Reporter: Ferry Saputra | Editor: Wahyu T.Rahmawati

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat hingga Agustus 2024, investasi dana pensiun di instrumen saham turun menjadi Rp 26,4 triliun dari Rp 29,1 triliun pada Agustus 2023. Selain itu, penempatan di obligasi korporasi juga turun dari Rp 61,6 triliun menjadi Rp 57,7 triliun.

Mengenai penurunan kedua instrumen tersebut, Pengamat Industri Dana Pensiun Suheri menilai, hal itu tak terlepas dari adanya peralihan strategi investasi dari dana pensiun. Dia mengatakan pada dasarnya dana pensiun berusaha mencari instrumen lain yang bisa memberikan imbal hasil yang bagus.

"Oleh karena itu, banyak bergeraknya ke Surat Berharga Negara (SBN) dan Surat Berharga Bank Indonesia (BI)," ujarnya kepada Kontan.co.id, Selasa (5/11).

Jika ditelisik menurut data, memang benar penempatan investasi di Surat Berharga BI melonjak sebesar Rp 10,24 triliun per Agustus 2024. Adapun SBN tercatat naik dari Rp 120,86 triliun menjadi Rp 136,17 triliun per Agustus 2024.

Lebih lanjut, Suheri menilai peralihan itu juga tak terlepas dari masih belum menjanjikannya investasi di instrumen saham. Sebab, dia menyebut pada dasarnya saham tidak ada perkembangan yang signifikan sepanjang tahun ini. Oleh karena itu, nilai penempatan investasi di saham juga ikut menurun.

"Saham sampai saat ini masih tidak jelas," ucapnya.

Suheri juga menyorot nilai investasi dana pensiun secara keseluruhan yang hanya tumbuh tipis sepanjang tahun ini. Adapun total investasi dana pensiun tercatat sebesar Rp 366,26 triliun per Agustus 2024, atau hanya tumbuh 2,5% dari posisi Desember yang sebesar Rp 357,34 triliun.

Dia menilai hal itu disebabkan iuran dana pensiun yang berkurang karena maraknya fenomena pemutusan hubungan kerja (PHK) di Indonesia.

"Kalau PHK-nya besar, otomatis iuran masuknya berkurang. Hal itu membuat dana yang diinvestasi juga melambat. Oleh karena itu, penambahan nilai investasi sangat kecil sekali," kata Suheri.

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal menyoroti tingginya angka pekerja yang terkena pemutusan hubungan kerja (PHK).

Ia menyebutkan, pemerintah harus turun tangan dan menyusun regulasi yang kelas untuk menguntungkan semua pihak. Baik pekerja maupun pengusaha.

“(Sebanyak hampir) 60.000 (yang terkena PHK) bukan angka yang sedikit. Ini betul-betul memprihatinkan. Jadi, saya kira yang perlu diperbaiki adalah sistemnya atau regulasinya,” ujar Cucun dalam keterangannya, Selasa (5/11/2024).

“Harus jelas dan saling menguntungkan bagi semua pihak. Apalagi, kita di tengah-tengah gelombang badai PHK, harus betul-betul win-win solution,” sambung dia.

Ia menyampaikan, Kementerian Ketenagakerjaan perlu berkomunikasi dengan pemerintah daerah (pemda) untuk membuat sistem peringatan dini.

Sehingga, jika terjadi penurunan ekonomi, PHK bisa dihindarkan dengan pembuatan kebijakan tertentu.

“Ini perlu dibarengi dengan pembuatan kebijakan yang efektif. Termasuk, upah minimum provinsi (UMP), harus dirumuskan secara adil untuk meminimalisir PHK,” paparnya.

Ia menuturkan, pemerintah harus menengahi kepentingan pengusaha dan pekerja.

Jangan sampai kebijakan yang dibuat berat sebelah. Sebab persoalan PHK harus dilihat secara jernih dan tidak ada pihak yang dirugikan.

“Tetap perhatikan bagaimana pengusaha maju, buruhnya juga sejahtera. Jadi harus happy semua, ketika pembuat regulasi membuat revisi di saat upah naik ya harus beririsan juga dengan produktivitas tinggi,” imbuhnya.

Diketahui, Menteri Tenaga Kerja (Menaker) Yassierli menyebutkan selama tiga bulan terakhir yakni Agustus-Oktober 2024, sebanyak 25.000 pekerja terkena PHK.

Maka, total pekerja yang kehilangan pekerjaan dari awal tahun sampai Oktober 2024 mencapai angka 59.796 orang.

