KOMPAS.com - Menyambut pemerintahan baru presiden dan wakil presiden terpilih Prabowo-Gibran, Gabungan Industri Pariwisata Indonesia (GIPI) mengatakan bahwa pemerintah baru perlu mendorong peningkatan kunjungan wisatawan mancanegara (wisman) ke Indonesia.

Menurut GIPI, salah satu caranya yaitu melalui penambahan jumlah penerbangan internasional ke Indonesia.

"Kita harus bisa mendatangkan banyak wisman ke Indonesia. Ini jadi penting karena secara langsung jadi pemasukan devisa dan pemerataan sektor pariwisata langsung ke masyarakat." kata Ketua Umum GIPI Haryadi Sukamdani kepada Kompas.com , Jumat (18/10/2024).

Ia menjelaskan, bahwa sektor pariwisata berbeda dengan sektor lainnya, karena respons atau hasil yang diterima tidak perlu harus melalui pintu pihak ketiga terlebih dahulu, tetapi bisa langsung sampai ke tangan ke masyarakat.

"Posisi wisatawan mancanegara itu berbelanja di sini, mulai dari pemandu wisata, dari UKM (Usaha Kecil Menengah), semuanya dapat langsung," katanya.

Lihat postingan ini di Instagram

Sebuah kiriman dibagikan oleh Kompas.com (@kompascom)

Maka dari itu, tambahnya, untuk mendatangkan lebih banyak wisman ke Indonesia perlu adanya dorongan dari sektor penerbangan.

Perlu dorong penerbangan internasional

Terkait penerbangan internasional untuk mendatangkan lebih banyak wisman ini, kata Haryadi, sempat ada pemahaman berbeda dari sebagian masyarakat.

Di samping bisa mempermudah masuknya wisman ke Indonesia, tambahnya, ada yang berpandangan bahwa kemudahan tersebut juga akan diikuti dengan mudahnya wisatawan asal Indonesia untuk berwisata ke luar negeri.

"Padahal tidak seperti itu, pikirannya tidak tepat, secara empiris tidak ada yang seperti itu. Antara orang keluar (dari Indonesia) dan masuk ke Indonesia , tidak bisa dilihat begitu," ujar Haryadi.

Pasalnya, tambah Haryadi, banyak negara yang mencatat jumlah pergerakan wisatawan nasional lebih sedikit dibanding jumlah kunjungan wisman. Asalkan, negara tersebut menjadikan pariwisata sebagai sektor prioritas.

Contoh dari Thailand

Ia mengambil contoh Thailand, jumlah wisatawan asal Thailand yang berwisata ke luar negeri kurang lebih sekitar 7,5 samai 8 jutaan.

SHUTTERSTOCK/LEKSANDAR TODOROVIC Ilustrasi Thailand - Wat Plai Temple di Koh Samui, Thailand (SHUTTERSTOCK/Aleksandar Todorovic).

"Outbond orang Thailand pergi keluar itu juga kurang lebih hanya sekitar 7,5 sampai 8 jutaan, dan itu juga yang terbesar pergi ke Cambodia," katanya.

Menambahkan dari laman Centre For Aviation, pemerintah Thailand menargetkan jumlah kunjungan wisman pada 2024 sebanyak 35 juta kunjungan.

Sementara pada enam bulan pertama, jumlah wisman yang berkunjung ke Thailand sebanyak 17,5 juta kunjungan.

"Mereka mendapatkan surplus yang sangat luar biasa, salah satu pendukungnya itu promosi dan jumlah penerbangan, itu paling utama," katanya.

Bisnis.com, JAKARTA – Pameran pariwisata Wonderful Indonesia Tourism Fair (WITF) 2024 telah digelar pada 2-4 Oktober 2024. Setidaknya, terdapat 195 buyers dengan total hingga 7.000 komitmen transaksi yang berhasil digaet lewat acara ini.

Sebagai informasi, Wonderful Indonesia Tourism Fair 2024 merupakan gelaran pertama pameran pariwisata yang berlangsung pada 2 Oktober 2024 – 4 Oktober 2024.

Ketua Umum Gabungan Industri Pariwisata Indonesia (GIPI), Hariyadi Sukamdani, menjelaskan 195 buyers yang menjadi mitra potensial WITF 2024 itu berasal dari 38 negara.

