Reporter: Diki Mardiansyah | Editor: Putri Werdiningsih

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Ketua Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki), Eddy Martono memproyeksikan produksi minyak sawit mentah alias Crude Palm Oil (CPO) akan turun sekitar 5% pada tahun ini.

Penurunan produksi CPO ini disebabkan oleh aktivitas agronomis sepanjang tahun 2022 dan 2023, seperti minimnya pemupukan dan faktor iklim. Senada, Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo) pun memperkirakan produksi CPO akan turun pad kisaran 5%–10% pada 2024.

"Karena terlambat peremajaan berkaibat pada penurunan produksi," kata Eddy kepada Kontan, Jumat (8/11).

Namun demikian, Eddy memperkirakan tahun depan produksi CPO masih berada pada level 50 juta ton, ditopang oleh replanting yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan sawit.

Diberitakan Kontan sebelumnya, jelang tutup tahun, sejumlah emiten kelapa sawit atau Crude Palm Oil (CPO) memacu kinerja stabil untuk tahun buku 2024. Seperti Astra Agro (AALI), Sinarmas Agro (SMAR) hingga Triputra Agro (TAPG).

Tidak dipungkiri, efek samping El Nino atau kemarau panjang di tahun 2023 masih mempengaruhi kuantitas dan kualitas produksi sawit. Ditambah, pada awal dan pertengahan tahun ini, para emiten menghadapi sejumlah tantangan di antaranya melemahnya harga jual rata-rata untuk CPO dan Palm Krenel atau average selling price (ASP) karena adanya persaingan dengan minyak nabati lainnya di pasar global.

Sepanjang tahun ini, beberapa emiten tengah melakukan program replanting atau peremajaan pohon sawit yang secara langsung berpengaruh pada menurunnya produksi Tandan Buah Segar (TBS) dan CPO mereka di tahun ini.

Dari sisi produksi, emiten kelapa sawit milik Grup Astra, PT Astra Agro Lestari Tbk. (AALI) menargetkan produksi CPO hingga tutup tahun ini sama dengan produksi sepanjang tahun 2023. Sebagai gambaran sepanjang tahun lalu, AALI mencatatkan produksi TBS sebanyak 3,31 juta ton dengan produksi CPO sebesar 1,27 juta ton.

PT Sinar Mas Agro Resources and Technology Tbk. (SMAR) juga punya pemikiran yang sama soal target produksi. Yaitu dapat mempertahankan tingkat produksi kebun pada tahun 2024, setidaknya setara dengan hasil produksi pada tahun 2023. Sebagai gambaran, SMAR sepanjang tahun 2023 mencatatkan produksi produk sawit berupa CPO dan kernel sebanyak 722 ribu ton pada 2023.

Target produksi yang stabil atau setidaknya sama dengan tahun lalu juga masih coba dibidik oleh PT Triputra Agro Persada Tbk (TAPG). Sebagai gambaran sepanjang tahun lalu, TAPG mencatatkan produksi TBS sebanyak 3,05 juta ton dengan CPO sebanyak 975 ribu ton.

Reporter: Sabrina Rhamadanty | Editor: Putri Werdiningsih

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Ketua Umum Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) Eddy Martono merespon positif atas terpilihnya Donald Trump sebagai Presiden Amerika Serikat (AS) ke 47 terutama terhadap pengaruhnya pada ekspor produk sawit, Crude Palm Oil (CPO) dan turunannya dari Indonesia.

Eddy mengatakan dengan terpilihnya kembali Trump, Eddy berharap perang di sejumlah wilayah dunia seperti perang Israel dengan sejumlah negara di Timur Tengah serta perang Ukraina dengan Rusia bisa berhenti.
"Kita berharap dengan terpilihnya Trump perang segera berhenti, sehingga ekonomi global dapat membaik," ungkap Eddy saat dihubungi Kontan, Rabu (06/11).
Eddy memiliki pandangan positif terhadap terpilihnya Trump mengingat pada masa kepemimpinan di periode 2017-2021, ekspor CPO dan turunannya dari Indonesia menunjukkan kenaikan.

