Jakarta (ANTARA) - PT Sarinah (Persero) menyatakan segera mengekspansi lini bisnis yang dikelola sebagai pengelola toko dan ritel di kawasan pariwisata dan transportasi, seperti bandara, serta stasiun kereta api.

Pewarta: Ahmad Muzdaffar Fauzan
Editor: Evi Ratnawati
Copyright © ANTARA 2024

Bisnis.com, JAKARTA - Pemerintah dan DPR RI sepakat untuk menunda pembahasan revisi Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan Ketiga Atas UU No.10/2009 tentang Kepariwisataan. Pembahasan RUU Kepariwisataan akan dilanjutkan oleh pemerintahan baru.

Wakil Ketua Umum Bidang Organisasi Dewan Pengurus Pusat Gabungan Industri Pariwisata Indonesia (Gipi), Maulana Yusran, mengapresiasi keputusan tersebut.

Dia mengatakan, pihaknya telah menyampaikan aspirasi agar pembahasan revisi aturan tersebut ditunda. Mengingat, isi yang ada tertuang draft tersebut belum mengakomodir apa yang diharapkan oleh industri pariwisata.

“Kami tentu dari Gipi mengucapkan terima kasih ya kepada pemerintah dan DPR, khususnya Komisi X yang telah bersepakat untuk menunda penetapan RUU Kepariwisataan tersebut dan akan melanjutkannya kepada DPR yang berikutnya,” kata Alan, sapaan akrabnya, kepada Bisnis, Rabu (25/9/2024).

Adapun, Gipi telah membuat satu draft untuk dijadikan usulan dalam RUU Kepariwisataan. Alan mengharapkan, draft tersebut nantinya dapat dibahas oleh pemerintah dan DPR periode mendatang.

Dia menuturkan, terdapat sejumlah poin yang perlu diperbaharui dalam UU No.10/2009 tentang Kepariwisataan, di mana perlu dibahas perkembangan terbaru dari industri pariwisata dan program ke depannya.

Lebih lanjut, Alan mengatakan, dalam membuat sebuah aturan, semua pihak terkait perlu dilibatkan dalam pembahasannya. Dalam hal ini, baik pemerintah maupun DPR RI perlu melibatkan Gipi sebagai induk dari organisasi industri sektoral pariwisata, serta semua komponennya seperti asosiasi profesional, usaha, hingga sumber daya manusia (SDM).

“Kita dalam membuat satu undang-undang kepariwisataan itu jangan sampai nanti undang-undang itu juga tidak implementatif,” ujarnya.

Pemerintah bersama Komisi X DPR RI sepakat untuk melanjutkan pembahasan revisi RUU Kepariwisataan pada periode pemerintah dan DPR selanjutnya. Kesepakatan tersebut diambil dalam Rapat Kerja Menparekraf bersama Komisi X DPR RI di Kompleks Parlemen, Selasa (24/9/2024).

Ketua Komisi X DPR RI, Syaiful Huda, menyampaikan, ketentuan terkait carry over tersebut diatur dalam Pasal 87 ayat (3) dan Pasal 110 Peraturan DPR RI No.2/2020 tentang Pembentukan Undang-Undang.

“Komisi X DPR RI dan Pemerintah sepakat mengusulkan RUU tentang Perubahan Ketiga Atas UU Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan menjadi RUU operan untuk periode 2024-2029,” kata Syaiful dalam keterangannya, dikutip Rabu (25/9/2024).

Kedua pihak juga menyepakati RUU Kepariwisataan akan diteruskan ke Badan Legislasi (Baleg) DPR RI untuk mendapat persetujuan sebagai RUU operan dan masuk menjadi RUU prioritas dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2025.

Bisnis.com, JAKARTA - Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) bersama Komisi X DPR RI sepakat pembahasan Rancangan Undang-Undang (UU) tentang Perubahan Ketiga Atas UU No.10/2009 tentang Kepariwisataan untuk dilanjutkan pada periode selanjutnya.

Ketua Komisi X DPR RI Syaiful Huda menyampaikan, ketentuan terkait carry over tersebut diatur dalam Pasal 87 ayat (3) dan Pasal 110 Peraturan DPR RI No.2/2020 tentang Pembentukan Undang-Undang.

“Komisi X DPR RI dan pemerintah sepakat mengusulkan RUU tentang Perubahan Ketiga Atas UU Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan menjadi RUU operan untuk periode 2024-2029,” kata Syaiful dalam keterangannya, dikutip Rabu (25/9/2024).