“Transaksinya kita belum tahu, tapi yang terjadi appointment yang terjadi secara sistem itu ada 5.000 appointment di antara mereka [penjual dan pembeli WITF 2024]. Nah di luar itu diperkirakan ada 2.000 yang tidak melalui sistem,” kata Hariyadi saat ditemui di Swissotel PIK Avenue, Jumat (4/10/2024).

Hariyadi menyebut gelaran WITF 2024 diharapkan dapat membuat sebaran turis baik lokal maupun mancanegara merata ke seluruh destinasi wisata unggulan RI, tidak hanya terkonsentrasi pada destinasi wisata yang sudah matang seperti Bali saja.

Oleh karena itu, dirinya mengaku hanya membangun kerja sama dengan mitra agen pariwisata lokal terpercaya di agenda WITF 2024. Hal itu dilakukan untuk meningkatkan minat para pembeli melirik sejumlah destinasi wisata prioritas baru lainnya.

“Itu rata [tak ada wilayah destinasi favorit], jadi mereka itu yang membuat acara ini sukses, karena kami mengkurasi buyernya yang berkualitas yang, nomor satu. Mereka memang dari record memang produksinya tinggi,” tegasnya.

Seiring dengan hal itu, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf), Sandiaga Salahuddin Uno mengapresiasi suksesnya gelaran perdana pameran pariwisata WITF 2024.

Sandiaga berharap sektor pariwisata ke depan dapat menjadi roda penggerak kesejahteraan Indonesia. Pasalnya, sektor ini masih memiliki banyak potensi dan keunggulan yang belum tereksekusi dengan baik.

“Tinggal bagaimana kita memastikan bahwa pariwisata kita bisa memberikan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia,” pungkasnya.

Pelaku industri pariwisata di DIY melalui Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) dan Gabungan Industri Pariwisata Indonesia (GIPI) DIY, mendukung penguatan aturan legalisasi penjualan minuman keras (miras) untuk memperkuat kontrol pemerintah.

Ketua PHRI DIY, Deddy Pranowo Eryono, menilai minuman beralkohol sebenarnya penting untuk pariwisata, terutama untuk memberikan pelayanan kepada wisatawan asing, tetapi peredarannya harus diatur ketat. Pemerintah daerah diminta untuk menindak penjual miras yang tidak sesuai aturan.

“Miras sangat dibutuhkan oleh wisatawan asing, karena di negara mereka miras itu seperti kita meminum air mineral, terutama bir,” kata Deddy, Kamis (3/10).

“Namun kami juga menyatakan, kami sangat setuju untuk tindakan tegas terhadap penjualan miras ilegal yang marak. Ini harus ada tindakan dari pemerintah daerah,” sambungnya.

Di PHRI, anggota yang boleh menjual minuman beralkohol kata dia hanyalah hotel bintang tiga ke atas, sesuai dengan aturan yang berlaku.

“Baik itu izin-izinnya yang harus lengkap, dan juga bea cukai yang harus dipenuhi oleh yang menjual miras tersebut,” kata Deddy.

Hal serupa juga disampaikan oleh Ketua GIPI DIY, Bobby Ardyanto. Ia meminta pemerintah menegakkan aturan perizinan bisnis minuman beralkohol.

Perizinan tempat penjualan miras kata dia juga harus jadi perhatian, agar tidak memberikan dampak buruk bagi masyarakat.

“Bagaimana rekomendasi tentang lokalisir dari lokus-lokus ataupun area yang diperbolehkan untuk melakukan bisnis minuman beralkohol ini, sehingga menjadi satu hal yang penting dan diperhatikan, bagaimana dampak bersinggungan langsung dengan masyarakat, tentunya menjadi bagian dari kita menentukan lokus-lokus untuk bisa menjalankan bisnis minuman beralkohol,” ujar Bobby Ardyanto.

Pemerintah berencana menurunkan harga tiket pesawat setelah banjir keluhan dari traveler. Ketua Umum Gabungan Industri Pariwisata Indonesia (GIPI), Hariyadi Sukamdani, menyampaikan pendapatnya.

