Pemerintah berencana untuk menghapus retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) khusus untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dalam waktu dekat ini. Tak hanya itu, nantinya Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) juga akan dibebaskan untuk mengurangi harga jual rumah.

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Maruara Sirait menuturkan pihaknya sudah meminta Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati untuk memperpanjang bebas pajak pertambahan nilai (PPN) menjadi lima tahunan. Selain itu, pihaknya telah bersepakat dengan Kementerian Dalam Negeri untuk membebaskan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dari pemerintah daerah untuk mengurangi harga jual rumah.

Di sisi lain, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengungkapkan rencananya dalam waktu dekat untuk menghapuskan retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) khusus untuk MBR. Terkait rencana penghapusan BPHTB untuk MBR, Tito mengatakan hal itu akan disosialisasikan bersama seluruh pemerintah daerah dan para pengembang di daerah.

Penghapusan retribusi PBG dan juga pembebasan BPHTB untuk MBR, kata Tito, merupakan perintah Presiden Prabowo Subianto untuk program perumahan khusus MBR.

"Saya akan keluarkan surat edaran dalam waktu paling lama 10 hari agar retribusi PBG dihapus khusus untuk MBR, supaya tidak ada kerancuan. Kita akan mengundang seluruh Pemda, BTN, dan rekan-rekan perwakilan real estat bahwa program perumahan MBR ini telah diperintahkan oleh Pak Presiden dan harus dilaksanakan oleh Pak Maruarar. Kita minta pemda untuk bangun gerakan kesetiakawanan sosial untuk membantu yang tidak mampu," tutur Tito dalam acara diskusi bertema Program 3 Juta Rumah Gotong Royong Membangun Rumah untuk Rakyat, di Menara 1 BTN, Jakarta, dikutip Sabtu (9/11/2024).

Sementara itu, Menteri ATR/Kepala BPN Nusron Wahid mengatakan, pihaknya akan meminta pengembang untuk membangun fasilitas umum dan fasilitas sosial (fasum dan fasos) di proyek perumahan mereka, dan akan menerapkan denda berupa penyediaan rumah gratis bagi MBR bagi pengembang yang tidak taat.

Di sisi lain, Direktur Utama BTN, Nixon LP Napitupulu mengatakan bahwa pengurangan biaya dapat mencapai total 21% untuk rumah MBR dan masyarakat berpenghasilan tanggung (MBT) yang terdiri dari pembebasan PPN, pemangkasan PPH dan penghapusan BPHTB akan mampu memicu permintaan akan perumahan karena harga jual rumah menjadi lebih murah.

Nixon mengatakan, BTN telah menyalurkan 5,5 juta KPR subsidi dan non subsidi baik melalui KPR Konvensional maupun pembiayaan syariah sejak 1976. Belakangan ini, kata Nixon, semakin banyak kaum milenial, perempuan, dan pekerja sektor informal yang membeli rumah pertama dengan KPR, sehingga prospek sektor perumahan Indonesia sangat prospektif di masa depan.

"Terutama untuk pekerja sektor informal, dapat kita bayangkan jika tidak ada program rumah subsidi, mereka tidak bisa membeli rumah. Selain itu, Indonesia masih punya isu nasional yakni backlog kepemilikan rumah sebanyak 9,9 juta, dan lebih dari 50% masyarakat miskin menghuni rumah tidak layak huni. Berdasarkan data dari PLN, angkanya sampai 24 juta rumah tidak layak huni," papar Nixon.

Kajian BTN menunjukkan, isu utama perumahan di daerah dari sisi demand di antaranya masih terkait dengan pendataan kebutuhan rumah dengan sistem 'by name, by address', serta tumpang tindih peraturan terkait kewenangan penyelenggaraan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Sedangkan di sisi supply, BTN melihat masih belum adanya sinkronisasi perencanaan tata ruang antara daerah dan pusat.

Sebab itu, kata Nixon, BTN terus memberikan masukan kepada pemerintah agar program rumah rakyat bisa terealisasi secara jangka panjang, karena karena sektor perumahan memiliki multiplier effect atau dampak turunan terhadap 185 subsektor lainnya yang mayoritas bersifat padat karya.

Tidak kalah pentingnya, pembangunan sektor perumahan secara masif akan menciptakan lapangan kerja. Berdasarkan perhitungan BTN, setiap pembangunan satu rumah dapat menyerap lima tenaga kerja, sehingga pembangunan 100.000 rumah akan menyerap 500.000 tenaga kerja per tahunnya.

Video Mendagri Tito Kena Siram di Hari Ulang Tahun

Video Mendagri Tito Kena Siram di Hari Ulang Tahun

Bisnis.com, JAKARTA – Presiden terpilih Prabowo Subianto disebut bakal membangun 30 juta unit rumah murah apabila kembali terpilih sebagai orang nomor satu di Indonesia pada periode kedua tahun 2029 – 2034.

Hal itu sebagaimana disampaikan oleh Ketua Satuan Tugas (Satgas) Perumahan Presiden terpilih, Hashim S. Djojohadikusumo. Dia menyebut, bila sang kakak kembali terpilih maka program 3 juta rumah bakal dilanjutkan.

“Jika Tuhan menghendaki, Prabowo Subianto bisa dua periode, maka dalam 10 tahun sudah terbangun 30 juta rumah,” kata Hashim dalam keterangan tertulis, dikutip Senin (14/10/2024).

