tahun dan denda Rp500 juta.

"Menjatuhkan terhadap terdakwa Syahrul Yasin Limpo oleh karena itu dengan pidana penjara selama 12 tahun dan denda sejumlah Rp500 juta," ujarnya di PT DKI Jakarta, Selasa (10/9/2024).

Kemudian, SYL diwajibkan membayar uang pengganti Rp44,2 miliar dan US$30.000 atas perkaranya di Kementan itu. Adapun, jika SYL tidak sanggup membayar uang pengganti maka jaksa akan menyita harta SYL untuk dilelang.

Namun, pada pengadilan tingkat pertama, majelis hakim memandang tidak semua hasil pemerasan dinikmati secara langsung oleh SYL. Oleh sebab itu, SYL hanya dijatuhi hukuman pidana uang pengganti Rp14,1 miliar dan US$30.000.

Bisnis.com, JAKARTA -- Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta memperberat hukuman eks Menteri Pertanian, Syahrul Yasin Limpo (SYL) menjadi 12 tahun pidana atas perkara pemerasan di Kementerian Pertanian (Kementan).

Ketua Majelis Hakim Artha Theresia mengatakan SYL juga harus membayar denda Rp500 juta dengan subsider empat bulan kurungan penjara.

"Menjatuhkan terhadap terdakwa Syahrul Yasin Limpo oleh karena itu dengan pidana penjara selama 12 tahun dan denda sejumlah Rp 500 juta," ujarnya di PT DKI Jakarta, Selasa (10/9/2024).

Dia menambahkan, SYL diwajibkan membayar uang pengganti Rp44,2 miliar dan US$30.000 atas perkaranya di Kementan itu. Adapun, jika SYL tidak sanggup membayar uang pengganti maka jaksa akan menyita harta SYL untuk dilelang.

"Dengan ketentuan apabila terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi maka dipidana dengan pidana penjara selama 5 tahun," tambahnya.

Sebagai informasi, hukuman SYL itu lebih berat dari vonis Majelis Hakim Tipikor PN Jakarta Pusat. Pasalnya, Hakim Tipikor menjatuhi SYL pidana penjara selama 10 tahun sekaligus denda Rp300 juta.

Selain pidana badan, uang pengganti yang harus dibayarkan SYL lebih besar dibandingkan dengan putusan PN Tipikor sebelumnya sebesar Rp14,1 miliar dan US$30.000.

Adapun, khusus terkait dengan pidana uang pengganti, Hakim PN Tipikor sebelumnya menilai hanya Rp14,1 miliar dan US$30.000 yang dinikmati untuk kepentingan pribadi SYL.

Bisnis.com, JAKARTA --Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi mengajukan banding terhadap putusan kasus pemerasan dan gratifikasi mantan Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo atau SYL serta dua anak buahnya.

Jaksa KPK Muhammad Hadi menyampaikan ada sejumlah poin yang memicu mereka mengajukan banding vonis SYL. Pertama, perbedaan dalam pidana pokok dan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti atas SYL yang lebih rendah dari tuntutan.

Kedua, jaksa mengajukan banding terhadap putusan hakim atas barang bukti yang berbeda dengan tuntutan.

"Kami tetap yakin, untuk pembebanan uang pengganti yang dinikmati Terdakwa Syahrul Yasin Limpo tetap senilai Rp44,2 Miliar dan US$30.000 sangat layak dijatuhkan termasuk menjalani pidana badan selama 12 tahun sebagaimana tuntutan Tim Jaksa," ujar Hadi melalui keterangan tertulis, Selasa (6/8/2024).

Ketiga, menurut Hadi, publik sudah melihat secara terbuka dan jelas bahwa SYL tidak berterus terang dan berbelit-belit selama proses persidangan.

"Serta tidak gentle dengan melemparkan kesalahan yang diperbuatnya pada pegawai bawahannya," lanjutnya.

Keempat, jaksa menerangkan bahwa tujuan pemidanaan sebagai ultimum remidium adalah untuk menimbulkan efek jera bagi pelaku dan diharapkan mampu menimbulkan efek agar orang lain tidak melakukan tindak pidana.