Penurunan harga tiket pesawat itu dijanjikan dimulai Oktober 2024. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Salahuddin Uno menyampaikan target penurunan harga tiket pesawat sampai 10 persen pada Juli lalu.

Untuk menurunkan harga tiket itu pemerintah membentuk satgas tiket mahal pesawat pun dibuat dan diketuai Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menkomarves) Luhut Binsar Pandjaitan.

"Kita lihat nanti, karena memang struktur biaya pesawat itu kan terbesar adalah di bahan bakar, di avtur. Di avtur, di biaya land arrangement mereka, di ground handling yang di darat, sama biaya leasing, biaya untuk modal," kata Ramdani kepada wartawan selepas acara Wonderful Indonesia Tourism Fair 2024 di Jakarta, Rabu (2/10/2024).

Selain avtur, ia juga menilai kompetisi maskapai penerbangan lokal yang belum kompetitif. Itu karena jalur penerbangan yang masih didominasi salah satu maskapai, serta belum adanya maskapai lain dan regulasi yang dirasa tepat.

"Satu lagi juga, kompetisi. Kalau ada kompetisinya lebih longgar, otomatis akan ada persaingan. Nah sekarang ini kan boleh dibilang khusus untuk domestik, didominasi oleh satu maskapai, yang dia lebih dari 70 persen menguasai pasar, itu tentu juga harus ada. Ada regulasi yang mengarah ke sana. Kalau itu dilakukan, akan terjadi (penurunan harga)," kata dia.

Ramdani tidak yakin harga tiket pesawat dapat turun dalam waktu dekat. Dia bersikukuh harga tiket pesawat turun ketika elemen-elemen yang memberatkan itu bisa dikendalikan.

"Bisa (turun 10 persen), memang betul. Karena kemarin gara-gara peraturan Menteri Perdagangan itu kan, yang kena bea lagi. Nah itu juga kita akan lihat, efektif apa nggak. Karena sampai hari ini kita lihat, kelihatannya belum ada tanda-tanda. Jadi kita nggak tahu juga ya, nanti bisa kita lihat. Tapi memang betul, sparepart adalah satu komponen impor," kata dia.

"Tapi avtur juga penting juga, kalau di harganya nggak kompetitif, orang dia 40 persen dari struktur cost-nya dia kok. Jadi kembali lagi kita lihat saja nanti gimana. Nah ini kan permasalahan tinggal hitungan hari nih, pemerintahan yang sekarang ini sampai tanggal 19 (Oktober)," ujar dia.

Harga Tiket Pesawat Ditargetkan Turun 10% Oktober Mendatang

Harga Tiket Pesawat Ditargetkan Turun 10% Oktober Mendatang

Bisnis.com, JAKARTA - Munculnya nama Lembaga Kepariwisataan Indonesia dalam draft Rancangan Undang-Undang (RUU) telah menjadi sorotan di kalangan pelaku usaha pariwisata.

Nama lembaga tersebut muncul dalam draft RUU Kepariwisataan Pasal 66A ayat 1. Dalam draft yang diterima Bisnis, disebutkan bahwa Lembaga Kepariwisataan Indonesia harus dibentuk dalam waktu paling lama dua tahun terhitung sejak UU ini berlaku.

Lebih lanjut dalam Pasal 36 ayat 1, disampaikan bahwa Menteri membentuk suatu lembaga kepariwisataan di ibu kota negara dalam rangka meningkatkan pemasaran Kepariwisataan.

Terkait hal tersebut, Adyatama Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif Ahli Utama Kemenparekraf Nia Niscaya menyebut bahwa lembaga tersebut merupakan inisiasi dari Gabungan Industri Pariwisata Indonesia (Gipi) dan pemerintah. Kehadiran lembaga pariwisata diharapkan dapat meningkatkan kunjungan wisatawan mancanegara dan investasi di Tanah Air.

“Ini sebetulnya adalah inisiasi dari Gipi dan tentu kolaborasi antara pemerintah dengan pelaku melalui asosiasi,” kata Nia dalam konferensi pers, dikutip Selasa (10/9/2024).

Namun, mengenai tugas dan fungsi lembaga ini secara detail akan dibahas oleh berbagai kementerian, termasuk Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kementerian PANRB).