Angka itu didapatkan setelah Yassierli dan jajarannya mengikuti rapat koordinasi (rakor) dengan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian dan para kepala daerah se Indonesia pada Kamis (31/10/2024).

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) mencatat terjadi lonjakan pemutusan hubungan kerja (PHK) hingga 25 ribu orang dalam tiga bulan terakhir. Total korban PHK hingga Oktober 2024 mencapai 59.796 orang.

Menteri Ketenagakerjaan Yassierli mengatakan lonjakan PHK tersebut telah dibahas dalam rapat koordinasi (rakor) bersama dengan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dan seluruh kepala daerah di tingkat provinsi, kabupaten, dan kota.

Yassierli menjelaskan rakor diadakan untuk menyelaraskan kebijakan ketenagakerjaan antara pemerintah pusat dan daerah, serta untuk meningkatkan koordinasi terhadap lonjakan jumlah Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).

"Hingga Oktober 2024 terdapat 59.796 orang pekerja yang terkena PHK. Jumlah ini mengalami peningkatan sebanyak 25.000 orang pekerja dalam tiga bulan terakhir," kata Yassierli dalam keterangannya, Kamis (31/10/2024).

Untuk menekan lonjakan PHK ke depan, Yassierli mendorong pemerintah daerah untuk cepat tanggap. Salah satunya, dengan membangun sistem peringatan dini (darling warning system) pada perusahaan-perusahaan yang berpotensi terkena PHK.

"Dengan adanya sistem peringatan dini, diharapkan dapat memitigasi dampak sosial dan ekonomi yang diakibatkan oleh tingginya angka PHK," jelas dia.

Sebelumnya, Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker), Indah Anggoro Putri mengatakan beberapa penyebab gelombang PHK masih terus terjadi di Indonesia, seperti ekspor produk tekstil dan garmen yang melemah, efisiensi perusahaan karena persaingan global.

"Perubahan cara marketing dan penjualan sebagai dampak dari digitalisasi. Kemudian banyak ilegal impor garmen produk masuk ke pasar Indonesia," terangnya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Tenaga Kerja (Menaker) Yassierli mengatakan, pemerintah tetap meminta kepada PT Sri Rejeki Isman (Sritex) untuk tetap melakukan kegiatan produksi tekstil meski sebelumnya telah dinyatakan pailit.

Sebab saat ini ada proses hukum yang berlanjut setelah status pailit terhadap perusahaan tekstil itu diputuskan oleh Pengadilan Negeri Niaga Semarang.

"Terkait Sritex pemerintah memang concern. Bahwa pemutusan hubungan kerja (PHK) itu tidak boleh terjadi. Jadi kita juga meminta Sritex tetap berproduksi seperti biasa," ujar Yassierli di Istana Kepresidenan, Jakarta, sebagaimana dilansir dari siaran YouTube Sekretariat Presiden, Rabu (30/10/2024).

Wikimedia Commons/Almuharam Pailit adalah status hukum pengadilan berdasarkan UU Kepailitan. Sritex pailit karena digugat vendornya.

Diketahui, saat ini PT Sritex sudah mengajukan kasasi terhadap putusan status pailit. Sehingga ia menilai statusnya belum final.

Ia pun optimis kondisi pailit itu tidak benar-benar akan terjadi.

"Ini kan belum ya (pailit), artinya ada proses kasasi, dan kemudian kami melihat itu tidak akan terjadi rasanya," tuturnya.

Dalam kesempatan itu, Yassierli juga menjelaskan mengapa pemerintah memberi atensi khusus terhadap PT Sritex. Salah satunya karena di perusahaan tersebut menerapkan sistem padat karya.

Sementara itu, saat ini pemerintahan baru ingin mengawali kinerja di bidang ekonomi tanpa ada masalah yang menganggu.

"Teman-teman juga paham kita ini berada di awal pemerintahan. Tentu kita ingin starting-nya ini baik dan kita ingin memberi sinyal ke perusahaan bahwa kami dari pemerintah hadir dan tidak akan membiarkan isu macam-macam membuat ekonomi bermasalah. Dan karyawan itu jadi terganggu," jelasnya.

SHUTTERSTOCK/ANDRII YALANSKYI Ilustrasi pemutusan hubungan kerja (PHK).

Prabowo perintahkan jangan ada PHK

Pada Selasa (29/10/2024), Presiden Prabowo Subianto menggelar rapat terbatas dengan Menaker Yassierli, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati san Menko Perekonomian Airlangga Hartarto.