Secara lebih rinci, Hashim menyebut target tersebut bakal diwujudkan lewat implementasi program 3 juta rumah yang akan dibangun per tahunnya. Dengan demikian, pada 5 tahun pemerintahan Prabowo setidaknya akan terdapat 15 juta unit rumah di seluruh Indonesia.

Nantinya, program 3 juta rumah itu terdiri dari 2 juta rumah di pedesaan dan 1 juta rumah di perkotaan.

Hashim menuturkan, pembangunan 2 juta rumah di pedesaan nantinya akan dilakukan oleh UMKM, koperasi, BUMdes dan kontraktor desa dengan melibatkan masyarakat setempat, sehingga akan membuka lapangan kerja dan meningkatkan income per kapita nasional.

Sementara 1 juta unit apartemen di perkotaan terbuka untuk swasta termasuk pengembang anggota REI di seluruh daerah.

“Pengembang swasta anggota REI silahkan masuk, ini terbuka. Nantinya bisa diberdayakan aset-aset milik pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk dibangun apartemen, seperti lahan di pasar-pasar milik PD Pasar Jaya di DKI Jakarta,” jelasnya.

Fokus pemerintahan Prabowo pada sektor properti itu dilakukan bukan tanpa alasan. Salah satunya dilakukan dalam rangka menggenjot laju pertumbuhan ekonomi dapat tembus 8%.

Pasalnya, sektor properti dan perumahan memiliki keterkaitan dengan 185 industri turunan lain, sehingga dapat mengangkat dunia usaha dan perekonomian nasional.

“Hal itu luar biasa, sehingga dapat membantu target pemerintahan Prabowo-Gibran untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi sebesar 8% per tahun,” pungkasnya.

Reporter: Arif Ferdianto | Editor: Khomarul Hidayat

KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Badan Bank Tanah dan PT Sarana Multigriya Finansial (SMF) meneken nota kesepahaman (MoU) dalam mengatasi persoalan ketersediaan rumah (backlog) bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Lewat MoU ini Badan Bank Tanah bakal menyediakan lahan dengan harga yang kompetitif. Sementara PT SMF akan menyediakan pendanaan untuk pembangunan rumah dan bisa menyalurkan dana CSR-nya untuk subjek-subjek reforma agraria di hak pengelolaan lahan (HPL) Badan Bank Tanah.

Kepala Badan Bank Tanah, Parman Nataatmadja mengatakan, MoU ini diharapkan dapat mengatasi backlog perumahan serta menciptakan multiplier effect yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan rakyat.

“MoU ini sejalan dengan tugas dan fungsi Badan Bank Tanah dalam menjamin ketersediaan tanah dalam rangka ekonomi berkeadilan, salah satunya untuk kepentingan umum,” ujarnya melalui keterangan resmi Sabtu, (12/10).

Parman mengungkapkan, pemanfaatan lahan Badan Bank Tanah untuk pembangunan perumahan MBR akan terus diperluas di seluruh Indonesia sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).

Sementara itu, Direktur Sekuritisasi & Pembiayaan SMF, Helianto menuturkan, kerja sama ini demi menegaskan komitmen pemerintah dalam mengatasi backlog perumahan di Tanah Air.

“Penandatanganan ini buat kami sangat penting. Karena saat ini backlog perumahan untuk kepemilikkan kurang lebih 10 juta rumah dan backlog kelayakan itu kurang lebih 26 juta,” kata Helianto.

Dia bilang, dukungan Badan Bank Tanah merupakan peluang dalam mengakselerasi penyediaan rumah MBR. Selain itu, dengan kolaborasi ini, pihaknya bisa menyediakan rumah MBR dengan spesifikasi yang lebih bagus dan layak.

“Kita bisa buat dengan harga yang sama seperti FLPP, itu rumahnya lebih bagus dan lebih layak. Kita akan buat hal yang sama di seluruh Indonesia terkait pemanfaatan lahan Badan Bank Tanah untuk MBR,” tuturnya.

Untuk diketahui, HPL Badan Bank Tanah untuk pembangunan rumah bagi MBR mencapai 4,3 hektare yang berada di Kabupaten Kendal dan Brebes, Jawa Tengah. Ini telah dimanfaatkan lewat kolaborasi dengan Kementerian PUPR, Perumnas, Bank BTN, dan PT SMF.

IDXChannel – Badan Bank Tanah bersama PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) berkolaborasi dalam mengatasi persoalan angka backlog ketersediaan rumah di Indonesia. Kolaborasi kedua belah pihak tertuang dalam penandatanganan nota kesepahaman (MoU).

Badan Bank Tanah dalam hal ini bakal menyediakan lahan dengan harga yang kompetitif. Sementara SMF akan menyediakan pendanaan untuk pembangunan rumah tersebut.

Selain itu, SMF juga dapat menyalurkan dana corporate social responsibility (CSR) untuk subjek-subjek reforma agraria di Hak Pengelolaan Lahan (HPL) Badan Bank Tanah.

Kepala Badan Bank Tanah Parman Nataatmadja menyambut baik kerja sama ini. Dia berharap kolaborasi dengan SMF dalam pembangunan pemukiman dapat mengatasi backlog perumahan serta menciptakan multiplier effect yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan rakyat.