Hal itu juga diikuti oleh ekspor ke negara lain, seperti Afrika yang naik sebesar 33% dari 3,18 juta ton menjadi 4,23 juta ton, China yang naik 23% dari 6,28 juta ton menjadi 7,74 juta ton, India yang naik 8% dari 5,54 juta ton menjadi 5,97 juta ton dan USA yang naik sepanjang 2023 sebesar 10% dari 2,28 juta ton menjadi 2,5 juta ton.
"Ekspor ke AS tahun lalu kita sampai 2,5 juta ton dan tahun ini (dari Januari) sampai bulan September ini (ekspor) sudah 1,76 juta ton," tutupnya.

Reporter: Sabrina Rhamadanty | Editor: Putri Werdiningsih

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Program biodiesel B40 akan resmi diterapkan mulai 1 Januari 2025. Ada beberapa tantangan yang harus dihadapi sebelum program tersebut benar-benar diterapkan.
Ketua Umum Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit (GAPKI) Eddy Martono mengatakan dari sisi produksi minyak sawit mentah atau Crude Palm Oil (CPO) dalam negeri sebenarnya masih bisa memenuhi mandatori tersebut.
“Kebutuhan untuk B35 sekitar 12 juta ton CPO per tahun, kemudian kebutuhan untuk B40 sekitar 14 juta-an ton CPO per tahun dan kebutuhan pangan saat ini sekitar 10,2 juta ton per tahun,” ungkap Eddy kepada Kontan, Selasa (22/10).

Menurut prediksi GAPKI, produksi CPO pada akhir tahun 2024 tak akan jauh berbeda dibandingkan produksi sepanjang tahun 2023, yaitu diangka 50 juta-an ton.
"Perhitungan kami, B40 tahun depan masih dapat terpenuhi dengan kebutuhan CPO sekitar 14,3 juta ton. Meskipun harus mengorbankan kuota ekspor sebesar 2 juta ton," tambahnya.
Kuota ekspor yang dialihkan untuk program biodiesel ungkap Eddy akan semakin meningkat. Ini akan semakin terasa jika B50 diterapkan.
"Yang B50 saja, kalau kondisi (produksi) seperti sekarang atau stagnan maka ekspor akan turun sebesar 6 juta ton CPO. Kalau dipaksa lagi B60 bisa menurun (ekspor) sekitar 10 juta," katanya.
Senada dengan Eddy, Edi Suhardi Ketua Bidang Kampanye Positif GAPKI mengungkap bahwa pihaknya mendukung program bauran biodiesel yang masuk dalam salah satu Asta Cita presiden dan wakil presiden ke-8, Prabowo-Gibran.
Namun untuk meningkatkan komposisi CPO dalam setiap tingkatan bauran, Edi berharap pemerintah dapat lebih bijak melihat dampak jangka panjang kepada industri sawit secara keseluruhan.
"Harus dilakukan secara prudent, harus secara hati-hati dengan mempertimbangkan tidak hanya sektor usernya, finansial dari penghematan devisa. Namun, perlu dilihat dari dampak jangka panjang industri sawit," ungkapnya dalam acara diskusi publik bersama Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) yang dilaksanakan Rabu (23/10).
Edi mengakui, semenjak adanya kebijakan wajib pemenuhan domestik (domestic market obligation/DMO) atas ekspor CPO untuk mengontrol harga minyak goreng dalam negeri, ditambah lagi kini dengan madatori biodiesel maka beban industri sawit akan semakin besar.
"Program untuk B50 ini kita minta untuk kaji kembali terutama terkait kesiapan bahan baku. Karena dengan adanya pembatasan ekspor dari kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan minyak goreng, telah menimbulkan gejolak di Industri. Saya takutkan ada unaudited impact yang belum dihitung," jelasnya.

Peraturan EUDR
Bukan sekedar potensi kuota ekspor yang hilang, saat ini industri sawit Tanah Air juga dihadapkan pada Peraturan Bebas Deforestasi Uni Eropa (EUDR). Meski penerapan peraturan ini diundur satu tahun, sawit Indonesia memiliki banyak pekerjaan rumah untuk memenuhi standar.