Dalam rapat itu salah satunya dibahas mengenai tindak lanjut terhadap kondisi PT Sritex. Menurut Yassierli, Presiden Prabowo meminta agar tidak terjadi pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap karyawan PT Sritex.

"Tidak dan Pak Presiden minta tidak akan (PHK) dan kita tidak akan biarkan itu terjadi PHK," ujar Yassierli dilansir siaran YouTube Sekretariat Presiden, Selasa malam.

Yassierli menjelaskan, pemerintah memang memberikan perhatian khusus untuk persoalan PT Sritex. Utamanya dengan membantu mencarikan solusi agar potensi PHK terjadi.

Yassierli juga mengungkapkan bahwa Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Emanuel Ebenezer sudah mengunjungi PT Sritex.

Dari hasil kunjungan itu, pihaknya mengeklaim kondisi PT Sritex masih beroperasi dengan baik.

"Kemarin Pak Wamen (menyebut) produksi berjalan, enggak masalah kok. Jadi kita ini baru dalam proses hukum. Baru ya, itu kan ada kasasi dan seterusnya. Jadi mohon tidak ada isu terkait tentang PHK," jelas Yassierli.

"Jadi kemarin kita sudah pastikan produksi masih berjalan gitu ya, karyawan juga senang dan kita optimis bahwa akan ada solusi buat Sritex," tambahnya.

Diberitakan sebelumnya, PT Sritex dinyatakan pailit oleh Pengadilan Negeri Niaga Semarang. Hal tersebut tertuang dalam Putusan Pengadilan Negeri Semarang dengan nomor perkara 2/Pdt.Sus-Homologasi/2024/PN Niaga Smg. Adapun pemohon dari perkara ini adalah PT Indo Bharta Rayon.

Sementara, perkara tersebut mengadili para termohon yakni PT Sri Rejeki Isman Tbk, PT Sinar Pantja Djaja, PT Bitratex Industries, dan PT Primayudha Mandirijaya. Para termohon tersebut dinilai lalai dalam memenuhi kewajiban pembayaran kepada para pemohon berdasarkan putusan homologasi tanggal 25 Januari 2022.

Dengan demikian, putusan tersebut sekaligus membatalkan Putusan Pengadilan Niaga Semarang Nomor No. 12/ Pdt.Sus-PKPU/2021.PN.Niaga.Smg Tanggal 25 Januari 2022 mengenai Pengesahan Rencana Perdamaian (Homologasi). Adapun perkara ini telah didaftarkan sejak 2 September 2024.

Setelah dinyatakan pailit, manajemen PT Sritex menyatakan telah mendaftarkan kasasi untuk menyelesaikan putusan pembatalan homologasi yang dinyatakan oleh Pengadilan Negeri Niaga Semarang.

Selanjutnya, manajemen juga mengaku membutuhkan dukungan dari pemerintah dan pemangku kepentingan lain agar dapat terus berkontribusi bagi kemajuan industri tekstil Indonesia di masa depan.

Sritex yang kini berusia 58 tahun telah menjadi perusahaan tekstil terbesar di Asia Tenggara.

"Saat ini ada sekitar 14.112 karyawan SRIL yang terdampak langsung 50.000 dalam Grup Sritex, dan tak terhitung usaha kecil dan menengah lain yang keberlangsungan usahanya tergantung pada aktivitas bisnis Sritex," tutup manajemen.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Perhatian Presiden RI Prabowo Subianto terhadap masalah pailitnya PT Sri Rejeki Isman Tbk (Sritex) menimbulkan banyak persepsi. Di antaranya adalah prediksi bahwa pemerintah ingin mengambil alih usaha Sritex agar tetap terselamatkan.

“Menurut saya Pak Prabowo ini wajar menyelamatkan Sritex, mirip dulu kita menyelamatkan BCA, bank-bank pada masa krisis,” kata Pengamat Ekonomi Piter Abdullah saat dihubungi Republika.

Piter menekankan bahwa yang diselamatkan oleh pemerintah bukanlah pemilik perusahaan, melainkan perusahaan itu sendiri, kaitannya dengan mengantisipasi dilakukannya pemutusan hubungan kerja (PHK) secara besar-besaran. BCA sendiri diketahui pada masa krisis moneter dan mengalami bank rush, dimasukkan ke program restrukturisasi Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN), sehingga kepemilikan saham mayoritas sempat dimiliki Pemerintah Indonesia. Lantas beberapa tahun kemudian, kembali dijual ke pihak swasta.