“MoU ini sejalan dengan tugas dan fungsi Badan Bank Tanah dalam menjamin ketersediaan tanah dalam rangka ekonomi berkeadilan, salah satunya untuk kepentingan umum,” kata Parman dalam keterangan persnya, Jakarta, dikutip pada Minggu (13/10/2024).

Parman menyampaikan, pemanfaatan lahan Badan Bank Tanah untuk pembangunan perumahan MBR akan terus diperluas di seluruh Indonesia yang menjadi HPL Badan Bank Tanah sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).

Sementara itu, Direktur Sekuritisasi & Pembiayaan SMF Heliantopo menyambut baik penandatanganan nota kesepahaman ini. Kolaborasi ini juga menegaskan komitmen kedua Lembaga dalam mengatasi backlog perumahan di Tanah Air.

“Penandatanganan ini buat kami sangat penting. Karena saat ini backlog perumahan untuk kepemilikkan kurang lebih 10 juta rumah dan backlog kelayakan itu kurang lebih 26 juta,” kata dia.

Angka backlog hunian di Indonesia masih sangat tinggi. Merujuk data Kementerian PUPR, saat ini masih dibutuhkan 12,7 juta unit rumah demi mewujudkan Indonesia zero backlog.

Menurut Heliantopo, dukungan dari Badan Bank Tanah merupakan peluang yang sangat baik dalam mengakselerasi penyediaan rumah MBR. Selain itu, dengan kolaborasi ini, PT SMF dapat menyediakan rumah MBR dengan spesifikasi yang lebih bagus dan layak.

“Ini memperlihatkan kolaborasi yang dilakukan dengan dukungan Badan Bank Tanah dengan perbankan serta developer, kita bisa buat dengan harga yang sama seperti FLPP, itu rumahnya lebih bagus dan lebih layak. Kita akan buat hal yang sama di seluruh Indonesia terkait pemanfaatan lahan Badan Bank Tanah untuk MBR,” ujar dia.

Ke depan, SMF berencana untuk menyediakan rumah bagi ASN yang bekerja di IKN dan sekitarnya.

Saat ini dua Hak Pengelolaan Lahan (HPL) Badan Bank Tanah di Kabupaten Kendal dan Brebes, Jawa Tengah, seluas total 4,3 Hektare (Ha) telah dimanfaatkan untuk pembangunan rumah MBR melalui kolaborasi dengan Kementerian PUPR, Perumnas, Bank BTN, dan SMF.

(Dhera Arizona)

Jakarta, Investor.id- Pengembang rumah subsidi berharap pencairan kuota tambahan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) terealisasi pekan ini.

"Semoga bisa cair minggu ini karena kita Apersi sudah menunggu-nunggu kuota tambahan FLPP ini," ujar Ketua Umum Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (Apersi) Junaidi Abdillah dalam siaran pers dikutip Rabu (9/10/2024).

Dia menambahkan, dengan cairnya tambahan dana kuota FLPP ini akan memberikan manfaat besar dan mendorong perekonomian karena sektor properti memberikan dampak ikutan yang besar.

Isyarat pencairan tambahan kuota FLPP termuat di dalam Keputusan Menteri Keuangan (KMK) Nomor 380 Tahun 2024 tentang Perubahan atas KMK Nomor 338 Tahun 2024 Tentang Penetapan Rincian Pembiayaan Anggaran pada Sub Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara Investasi Pemerintah Tahun Anggaran 2024 tertanggal 3 Oktober 2024.

Berdasarkan KMK tersebut, alokasi anggaran investasi pemerintah untuk FLPP dinaikkan menjadi Rp17,02 triliun dari sebelumnya Rp13,72 triliun.

Dengan tambahan anggaran ini, target kuota program FLPP bertambah sebanyak 34.000 unit rumah, sehingga total kuota untuk tahun 2024 meningkat dari 166.000 unit menjadi 200.000 unit rumah.

"Apersi mengucapakan terimakasih kepada pemerintah yang telah melakukan penambahan kuota FLPP ini,” kata Junaidi.

Dia menegaskan, tambahan kuota ini membantu konsumen atau masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) mendapatkan rumah.

“Selain itu, juga membantu pelaku industri perumahan yang tergabung dalam Apersi," tutur Junaidi.

Dia menerangkan, total unit ready stock rumah subsidi yang dikembangkan anggota Apersi saat ini mencapai 25 ribu unit.

Editor: Edo Rusyanto (edo_rusyanto@investor.co.id)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

Jakarta, Investor.id- Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (Apersi) meyakini bahwa pencairan kuota tambahan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) segera cair.

Keyakinan itu mencuat dalam audiensi antara Dewan Pimpinan Pusat (DPP) dan Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Apersi dengan Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) serta dihadiri wakil Kementerian Keuangan, di Jakarta, Jumat (27/9/2024).

"Percepatan (pencairan) penambahan kuota tahun 2024 sebanyak 34 ribu rumah segera dilakukan. Jawaban dari perwakilan Kemenkeu dalam pertemuan hari ini menyebutkan bahwa pencairan kuota tambahan FLPP dilakukan pada minggu depan," jelas Ketua Umum DPP Apersi, Junaidi Abdilah kepada awak media seusai audiensi.

Dia menambahkan, kabar bagus tentang pencairan kuota itu segera diinfokan kepada seluruh anggota Apersi yang tidak hadir ke Jakarta.

Selain itu, tambahnya, pencairan kuota tambahan FLPP akan meredakan gejolak-gejolak di lapangan akibat ketidakjelasan yang terjadi belakangan ini.

