Bisnis.com, JAKARTA - Munculnya nama Lembaga Kepariwisataan Indonesia dalam draft Rancangan Undang-Undang (RUU) telah menjadi sorotan di kalangan pelaku usaha pariwisata.

Nama lembaga tersebut muncul dalam draft RUU Kepariwisataan Pasal 66A ayat 1. Dalam draft yang diterima Bisnis, disebutkan bahwa Lembaga Kepariwisataan Indonesia harus dibentuk dalam waktu paling lama dua tahun terhitung sejak UU ini berlaku.

Lebih lanjut dalam Pasal 36 ayat 1, disampaikan bahwa Menteri membentuk suatu lembaga kepariwisataan di ibu kota negara dalam rangka meningkatkan pemasaran Kepariwisataan.

Terkait hal tersebut, Adyatama Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif Ahli Utama Kemenparekraf Nia Niscaya menyebut bahwa lembaga tersebut merupakan inisiasi dari Gabungan Industri Pariwisata Indonesia (Gipi) dan pemerintah. Kehadiran lembaga pariwisata diharapkan dapat meningkatkan kunjungan wisatawan mancanegara dan investasi di Tanah Air.

“Ini sebetulnya adalah inisiasi dari Gipi dan tentu kolaborasi antara pemerintah dengan pelaku melalui asosiasi,” kata Nia dalam konferensi pers, dikutip Selasa (10/9/2024).

Namun, mengenai tugas dan fungsi lembaga ini secara detail akan dibahas oleh berbagai kementerian, termasuk Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kementerian PANRB).

Sementara itu, munculnya lembaga tersebut telah menimbulkan pertanyaan di kalangan pengusaha lantaran dinilai beririsan dengan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf).

Pelaku usaha juga sempat meragukan adanya pembentukan lembaga tersebut. Mengingat, pemerintah dalam Undang-undang No.10/2009 tentang Kepariwisataan juga sempat mengamanatkan pembentukan dua lembaga, yaitu Badan Promosi Pariwisata dan Gipi.

Namun, Badan Promosi Pariwisata hingga saat ini tak kunjung terbentuk meski merupakan amanat dari UU Kepariwisataan.

“Usulannya dari mana dan kalau kita lihat detail daripada lembaga kepariwisataan nasional itu kok beririsan dengan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif sendiri,” tanya Wakil Ketua Umum Bidang Organisasi Dewan Pengurus Pusat Gipi Maulana dalam konferensi pers, Rabu (4/9/2024).

Untuk diketahui, RUU Kepariwisataan telah disahkan menjadi usul inisiatif DPR pada Rapat Paripurna DPR ke-21 Masa Sidang ke V Tahun 2023-2024 di 8 Juli 2024.

Wakil Ketua Komisi X DPR sekaligus sebagai pihak pengusul RUU, Agustina Wilujeng Pramestuti, menjelaskan, draft RUU Kepariwisataan terdiri dari 17 Bab.

Secara terperinci, 5 Bab judul tetap, 9 Bab perubahan judul, 11 Bab baru, 3 Bab dihapus, 6 pasal sudah diadopsi dalam UU No.6/2023 tentang Penetapan Atas Perppu No.2/2022 tentang Cipta Kerja menjadi UU dan tidak dimuat dalam draf RUU. Begitu pula dengan 3 pasal yang sudah dihapus UU Cipta Kerja.

Reporter: Dimas Andi | Editor: Tri Sulistiowati

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Gabungan Industri Pariwisata Indonesia (GIPI) menilai kebijakan pengenaan tarif pajak yang tinggi untuk sejumlah kegiatan hiburan bakal berdampak negatif bagi bisnis pariwisata nasional.

Merujuk Undang-Undang No. 1 Tahun 2022 tentangHubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (UU HKPD) Pasal58 ayat 2, khusus tarif Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) atas jasa hiburan pada diskotek, karaoke, kelab malam, bar dan mandi uap/spa ditetapkan paling rendah 40% dan paling tinggi 75%.

Pemerintah yang diwakilkan Kementerian Keuangan pun baru-baru ini meminta Mahkamah Konstitusi (MK) menolak permohonan uji materiil undang-undang tersebut.

Wakil Ketua Umum Bidang Organisasi Dewan Pengurus Pusat Gabungan Industri Pariwisata Indonesia Maulana Yusran mengatakan, pariwisata pada dasarnya merupakan sebuah ekosistem besar yang terdiri dari berbagai sektor industri yang saling berkaitan satu sama lain.

Adanya pemberlakuan tarif pajak yang tinggi terhadap beberapa kegiatan yang dianggap sebagai hiburan justru bisa menggerus daya saing pariwisata itu sendiri. Apalagi, sudah menjadi fakta bahwabelakangan ini sektor pariwisata Indonesia kalah saing dengan beberapa negara tetangga akibat perbedaan besaran pajak.