Kedua pihak juga menyepakati RUU Kepariwisataan akan diteruskan ke Badan Legislasi (Baleg) DPR RI untuk mendapat persetujuan sebagai RUU operan dan masuk menjadi RUU prioritas dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2025.

Wakil Ketua Komisi X DPR RI sekaligus Ketua Panitia Kerja (Panja) RUU Kepariwisataan Abdul Fikri Faqih menyebut, pihaknya turut mempertimbangkan respons pemerintah terhadap perubahan yang cukup signifikan dalam RUU Kepariwisataan inisiatif DPR RI pekan lalu, Rabu (18/9/2024).

“Terdapat 1.508 DIM [daftar inventarisasi masalah] yang disampaikan pemerintah sehingga diputuskan untuk perlunya kajian mendalam terhadap pandangan catatan dan argumentasi dari tim panja pemerintah,” tuturnya.

Selain itu, adanya sejumlah poin krusial yang belum dapat diputuskan seperti perbedaan cara pandang terhadap pengaturan RUU mengenai substansi budaya dengan pariwisata dan pengaturan ekosistem kepariwisataan turut menjadi alasan kedua pihak memutuskan agar pembahasan RUU tersebut dilanjutkan pada periode selanjutnya.

Pekan lalu, Kemenparekraf mengusulkan agar revisi UU No.10/2009 tentang Kepariwisataan dicabut dan disusun kembali dalam rancangan undang-undang yang baru.

Mengingat, RUU Kepariwisataan inisiatif DPR RI telah mengubah sistematika dan esensi yang berdampak pada berubahnya materi muatan lebih dari 50%, sehingga terindikasi bertentangan dengan UU No.12/2022 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Angela menuturkan, jumlah poin perubahan dalam rancangan aturan tersebut memuat 69 perubahan. Padahal, jumlah pasal yang terdapat dalam UU No.10/2009 hanya sebanyak 70 Pasal.

“Sehingga seharusnya RUU yang dibentuk bukanlah RUU perubahan melainkan RUU Kepariwisataan yang baru,” kata Angela dalam rapat kerja dengan Komisi X DPR RI, dikutip Rabu (18/9/2024).

Oleh karena itu, pemerintah menghendaki agar meminimalisir perubahan sistematika dan sedikit mungkin melakukan penambahan bab baru, serta menyisipkan materi muatan perubahan pada bab yang sudah ada.

Bisnis.com, JAKARTA - Pemerintah mengusulkan agar revisi UU No.10/2009 tentang Kepariwisataan dicabut dan disusun kembali dalam rancangan undang-undang yang baru. Hal tersebut dilakukan usai adanyaperubahan yang cukup signifikan dalam RUU Kepariwisataan inisiatif DPR RI.

Wakil Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Wamenparekraf) Angela Tanoesoedibjo menyampaikan, RUU Kepariwisataan Inisiatif DPR RI telah mengubah sistematika dan esensi yang berdampak pada berubahnya materi muatan lebih dari 50%, sehingga terindikasi bertentangan dengan UU No.12/2022 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Angela menuturkan, jumlah poin perubahan dalam rancangan aturan tersebut memuat 69 perubahan. Padahal, jumlah pasal yang terdapat dalam UU No.10/2009 hanya sebanyak 70 Pasal.

“Sehingga seharusnya RUU yang dibentuk bukanlah RUU perubahan melainkan RUU Kepariwisataan yang baru,” kata Angela dalam rapat kerja dengan Komisi X DPR RI, dikutip Rabu (18/9/2024).

Pemerintah juga menilai RUU Pariwisata Inisiatif DPR RI secara formil bertentangan dengan penyusunan peraturan perundang-undangan lantaran beleid tersebut telah diubah dengan UU No.6/2023 yang dibentuk dengan metode omnibus.

“Penyusunan RUU Kepariwisataan Inisiatif DPR perlu dapat disusun dengan metode omnibus sebagaimana ketentuan dalam Pasal 97A UU No.13/2022 ttg perubahan kedua atas UU No. 12/2011,” tuturnya.

Lebih lanjut, Angela juga menyampaikan bahwa penyusunan daftar inventarisasi masalah (DIM) tidak perlu mengubah desain dasar pengaturan dalam UU No.10/2009 lantaran dinilai berdampak pada berkurangnya materi muatan yang berubah. Alih-alih mengubah desain, Angela menyebut seharusnya perubahan hanya difokuskan pada penguatan desain pengaturan dalam UU No.10/2009.

Untuk itu, pemerintah menghendaki agar meminimalisir perubahan sistematika dan sedikit mungkin melakukan penambahan Bab baru, serta menyisipkan materi muatan perubahan pada Bab yang sudah ada.