Ketua Satgas Darurat Kuota FLPP Apersi Bambang Setiadi, menambahkan, info yang diperoleh pihaknya, saat ini tahap administrasi tambahan kuota FLPP dalam proses.

“Kami melihat prosesnya perlu dipercepat mengingat kondisi di lapangan sudah tidak kondusif bagi para pengembang rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR),” tutur dia kepada Investor Daily, di Jakarta, Jumat (27/9/2024).

Menurut Bambang, kondisi ini tidak hanya menghambat gerakan ekonomi di sektor perumahan, tetapi juga berpotensi mengganggu stabilitas ekonomi masyarakat yang sangat tergantung pada program perumahan ini.

“Semestinya, penambahan kuota FLPP sudah cair pada awal September, tapi faktanya meleset. Hal ini memberatkan para pengembang rumah subsidi yang harus bergelut dengan pembayaran bunga kepada perbankan,” tutur Bambang.

Sebelumnya, Menko Ekuin Airlangga Hartato menyatakan bahwa pemerintah berkomitmen menambah kuota FLPP tahun 2024 dari 166 ribu unit menjadi 200 ribu unit. Penambahan, kata dia, mulai berlaku pada 1 September 2024.

Sementara itu, Komisioner BP Tapera, Heru Pudyo Nugroho dalam keterangan tertulisnya menyebutkan bahwa pihaknya telah mengawal proses penambahan kuota FLPP.

“Saat ini dalam proses teknis pencairan DIPA oleh Kementerian Keuangan. Kami mengharapkan dukungan dari seluruh mitra kerja BP Tapera khususnya pihak perbankan dan juga asosiasi pengembang untuk terus bersinergi bersama dalam membantu mewujudkan perumahan yang layak huni dan terjangkau untuk masyarakat,” harap Heru.

Data BP Tapera menyebutkan, untuk kuota FLPP 2024, pihaknya telah menyalurkan dana FLPP sebanyak 151.902 unit rumah senilai Rp18,56 triliun.

Editor: Edo Rusyanto (edo_rusyanto@investor.co.id)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

Jakarta, Investor.id- Anggota Satgas Perumahan Presiden Terpilih Prabowo Subianto, Bonny Minang menyatakan bahwa pendekatan propertinomic yang digagas Realestat Indonesia (REI) sejak 2023 menjadi salah satu semangat (spirit) bagi pihaknya dalam menyiapkan program tiga juta rumah.

Program itu berpijak kepada empat pilar yakni penguatan institusi kelembagaan, kebijakan dan keberpihakan, optimalisasi anggaran perumahan, dan mendorong sektor perumahan menjadi program strategis nasional (PSN).

“Sebenarnya satgas ini melakukan propertinomic, karena keempat pilar itu sudah kami eksekusi untuk menjaga keberlanjutan pasokan dan permintaan rumah dengan meningkatkan daya beli masyarakat. Kami menganggap REI ini adalah ujung tombak perekonomian Indonesia, terutama dalam penyediaan perumahan,” kata Bonny didampingi anggota satgas lainnya, antara lain Budiman Sudjatmiko dan Panangian Simanungkalit dalam siaran pers dikutip Rabu (25/9/2024).

Dia menyatakan, Pemerintahan Prabowo Subianto nantinya memang mengaitkan program penyediaan perumahan dengan upaya pengentasan kemiskinan. Dia merujuk data Badan Pusat Statistik (BPS) per Juli 2023, yang menyebutkan bahwa angka kemiskinan di Indonesia mencapai 9,36 % atau setara sekitar 25,9 juta orang.

“Dimensi kemiskinan ini dapat diukur secara langsung, misalnya dengan mengukur kekurangan gizi atau rendahnya tingkat pendidikan. Juga tidak memiliki aset properti sebagai kolateral yang dapat digunakan sebagai pinjaman modal usaha,” kata Bonny.

Dia menerangkan, penduduk Indonesia saat ini berjumlah sekitar 278 juta jiwa. Dimana komposisi penduduk di pedesaan dan perkotaan ternyata hampir sama yakni masing-masing 45% dan 55%.

Karena itu, selain di perkotaan, pemerintahan mendatang juga memberi perhatian besar terhadap masyarakat di pedesaan untuk mampu memiliki rumah.

Di antaranya dengan memberikan subsidi untuk membayar cicilan kredit pemilikan rumah (KPR) sebesar Rp600.000 per bulan per keluarga miskin selama 25 tahun dan bunga KPR sebesar 5% yang akan diatur melalui keputusan presiden (keppres). Dengan begitu, masyarakat desa yang selama ini sering dianggap tidak eligible dan bankable akan dilirik oleh perbankan untuk memperoleh KPR.

Untuk pembangunan rumah di pedesaan nantinya dilakukan kontraktor desa dengan melibatkan masyarakat setempat, sehingga akan membuka lapangan kerja dan meningkatkan income per kapita nasional.

“Kami perlu menegaskan bahwa program pengentasan kemiskinan ini tidak akan mengganggu program FLPP (Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan) yang selama ini sudah berjalan. Justru program FLPP akan ditingkatkan misalnya dengan menggunakan lahan-lahan idle milik pemerintah untuk hunian di perkotaan,” jelas Bonny.

Sebagaimana diberitakan, program tiga juta unit rumah akan mencakup dua juta rumah di pedesaan dan satu juta rumah di perkotaan.

