Reporter: Ferry Saputra | Editor: Putri Werdiningsih

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyatakan telah memberikan sanksi berupa peringatan tertulis hingga sanksi denda kepada total 218 Pelaku Usaha Jasa Keuangan (PUJK) per Oktober 2024.

Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Perlindungan Konsumen OJK Friderica Widyasari Dewi menyebut pemberian sanksi itu dalam hal penegakkan hukum ketentuan perlindungan konsumen.

Secara rinci, Friderica menyebut OJK telah memberikan sanksi berupa 238 Peringatan Tertulis kepada 165 PUJK per Oktober 2024.

"Selain itu, memberikan 6 Surat Perintah kepada 6 PUJK dan 47 Sanksi Denda kepada 47 PUJK," ungkapnya dalam konferensi pers RDK OJK, Jumat (1/11).

Lebih lanjut, Friderica juga menyampaikan sejak Januari 2024 hingga 28 Oktober 2024, terdapat 202 PUJK yang melakukan penggantian kerugian konsumen atas 1.348 pengaduan. Adapun total penggantian sebesar Rp 193,29 miliar.

Bisnis.com, JAKARTA — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengungkap masih ada sembilan perusahaan asuransi yang belum memiliki aktuaris internal sampai dengan 20 September 2024. Sembilan perusahaan tersebut juga belum mengajukan calon untuk dilakukan penilaian kemampuan dan kepatutan.Angka tersebut tidak berubah dibandingkan kondisi semester I/2024.

Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun (PPDP) OJK Ogi Prastomiyono mengatakan pihaknya telah melaksanakan supervisory action sesuai ketentuan bagi perusahaan yang belum memenuhi ketentuan tersebut. Bentuknya mulai dari peningkatan sanksi peringatan yang sebelumnya telah diberikan serta permintaan rencana tindak atas pemenuhan aktuaris perusahaan.

“Selain itu, OJK juga terus melakukan koordinasi secara berkelanjutan dengan Persatuan Aktuaris Indonesia sebagai lembaga yang mengeluarkan sertifikasi aktuaris dalam perspektif supply dari tenaga ahli aktuaris,” kata Ogi

Selain itu dalam rangka penegakan regulasi, Ogi mengungkap sampai dengan 20 September 2024, Bidang Pengawasan OJK untuk asuransi dan dana pensiun telah melakukan pengenaan 57 sanksi administratif kepada lembaga jasa keuangan. Sanksi itu terdiri dari 49 sanksi peringatan/teguran dan delapan sanksi denda yang dapat diikuti dengan sanksi peringatan/teguran.

Sejalan dengan upaya pengembangan sektor PPDP, sampai dengan 20 September 2024 OJK juga melakukan berbagai upaya mendorong penyelesaian permasalahan pada Lembaga Jasa Keuangan melalui pengawasan khusus terhadap delapan perusahaan asuransi dan reasuransi dengan harapan perusahaan dapat memperbaiki kondisi keuangannya untuk kepentingan pemegang polis.

“Selain itu juga terdapat 15 Dana Pensiun yang masuk dalam pengawasan khusus di mana dua Dana Pensiun di antaranya dalam proses pengajuan pembubaran ke OJK,” kata Ogi.

OJK mencatat aset industri asuransi mencapai sebanyak Rp1.132,49 triliun sampai dengan Agustus 2024. Angka tersebut mengalami peningkatan 1,32% apabila dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun sebelumnya yakni Rp1.117,75 triliun.

IDXChannel - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menjatuhi sanksi kepada dua perusahaan asuransi, yakni PT Asuransi Jiwasraya (Persero) dan PT Berdikari Insurance. Sanksi tersebut berupa pembatasan kegiatan usaha kepada keduanya.

"OJK telah memberikan sanksi pembatasan kegiatan usaha untuk seluruh kegiatan usaha kepada ?PT Asuransi Jiwasraya (Persero) dan PT Berdikari Insurance pada 11 September 2024," tulis pengumuman OJK dari laman resminya, Jumat (13/9).

Asuransi Jiwasraya

OJK menuturkan, sanksi pembatasan kegiatan usaha tersebut dikarenakan PT Asuransi Jiwasraya (Persero) telah melanggar ketentuan Rasio Pencapaian Tingkat Solvabilitas dan jumlah ekuitas mi?nimum yang dipersyaratkan untuk perusahaan asuransi.

"Dengan dikenakannya sanksi pembatasan kegiatan usaha untuk seluruh kegiatan usaha, Asuransi Jiwasraya dilarang melakukan kegiatan penutupan pertanggungan baru untuk seluruh lini usaha bagi perusahaan asuransi sejak 11 September 2024 sampai dengan diatasinya penyebab dikenakannya sanksi," kata OJK.

Di samping itu, perusahaan tetap wajib melaksanakan kewajiban-kewajiban yang jatuh tempo sesuai ketentuan perundangan.

Berdikari Insurance

Sementara pada Berdikari Insurance, sanksi pembatasan kegiatan usaha dikenakan karena perusahaan telah melanggar ketentuan Rasio Pencapaian Tingkat Solvabilitas, Rasio Kecukupan Investasi, dan jumlah ekuitas minimum yang dipersyaratkan untuk perusahaan asuransi.