Dalam kesempatan yang sama Wakil Ketua Komisi X DPR, Hetifah Siafudian, menuturkan bahwa terdapat beberapa poin baru dalam RUU Kepariwisataan.

Pertama, pengaturan pariwisata berkelanjutan dan mengintegrasikan budaya serta ekonomi kreatif dalam pengelolaan kepariwisataan. Kedua, pembangunan dan pengembangan kepariwisataan di dasarkan pada ekosistem pariwisata, penetapan kebijakan dilakukan secara objektif, dan didasarkan riset.

Ketiga, pengelolaan kepariwisataan dibentuk dan dikembangkan melalui ekosistem pariwisata, di mana seluruh poin ekosistem didasarkan atas riset. Secara terperinci, poin-poin ekosistem diantaranya terdiri atas perencanaan, pendidikan, pengelolaan Destinasi Pariwisata, hingga kreasi kegiatan.

“Keempat, jenis-jenis pariwisata tidak disebutkan secara eksplisit namun hanya dikemukakan jenisnya berdasarkan taksonomi ilmu pariwisata, yaitu Wisata Alam, Wisata Budaya, dan Wisata Buatan,” jelasnya.

Poin selanjutnya, yakni redefinisi konsep-konsep kepariwisataan sebagai konsekuensi dari paradigma baru pariwisata, antara lain definisi wisata, daya tarik, destinasi pariwisata, dan memunculkan pengunjung yang meliputi wisatawan dan Pelancong.

Keenam, mitigasi bencana dan pengelolaan pariwisata agar survive di tengah krisis, dan ketidakpastian global. Ketujuh, menjadi 5 pilar UNWTO sebagai tujuan kepariwisataan.

Kedelapan, penguatan pemberdayaan masyarakat, khususnya di sekitar destinasi pariwisata, dan pengaturan pariwisata berbasis masyarakat lokal termasuk desa wisata. Terakhir, penguatan digitalisasi kepariwisataan.

Bisnis.com, JAKARTA - Munculnya nama Lembaga Kepariwisataan Indonesia dalam draft Rancangan Undang-Undang (RUU) telah menjadi sorotan di kalangan pelaku usaha pariwisata.

Nama lembaga tersebut muncul dalam draft RUU Kepariwisataan Pasal 66A ayat 1. Dalam draft yang diterima Bisnis, disebutkan bahwa Lembaga Kepariwisataan Indonesia harus dibentuk dalam waktu paling lama dua tahun terhitung sejak UU ini berlaku.

Lebih lanjut dalam Pasal 36 ayat 1, disampaikan bahwa Menteri membentuk suatu lembaga kepariwisataan di ibu kota negara dalam rangka meningkatkan pemasaran Kepariwisataan.

Terkait hal tersebut, Adyatama Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif Ahli Utama Kemenparekraf Nia Niscaya menyebut bahwa lembaga tersebut merupakan inisiasi dari Gabungan Industri Pariwisata Indonesia (Gipi) dan pemerintah. Kehadiran lembaga pariwisata diharapkan dapat meningkatkan kunjungan wisatawan mancanegara dan investasi di Tanah Air.

“Ini sebetulnya adalah inisiasi dari Gipi dan tentu kolaborasi antara pemerintah dengan pelaku melalui asosiasi,” kata Nia dalam konferensi pers, dikutip Selasa (10/9/2024).

Namun, mengenai tugas dan fungsi lembaga ini secara detail akan dibahas oleh berbagai kementerian, termasuk Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kementerian PANRB).

Sementara itu, munculnya lembaga tersebut telah menimbulkan pertanyaan di kalangan pengusaha lantaran dinilai beririsan dengan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf).

Pelaku usaha juga sempat meragukan adanya pembentukan lembaga tersebut. Mengingat, pemerintah dalam Undang-undang No.10/2009 tentang Kepariwisataan juga sempat mengamanatkan pembentukan dua lembaga, yaitu Badan Promosi Pariwisata dan Gipi.

Namun, Badan Promosi Pariwisata hingga saat ini tak kunjung terbentuk meski merupakan amanat dari UU Kepariwisataan.

“Usulannya dari mana dan kalau kita lihat detail daripada lembaga kepariwisataan nasional itu kok beririsan dengan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif sendiri,” tanya Wakil Ketua Umum Bidang Organisasi Dewan Pengurus Pusat Gipi Maulana dalam konferensi pers, Rabu (4/9/2024).

Untuk diketahui, RUU Kepariwisataan telah disahkan menjadi usul inisiatif DPR pada Rapat Paripurna DPR ke-21 Masa Sidang ke V Tahun 2023-2024 di 8 Juli 2024.