Sementara itu, Ketua Umum DPP REI Joko Suranto mengatakan, saat ini bangsa Indonesia sedang menghadapi angka backlog (kekurangan) pasokan rumah yang sangat besar, yakni mencapai 12,7 juta unit. Angka itu tidak banyak mengalami perubahan setidaknya dalam 10 tahun terakhir.

Oleh karena, program pengentasan angka kemiskinan termasuk lewat penyediaan hunian secara masif sebanyak tiga juta unit bagi masyarakat di pedesaan dan perkotaan menjadi sejalan (inline) dengan usaha mengentaskan backlog.

Upaya pengentasan kemiskinan melalui penyediaan rumah layak huni, tegasnya, sangat tepat karena industri perumahan ini melibatkan 185 industri ikutan sehingga membuka banyak lapangan kerja, menciptakan entitas usaha baru, dan menimbulkan titik-titik pertumbuhan ekonomi baru yang pada akhirnya akan meningkatkan produk domestik bruto (PDB) nasional.

“Kalau program ini berjalan akan terjadi pemerataan distribusi pendapatan kepada masyarakat, termasuk di desa-desa,” kata dia.

Menurutnya, dengan mendorong pembangunan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) di pedesaan dan perkotaan, maka pemerintah mendatang sekaligus akan mampu mengatasi angka kemiskinan, menekan gangguan pertumbuhan pada anak (stunting), serta meningkatkan taraf kesejahteraan rakyat.

Hal itu sesuai dengan apa yang dikehendaki presiden terpilih Prabowo Subianto yang ingin mewujudkan kesejahteraan rakyat. Dimana seluruh rakyat Indonesia harus merasa aman, rakyat tidak boleh kelaparan dan harus memiliki kehidupan yang baik termasuk bisa bertempat tinggal secara layak.

“REI mengapresiasi sekali program tiga juta rumah ini, karena menjadi sebuah loncatan tinggi bagi industri perumahan nasional di masa mendatang. Karena tidak akan ada hasil yang berbeda, jika cara (mengatasinya) masih tetap sama,” tutur Joko.

Editor: Edo Rusyanto (edo_rusyanto@investor.co.id)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

IDXChannel - Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) dan Japan Housing Finance Agency (JHF) terus mematangkan kerja sama terkait penyediaan likuiditas pembiayaan hunian Transit Oriented Development (TOD) di Jakarta. Kedua entitas sudah menandatangani nota kerja sama (MoU) pada 2022.

BP Tapera akan menyediakan pembiayaan perumahan agar bisa memenuhi kebutuhan rumah yang layak dan terjangkau bagi masyarakat. Aksi ini sejalan dengan UU Nomor 4 Tahun 2016.

“Penyediaan likuiditas pembiayaan, apa yang kita laksanakan hari ini, TOD, berkolaborasi dengan Japan Housing Finance Agency sebagai kelanjutan dari MoU yang sudah ditandatangani antara BP Tapera dan JHF di tahun 2022,” ujar Komisioner dan Deputi Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho saat ditemui di sela-sela seminar TOD di Menara Mandiri, Jakarta Selatan, Selasa (26/8/2024).

Dia menerangkan, usai MoU disepakati dua tahun lalu, pihaknya dan JHF Jepang telah mengkaji skema pembiayaan, pasar perumahaan, modeling pembiayaan bagi masyarakat berpendapatan rendah (MBR).

Kajian tersebut merupakan tahap awal sebelum BP Tapera dan lembaga asal Jepang yang bergerak di bidang pembiayaan primer dan sekunder perumahan itu masuk dalam bisnis TOD di Jakarta.

“Dan dalam kurun waktu dua tahun itu sudah kita kembangkan berbagai kajian terkait dengan skema pembiayaan, terkait dengan pasar perumahaan, terkait dengan modeling pembiayaan untuk low income debiter gitu ya,” kata dia.

Walau kajian matang dilakukan, pembangunan TOD, khususnya di kawasan Pasar Jumat, Lebak Bulus, Jakarta Selatan, baru akan direalisasikan pada tahun depan.

Menurutnya, TOD menjadi solusi atas penanganan urban housing atau permukiman kumuh di Jakarta. Dalam menggarap sektor perumahaam terintegrasi, BP Tapera juga berkolaborasi dengan pihak lain, seperti Perum Perhutani.

Alasannya, konsep perumahan yang dibangun berbentuk vertikal vertikal dan terintegrasi dengan sarana transportasi, pendidikan, pusat perbelanjaan, hingga sarana rekreasi.

“Itu dalam konsep TOD, dan BP Tapera ke depan terus didorong untuk terus bertransformasi menjadi penyedia pembiayaan bagi masyarakat, khususnya masyarakat di menengah ke bawah dan ini menjadi target dari kegiatan ini,” ujar dia.

(Dhera Arizona)

PT Semen Indonesia (Persero) Tbk (SIG) telah memasok sebanyak 695.000 ton semen hijau untuk sejumlah proyek di Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur. Proyek yang menggunakan semen hijau antara lain, Istana Negara, Kantor Presiden, dan Lapangan Upacara yang berada di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP).

Menteri BUMN, Erick Thohir menyambut posiitif inovasi semen hijau dari SIG sebagai bagian dari perjalanan transformasi BUMN, sekaligus kontribusi nyata BUMN dalam menjaga kelestarian lingkungan dan mengurangi dampak perubahan iklim.