"Selain itu, perusahaan juga melanggar ketentuan lainnya yaitu terkait kepemilikan aktuaris perusahaan dan pegawai yang menjabat sebagai auditor internal," ujar OJK.

Dengan dikenakannya sanksi pembatasan kegiatan usaa untuk seluruh kegiatan usaha, Berdikari Insurance dilarang melakukan kegiatan penutupan pertanggungan baru untuk seluruh lini usaha bagi perusahaan asuransi sejak 11 September 2024 sampai dengan diatasinya penyebab dikenakannya sanksi.

Perusahaan juga tetap wajib melaksanakan kewajiban-kewajiban yang jatuh tempo sesuai ketentuan perundangan.

(Fiki Ariyanti)

Reporter: Ferry Saputra | Editor: Tri Sulistiowati

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memberikan sanksi administratif kepada 19 Perusahaan Pembiayaan atau Multifinance, 7 Perusahaan Modal Ventura, dan 21 Penyelenggara Fintech P2P Lending pada Agustus 2024.

Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya OJK Agusman menyampaikan pemberian sanksi itu dalam rangka menegakkan kepatuhan dan integritas industri sektor PVML.

Agusman menerangkan sanksi itu juga diberikan atas pelanggaran yang dilakukan terhadap Peraturan OJK (POJK) yang berlaku maupun hasil pengawasan dan/atau tindak lanjut pemeriksaan langsung.

"Pengenaan sanksi administratif, terdiri dari 28 sanksi denda dan 36 sanksi peringatan tertulis," ucapnya dalam konferensi pers RDK OJK, Jumat (6/9).

Agusman menyampaikan OJK berharap upaya penegakan kepatuhan dan pengenaan sanksi tersebut dapat mendorong pelaku industri sektor PVML untuk meningkatkan aspek tata kelola yang baik, kehati-hatian, dan pemenuhan terhadap ketentuan yang berlaku. Pada akhirnya, dapat berkinerja lebih baik dan berkontribusi secara optimal.

Bisnis.com, JAKARTA — Pada Agustus 2024, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menjatuhkan sanksi administratif berupa pencabutan izin usaha hingga denda kepada manajer investasi, perusahaan efek serta emiten dalam rangka penertiban aturan di pasar modal.

Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif & Bursa Karbon OJK Inarno Djajadi mengatakan lembagannya mencabut izin usaha 1 manajer investasi atas nama PT IndoSterling Aset Manajemen.

“Pencabutan izin usaha kepada 1 manajer investasi atas nama PT IndoSterling Aset Manajemen,” kata Inarno saat konferensi pers daring, Jumat (6/9/2024).

Selain itu, Inarno menambahkan, sanksi administratif turut dikenakan kepada 1 perusahaan efek serta dua emiten, satu penilai dan dua pihak lain dengan total denda mencapai Rp5,61 miliar.

“Denda 1 perusahaan efek, 2 emiten, 1 penilai dan 2 pihak lain sebesar Rp5,61 miliar,” tuturnya.

Menilik laman resmi OJK, ada beberapa manajer investasi yang dikenakan denda hingga Mei 2024. Misalnya, pada Februari 2024, PT Emco Asset Management didenda sebesar Rp3,35 miliar, serta perintah tertulis untuk pembayaran utang kepada nasabah dan pembubaran beberapa produk reksa dana.

Selain itu, OJK juga mengenakan sanksi administratif berupa pencabutan izin usaha PT Paytren Aset Manajemen, karena tidak memiliki kantor maupun pegawai.

Beberapa kantor akuntan publik (KAP) pun dikenakan sanksi administratif berupa pembekuan, yakni KAP Anderson dan Rekan, Akuntan Publik (AP) Anderson Subri, dan AP Madelih Kurniawan.

Reporter: Ferry Saputra | Editor: Tri Sulistiowati

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memberikan sanksi administratif kepada 19 Perusahaan Pembiayaan atau Multifinance, 7 Perusahaan Modal Ventura, dan 21 Penyelenggara Fintech P2P Lending pada Agustus 2024.

Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya OJK Agusman menyampaikan pemberian sanksi itu dalam rangka menegakkan kepatuhan dan integritas industri sektor PVML.

Agusman menerangkan sanksi itu juga diberikan atas pelanggaran yang dilakukan terhadap Peraturan OJK (POJK) yang berlaku maupun hasil pengawasan dan/atau tindak lanjut pemeriksaan langsung.

"Pengenaan sanksi administratif, terdiri dari 28 sanksi denda dan 36 sanksi peringatan tertulis," ucapnya dalam konferensi pers RDK OJK, Jumat (6/9).

Agusman menyampaikan OJK berharap upaya penegakan kepatuhan dan pengenaan sanksi tersebut dapat mendorong pelaku industri sektor PVML untuk meningkatkan aspek tata kelola yang baik, kehati-hatian, dan pemenuhan terhadap ketentuan yang berlaku. Pada akhirnya, dapat berkinerja lebih baik dan berkontribusi secara optimal.