Wakil Ketua Komisi X DPR sekaligus sebagai pihak pengusul RUU, Agustina Wilujeng Pramestuti, menjelaskan, draft RUU Kepariwisataan terdiri dari 17 Bab.

Secara terperinci, 5 Bab judul tetap, 9 Bab perubahan judul, 11 Bab baru, 3 Bab dihapus, 6 pasal sudah diadopsi dalam UU No.6/2023 tentang Penetapan Atas Perppu No.2/2022 tentang Cipta Kerja menjadi UU dan tidak dimuat dalam draf RUU. Begitu pula dengan 3 pasal yang sudah dihapus UU Cipta Kerja.

Bisnis.com, JAKARTA - Gabungan Industri Pariwisata Indonesia (Gipi) mendesak DPR RI dan pemerintah untuk menghentikan pembahasan rancangan undang-undang (RUU) Kepariwisataan. Pasalnya, substansi dalam draft tersebut tidak mengakomodir aspirasi yang disampaikan oleh para pelaku usaha.

Wakil Ketua Umum Bidang Organisasi Dewan Pengurus Pusat Gipi Maulana Yusran mengungkapkan, dalam draft yang diterima oleh Gipi, muncul nama Lembaga Kepariwisataan Nasional dalam rancangan aturan tersebut.

“Usulannya dari mana dan kalau kita lihat detail daripada lembaga kepariwisataan nasional itu kok beririsan dengan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif sendiri,” kata Alan dalam konferensi pers, Rabu (4/9/2024).

Adanya nama lembaga baru tersebut lantas menimbulkan pertanyaan di kalangan pelaku industri pariwisata. Pasalnya, pemerintah dalam Undang-undang No.10/2009 tentang Kepariwisataan juga sempat mengamanatkan pembentukan dua lembaga, yaitu Badan Promosi Pariwisata dan Gipi. Namun Badan Promosi Pariwisata hingga saat ini tak kunjung terbentuk meski merupakan amanat dari UU Kepariwisataan.

Sementara itu, Gipi, sebagai wadah kolaborasi organisasi pelaku usaha pariwisata justru dihilangkan dalam draft tersebut.

“Tentu disini juga menjadi satu pertanyaan besar, apakah pemerintah memang ingin membubarkan terus membentuk badan baru lagi? Karena proses pembangunan pariwisata itu tidak mudah,” tuturnya.

Selain adanya pembentukan lembaga baru, Alan menilai bahwa draft tersebut mengatur terlalu detail sehingga dikhawatirkan akan menyulitkan industri pariwisata. Misalnya, pemerintah memasukan desa wisata dalam draft dokumen tersebut. Menurut Alan, desa wisata seharusnya tidak masuk ke dalam UU lantaran merupakan daya tarik wisata.

Oleh karena itu, dia mengharapkan agar rancangan aturan ini perlu kembali dibahas lebih lanjut. Apalagi, masa kerja DPR dan pemerintah periode 2019-2024 akan segera berakhir pada Oktober 2024.

“Tidak bisa hanya sekedar tergesa-gesa dalam waktu yang singkat untuk menetapkan draft tersebut,” pungkasnya.

Untuk diketahui, RUU Kepariwisataan telah disahkan menjadi usulan inisiatif DPR dalam Rapat Paripurna DPR ke-21 Masa Sidang ke V Tahun 2023-2024 pada 8 Juli 2024.

Wakil Ketua Komisi X DPR sekaligus sebagai pihak pengusul RUU, Agustina Wilujeng Pramestuti menjelaskan, draft RUU Kepariwisataan terdiri dari 17 Bab. Secara terperinci, 5 Bab judul tetap, 9 Bab perubahan judul, 11 Bab baru, 3 Bab dihapus, 6 pasal sudah diadopsi dalam UU No.6/2023 tentang Penetapan Atas Perppu No.2/2022 tentang Cipta Kerja menjadi UU dan tidak dimuat dalam draf RUU. Begitu pula dengan 3 pasal yang sudah dihapus UU Cipta Kerja.

Bisnis.com,JAKARTA - Gabungan Industri Pariwisata Indonesia (GIPI) meminta agar pembahasan rancangan undang-undang (RUU) Kepariwisataan ditunda dan dilanjutkan oleh DPR RI dan pemerintah mendatang.

Ketua Umum GIPI, Hariyadi Sukamdani, menyampaikan, isi draft RUU Kepariwisataan yang saat ini sudah dikeluarkan dua versi oleh DPR yaitu versi 2 Juli 2022 dan versi 5 April 2024 belum selaras dengan aspirasi pelaku pariwisata.