“Kalau tidak diselamatkan, BCA-nya tutup, kita kehilangan BCA kalau dulu dibiarkan kolaps. Sama juga dengan Sritex sekarang, analoginya seperti itu. Ini bisa dijadikan sebagai satu momentum membangkitkan kembali industri tekstil garmen kita,” ujar dia.

Lebih lanjut, Piter menerangkan analisisnya mengenai instruksi Prabowo terhadap empat menterinya dalam mendalami kasus Sritex dan melakukan upaya penyelamatan. Mulai dari Kementerian Perindustrian, Kementerian Keuangan, Kementerian Tenaga Kerja, hingga Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Piter menyebut, masing-masing kementerian yang diperintahkan Prabowo tersebut memiliki peran yang jelas dalam upaya penyelamatan Sritex. Kementerian Tenaga Kerja misalnya, jelas peranannya dalam kaitan dengan dampak potensi PHK atas kondisi pailitnya Sritex. Menurut informasi, ada sebanyak 50 ribu pekerja yang bakal terdampak, sehingga Kemenaker perlu melakukan langkah rekonstruksi ulang.

Kemudian, Kementerian Perindustrian tentu saja berkaitan dengan kebijakan-kebijakan dalam upaya melindungi industri tekstil garmen dalam negeri. Misalnya mengenai sejumlah tantangan yang dihadapi, seperti serbuan barang-barang impor, serbuan barang-barang selundupan serta baju bekas.

Selanjutnya, dalam ranah Kementerian Keuangan dan Kementerian BUMN tidak terlepas dari bantuan atau sokongan dana, serta kemungkinan pengambilalihan perusahaan.

“Perusahaan ini pasti kalau dibantu pemerintah berarti ada uang yang akan dikeluarkan oleh pemerintah. Itu ranah Menkeu. Kalau itu pakai uang pemerintah, uang negara berarti kepemilikan Sritex akan menjadi milik negara, jadi itu beralih kepada Kementerian BUMN,” jelasnya.

Saat ditekankan kembali mengenai kemungkinan Sritex bakal masuk ke dalam BUMN, Piter meyakini itu bisa saja terjadi, mengingat perlunya upaya penyelamatan yang responsif saat ini. Namun, ke depannya bisa jadi kembali dilepas untuk swasta.

“Ya kita menyebutnya apa lagi misalnya pemerintah menggelontorkan dana untuk menyelesaikan persoalan swasta ini, persoalan Sritex, yang mirip dengan dulu BCA, atau Bank Niaga kan diambil alih,” tutur dia.

“Jadi dulu semua bank yang dilakukan rekap itu jadi bank pemerintah, kemudian dijual sama pemerintah. Ya mungkin bisa juga sama, setelah Sritex disehatkan, kemudian dijualbelikan lagi bisa saja. Tapi sebelum dijual, itu menjadi milik pemerintah, nah perwakilan pemerintah dalam mengelola badan-badan usaha ini kan BUMN,” lanjutnya.

Sebelumnya diberitakan, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmiita menyampaikan bahwa Presiden Prabowo Subianto memerintakan Kementerian Perindustrian, Kementerian Keuangan, bersama dengan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), dan Menteri Tenaga Kerja untuk segera mengkaji beberapa opsi dan skema untuk menyelamatkan Sritex.

“Opsi dan skema penyelamatan ini akan disampaikan dalam waktu secepatnya, setelah empat kementerian selesai merumuskan cara penyelamatan,” tuturnya melalui keterangan tertulis, Jumat (26/10/2024).

Agus menegaskan pemerintah segera mengambil langkah untuk menyelamatkan karyawan Sritex usai perusahaan tersebut dinyatakan pailit oleh Pengadilan Negeri (PN) Semarang. Dia menuturkan bahwa prioritas pemerintah saat ini adalah menyelamatkan karyawan PT Sritex dari pemutusan hubungan kerja (PHK).

“Pemerintah akan segera mengambil langkah-langkah agar operasional perusahaan tetap berjalan dan pekerja bisa diselamatkan dari PHK,” kata Agus.

Biro Statistik Tenaga Kerja Amerika Serikat (AS) melaporkan banyaknya aksi mogok kerja yang terjadi mengakibatkan gelombang PHK terhadap 44.000 pekerja. Ini merupakan jumlah pengurangan tenaga kerja bulanan terbesar sepanjang tahun.

Melansir dari CNN, Sabtu (26/10/2024), perkiraan pemangkasan ini berlaku untuk berbagai perusahaan yang sempat menghadapi aksi mogok kerja karena berbagai alasan di seluruh penjuru AS.