Muhammad Fauzan Ridha, Ketua Tim Kerja Pemasaran Internasional, Ditjen Perkebunan, Kementerian Pertanian (Kementan) mengatakan meskipun ada peluang, mengalihkan kuota ekspor dari Eropa juga butuh beberapa pertimbangan.
"Manakala Eropa kita coba tekankan atau beberapa persen gitu ya untuk bisa kita alihkan konsumsikan di dalam negeri gitu ya. Tetapi tidak semudah itu," katanya dalam kesempatan yang sama.
Dia bilang produk ekspor sawit ke Eropa kebanyakan ada produk turunan, sedangkan CPO yang digunakan untuk biodiesel hanya 5% yang diekspor.
"Dan mereka (perusahaan sawit) sudah ada semacam Pre-Order (PO) ya. PO yang berjenjang dan berlanjutan dengan buyer di sana dan industri di sana," katanya.
"Sedangkan CPO aja yang kita ekspor ke Eropa kurang dari 5%. Karena Sebagian besar ekspor sawit kita ke sana itu dikuasai produk-produk hilir," tambahnya.
Sebagai tambahan informasi, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) di tahun 2023 ekspor sawit Indonesia ke EU adalah sekitar 10% dari total ekspor sawit Indonesia per tahun. Dan jika gagal memenuhi standar EUDR untuk masuk pasar Eropa tahun depan, diperkirakan Indonesia akan kehilangan USD 2,17 Miliar atau senilai Rp 30-50 Triliun per tahun.

Pembagianlahansawit
Bukan hanya potensi ekspor, Edi mengingatkan seiring bertambahnya kebutuhan Indonesia dengan sawit dan produk-produk turunannya, pemerintah dirasa perlu memperjelas lahan-lahan sawit yang dikhususkan untuk memenuhi kebutuhan pangan, biodiesel hingga produk bernilai tambah lainnya.
"Dengan banyak tuntutan, jadikanlah sawit komoditas strategis kemudian kita bagi, ada lahan-lahan sawit untuk food estate, kemudian sawit untuk energi dan added value produk," ungkapnya.
"Mengalokasikan lahan yang cocok untuk kepentingan biodiesel, seperti biodiesel estate apakah itu di Papua, di Kalimantan maupun di Sumatera," tambahnya.
Selain meningkatkan produksi melalui program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR), Edi menambahkan, pemerintah dapat memanfaatkan lahan sawit terdegradasi atau yang telah mengalami penurunan, kemunduran, atau kemerosotan.
"Karena ada sekitar 8 juta hektar lahan di Indonesia yang terdegradasi sebelum tahun 2020. Ini lahan potensial untuk pengembangan sawit," ungkapnya.

Reporter: Sabrina Rhamadanty | Editor: Handoyo .

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) mengungkap bahwapenurunan pungutan ekspor (PE) yang diaturPeraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 62 Tahun 2024 akan berpengaruh pada penurunan pengeluaran ataucostperusahaan pengekspor sawit termasuk turunannya seperti Crude Palm Oil (CPO) hingga mencapai 3,2%.
Sebelumnya, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) secara resmi telah mengeluarkan PMK Nomor 62 Tahun 2024 yang mengatur tentang tarif layanan Badan Layanan Umum Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS).
Salah satu poin utama dalam PMK tersebut yakni penurunan pungutan ekspor (PE) untuk produk minyak sawit. Sebelumnya, PE diterapkan secara progresif mengikuti harga minyak sawit mentah (Crude Palm Oil/CPO) global.

Reporter: Sabrina Rhamadanty | Editor: Handoyo .

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Industri sawit Indonesia, khususnya perusahaan-perusahaan pengekspor Crude Palm Oil (CPO) menghadapi kemungkinan penerapan pajak impor minyak kelapa sawit dan turunannya oleh pemerintah India.

Saat ini, India tercatat sebagai salah satu konsumen utama CPO.

Menurut laporan Reuters pada Minggu (1/9), India mempertimbangkan kenaikan pajak impor minyak nabati untuk melindungi petani lokal yang tertekan oleh harga minyak biji-bijian yang lebih rendah.

Langkah ini diharapkan dapat mengurangi permintaan dan pembelian minyak kelapa sawit, minyak kedelai, dan minyak bunga matahari dari luar negeri.