"Karenanya kami meminta dan berharap Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta akan memutus secara objektif dengan secara utuh membaca dan menganalisis fakta hukum sebagaimana diuraikan Tim Jaksa dalam surat tuntutannya," pungkasnya.

Sebelumnya, Majelis Hakim Tipikor PN Jakarta Pusat menjatuhi SYL pidana penjara selama 10 tahun sekaligus denda Rp300 juta serta uang pengganti Rp14,1 miliar dan US$30.000. Vonis itu lebih rendah dari tuntutan jaksa yakni pidana penjara 10 tahun, denda Rp500 juta serta uang pengganti Rp44 miliar dan US$30.000.

Khusus terkait dengan pidana uang pengganti, Hakim menilai hanya Rp14,1 miliar dan US$30.000 yang dinikmati untuk kepentingan pribadi SYL.

Sementara itu, masing-masing Kasdi dan Hatta dijatuhi vonis empat tahun penjara serta denda Rp200 juta.

Bisnis.com, JAKARTA -- Penyidik Polda Metro Jaya tidak kunjung menahan bekas Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri meskipun eks Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo telah divonis 10 tahun penjara.

Adapun, Firli telah beberapa kali diperiksa oleh penyidik gabungan Polda Metro Jaya dan Bareskrim Polri. Paling baru, Firli juga sempat dipanggil penyidik pada Senin (26/2/2024). Namun, Firli tidak dapat menghadiri pemeriksaan lantaran harus menghadiri suatu agenda.

Di sisi lain, Kapolda Metro Jaya, Irjen Karyoto sempat mengeluarkan pernyataan bahwa jika Firli tidak kooperatif pada pemanggilan kedua maka pihaknya akan menyiapkan upaya jemput paksa atau surat penangkapan.

Namun, hingga kini penahanan maupun penangkapan terhadap eks Kabaharkam Polri itu belum terealisasi. Bahkan, ditengah jeratannya pada kasus dugaan pemerasan Firli tengah bermain badminton bersama Kevin dan Marcus Gideon.

Rekaman Firli yang bermain dengan duo Minions tersebut tersebar di media sosial X dan langsung menjadi perbincangan publik. Permainan itu berlangsung di GOR Djarum, Jakarta Barat.

Menanggapi hal tersebut, Kuasa Hukum Firli, Ian Iskandar menyampaikan bahwa jika kliennya bermain badminton tidak perlu menjadi persoalan. Sebab, kegiatan tersebut bukan perbuatan melawan hukum.

"Ya kalau memang betul pak Firli yang main, mohon maaf tidak ada yang salah. Bukan merupakan perbuatan melanggar hukum. Beliau mengisi kegiatan semasa tidak menjadi ketua KPK melakukan kegiatan yang baik dan sehat," ujar Ian kepada wartawan, dikutip Rabu (16/7/2024).

Dia juga meminta kepada seluruh pihak agar tidak menggiring opini negatif terkait kegiatan kliennya itu. Terlebih, Ian menegaskan bahwa Firli selalu mengikuti proses hukum yang ada.

Berkas Perkara Firli Berjalan Lambat

Kapolda Metro Jaya Irjen Karyoto mengakui proses pemberkasan perkara Firli berjalan lambay. Sebab, penyidik kepolisian hanya berfokus pada pasal pemerasan dan suap yang diduga dilakukan Firli Bahuri.

Padahal, berdasarkan petunjuk Jaksa Penuntut Umum (JPU) pemberkasan tidak boleh setengah-setengah.

"Pada prinsipnya dalam asas hukum pidana kami tidak boleh mencicil perkara karena memang kemarin pasal 36 agak belakang. Kita fokus kemarin di pasal pemerasan dan dugaan suap," ujarnya di Polda Metro Jaya, Jumat (5/7/2024).

Perlu diketahui, Pasal 36 UU KPK mengatur tentang larangan anggota KPK bertemu langsung dengan tersangka atau pihak yang berhubungan dengan perkara tindak pidana korupsi.

Dengan demikian, Karyoto mengakui bahwa pemberkasan perkara yang menjerat Firli untuk dilimpahkan ke Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta berjalan dengan lambat.