Sebagian besar dari 44.000 karyawan ter-PHK itu berasal dari pekerja Boeing yang sudah melakukan aksi mogok kerja selama lebih dari sebulan ini.

Sebagaimana diketahui, raksasa produsen pesawat Boeing belum lama ini melaporkan akan memangkas sekitar 10% karyawan mereka dalam beberapa bulan mendatang imbas aksi mogok kerja hingga kerugian yang dialami perusahaan selama lima tahun terakhir.

Aksi mogok kerja yang dilakukan serikat International Association of Machinists and Aerospace Workers (IAM) yang beranggotakan 33.000 tersebut membuat lini produksi perusahaan terhenti hingga mengakibatkan banyak calon pelanggan jadi ragu untuk memesan pesawat dari Boeing.

Bahkan lembaga analis kredit Standard & Poor's mengatakan bahwa pemogokan yang telah menghentikan sebagian besar produksi pesawat komersial perusahaan mengakibatkan kerugian sekitar US$ 1 miliar atau Rp 15,57 triliun per bulan, dan kondisi inilah yang kemudian memaksa perusahaan melakukan pemangkasan.

Meski begitu, Biro Statistik Tenaga Kerja AS tersebut turut melaporkan surplus penyerapan tenaga kerja, di mana Oktober 2024 ini jumlah lapangan kerja yang dibuka masih lebih besar dari jumlah karyawan yang ter-PHK tadi.

"Kami sekarang tidak lagi melihat laporan negatif (jumlah karyawan ter-PHK lebih banyak dari pembukaan lapangan kerja) untuk Oktober," kata kepala ekonom di RSM, Joe Brusuelas, kepada CNN.

"Jadi, perkiraan kami total ada peningkatan 120.000 lapangan kerja, yang sudah bagus. Namun, kemungkinan besar akan mengecilkan laju penciptaan tenaga kerja yang sebenarnya dalam perekonomian," terangnya lagi.

Sumber: Kompas.com | Editor: Noverius Laoli

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Presiden Prabowo Subianto memerintahkan Kementerian Perindustrian (Kemenperin), Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Kementerian BUMN dan Kementerian Tenaga Kerja (Kemenaker) segera mengkaji sejumlah opsi untuk menyelamatkan PT Sri Rejeki Isman Tbk (Sritex) yang baru-baru ini dinyatakan pailit.

Hal itu disampaikan Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang dalam keterangan tertulisnya pada Jumat (25/10/2024).

"Pemerintah akan segera mengambil langkah untuk menyelamatkan karyawan PT Sri Rejeki Isman (Sritex), setelah perusahaan tersebut dinyatakan pailit oleh Pengadilan Negeri (PN) Semarang," ujar Agus.

“Presiden Prabowo sudah memerintahkan Kementerian Perindustrian, Kemenkeu, Menteri BUMN, dan Menteri Tenaga Kerja untuk segera mengkaji beberapa opsi dan skema untuk menyelamatkan Sritex," jelasnya.

Agus juga menjelaskan bahwa prioritas pemerintah saat ini adalah menyelamatkan karyawan Sritex dari pemutusan hubungan kerja (PHK).

“Pemerintah akan segera mengambil langkah-langkah agar operasional perusahaan tetap berjalan dan pekerja bisa diselamatkan dari PHK. Opsi dan skema penyelamatan ini akan disampaikan dalam waktu secepatnya, setelah empat kementerian selesai merumuskan cara penyelamatan,” jelasnya.

Diberitakan sebelumnya, Sritex dinyatakan pailit oleh Pengadilan Negeri (PN) Niaga Semarang.

Hal Sritex pailit tertuang dalam Putusan Pengadilan Negeri Semarang dengan nomor perkara 2/Pdt.Sus-Homologasi/2024/PN Niaga Smg. Adapun pemohon dari perkara ini adalah PT Indo Bharta Rayon.

Sementara, perkara tersebut mengadili para termohon yakni PT Sri Rejeki Isman Tbk, PT Sinar Pantja Djaja, PT Bitratex Industries, dan PT Primayudha Mandirijaya.

Para termohon tersebut dinilai lalai dalam memenuhi kewajiban pembayaran kepada para pemohon berdasarkan putusan homologasi tanggal 25 Januari 2022.

"Menyatakan bahwa para termohon (termasuk Sritex) pailit dengan segala akibat hukumnya," bunyi petitum perkara tersebut, dikutip Rabu (23/10/2024).

