Jakarta, Investor.id- Fungsi anggaran yang diemban Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) memiliki peran penting untuk menjaga kepastian dan besaran kuota rumah subsidi bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

"DPR punya peran penting agar kepastian kuota rumah subsidi dapat terjaga sehingga para developer dapat berusaha dengan tenang," tutur Bambang Setiadi, direktur utama Parahyangan Super Abadi (PSA) kepada Investor Daily, di Bekasi, baru-baru ini.

Dia menambahkan, kepastian itu juga akan diperoleh para MBR yang membutuhkan rumah layak huni.

"Masyarakat kita masih banyak yang membutuhkan rumah, jika ada kepastian kuota tentu saja harapan mereka memiliki hunian peluangnya akan lebih besar terwujud," kata dia.

Parlemen punya peran memastikan besaran anggaran yang diperlukan oleh pengembang. Selain, tentu saja berkolaborasi dengan eksekutif, yakni Kementerian Keuangan dan Kementerian PUPR.

"Kami (Apersi) akan menginisiasi agar para legislator turut membantu mengawal besaran kuota rumah subsidi sehingga seluruh pihak akan mendapat faedah," tegas Bambang yang juga Kabid Perizinan dan Pertanahan DPP Apersi ini.

Faedah rumah subsidi bagi para pemangku kepentingan sangat besar. Bagi pemerintah, realisasi rumah subsidi menjadi wujud pengejawantahan Pasal 28 H ayat ( 1) Undang-Undang Dasar 1945 yang memberikan hak kepada setiap orang untuk hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.

"Pemerintah yang memiliki wawasan kebangsaan dan nasionalisme tinggi pasti melaksanakan amanat konstitusi, bukan sebaliknya," tegas Bambang.

Di tingkat praktik, tambahnya, wujud kebangsaan dan nasionalisme itu terukur dari besaran anggaran yang berpihak kepada MBR. "Karena itu, besaran anggaran atau kuota rumah subsidi jangan dikurangi. Justru kalau bisa ditambah. Contoh, tahun lalu, kuota rumah subsidi setara 229 ribu rumah, kini justru hanya 166 rumah. Ini harus ditambah," harap Bambang.

Manfaat rumah subsidi tak sebatas memangkas backlog hunian yang saat ini menurut Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mencapai sekitar 9,9 juta unit.

Pembangunan rumah subsidi juga sudah pasti menggulirkan perekonomian masyarakat yang berujung pada pertumbuhan ekonomi nasional. "Pembangunan rumah subsidi menggairahkan ekonomi masyarakat, baik lokal maupun nasional. Contoh, menyumbang pendapatan asli daerah dan penerimaan pajak pemerintah pusat," ujar dia.

Bahkan, tambahnya, penerimaan pajak itu dimunculkan juga oleh pembelian material bangunan. "Sumbangsih ini akan terus meningkat manakala pembangunan rumah subsidi terus bergulir dan bertambah," papar Bambang.

Karena itu, dia berharap ada tambahan kuota rumah subsidi menjelang penghujung tahun 2024, mengingat kuota 166 ribu akan segera habis. "Kami berharap tambahan itu bisa menyamai total kuota tahun lalu," tutur Bambang.

Editor: Edo Rusyanto (edo_rusyanto@investor.co.id)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News