"BUMN berkomitmen untuk terus menjaga lingkungan Indonesia termasuk dengan menciptakan semen hijau oleh PT Semen Indonesia (Persero) Tbk (SIG). Inovasi semen hijau SIG saat ini telah mampu menekan tingkat emisi hingga 38% dibandingkan semen konvensional," kata Erick Thohir, dalam keterangannya, Minggu (18/8/2024).

Direktur Utama SIG, Donny Arsal mengatakan, semen hijau merupakan inovasi produk dari SIG yang diproduksi dengan material dan melalui proses yang ramah lingkungan, serta didukung aktivitas riset dan pengembangan untuk menghasilkan produk dengan emisi lebih rendah dengan tetap mempertahankan kualitas di kelas peruntukannya.

SIG sebagai perusahaan penyedia solusi bahan bangunan dengan kapasitas dan pangsa pasar terbesar di Indonesia, siap mempertahankan kepemimpinan di industri untuk memastikan target pembangunan berkelanjutan di Indonesia dapat terwujud, melalui inovasi produk bahan bangunan yang ramah lingkungan rendah karbon.
"Semen hijau SIG tercatat 21%- 38% lebih rendah karbon dibandingkan semen konvensional, serta memiliki kandungan dalam negeri (TKDN) tinggi, lebih dari 90%. Kombinasi antara aspek lingkungan dan nilai TKDN yang tinggi semakin membuat produk SIG sangat relevan diaplikasikan pada Proyek Strategis Nasional, termasuk IKN, sebagai karya kebanggaan bangsa," kata Donny Arsal.

Dalam proyek pembangunan di IKN, SIG telah berkontribusi dengan memasok bahan bangunan sejak Desember 2022. Hingga Juli 2024, SIG tercatat telah memasok 695.000 ton semen yang digunakan dalam sejumlah proyek, seperti Istana Negara, Kantor Presiden, dan Lapangan Upacara yang berada di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP), hingga proyek jalan tol dan bandara IKN.

Selain itu, produk SIG juga digunakan pada proyek Bendungan Sepaku yang berfungsi sebagai sarana penunjang untuk mencukupi kebutuhan air baku di IKN.
Untuk berkontribusi lebih dan memastikan pembangunan berkelanjutan di IKN, SIG membangun ekosistem bisnis berbasis sinergi melalui kerja sama dengan PT Bina Karya (Persero) selaku Badan Usaha Otorita IKN yang memiliki peranan penting dalam pembangunan IKN.

SIG juga masuk dalam jajaran pemegang saham PT Karya Logistik Nusantara (KLN) yang merupakan konsorsium BUMN Karya yang akan memasok beton, keseluruhan bahan baku dan pengelolaan logistik dalam pembangunan IKN. Langkah strategis ini menjadi peluang SIG untuk memasok semen hijau dan solusi berkelanjutan di IKN, mencapai pertumbuhan bisnis, dan memperluas manfaat positif dari pembangunan ramah lingkungan bagi masyarakat.

SIG juga menghadirkan hunian tapak ramah lingkungan di IKN berupa rumah Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) tipe 36 yang dibangun menggunakan solusi bata interlock, dari semen hijau yang ramah lingkungan. Bata interlock merupakan produk hasil applied research dengan mekanisme kerja bata yang saling mengunci antar balok seperti sistem lego.

Penggunaan bata interlock memberikan banyak keuntungan dibandingkan material konvensional dalam pembangunan rumah, karena lebih efisien dalam penggunaan material dan lebih mudah dalam pengaplikasian.
Durasi konstruksi pembangunan rumah menggunakan bata interlock juga lebih cepat daripada bata biasa karena tidak memerlukan proses perendaman bata, penyediaan kotak cetak pengecoran atau bekisting, aplikasi bahan perekat atau spesi di setiap lapis bata, serta penambahan plester dan acian.

Jakarta, Investor.id- Fungsi anggaran yang diemban Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) memiliki peran penting untuk menjaga kepastian dan besaran kuota rumah subsidi bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

"DPR punya peran penting agar kepastian kuota rumah subsidi dapat terjaga sehingga para developer dapat berusaha dengan tenang," tutur Bambang Setiadi, direktur utama Parahyangan Super Abadi (PSA) kepada Investor Daily, di Bekasi, baru-baru ini.

Dia menambahkan, kepastian itu juga akan diperoleh para MBR yang membutuhkan rumah layak huni.

"Masyarakat kita masih banyak yang membutuhkan rumah, jika ada kepastian kuota tentu saja harapan mereka memiliki hunian peluangnya akan lebih besar terwujud," kata dia.

Parlemen punya peran memastikan besaran anggaran yang diperlukan oleh pengembang. Selain, tentu saja berkolaborasi dengan eksekutif, yakni Kementerian Keuangan dan Kementerian PUPR.

"Kami (Apersi) akan menginisiasi agar para legislator turut membantu mengawal besaran kuota rumah subsidi sehingga seluruh pihak akan mendapat faedah," tegas Bambang yang juga Kabid Perizinan dan Pertanahan DPP Apersi ini.

Faedah rumah subsidi bagi para pemangku kepentingan sangat besar. Bagi pemerintah, realisasi rumah subsidi menjadi wujud pengejawantahan Pasal 28 H ayat ( 1) Undang-Undang Dasar 1945 yang memberikan hak kepada setiap orang untuk hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.