"Kita sudah koordinasi dengan jaksa kembali bahwa kita tidak boleh mencicil perkara. Oleh karenanya, agak lambat. Tapi kita akan tuntaskan dua-duanya sekaligus mohon waktu semuanya perlu koordinasi," pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA -- Penyidik Polda Metro Jaya tidak kunjung menahan bekas Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri meskipun eks Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo telah divonis 10 tahun penjara.

Adapun, Firli telah beberapa kali diperiksa oleh penyidik gabungan Polda Metro Jaya dan Bareskrim Polri. Paling baru, Firli juga sempat dipanggil penyidik pada Senin (26/2/2024). Namun, Firli tidak dapat menghadiri pemeriksaan lantaran harus menghadiri suatu agenda.

Di sisi lain, Kapolda Metro Jaya, Irjen Karyoto sempat mengeluarkan pernyataan bahwa jika Firli tidak kooperatif pada pemanggilan kedua maka pihaknya akan menyiapkan upaya jemput paksa atau surat penangkapan.

Namun, hingga kini penahanan maupun penangkapan terhadap eks Kabaharkam Polri itu belum terealisasi. Bahkan, ditengah jeratannya pada kasus dugaan pemerasan Firli tengah bermain badminton bersama Kevin dan Marcus Gideon.

Rekaman Firli yang bermain dengan duo Minions tersebut tersebar di media sosial X dan langsung menjadi perbincangan publik. Permainan itu berlangsung di GOR Djarum, Jakarta Barat.

Menanggapi hal tersebut, Kuasa Hukum Firli, Ian Iskandar menyampaikan bahwa jika kliennya bermain badminton tidak perlu menjadi persoalan. Sebab, kegiatan tersebut bukan perbuatan melawan hukum.

"Ya kalau memang betul pak Firli yang main, mohon maaf tidak ada yang salah. Bukan merupakan perbuatan melanggar hukum. Beliau mengisi kegiatan semasa tidak menjadi ketua KPK melakukan kegiatan yang baik dan sehat," ujar Ian kepada wartawan, dikutip Rabu (16/7/2024).

Dia juga meminta kepada seluruh pihak agar tidak menggiring opini negatif terkait kegiatan kliennya itu. Terlebih, Ian menegaskan bahwa Firli selalu mengikuti proses hukum yang ada.

Berkas Perkara Firli Berjalan Lambat

Kapolda Metro Jaya Irjen Karyoto mengakui proses pemberkasan perkara Firli berjalan lambay. Sebab, penyidik kepolisian hanya berfokus pada pasal pemerasan dan suap yang diduga dilakukan Firli Bahuri.

Padahal, berdasarkan petunjuk Jaksa Penuntut Umum (JPU) pemberkasan tidak boleh setengah-setengah.

"Pada prinsipnya dalam asas hukum pidana kami tidak boleh mencicil perkara karena memang kemarin pasal 36 agak belakang. Kita fokus kemarin di pasal pemerasan dan dugaan suap," ujarnya di Polda Metro Jaya, Jumat (5/7/2024).

Perlu diketahui, Pasal 36 UU KPK mengatur tentang larangan anggota KPK bertemu langsung dengan tersangka atau pihak yang berhubungan dengan perkara tindak pidana korupsi.

Dengan demikian, Karyoto mengakui bahwa pemberkasan perkara yang menjerat Firli untuk dilimpahkan ke Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta berjalan dengan lambat.

"Kita sudah koordinasi dengan jaksa kembali bahwa kita tidak boleh mencicil perkara. Oleh karenanya, agak lambat. Tapi kita akan tuntaskan dua-duanya sekaligus mohon waktu semuanya perlu koordinasi," pungkasnya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Anak eks Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (SYL), Indira Chunda Thita Syahrul meminta masyarakat Indonesia memaafkan keluarganya.

Permohonan maaf itu disampaikan Indira usai menjalani pemeriksaan sebagai saksi dalam kasus dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) SYL di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

“Mohon maaf kepada seluruh masyarakat Indonesia. Maafkan kami lahir batin,” kata Indira saat berjalan meninggalkan Gedung KPK, Jakarta Selatan, Selasa (16/7/2024) petang.

Pada kesempatan itu, Indira mengungkapkan, keluarganya menerima vonis Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) terhadap SYL atas dugaan pemerasan terhadap pejabat Kementerian Pertanian.