Dengan demikian, putusan tersebut sekaligus membatalkan Putusan Pengadilan Niaga Semarang Nomor No. 12/ Pdt.Sus-PKPU/2021.PN.Niaga.Smg Tanggal 25 Januari 2022 mengenai Pengesahan Rencana Perdamaian (Homologasi).

Adapun perkara ini telah didaftarkan sejak 2 September 2024.

Dilansir dari Antara, Juru Bicara Pengadilan Niaga Kota Semarang Haruno Patriadi di Semarang membenarkan putusan yang mengakibatkan PT Sritex pailit.

Menurut dia, putusan dalam persidangan yang dipimpin Hakim Ketua Muhammad Anshar Majid tersebut mengabulkan permohonan PT Indo Bharat Rayon sebagai debitur PT Sritex.

"Mengabulkan permohonan pemohon. Membatalkan rencana perdamaian PKPU pada bulan Januari 2022," ujar dia.

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Sritex Dinyatakan Pailit, Prabowo Perintahkan 4 Kementerian Kaji Opsi Penyelamatan ", Klik untuk baca: https://money.kompas.com/read/2024/10/25/184548626/sritex-dinyatakan-pailit-prabowo-perintahkan-4-kementerian-kaji-opsi?page=all#page2.

Manajemen PT Sri Rejeki Isman Tbk (SRIL) atau Sritex menjelaskan kondisi perusahaan usai dinyatakan pailit. Penjelasan disampaikan pihak manajemen kepada Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja (Dispernaker) Sukoharjo dalam pertemuan yang dilakukan hari ini.

Berdasarkan keterangan Plh. Kadisnaker Jawa Tengah, Mumpuniati, manajemen Sritex menjelaskan pihaknya memiliki sekitar 30 ribu karyawan secara grup. Sementara pekerja Sritex di Sukoharjo sebanyak 11 ribu orang.

"Jumlah pekerja Sritex Group 30.000 orang, sedangkan Sritex Sukoharjo sebanyak 11.000 orang," kata Mumpuniati kepada detikcom, Jumat (25/10/2024).

Meski berstatus pailit, operasional Sritex saat ini masih tetap berjalan. Perusahaan juga terus melakukan upaya hukum dengan mengajukan kasasi.

"Pihak perusahaan masih menjalankan operasional pabrik sambil melakukan upaya hukum," jelasnya.

Saat ini kapasitas produksi tekstil adalah 60-70%, sedangkan garment masih full di 14 pabrik. Lalu, order yang masuk ke perusahaan adalah hingga bulan Maret 2025.

Manajemen perusahaan juga mengupayakan untuk tidak melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terhadap karyawannya. Sritex lalu diminta berkoordinasi dengan Bea Cukai, mengingat perusahaan berlokasi di dalam kawasan berikat.

"Mengingat PT Sritex berlokasi dalam kawasan berikat agar Sritex segera berkoordinasi dengan Bea Cukai," tuturnya.

Pailitnya Sritex tertuang dalam hasil putusan atas perkara nomor 2/Pdt.Sus- Homologasi/2024/PN Niaga Smg. Status pailit Sritex diputus pada hari Senin (21/10) dalam perkara terkait pembatalan perdamaian yang tercatat pada 2 September 2024 lalu. Putusan ini diambil di ruang sidang R.H. Purwoto Suhadi Gandasubrata, S.H. Sidang itu dipimpin oleh Hakim Ketua Moch Ansar.

Dikutip dari Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) PN Semarang, pemohon menyebut termohon telah lalai dalam memenuhi kewajiban pembayarannya kepada pemohon berdasarkan Putusan Homologasi tanggal 25 Januari 2022.

Simak juga Video 'Raja Kain Sritex Pailit':

[Gambas:Video 20detik]

Manajemen PT Sri Rejeki Isman Tbk (SRIL) atau Sritex menjelaskan kondisi perusahaan usai dinyatakan pailit. Penjelasan disampaikan pihak manajemen kepada Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja (Dispernaker) Sukoharjo dalam pertemuan yang dilakukan hari ini.

Berdasarkan keterangan Plh. Kadisnaker Jawa Tengah, Mumpuniati, manajemen Sritex menjelaskan pihaknya memiliki sekitar 30 ribu karyawan secara grup. Sementara pekerja Sritex di Sukoharjo sebanyak 11 ribu orang.