Sementara itu, munculnya lembaga tersebut telah menimbulkan pertanyaan di kalangan pengusaha lantaran dinilai beririsan dengan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf).

Pelaku usaha juga sempat meragukan adanya pembentukan lembaga tersebut. Mengingat, pemerintah dalam Undang-undang No.10/2009 tentang Kepariwisataan juga sempat mengamanatkan pembentukan dua lembaga, yaitu Badan Promosi Pariwisata dan Gipi.

Namun, Badan Promosi Pariwisata hingga saat ini tak kunjung terbentuk meski merupakan amanat dari UU Kepariwisataan.

“Usulannya dari mana dan kalau kita lihat detail daripada lembaga kepariwisataan nasional itu kok beririsan dengan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif sendiri,” tanya Wakil Ketua Umum Bidang Organisasi Dewan Pengurus Pusat Gipi Maulana dalam konferensi pers, Rabu (4/9/2024).

Untuk diketahui, RUU Kepariwisataan telah disahkan menjadi usul inisiatif DPR pada Rapat Paripurna DPR ke-21 Masa Sidang ke V Tahun 2023-2024 di 8 Juli 2024.

Wakil Ketua Komisi X DPR sekaligus sebagai pihak pengusul RUU, Agustina Wilujeng Pramestuti, menjelaskan, draft RUU Kepariwisataan terdiri dari 17 Bab.

Secara terperinci, 5 Bab judul tetap, 9 Bab perubahan judul, 11 Bab baru, 3 Bab dihapus, 6 pasal sudah diadopsi dalam UU No.6/2023 tentang Penetapan Atas Perppu No.2/2022 tentang Cipta Kerja menjadi UU dan tidak dimuat dalam draf RUU. Begitu pula dengan 3 pasal yang sudah dihapus UU Cipta Kerja.

Ketua Umum Gabungan Industri Pariwisata Indonesia (GIPI), Hariyadi Sukamdani membandingkan industri pariwisata Indonesia dengan negara lain. Menurut Hariyadi, pariwisata Indonesia masih kalah jauh dengan negara-negara yang selevel di Asia Tenggara.

Ia menilai kondisi ini disebabkan oleh pihak berwenang yang kurang memberikan dukungan. Banyak yang menganggap sektor tersebut kurang penting, padahal industri pariwisata bisa membuka banyak lapangan kerja.

"Kenapa kita itu kalah sama negara-negara tier kita, ASEAN dan sebagainya? Jawabannya sih simple sebenarnya, karena memang elite politik kita baik DPR maupun yang mendapatkan jabatan di pemerintahan secara politik tidak memberikan perhatian ke pariwisata. Poinnya gitu. Jadi dianggapnya pariwisata itu aksesoris aja, nggak penting," katanya dalam konferensi pers di Yayasan Sahid Jaya, Jakarta Pusat, Rabu (4/9/2024).

Ia mencontohkan kunjungan wisatawan ke Thailand yang pernah menyentuh 40 juta orang, meskipun penduduknya hanya 68-72 orang. Sementara Indonesia yang berpenduduk 275 juta jiwa hanya menerima kunjungan wisatawan mancanegara 11,6 juta orang tahun lalu.

Padahal Hariyadi menyebut potensi Indonesia menjadi salah satu yang terbesar di dunia, bukan hanya di Asia Tenggara. Inkonsistensi pemerintah menyebabkan pariwisata dalam negeri tidak berkembang optimal.

"Negara lain menjadikan pariwisata itu justru ujung tombaknya. Thailand itu pariwisata nomor satu. Penduduknya hanya 72 juta orang, tahun 2019 mungkin sekitar 68-69 juta orang. Turisnya berapa yang datang? 40 juta orang, separuhnya lebih. Berapa devisa yang dihasilkan," bebernya.

Ia menyebut, belum lagi anggaran untuk Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang terus menyusut. Padahal kementerian itu bertugas melakukan promosi dan mengembangkan sektor pariwisata yang butuh dana cukup.

Pada kesempatan itu, ia juga menyinggung Rancangan Undang-Undang Kepariwisataan menjadi usul inisiatif DPR yang telah disahkan pada Rapat Paripurna DPR ke-21 Masa Sidang ke V Tahun 2023-2024 pada 8 Juli 2024.