"Pemerintah yang memiliki wawasan kebangsaan dan nasionalisme tinggi pasti melaksanakan amanat konstitusi, bukan sebaliknya," tegas Bambang.

Di tingkat praktik, tambahnya, wujud kebangsaan dan nasionalisme itu terukur dari besaran anggaran yang berpihak kepada MBR. "Karena itu, besaran anggaran atau kuota rumah subsidi jangan dikurangi. Justru kalau bisa ditambah. Contoh, tahun lalu, kuota rumah subsidi setara 229 ribu rumah, kini justru hanya 166 rumah. Ini harus ditambah," harap Bambang.

Manfaat rumah subsidi tak sebatas memangkas backlog hunian yang saat ini menurut Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mencapai sekitar 9,9 juta unit.

Pembangunan rumah subsidi juga sudah pasti menggulirkan perekonomian masyarakat yang berujung pada pertumbuhan ekonomi nasional. "Pembangunan rumah subsidi menggairahkan ekonomi masyarakat, baik lokal maupun nasional. Contoh, menyumbang pendapatan asli daerah dan penerimaan pajak pemerintah pusat," ujar dia.

Bahkan, tambahnya, penerimaan pajak itu dimunculkan juga oleh pembelian material bangunan. "Sumbangsih ini akan terus meningkat manakala pembangunan rumah subsidi terus bergulir dan bertambah," papar Bambang.

Karena itu, dia berharap ada tambahan kuota rumah subsidi menjelang penghujung tahun 2024, mengingat kuota 166 ribu akan segera habis. "Kami berharap tambahan itu bisa menyamai total kuota tahun lalu," tutur Bambang.

Editor: Edo Rusyanto (edo_rusyanto@investor.co.id)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

Jakarta, Investor.id- Uji kompetensi dan sertifikasi tak semata bermuara pada peningkatan kualitas hunian yang dibangun, namun juga mampu meningkatkan kredibilitas sang developer.

Menurut Ketua Dewan Pengurus Daerah Persatuan Perusahaan Realestat Indonesia (DPD REI) Banten, Roni Hardiriyanto Adali, uji kompetensi dan sertifikasi juga penting bagi developer yang membangun rumah subsidi bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

“Saat ini sudah bukan lagi era membangun rumah subsidi secara ala kadar saja. Rumah subsidi harus mengedepankan kualitas yang baik untuk mencatatkan penjualan yang terbaik,” tegas dia dalam keterangan tertulis dikutip Kamis (8/8/2024).

Karena itu, jelas dia, pihaknya bekerja sama dengan Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) REI menggelar sertifikasi uji kompetensi bagi 53 developer anggota REI Banten.

Kegiatan tersebut diharapkan dapat meningkatkan kemampuan dan kompetensi pengembang sehingga mampu menaikkan kualitas produk rumah yang dibangun oleh anggota REI Banten.

“Sertifikasi uji kompetensi yang dirangkaikan dengan Sekolah Developer ini merupakan hasil pengamatan yang kami lakukan selama ini. Dari hasil diskusi terkait berbagai persoalan yang dihadapi anggota REI Banten di lapangan, memunculkan gagasan untuk memacu kualitas pengembang. Terutama pengembang yang membangun hunian bagi masyarakat berpenghasilan rendah,” tutur Roni, saat pembukaan Sekolah Developer dan Sertifikasi Uji Kompetensi LSP REI, di Cikande, Kabupaten Serang, Banten, Rabu (7/8/2024). 

Roni menambahkan, pengembang rumah bersubsidi patut menaikkan kualifikasi serta kompetensinya agar produk yang dihasilkan lebih berkualitas.

Sekolah Developer yang digagas DPD REI Banten ini untuk memfasilitasi transfer ilmu yang update sesuai kebutuhan pengembangan usaha developer. “Sekolah Developer REI Banten diharapkan akan mencetak insan SDM pengembang yang punya kompetensi unggul, berintegritas serta tangguh dalam menghadapi berbagai tantangan bisnis di masa mendatang,” tutur Roni.

Dia meminta pengembang anggota REI Banten dapat secara adaptif mengakomodasi tuntutan perkembangan pasar perumahan yang semakin dinamis. Untuk itu, sertifikasi uji kompetensi ini bertujuan menyiapkan SDM pengembang yang ahli di bidangnya masing-masing. “Kita harus bersiap diri karena pemerintah daerah bakal memberlakukan sertifikasi uji kompetensi bagi pelaku usaha properti. Diharapkan anggota REI Banten nanti sudah memiliki sertifikasi uji kompetensi dari LSP REI yang sudah diakui oleh Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP),” kata Roni.

Kepala Bidang Perumahan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Banten, Suhadi mengungkapkan, pihaknya memang akan memberlakukan sertifikasi uji kompetensi bagi para pengembang perumahan.

“Kami sedang mempersiapkan pembentukan lembaga untuk melaksanakan aktivitas uji kompetensi bagi tenaga ahli pekerja di sektor usaha pembangunan perumahan. Ke depan, orang yang membangun rumah harus mengantongi sertifikasi kompetensi,” ungkapnya.

Suhadi menjelaskan, ketentuan sertifikasi kompetensi bagi pengembang perumahan sejalan dengan Peraturan Menteri PUPR Nomor 24/PRT/M/2018 tentang Akreditasi dan Registrasi Asosiasi Pengembang Perumahan serta Sertifikasi dan Registrasi Pengembang Perumahan. Sebab rumah yang dibangun bukan hanya harus layak huni. Melainkan juga mesti memenuhi standardisasi yang dapat memberikan kenyamanan serta keamanan bagi penghuni.