"Jumlah pekerja Sritex Group 30.000 orang, sedangkan Sritex Sukoharjo sebanyak 11.000 orang," kata Mumpuniati kepada detikcom, Jumat (25/10/2024).

Meski berstatus pailit, operasional Sritex saat ini masih tetap berjalan. Perusahaan juga terus melakukan upaya hukum dengan mengajukan kasasi.

"Pihak perusahaan masih menjalankan operasional pabrik sambil melakukan upaya hukum," jelasnya.

Saat ini kapasitas produksi tekstil adalah 60-70%, sedangkan garment masih full di 14 pabrik. Lalu, order yang masuk ke perusahaan adalah hingga bulan Maret 2025.

Manajemen perusahaan juga mengupayakan untuk tidak melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terhadap karyawannya. Sritex lalu diminta berkoordinasi dengan Bea Cukai, mengingat perusahaan berlokasi di dalam kawasan berikat.

"Mengingat PT Sritex berlokasi dalam kawasan berikat agar Sritex segera berkoordinasi dengan Bea Cukai," tuturnya.

Pailitnya Sritex tertuang dalam hasil putusan atas perkara nomor 2/Pdt.Sus- Homologasi/2024/PN Niaga Smg. Status pailit Sritex diputus pada hari Senin (21/10) dalam perkara terkait pembatalan perdamaian yang tercatat pada 2 September 2024 lalu. Putusan ini diambil di ruang sidang R.H. Purwoto Suhadi Gandasubrata, S.H. Sidang itu dipimpin oleh Hakim Ketua Moch Ansar.

Dikutip dari Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) PN Semarang, pemohon menyebut termohon telah lalai dalam memenuhi kewajiban pembayarannya kepada pemohon berdasarkan Putusan Homologasi tanggal 25 Januari 2022.

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) mencatat sebanyak 59.764 orang terkena pemutusan hubungan kerja (PHK) hingga Oktober 2024. Angka ini diprediksi terus bertambah usai perusahaan tekstil PT Sri Rejeki Isman Tbk (SRIL) atau Sritex resmi dinyatakan pailit oleh Pengadilan Negeri Niaga Semarang.

Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker), Indah Anggoro Putri mengatakan sebagian besar PHK terjadi di tiga provinsi. PHK paling banyak terjadi di DKI Jakarta mencapai 14.501 orang. Posisi kedua diikuti oleh Jawa Tengah sebesar 11.252 orang, lalu posisi ketiga Provinsi Banten mencapai 10.254 orang.

"Total PHK per 24 Oktober sebesar 59.764 tenaga kerja. Tiga sektor PHK tertinggi, yakni pengolahan sebesar 25.873, aktivitas jasa lainnya sebesar 15.218, dan perdagangan besar dan eceran," katanya kepada detikcom, Kamis (24/10/2024).

Adapun tiga sektor yang menjadi penyumbang PHK tertinggi, yakni pengolahan sebesar 25.873, aktivitas jasa lainnya sebesar 15.218, dan sisanya perdagangan besar dan eceran.

PHK di DKI Jakarta didominasi oleh sektor jasa. Kemudian di Jawa Tengah dan Banten di sektor tekstil, seperti garmen.

Dia menjelaskan beberapa penyebab gelombang PHK masih terus terjadi di Indonesia, seperti ekspor produk tekstil dan garmen yang melemah, efisiensi perusahaan karena persaingan global.

"Perubahan cara marketing dan penjualan sebagai dampak dari digitalisasi. Kemudian banyak ilegal impor garmen produk masuk ke pasar Indonesia," terangnya.

Jumlah PHK hingga bulan ini terus melonjak dibandingkan dengan bulan Agustus sebesar 46.240 orang. Pekerja yang terkena PHK akan terus bertambah usai perusahaan tekstil PT Sri Rejeki Isman Tbk (SRIL) atau Sritex resmi dinyatakan pailit oleh Pengadilan Negeri Niaga Semarang. Hal ini sebagaimana yang telah tertuang dalam hasil putusan atas perkara nomor 2/Pdt.Sus- Homologasi/2024/PN Niaga Smg.

"Akhirnya putusan permohonan pemohon dikabulkan dan termohon dinyatakan pailit dengan segala akibat hukumnya," kata Humas PN Semarang, Haruno Patriadi, saat dimintai konfirmasi oleh detikJateng lewat pesan singkat, Rabu (23/10/2024).

Kabar terkait kondisi Sritex yang mengalami pailit ini sudah muncul sejak Juni 2024 kemarin. Saat itu perusahaan dikabarkan terlilit utang dan terancam bangkrut. Namun, saat itu perusahaan membantah dan menyatakan masih ada kegiatan operasional di pabrik.