Menurut Indira, pihak keluarga menyadari hukuman itu merupakan keputusan pengadilan.

“Ya Vonis bapak insya Allah kami terima. Karena kami paham dan tahu ini adalah hasil dari keputusan hakim Yang Mulia," ucap dia.

Saat ini, KPK masih menyidik dugaan TPPU SYL dan menelusuri aliran harta diduga hasil korupsi.

Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri pernah menyebut, keluarga SYL sangat mungkin menjadi tersangka TPPU pasif jika secara sengaja menikmati uang hasil korupsi.

“Ya sangat sangat dimungkinkan ketika terpenuhi unsur kesengajaan turut menikmati dari hasil kejahatan,” kata Ali kepada wartawan, Jumat (3/5/2024).

Pada kesempatan lain, Ali menyebut SYL akan didakwa atas dugaan gratifikasi dan TPPU sekitar Rp 104,5 miliar.

Penerimaan uang itu disebut berbeda dengan pemerasan Rp 44,5 miliar yang telah disidangkan di pengadilan.

KPK menemukan dugaan aliran uang panas Rp 60 miliar kepada SYL, di antaranya terdiri dari Rp 30 miliar yang disita dari rumah dinas Menteri Pertanian di Jalan Widya Chandra pada 28 dan 29 September 2023.

Kemudian, penyitaan uang Rp 15 miliar dalam penggeledahan rumah bos perusahaan pakaian dalam Hanan Supangkat pada 6 Maret 2024 lalu.

“Setidaknya kemudian menjadi substansi pokok perkara gratifikasi dan TPPU kurang lebih sekitar Rp 60-an miliar,” ujar Ali dalam keterangannya kepada wartawan, Kamis (30/5/2024).

SYL dihukum 10 tahun penjara dan denda RP 300 juta subsider empat bulan kurungan.

Ia juga dihukum membayar uang pengganti Rp 14.147.144.786 dan 30.000 dollar Amerika Serikat (AS).

Hukuman ini lebih ringan dari tuntutan Jaksa KPK yang meminta SYL dihukum 12 tahun penjara, denda Rp 500 juta subsider 6 bulan kurungan, dan uang pengganti Rp 44.269.777.204 dan 30.000 dollar Amerika Serikat (AS) subsider 4 tahun kurungan.

Saat ini, KPK masih menyidik dugaan TPPU SYL dan menelusuri aliran harta diduga hasil korupsi.

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan banding atas putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta Pusat terhadap eks Menteri Pertanian, Syahrul Yasin Limpo (SYL).

Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika Sugiarto mengatakan, banding diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) KPK Muhammad Hadi dan Palupi Wiryawan.

Banding juga diajukan atas vonis terhadap bawahan SYL, eks Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Pertanian (Kementan) Kasdi Subagyono dan Direktur Alat dan Mesin Pertanian Muhammad Hatta.

“Jaksa sudah mengajukan banding untuk perkara SYL, KS (Kasdi), dan MH (Hatta),” kata Tessa saat ditemui awak media di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa (16/7/2024).

“Jadi tiga-tiganya sudah diajukan banding per hari ini ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat,” ucap Tessa.

Meski demikian, Tessa enggan mengungkapkan alasan Jaksa KPK mengajukan banding.

Sebab, saat ini memori banding masih disusun para penuntut umum KPK.

“Masih sedang disusun memori bandingnya, akan kita sampaikan apabila sudah disampaikan,” ujar Tessa.

Sementara itu, pihak SYL belum memutuskan akan mengajukan banding melawan KPK.

Dihubungi Kompas.com, pengacara SYL, Djamaluddin Koedoeboen mengatakan, pihaknya masih mendalami pertimbangan putusan Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat.

“Kami belum ada kesepahaman terkait banding atau tidaknya, masih kami dalami dulu berbagai pertimbangan majelisnya,” kata Djamaluddin.

Adapun SYL divonis bersalah dalam kasus dugaan pemerasan dan gratifikasi di lingkungan Kementan.

SYL dihukum 10 tahun penjara dan denda RP 300 juta subsider empat bulan kurungan.

Ia juga dihukum membayar uang pengganti Rp 14.147.144.786 dan 30.000 dollar Amerika Serikat (AS).