Orang-orang pun menjadi cenderung menghindari kunjungan ke tempat karaoke, diskotek, bar, hingga spa karena tarifnya berpotensi melambung. Dari situ, pendapatan tempat-tempat usaha seperti itu terancam merosot dan berdampak negatif bagi kelangsungan hidup para tenaga kerja di sana.

“Pemerintah tidak bisa serta merta menaikkan pendapatan fiskal, sementara ada industri yang kolaps akibat kebijakan tersebut. Mestinya pemerintah bisa membuat kebijakan yang menumbuhkan daya saing,” ungkap dia, Jumat (12/7).

Pengenaan tarif pajak yang tinggi juga belum tentu efektif implementasinya di lapangan. Risiko penyelewengan izin usaha terkait hiburan bisa saja terjadi dengan tujuan menghindari pajak tinggi. Hal tersebut bahkan sudah terjadi ketika tarif pajak hiburan belum dinaikkan pemerintah.

“Di daerah-daerah tertentu ada saja kasus di mana KBLI-nya (Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia) bisnis kafe, tapi yang beroperasi justru menyerupai diskotek,” ujar dia memberi contoh.

GIPI juga mempertanyakan alasan pemerintah ngotot mengenakan tarif pajak yang tinggi untuk sejumlah hiburan. Asal tahu saja, pemerintah beralasan bahwa aktivitas-aktivitas diskotek, karaoke, kelab malam, bar, dan mandi uap/spa merupakan gaya hidup (lifestyle) dan bukan basic needs yang dibutuhkan dalam kehidupan seperti sandang, pangan dan papan.

Alasan tersebut dinilai tidak relevan karena seolah-olah hanya konsumen kelas atas saja yang dapat mengakses layanan-layanan tersebut.

GIPI: Tingginya Pajak Karaoke Hingg Spa Berdampak Negatif untuk Bisnis Hiburan

Bisa Mempengaruhi Daya Saing Pariwisata Nasional

Reporter: Vendy Yhulia Susanto | Editor: Noverius Laoli

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Presiden Joko Widodo (Jokowi) menggelar rapat internal bersama sejumlah Menteri kabinet. Rapat tersebut membahas tentang Dana Abadi Pariwisata Berkualitas (Tourism Fund).

Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno mengatakan, salah satu yang menjadi pembahasan dalam rapat tersebut adalah rencana pungutan iuran kepariwisataan dari tiket pesawat.

Sandiaga mengatakan, rencana itu awalnya adalah ide. Tapi ide tersebut bukan usulan dari Kementerian Parekraf maupun Kementerian Perhubungan.

"Jadi itu sudah bisa dengan tadi arahan bapak presiden, sempat menjadi cetusan ide, tidak dilanjutkan, tidak ada pembahasan dan masyarakat tidak perlu khawatir akan tambahan pembebanan bagi iuran kepariwisataan dari tiket pesawat," ujar Sandiaga di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (8/7).

Sandiaga melanjutkan, regulasi Tourism Fund akan ditargetkan selesai pada Agustus 2024. Total dana tourism fund pada tahap awal sebesar Rp 2 triliun dari APBN 2025 yang akan dikelola oleh Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH).

"Jadi tidak ada pembebanan ke wisatawan, itu perlu digarisbawahi. Tapi itu bukan dana yang dikelola oleh kementerian, tapi itu dana yang dikelola oleh BPDLH dan dari hasilnya itu maupun jumlahnya yang bisa digunakan untuk membiayai event-event yang disetujui presiden," jelas Sandiaga.

Sebelumnya, Deputi Bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Kemenko Maritim dan Investasi, Odo RM. Manuhutu menyampaikan, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi terus berupaya mengembangkan dan meningkatkan pariwisata berkualitas di Indonesia.

Melalui Bangga Berwisata di Indonesia (BBWI) Pemerintah menetapkan target pergerakan wisatawan nusantara sebanyak 1,25 miliar sampai 1,5 miliar perjalanan pada 2024, dengan potensi pendapatan pariwisata sebesar Rp 3.000,78 triliun.

Target tersebut ditetapkan dalam rangka BBWI yang telah didukung beberapa kebijakan, termasuk diskon tarif tol, integrasi paket kunjungan wisata dengan kereta api, penyelenggaraan event nasional dengan sistem perizinan yang terintegrasi melalui OSS (Onlines Single Submission).

Odo mengungkapkan bahwa 85% aktivitas wisata domestik menggunakan angkutan darat, 3% menggunakan angkutan perairan dan 12% menggunakan angkutan udara.