Sebelum dinyatakan pailit perusahaan sempat menyelesaikan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) dan permintaan damai dengan para kreditur.

Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal merespons terkait Sritex yang resmi dinyatakan pailit. Menurut Said Iqbal, perusahaan pailit karena kesulitan membayar utang, bukan karena beban upah. Dia menyebut ada puluhan ribu buruh Sritex yang terancam kena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).

"Bukan karena upah. Mereka pailit karena kesulitan untuk membayar utang. Nah itulah pengusaha, giliran susah teriak, giliran untung nggak dikasih," katanya di Patung Kuda, Jakarta Pusat, Kamis (24/10/2024).

Saksikan Live DetikPagi:

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) mencatat ada sebanyak 59.764 orang terkena pemutusan hubungan kerja (PHK) hingga Oktober 2024. Angka ini melonjak dibandingkan dengan bulan Agustus sebesar 46.240 orang.

Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker), Indah Anggoro Putri mengatakan sebagian besar PHK terjadi di tiga provinsi. PHK paling banyak terjadi di DKI Jakarta mencapai 14.501 orang. Posisi kedua diikuti oleh Jawa Tengah sebesar 11.252 orang, lalu posisi ketiga Provinsi Banten mencapai 10.254 orang.

"Total PHK per 24 Oktober sebesar 59.764 tenaga kerja. Tiga sektor PHK tertinggi, yakni pengolahan sebesar 25.873, aktivitas jasa lainnya sebesar 15.218, dan perdagangan besar dan eceran," katanya kepada detikcom, Kamis (24/10/2024).

Adapun tiga sektor yang menjadi penyumbang PHK tertinggi, yakni pengolahan sebesar 25.873, aktivitas jasa lainnya sebesar 15.218, dan sisanya perdagangan besar dan eceran.

Lebih lanjut, PHK di DKI Jakarta didominasi oleh sektor jasa. Kemudian di Jawa Tengah dan Banten di sektor tekstil, seperti garmen.

Dia menjelaskan beberapa penyebab gelombang PHK masih terus terjadi di Indonesia, seperti ekspor produk tekstil dan garmen yang melemah, efisiensi perusahaan karena persaingan global.

"Perubahan cara marketing dan penjualan sebagai dampak dari digitalisasi. Kemudian banyak ilegal impor garmen produk masuk ke pasar Indonesia," terangnya.

Simak Video: Prediksi Pakar Terkait Sektor yang Bakal Terkena Gelombang PHK

[Gambas:Video 20detik]

Perusahaan raksasa tekstil PT Sri Rejeki Isman atau Sritex resmi dinyatakan pailit oleh Pengadilan Negeri (PN) Niaga Semarang. Sejalan dengan itu, jumlah gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) akan bertambah.

Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker), Indah Anggoro Putri mengatakan pihaknya belum menerima laporan terkait jumlah karyawan Sritex yang terkena PHK. Dia menyebut kasus tersebut ditangani oleh Dinas Ketenagakerjaan Jawa Tengah (Disnaker Jateng).

"Belum (terima laporan), karena di-handle (Disnaker) Jateng," kata Indah kepada detikcom, Kamis (24/10/2024).

Sejauh ini Kemnaker mencatat jumlah PHK mencapai 59.764 orang dari awal tahun hingga 24 Oktober 2024. Angka ini melonjak dibandingkan dengan bulan Agustus sebesar 46.240 orang.

Perlu dicatat, angka ini belum termasuk jumlah karyawan Sritex yang terdampak PHK. Sebab, kasus tersebut masih ditangani oleh Disnaker Jateng.

"Total PHK per 24 Oktober sebesar 59.764 tenaga kerja," jelas dia.

Indah menjelaskan PHK paling banyak terjadi di DKI Jakarta mencapai 14.501 orang. Posisi kedua diikuti oleh Jawa Tengah sebesar 11.252 orang, lalu posisi ketiga Provinsi Banten mencapai 10.254.

Khusus PHK di DKI Jakarta didominasi sektor jasa, seperti restoran dan kafe. Sementara Jawa Tengah dan Provinsi Banten sektor textil dan garmen menjadi penyumbang terbesar PHK yang terjadi.

"Tiga sektor PHK tertinggi, yakni pengolahan sebesar 25.873, aktivitas jasa lainnya sebesar 15.218, dan perdagangan besar dan eceran," imbuh dia.