Hukuman ini lebih ringan dari tuntutan Jaksa KPK yang meminta SYL dihukum 12 tahun penjara, denda Rp 500 juta subsider 6 bulan kurungan, dan uang pengganti Rp 44.269.777.204 dan 30.000 dollar Amerika Serikat (AS) subsider 4 tahun kurungan.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Polda Metro Jaya menangkap sejumlah tersangka dalam kasus pengeroyokan kamerawan televisi, Bodhiya Vimala Sucitto, saat meliput persidangan Syahrul Yasin Limpo (SYL) di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, pada Kamis (11/7/2024). Diketahui pada Kamis lalu suasana sempat rusuh setelah putusan terhadap SYL dibacakan oleh hakim.

"Sudah diamankan dua orang yang diduga melakukan tindak pidana kekerasan secara bersama-sama di muka umum terhadap orang atau pengeroyokan," kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Ade Ary Syam Indradi saat ditemui di Jakarta, Senin (15/7/2024).

Ade Ary menjelaskan kedua tersangka yaitu MNM (54) dan S (49) diduga melakukan pengeroyokan terhadap korban, MNM berperan memukul. "Dua orang tersebut telah diamankan dan sudah ditetapkan sebagai tersangka dan sejak tanggal 13 Juli telah dilakukan penahanan atas dugaan tindak pidana pengeroyokan atau kekerasan secara bersama-sama di muka umum terhadap orang ataupun barang sebagaimana diatur dalam pasal 170 KUHP," ujarnya.

Menurut Ade Ary, saat membuat laporan polisi, korban membawa dua barang bukti untuk didalami oleh penyidik. Dua barang bukti itu adalah rekaman video dan kamera digital.

Selain mendalami dua barang bukti itu, penyidik juga langsung melakukan pemeriksan korban, saksi-saksi dan pengecekan tempat kejadian perkara (TKP).

"Di awali pemeriksaan korban, saksi-saksi yang ada di TKP, penyelidik datangi TKP, melakukan pengecekan di TKP, mencari CCTV dan sebagainya," kata Ade Ary.

Bodhiya Vimala Sucitto pada Kamis pekan lalu melaporkan pemukulan terhadap dirinya oleh sejumlah orang saat meliput persidangan vonis SYL ke Polda Metro Jaya. Laporan Bodhiya tercatat dengan nomor LP B/3926/VII/2024/SPKT Polda Metro Jaya tentang Pasal 170 KUHP berisi pengeroyokan dengan status terlapor dalam penyelidikan.

"Tadi ada suatu tindakan kurang mengenakan, kekerasan di Pengadilan Tipikor pas peliputan vonis SYL," katanya saat ditemui di Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) Polda Metro Jaya, Kamis.

Bodhiya menjelaskan, kejadian tersebut terjadi usai sidang selesai digelar dan saat sedang menunggu SYL tiba-tiba mengalami pemukulan oleh sejumlah orang. "Saat itu kondisi ruang sidang penuh dan mereka masuk menutup pintu keluar itu, berjejer. Kita sebenarnya sudah sepakat sama ormas pengawal SYL itu, karena anak-anak TV yang lain juga minta 'ngebuka' jalan, supaya pas SYL keluar kita sama-sama dapat gambarnya," katanya.

Akibatnya, lanjut dia, saat SYL keluar itu, mereka langsung desak-desakan keluar dan terjadi saling dorong sehingga situasi agak kacau. "Banyak korban dan dari kawan-kawan TV lain juga ada yang terdampak barang liputannya, " katanya.

Akibat kejadian tersebut, Bodhiya mengalami luka ringan berupa memar pada tangan kanan dan rusak pada alat kerja (kamera) dan untuk itu dia membawa bukti tersebut ke polisi. Meski tak sempat visum ke rumah sakit terkait insiden itu, Bodhiya tetap berharap polisi mengusut kasusnya tersebut.

"Harapannya tak ada kejadian lagi untuk teman-teman seprofesi," ujarnya.