Menurutnya, Kemenparekraf belum pernah membahas RUU Kepariwisataan bersama pelaku pariwisata. Pembahasan RUU Kepariwisataan yang pernah dilakukan oleh Kemenparekraf secara virtual pada 20 Agustus 2024 menuai protes dari asosiasi pariwisata.

"Karena pembahasan yang dilakukan sangat singkat dan hanya membahas poin tertentu saja. Pada pertemuan tersebut belum ada kesepakatan terhadap poin-poin yang dibahas dan meminta Kementerian Pariwisata untuk menjadwalkan ulang pembahasan RUU Kepariwisataan. Namun berdasarkan informasi, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif telah mengajukan RUU Kepariwisataan ke Presiden melalui Kementerian Sekretariat Negara," bebernya.

Hariyadi mengatakan, dengan pertimbangan waktu maka tidak akan mungkin RUU Kepariwisataan disahkan sebelum masa kerja DPR periode 2019-2024 berakhir. Untuk itu GIPI meminta pembahasan RUU Kepariwisataan ditunda sampai dilantiknya anggota DPR masa kerja 2024-2029.

"Pembahasan RUU Kepariwisataan dengan melibatkan Gabungan Industri Pariwisata Indonesia adalah penting agar RUU Kepariwisataan tersebut kelak setelah ditetapkan dapat diimplementasikan dan dapat dijadikan pedoman bagi semua pihak dalam membangun pariwisata Indonesia," pungkasnya.

Bisnis.com,JAKARTA - Gabungan Industri Pariwisata Indonesia (GIPI) meminta agar pembahasan rancangan undang-undang (RUU) Kepariwisataan ditunda dan dilanjutkan oleh DPR RI dan pemerintah mendatang.

Ketua Umum GIPI, Hariyadi Sukamdani, menyampaikan, isi draft RUU Kepariwisataan yang saat ini sudah dikeluarkan dua versi oleh DPR yaitu versi 2 Juli 2022 dan versi 5 April 2024 belum selaras dengan aspirasi pelaku pariwisata.

Bahkan, dalam rapat bersama Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) pada 20 Agustus 2024, Hariyadi menyebut bahwa banyak pelaku usaha di sektor ini yang merasa keberatan dengan substansi draft RUU tersebut, sehingga DPR dan pemerintah perlu membahas lebih dalam mengenai rancangan beleid ini.

Namun, mengingat masa kerja DPR periode 2019-2024 dan pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan berakhir pada Oktober 2024, pihaknya meminta agar pembahasan RUU Pariwisata dilanjutkan oleh DPR dan pemerintahan baru.

“Hal ini perlu kami ingatkan, karena kami tidak mau kecolongan lagi dalam injury time undang-undang disahkan tanpa partisipasi publik secara luas,” kata Hariyadi dalam konferensi pers, Rabu (4/9/2024).

Pada Rapat Paripurna DPR ke-21 Masa Sidang ke V Tahun 2023-2024 di 8 Juli 2024, RUU Kepariwisataan secara resmi disahkan menjadi usul inisiatif DPR.

Wakil Ketua Komisi X DPR sekaligus sebagai pihak pengusul RUU, Agustina Wilujeng Pramestuti, menjelaskan, draft RUU Kepariwisataan terdiri dari 17 Bab.

Secara terperinci, 5 Bab judul tetap, 9 Bab perubahan judul, 11 Bab baru, 3 Bab dihapus, 6 pasal sudah diadopsi dalam UU No.6/2023 tentang Penetapan Atas Perppu No.2/2022 tentang Cipta Kerja menjadi UU dan tidak dimuat dalam draf RUU. Begitu pula dengan 3 pasal yang sudah dihapus UU Cipta Kerja.

Adapun, dengan disahkannya draft RUU Kepariwisataan sebagai usul inisiatif DPR, rancangan dokumen tersebut diserahkan kepada pemerintah.

Selanjutnya, Presiden akan mengirimkan Surat Presiden (Surpes) dan daftar inventarisir masalah (DIM) sebelum akhirnya kembali dibahas bersama DPR.