Ketua Umum Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI), Eddy Martono, menyatakan bahwa hingga saat ini asosiasi belum menerima laporan mengenai dampak pajak impor tersebut dari perusahaan-perusahaan anggotanya. Persentase kenaikan pajak juga belum jelas.

"Saya belum mendapatkan informasi dari anggota GAPKI yang merupakan eksportir. Jadi, saya perlu memeriksa lebih lanjut," ungkap Eddy saat dihubungi Kontan pada Minggu (01/09).

Sebagai informasi tambahan, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) India, negara tersebut telah menjadi pengimpor utama CPO Indonesia sejak tahun 2012.

Pada tahun 2021, India mengimpor 3 juta ton CPO dari Indonesia dengan nilai mencapai US$ 3,28 miliar. Angka ini meningkat pada tahun 2022 menjadi 5 juta ton dengan nilai US$ 5,32 miliar.

Pada tahun 2023, India mengimpor 5,4 juta ton CPO dari Indonesia, namun harga CPO mengalami penurunan, menyebabkan pendapatan ekspor menjadi US$ 4,52 miliar.

Reporter: Lailatul Anisah | Editor: Noverius Laoli

KONTAN.CO.ID - BELITUNG. Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) menegaskan bahwa Indonesia tidak akan bisa mengatur harga minyak nabati dunia meskipun menjadi pemasok minyak sawit terbesar di tingkat global.

Alasanya, adalah pangsa pasar global minyak sawit hanya menguasai 33% dari total minyak nabati dunia. Itupun, lanjutnya, jumlah ini bersumber dari beberapa negara seperti Indonesia, Malaysia, Amerika Latin dan Afrika.

Sementara 67% pasokan minyak nabati global lainya banyak dicukupi dari minyak biji bunga matahari, rapeseed, hingga minyak kedelai.

"Sekarang kita tidak bisa (menentukan harga CPO dunia) karena baru 33%, walaupun (Indonesia) itu sudah tertinggi saat ini, lalu ada minyak kedelai di bawah 30% (pangsanya), kemudian minyak-minyak yang lain," kata Ketua Umum Gapki Eddy Martono dalam acara Kontribusi Sawit Untuk APBN dan Perekonomian, di Belitung, Selasa (27/8) malam.

Posisi market yang hanya 33% ini menurutnya tidak cukup kuat untuk mempengaruhi harga minyak nabati dunia. Untuk bisa menjadi penentu harga, setidaknya pangsa pasar global untuk minyak sawit harus lebih dari 50%.

Bahkan menurutnya negara yang sudah memiliki bursa minyak sawit mentah (CPO) pun seperti Malaysia menurutnya tidak belum tentu bisa menentukan harga minyak nabati dunia.

Layaknya hukum permintaan dan penawaran, apabila supplay sedikit tapi demand meningkat, maka yang terjadi adalah kenaikan harga pada CPO. Hal tersebut juga berlaku pada negara yang sudah memiliki bursa sendiri seperti Negeri Jiran itu.

"Jadi Malaysia itu juga sama sebetulnya, bukan mereka bisa menetapkan harga sendiri tapi itu murni pertemuan supply demand sehingga terbentuk harga disitu," ujar Eddy.

Reporter: Lailatul Anisah | Editor: Yudho Winarto

KONTAN.CO.ID - BELITUNG. Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan ekspor komoditas minyak sawit mentah (CPO) dan turunannya merosot baik secara bulanan (mtm) sebesar 36,37 persen maupun secara tahunan (YoY) sebesar 39,22 persen.

Total volume ekspor CPO dan turunannya pada Juli 2024 hanya mencapai 1,62 juta ton atau turun 2,67 juta ton (mtm).

Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) Eddy Martono mengatakan pelemahan ekspor lantaran harga minyak CPO dalam negeri relatif lebih mahal daripada minyak nabati lainya khususnya minyak biji matahari.

Eddy mencontohkan penurunan ekspor CPO ke China. Menurutnya saat ini China sebagai pangsa pasar ekspor minyak sawit terbesar Indonesia telah beralih ke minyak biji matahari beberapa waktu terakhir.

"Minyak sawit sekarang lebih mahal, sehingga mereka (China) melakukan pembelian banyak ke minyak matahari dan mengurangi minyak sawit," kata Eddy dalam Presstour Kontribusi Sawit untuk APBN dan Perekonomian di Belitung, Selasa (27/8).