Jakarta: Sebanyak dua terduga pengeroyok wartawan ditangkap pada Jumat, 12 Juli 2024. Pengeroyokan ini terjadi usai sidang vonis mantan Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo (SYL) di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

"Kurang dari 1x24 jam, tidak lebih dari satu hari sekitar tanggal 12 itu sudah diamankan dua orang yang diduga melakukan tindak pidana kekerasan secara bersama-sama di muka umum atau pengeroyokan," kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Ade Ary Syam Indradi di Mapolda Metro Jaya, Jakarta Selatan, Senin, 15 Juli 2024.

Kedua orang tersebut, yakni MNM, 54, dan S, 49. Mereka diduga melakukan tindak penganiayaan kepada korban wartawan juru kamera Kompas TV Bodhiya Vimala.
"MNM, 54, itu diduga memukul korban. Kemudian satu lagi saudara S, 49, diduga menendang dan memukul korban dan kepada kamera korban," ujar eks Kapolres Metro Jakarta Selatan itu.

Kedua pelaku diduga simpatisan SYL yang mengatasnamakan Forum Masyarakat Sulawesi (Formasi). Ade menyebut motif penganiayaan terhadap pewarta masih didalami.

"Ini merupakan hal yang didalami juga apa alasan kedua tersangka melakukan pengeroyokan atau kekerasan terhadap korban. Nanti kita pastikan," ucapnya.

MNM dan S telah ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan. Keduanya dijerat Pasal 170 KUHP, dengan ancaman maksimal 5 tahun penjara.

"Telah dilakukan penahanan atas dugaan tindak pidana pengeroyokan atau kekerasan secara bersama-sama di muka umum terhadap orang atau barang. Sebagaimana diatur dalam Pasal 170 KUHP dengan ancaman maksimal hukuman 5 tahun 6 bulan (penjara)," tutur Ade Ary.

Baca Juga: 4 Fakta Wartawan Dikeroyok Usai Sidang SYL

Sebelumnya, seorang wartawan televisi Kompas TV, Bodhiya Vimala Sucito, menjadi korban pengeroyokan orang usai sidang vonis SYL di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada Kamis, 11 Juli 2024. Aksi pengeroyokan ini terekam kamera.

Terlihat ada beberapa orang yang mengejar Bodhiya. Salah satu dari mereka terlihat berusaha menendang dan memukulnya.

Bodhiya menyebut pengeroyokan berawal ketika sekelompok orang itu menghalangi wartawan yang akan mengambil gambar dengan cara menutup pintu keluar ruang sidang. Padahal, sebelum vonis dibacakan, mereka sepakat memberi kesempatan pada wartawan mengambil gambar.

"Itu mereka langsung desak-desakan keluar dorong dan bikin chaos suasana lah," ucap dia.

Kericuhan pun terjadi. Bodhiya sempat terjatuh karena didesak sekelompok orang itu dan berupaya menjaga peralatan meliput yang dibawanya. Ketika itu, terjadi aksi pengeroyokan.

Bodhiya melaporkan kejadian tersebut ke Polda Metro Jaya. Laporan teregistrasi dengan nomor: LP/B/3926/VII/2024/SPKT Polda Metro Jaya pada 11 Juli 2024.

Bukan orang SYL

Pengacara SYL, Djamaluddin Koedoeboen, meminta maaf atas insiden pengeroyokan ini. Bahkan, SYL disebut telah menyampaikan permohonan maaf usai persidangan di Gedung Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Djamaluddin mengaku tidak mengetahui sosok yang mengeroyok Bodhiya. Dia membantah sengaja mengerahkan massa saat sidang pembacaan vonis pada Kamis, 11 Juli 2024.

“Iya betul (tidak tahu), kami tidak tahu. Di luar koordinasi, dan menurut kami, kami tidak punya kepentingan soal itu (mengerahkan masa)," katanya saat dikonfirmasi Jumat, 12 Juli 2024.

Ketika disinggung pelaku memakai seragam Forum Masyarakat Sulawesi (Formasi), dia menduga itu adalah masyarakat yang mungkin ingin memberikan dukungan kepada SYL. Pasalnya, kata dia, SYL adalah salah satu tokoh Indonesia Timur.

“Yang khusus berasal dari Bugis Makassar, beliau orang terpandang di sana, selain itu beliau juga baik. Jadi, mungkin ada pihak yang simpati dengan kejadian beliau,” tutur dia.

(AZF)