Reporter: Ferry Saputra | Editor: Putri Werdiningsih

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyatakan telah memberikan sanksi berupa peringatan tertulis hingga sanksi denda kepada total 218 Pelaku Usaha Jasa Keuangan (PUJK) per Oktober 2024.

Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Perlindungan Konsumen OJK Friderica Widyasari Dewi menyebut pemberian sanksi itu dalam hal penegakkan hukum ketentuan perlindungan konsumen.

Secara rinci, Friderica menyebut OJK telah memberikan sanksi berupa 238 Peringatan Tertulis kepada 165 PUJK per Oktober 2024.

"Selain itu, memberikan 6 Surat Perintah kepada 6 PUJK dan 47 Sanksi Denda kepada 47 PUJK," ungkapnya dalam konferensi pers RDK OJK, Jumat (1/11).

Lebih lanjut, Friderica juga menyampaikan sejak Januari 2024 hingga 28 Oktober 2024, terdapat 202 PUJK yang melakukan penggantian kerugian konsumen atas 1.348 pengaduan. Adapun total penggantian sebesar Rp 193,29 miliar.

Reporter: Nova Betriani Sinambela | Editor: Noverius Laoli

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Perlindungan Konsumen Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Frederica Widyasari Dewi, menyatakan bahwa pinjaman semakin diminati di tengah pelemahan daya beli masyarakat.

Kondisi ini semakin diperburuk dengan banyaknya kasus pemutusan hubungan kerja (PHK). Frederica menjelaskan bahwa masyarakat sering kali terjebak dalam modus penipuan lowongan pekerjaan, yang justru membuat mereka menjadi korban penipuan.

"Lagi banyak orang susah, ini pinjaman makin diminati karena mungkin solusi jangka pendek. Kalau dilihat data P2P Lending angkanya meningkat," kata Fredrica dalam acara Literasi Keuangan Indonesia Terdepan (Like It), di Pentacity & E-Walk Mall Banjarmasin, Sabtu, (5/10).).

Adapun, lanjut Fredrica, kenaikan pinjaman ini lebih didominasi pinjaman konsumtif, dibandingkan produktif. Hal ini dikhawatirkan berisiko menambah beban mereka apalagi pinjaman dilakukan melalui platform yang tidak terdaftar secara legal di OJK, alias pinjol ilegal.

Sebagai informasi, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat deflasi sebesar 0,12% secara bulanan pada September 2024, yang menandai deflasi bulanan kelima berturut-turut.

Kemudian sebanyak 9,4 juta penduduk kelas menengah di Indonesia mengalami penurunan status ke kelompok aspiring middle class selama periode 2019-2024.

Alhasil, jumlah kelas menengah turun menjadi 47,85 juta orang pada 2024, dan berdampak pada pelemahan daya beli.

Reporter: Ferry Saputra | Editor: Putri Werdiningsih

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menemukan sebanyak 411 pengaduan berindikasi pelanggaran ketentuan pelindungan konsumen, khususnya terkait perilaku petugas penagihan selama semester I 2024.

Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Pelindungan Konsumen OJK, Friderica Widyasari Dewi menyatakan data tersebut didapatkan berdasarkan hasil analisis OJK terhadap pengaduan konsumen.

"Indikasi pelanggaran dimaksud terjadi di industri perbankan, perusahaan pembiayaan, dan fintech lending," katanya dalam lembar jawaban tertulis RDK OJK, Selasa (9/7).

Menurutnya pelanggaran perilaku petugas penagihan yang paling banyak terjadi berupa penggunaan kata-kata kasar dan penagihan dengan kalimat ancaman.

Beberapa waktu yang lalu, OJK juga sempat melakukan pemeriksaan terhadap PUJK di sektor perbankan dan perusahaan pembiayaan terkait perilaku penagihan tersebut. Berdasarkan pemeriksaan itu, dia mengatakan OJK telah menjatuhkan sanksi administratif atas pelanggaran yang ditemukan.

"Hasil pemeriksaan OJK, walau penagihan didasarkan pada wanprestasi konsumen, bukan berarti tindakan penagihan dapat dilakukan dengan tidak memperhatikan kepentingan konsumen," ujarnya.

Secara rinci, Friderica membeberkan beberapa temuan pelanggaran yang ditemukan OJK, seperti petugas penagihan yang bertugas belum memiliki lisensi resmi, cara berpakaian petugas penagihan yang cenderung tidak resmi, menagih di luar waktu yang ditentukan oleh ketentuan (lebih dari pukul 20.00 malam), dan sikap penagihan yang cenderung agresif disertai dengan ancaman.

Dia menyebut OJK telah memberikan tindakan tegas terhadap PUJK yang menggunakan debt collector baik internal maupun eksternal.

"Melalui pengenaan sanksi itu, OJK berharap bisa menjadi awareness bagi PUJK untuk senantiasa mematuhi ketentuan, khususnya POJK 22 Tahun 2023. Dalam ketentuan tersebut telah diatur secara khusus mengenai perilaku penagihan," tuturnya.

Friderica berharap konsumen atau masyarakat tidak ragu untuk melaporkan tindakan penagihan yang tak sesuai kepada OJK melalui saluran pengaduan.