Dengan kondisi demikian, menurutnya pemeritah perlu melakukan fleksibelitas kebijakan fiskal untuk mendorong harga minyak sawit agar lebih kompetitif.

Pasalnya, minyak sawit bukanlah satu-satunya minyak nabati di dunia. Eddy bilang pangsa pasar minyak sawit hanya berkisar 33% dan 67% lainya bersumber dari minyak nabati lainya termasuk minyak biju bunga matahari.

"Jadi memang disini perlu kebijakan pemerintah paling tidak ada permainan instrumen fiskal, saat harga sawit kita tidak kompetitif kita turunkan saat kompetitif bisa naik kembali," ujarnya.

Sebelumya, Plt Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti menjelaskan penurunan ekspor CPO dan turunannya terjadi di sejumlah negara tujuan ekspor. Dia mencontohkan, ekspor CPO ke India turun 59,31 persen (mtm) dan turun 67,50 persen (YoY).

Ekspor CPO ke Cina juga merosot 49,56 persen (mtm) dan 30,04 persen (YoY). Penurunan ekspor CPO juga terjadi ke Pakistan sebesar 17,78 persen (mtm) dan 18,62 persen (YoY).

Capaian ekspor CPO ini berbanding terbalik dengan bulan lalu. Pada Juni 2024, BPS mencatat hanya nilai ekspor CPO dan turunannya mengalami kenaikan secara bulanan. Meskipun begity, secara tahunan, nilai ekspor CPO juga menurun.

Nilai ekspor CPO dan turunannya mengalami peningkatan sebesar 100,70 persen secara bulanan dan menurun 5,92 persen secara tahunan.

Nilai ekspor CPO dan turunannya pada Juni 2024 tercatat US$ 2,18 miliar. Sedangkan Mei 2024 nilainya US$ 1,08 miliar, dan Juni 2023 senilai US$ 2,31 miliar. Ekspor CPO mengalami peningkatan karena didorong peningkatan volume ekspor CPO.

Artinya ada permintaan yang meningkat dan peningkatan permintaan di pasar global ini dipenuhi CPO Indonesia.

Reporter: Lailatul Anisah | Editor: Anna Suci Perwitasari

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) mengingatkan pentingnya peningkatan produktivitas sawit dalam penerapan biodisel 50 (B50).

Diketahui, pemerintah baru saja melakukan peluncuran B50. Saat ini program ini akan dilanjutkan uji teknis untuk kemudian diimplementasikan secara masal.

Ketua Umum GAPKI Eddy Martono mengakui, saat ini produksi sawit tengah mengalami stagnasi. Dengan kondisi ini, implementasi B50 akan terhambat jika ada ada kenaikan permintaan terhadap minyak sawit mentah (CPO) dari negara importir.

"Kalau cukup masih cukup dengan implementasi B50 tapi kalau permintaan negara importir naik maka bisa jadi tidak mencukupi," urai Eddy pada Kontan.co.id, Kamis (22/8).

Untuk itu, Eddy mendorong realisasi Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) dapat dikebut guna memacu produksi sawit.

Pihaknya juga meminta hambatan yang ada dalam realisasi PSR dapat segera dituntaskan. Dengan begitu capaian produksi sawit bisa mencukupi berbagai program pemerintah termasuk B50 ini.

"Sambil menunggu uji coba tetap harus ditingkatkan produktivitas supaya produksi naik," paparnya.

Sebelumnya, Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian ESDM Eniya Listiani Dewi mengatakan, saat ini implementasi B50 masih dalam kajian awal.

"Kami sedang persiapkan kajian teknis pengujinya," kata Eniya pada Kontan.co.id, Kamis (22/8).

Eniya menambahkan, pemerintah belum menetapkan target pelaksanaan program hilirisasi sawit ini. Menurutnya implementasi bisa dilakukan usai hasil uji teknis keluar.

Selain itu, pihaknya saat ini masih memprioritaskan program B40 yang akan mulai diterapkan pada 1 Januari 2025.

"Mandatori yang disiapkan baru B40 dulu di 1 Januari 2025," ujarnya.