Reporter: Ferry Saputra | Editor: Khomarul Hidayat

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah melakukan pengenaan sanksi administratif kepada Lembaga Jasa Keuangan (LJK) di sektor perasuransian, penjaminan dan dana pensiun (PPDP) sebanyak 916 sanksi sepanjang Januari 2024 hingga Juni 2024.

Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan dan Dana Pensiun OJK Ogi Prastomiyono menyebut pengenaan sanksi itu juga dilakukan dalam rangka penegakan ketentuan dan perlindungan konsumen di sektor PPDP.

"Adapun 916 sanksi itu, terdiri dari 602 sanksi peringatan/teguran, 6 sanksi pembekuan kegiatan usaha, dan 308 sanksi denda yang dapat diikuti dengan sanksi peringatan/teguran," kata Ogi dalam keterangan resmi RDK OJK, Selasa (6/8).

Selain itu, Ogi juga menyampaikan terdapat 15 Dana Pensiun yang masuk dalam pengawasan khusus per Juni 2024. Dari 15 Dana Pensiun tersebut, terdapat 2 Dana Pensiun dalam proses pengajuan pembubaran ke OJK.

Sementara itu, Ogi mengatakan OJK juga melakukan pengawasan khusus terhadap 8 perusahaan asuransi dan reasuransi per Juni 2024. Dia berharap dengan upaya tersebut, perusahaan terkait dapat memperbaiki kondisi keuangannya untuk kepentingan pemegang polis.

Reporter: Ferry Saputra | Editor: Putri Werdiningsih

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyatakan telah memberikan sanksi kepada Pelaku Usaha Jasa Keuangan (PUJK). Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Perlindungan Konsumen OJK, Friderica Widyasari Dewi menyebut pemberian sanksi itu dalam hal penegakan hukum ketentuan pelindungan konsumen.

"Pada periode Januari hingga 25 Juli 2024, OJK telah memberikan sanksi berupa 171 Surat Peringatan Tertulis kepada 127 PUJK, 3 Surat Perintah kepada 3 PUJK, dan 25 Sanksi Denda kepada 25 PUJK," ungkapnya dalam konferensi pers RDK OJK, Senin (6/8).

Selain itu, Friderica menyampaikan sejak Januari 2024 hingga 25 Juli 2024, terdapat 164 PUJK yang melakukan penggantian kerugian konsumen atas 905 pengaduan. Adapun total penggantian sebesar Rp 110,26 miliar.

Sementara itu, Friderica menyebut OJK telah mengenakan sanksi administratif keterlambatan pelaporan terhadap 71 PUJK per Juli 2024. Hal itu dilakukan dalam pengawasan perilaku PUJK (market conduct) dan menjalankan aturan terkait kewajiban penyampaian laporan sendiri sebagaimana diatur dalam Pasal 43 dan Pasal 44 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 6/POJK.07/2022 tentang Pelindungan Konsumen dan Masyarakat dan dalam rangka penegakan hukum pelindungan konsumen di bidang PEPK.

Secara rinci, Friderica menerangkan dari 71 PUJK, telah diberikan sanksi administratif berupa denda terhadap 55 PUJK.

"Selain itu, sanksi administratif berupa peringatan tertulis terhadap 16 PUJK," katanya.

Adapun jumlah sanksi itu telah mempertimbangkan adanya upaya keberatan yang dilakukan oleh PUJK, sebagaimana diatur dalam POJK Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pelindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan.

Bisnis.com, JAKARTA -- Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terus memperkuat pengawasan dan pengembangan di industri perasuransian, penjaminan, dan dana pensiun (PDP).

Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun OJK, Ogi Prastomiyono, mengungkapkan beberapa langkah yang telah diambil oleh regulator berfungsi untuk meningkatkan stabilitas dan kepercayaan dalam industri ini.

Dia menjelaskan selama semester I/2024, OJK telah mengeluarkan 916 sanksi terhadap berbagai pelanggaran di industri PDP. OJK juga melakukan pengawasan khusus kepada 8 perusahaan asuransi dan 15 dana pensiun. Dari jumlah itu, dua dana pensiun saat ini sedang dalam proses pembubaran.

Dari sisi penguatan, Ogi menjelaskan pada 8 Juli 2024, OJK meluncurkan inisiatif peta jalan Dana Pensiun yang bertujuan untuk memperkuat stabilitas dan kepercayaan pada industri dana pensiun.

Ogi juga menyampaikan bahwa OJK sedang menyusun Peraturan OJK (POJK) tentang pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) sebagai tindak lanjut dari Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK). "Dalam strategi penyusunan SDM ini, kami juga akan menyempurnakan laporan berkala untuk memastikan bahwa semua kebijakan dan regulasi yang diterapkan dapat diikuti dengan baik," jelas Ogi.

Selain itu, OJK sedang melakukan penyesuaian format laporan asuransi dan reasuransi agar sejalan dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 117. "Penyesuaian ini bertujuan untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam laporan keuangan perusahaan asuransi dan reasuransi," tambah Ogi.

Langkah-langkah ini diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi industri keuangan Indonesia, memastikan bahwa sektor ini tetap kuat, stabil, dan terpercaya.