Bahkan, dalam rapat bersama Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) pada 20 Agustus 2024, Hariyadi menyebut bahwa banyak pelaku usaha di sektor ini yang merasa keberatan dengan substansi draft RUU tersebut, sehingga DPR dan pemerintah perlu membahas lebih dalam mengenai rancangan beleid ini.

Namun, mengingat masa kerja DPR periode 2019-2024 dan pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan berakhir pada Oktober 2024, pihaknya meminta agar pembahasan RUU Pariwisata dilanjutkan oleh DPR dan pemerintahan baru.

“Hal ini perlu kami ingatkan, karena kami tidak mau kecolongan lagi dalam injury time undang-undang disahkan tanpa partisipasi publik secara luas,” kata Hariyadi dalam konferensi pers, Rabu (4/9/2024).

Pada Rapat Paripurna DPR ke-21 Masa Sidang ke V Tahun 2023-2024 di 8 Juli 2024, RUU Kepariwisataan secara resmi disahkan menjadi usul inisiatif DPR.

Wakil Ketua Komisi X DPR sekaligus sebagai pihak pengusul RUU, Agustina Wilujeng Pramestuti, menjelaskan, draft RUU Kepariwisataan terdiri dari 17 Bab.

Secara terperinci, 5 Bab judul tetap, 9 Bab perubahan judul, 11 Bab baru, 3 Bab dihapus, 6 pasal sudah diadopsi dalam UU No.6/2023 tentang Penetapan Atas Perppu No.2/2022 tentang Cipta Kerja menjadi UU dan tidak dimuat dalam draf RUU. Begitu pula dengan 3 pasal yang sudah dihapus UU Cipta Kerja.

Adapun, dengan disahkannya draft RUU Kepariwisataan sebagai usul inisiatif DPR, rancangan dokumen tersebut diserahkan kepada pemerintah.

Selanjutnya, Presiden akan mengirimkan Surat Presiden (Surpes) dan daftar inventarisir masalah (DIM) sebelum akhirnya kembali dibahas bersama DPR.

REPUBLIKA.CO.ID, BOGOR -- Penjabat (Pj) Bupati Bogor Asmawa Tosepu melakukan inspeksi mendadak (sidak) terhadap bangunan wahana tak berizin milik PT Jasa dan Kepariwisataan (Jaswita) di kawasan wisata Puncak, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Jumat (9/8/2024). Dia pun menginstruksikan agar bangunan itu dibongkar secara mandiri.

Asmawa memastikan, dari beberapa wahana di tempat wisata yang berlokasi di kawasan kebun teh Gunung Mas itu tidak semuanya mengantongi izin. "Kami memberikan kesempatan kepada PT Jaswita untuk melakukan pembongkaran bangunan yang tidak berizin secara mandiri," kata Asmawa kepada wartawan.

Namun, jika sampai batas waktu yang telah tidak ditentukan PT Jaswita tidak membongkar secara mandiri, sambung dia, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor akan mengerahkan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) untuk melakukan penertiban. Dia memastikan bangunan tak berizin akan diratakan.

"Bila pada sampai batas waktu yang sudah ditentukan Jaswita tidak membongkar bangunan tersebut maka akan dieksekusi oleh pemda," tutur Asmawa.

Pemkab Bogor menargetkan penertiban tahap II kawasan Puncak dapat direalisasikan paling lambat 25 Agustus 2024 atau sebelum Pilkada 2024. Pemkab Bogor saat ini sedang berupaya melakukan penataan kawasan Puncak, diawali dengan pemindahan PKL ke Rest Area Gunung Mas pada Senin (24/7/2024).

Pada penertiban lapak pedagang, Pemkab Bogor meratakan 329 bangunan di sepanjang Jalur Puncak. Angka itu terdiri dari 185 bangunan dari Gantole hingga Rest Area Gunung Mas, dan 144 bangunan dari Simpang Taman Safari Indonesia hingga Rest Area Gunung Mas.

Pemkab Bogor juga memastikan perekonomian pedagang kaki lima atau PKL di Kawasan Wisata akan menjadi lebih baik setelah pindah ke Rest Area Gunung Mas. Pembangunan rest area di lahan seluas 7 hektare milik PT Perkebunan Nusantara itu telah dilakukan sejak tahun 2020-2021.

Rest Area Gunung Mas memiliki kapasitas 516 kios terdiri dari 100 kios untuk pedagang basah seperti sayur dan buah, serta 416 kios untuk pedagang kering seperti oleh-oleh dan camilan. Masing-masing kios memiliki luas 11 meter persegi baik basah maupun kering.