“Ada pertanyaan, siapa yang akan disertifikasi? Untuk perusahaan pengembang cukup kualifikasi saja. Namun, untuk memperoleh kualifikasi tersebut, perusahaan properti harus mempekerjakan SDM yang sudah bersertifikasi. Untuk itu pentingnya SDM tenaga ahli di perusahaan pengembang mengikuti sertifikasi uji kompetensi dari lembaga resmi yang ditunjuk oleh pemerintah,” ujar Suhadi.

Editor: Edo Rusyanto (edo_rusyanto@investor.co.id)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

Jakarta, Investor.id- Pembangunan 3 juta rumah per tahun dapat terwujud apabila didukung oleh sejumlah faktor, mulai dari pembiayaan hingga regulasi.

Dukungan itu termasuk harus hadirnya kementerian khusus yang fokus terhadap pembangunan perumahan.

“Tugas besar ini butuh tanggungjawab. Jadi mustahil 3 juta rumah itu terealisasi tanpa kementerian khusus karena tentunya butuh koordinasi dan kewenangan regulasi yang kuat agar program ini dapat berhasil,” kata Ketua Umum DPP Realestat Indonesia (REI), Joko Suranto dalam keterangan tertulis dikutip Senin (5/8/2024).

Dia berharap kehadiran Kementerian Perumahan dan Pengembangan Perkotaan diiringi dengan kewenangan merencanakan dan mengeksekusi pembangunan perumahan nasional.

Saat ini, kata dia, kebijakan perizinan perumahan diatur oleh 6 kementerian yang dalam prakteknya menyulitkan proses dan koordinasinya.

Pembentukan kementerian khusus perumahan itu, jelas dia, bagian dari lima strategi yang dirancang DPP REI guna mewujudkan Program Pembangunan 3 Juta Rumah yang dicanangkan presiden terpilih, Prabowo Subianto.

Pencapaian program tersebut diyakini mampu menuntaskan backlog perumahan, sekaligus memacu pertumbuhan ekonomi nasional.

Dia menerangkan strategi lain yang disiapkan oleh DPP REI mencakup, pertama, mendorong pemerintah untuk menyiapkan captive market-nya terlebih dahulu melalui data profiling mengenai kriteria, siapa dan dimana saja masyarakat yang membutuhkan rumah. Dengan adanya profiling yang jelas by name by address, maka saat program 3 juta rumah ini berjalan nantinya akan inline antara pasokan dan permintaan.

“Profiling terhadap data backlog ini perlu dilakukan sehingga rumah yang dibangun nantinya dapat ter-deliver secara baik, terjaga dan tepat sasaran,” ujar CEO Buana Kassiti Group itu.

Kedua, tambah dia, REI bersama LM UI  sedang melakukan riset untuk menghitung secara lebih akurat seberapa besar sebenarnya dampak industri properti terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Selain itu, REI juga sudah menyiapkan peta jalan (road map) untuk menyelesaikan backlog perumahan melalui pendekatan propertinomic.

“Road map ini sudah kami sampaikan langsung kepada presiden terpilih Bapak Prabowo Subianto. Beliau sangat mengerti dan memahami persoalan yang terjadi di sektor perumahan serta paham pentingnya perumahan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat,” ujar Joko Suranto.

Ketiga, REI saat ini memitigasi beberapa peraturan yang perlu disinkronisasi dan diharmonisasi. Khusus untuk perizinan, sinkronisasi mendesak dilakukan karena sudah melenceng jauh dari semangat UU Cipta Kerja yang menekankan perizinan yang sederhana dan cepat berbasis OSS (Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik). Tetapi kenyataan di lapangan, saat ini pengendali perizinan kembali seperti sebelumnya yang berpusat di pemerintah daerah.

Keempat, REI sedang memperdalam kajian terkait dana pendampingan untuk mendorong percepatan pencapaian 3 juta rumah terutama untuk pendampingan bagi kelompok masyarakat sedikit di atas MBR (masyarakat berpenghasilan rendah) yang berpenghasilan Rp8 juta – Rp15 juta per bulan. Sumber dananya dapat dihimpun dari dana pensiun, dana badan penjaminan sosial, dana asuransi dan sebagainya.

“Dengan asumsi sekitar 5% saja dari sumber dana tersebut dihimpun untuk pedampingan perumahan, maka potensi dananya diperkirakan mencapai Rp163 triliun. Dana sebesar itu cukup besar untuk menjamin tingkat suku bunga KPR yang tetap (flat) minimal hingga 10 tahun, dan selanjutnya bisa bunga floating,” paparnya.

Jika dana pendampingan ini tersedia, kata Joko Suranto, setidaknya dapat memenuhi pembiayaan untuk berkisar 600 ribu hingga 800 ribu rumah per tahun dengan harga di rentang Rp300 juta sampai Rp500 juta per unit yang bisa menjadi modal bagi capaian program 3 juta rumah.

Menurut dia, jika merujuk piramida backlog perumahan, kelompok masyarakat sedikit di atas MBR ini persentasenya mencapai 35%.

Editor: Edo Rusyanto (edo_rusyanto@investor.co.id)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News