Reporter: Dadan M. Ramdan | Editor: Handoyo .

KONTAN.CO.ID - BALI. Pemerintah bersiap menerapkan mandatori program biodiesel 40% atau B40 pada tahun 2025.

Hanya saja di tengah rencana B40, produksi sawit nasional justru stagnan bahkan cenderung menurun.

B40 adalah bahan bakar hasil campuran minyak kelapa sawit atau crude palm oil (CPO) 40% dan solar 60%. Artinya, pemanfaatan CPO untuk bauran biodiesel dipastikan melonjak, dari yang saat ini mencapai 35%.

Ketua Umum Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) Eddy Martono menyebutkan, produksi CPO nasional mencapai 34,7 juta ton per Agustus 2024. Angka ini turun sekitar 4,1% dari capaian tahun lalu yang mencapai 36,2 juta ton.

Indonesia sebagai produsen minyak sawit terbesar dunia tengah menghadapi stagnansi produksi selama beberapa tahun terakhir. Penyebabnya, progres program peremajaan sawit rakyat (PSR) yang lambat. Tak pelak, produksi CPO belum akan meningkat dalam waktu dekat.

"Meski faktor cuaca lebih mendukung pada tahun ini, peningkatan produksi (CPO) secara signifikan tidak diharapkan terjadi," kata Eddy pada pembukaan The 20th Indonesian Palm Oil Conference and 2025 Price Outlook atau IPOC 2024 di Nusa Dua, Bali, Kamis (7/11).

Wakil Menteri Pertanian Sudaryono mengakui jika rencana mandatori B40 hingga B50 tentu akan berimplikasi terhadap pasokan CPO. Atas dasar itu, permasalahan produktivitas CPO harus menjadi perhatian dari industri sawit. "Wajib meningkatkan produktivitas," tandasnya di kesempatan yang sama.

Sudaryono menegaskan, adanya kebijakan B40,B50, hingga B100 tak lain sebagai strategi kita dalam menghadapi tantangan global terhadap komoditas kelapa sawit yang sangat sangat strategis bagi perekonomian Indonesia.

Sebagai produsen sawit terbesar di dunia, Indonesia harus memiliki nilai tawar yang kuat lantaran posisi sawit masih sangat dibutuhkan dunia dan belum bisa digantikan oleh minyak nabati lainnya.

Untuk diketahui, implementasi European Union Deforestation Regulation (EUDR) menimbulkan sejumlah tantangan, yakni kudu memastikan transparansi rantai pasok komoditas dan akurasi dalam pengelolaan data.

Sementara itu petani skala kecil menghadapi kesulitan memenuhi persyaratan ketat karena sumber daya yang terbatas, dan biaya kepatuhan juga terbatas sehingga memberatkan banyak pelaku usaha di dalam negeri.

Sebelumnya, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia optimistis, program B40 akan dimulai pada 1 Januari 2025. Apalagi bahan bakar B40 telah tuntas uji coba.

Direktur Bioenergi Ditjen Energi Baru, Terbarukan, Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian ESDM Edi Wibowo menyebutkan, implikasi pengurangan ekspor CPO harus diperhitungkan secara matang.

Pasalnya, pengurangan ekspor bakal berdampak pada berkurangnya penerimaan Badan Pengelola Dana Perkebunan Sawit (BPDPKS). Terlebih dana pungutan ekspor kelapa sawit yang dikelola BPDPKS digunakan untuk mensubsidi selisih harga antara fatty acid methyl ester (FAME) sawit dengan harga solar.

Berdasarkan perhitungan Kementerian ESDM, masih ada kekurangan produksi FAME sebesar 300.000 kiloliter untuk memenuhi produksi B40 pada 2025.

"Itu yang juga perlu dipertimbangkan, efek domino, perlu dilihat secara komprehensif, terkait dengan insentifnya, kecukupan suplai bahan bakunya," ucap Edi.

Direktur Utama BPDPKS Eddy Abdurrachman menyatakan, untuk merealisasikan B40 pada tahun depan membutuhkan dana sekitar Rp 47 triliun. Proyeksi kebutuhan dana tersebut berdasarkan asumsi harga biodisel lebih tinggi ketimbang solar.

"Penerapan B40 butuh 16 juta kiloliter biodiesel atau naik 2,6 juta kiloliter dari kebutuhan CPO untuk B35 yang membutuhkan biodiesel 13,4 juta kiloliter," ungkapnya.

Namun konsekuensinya biaya yang mesti disiapkan BPDPKS jadi lebih besar jika harga biodiesel lebih mahal dari solar. Kecuali, seperti pada tahun 2023 lalu yang mana harga solar lebih tinggi dari FAME."Itu berarti BPDPKS tidak akan menanggung, karena tidak ada selisih," ujarnya.

BPDPKS juga memperkirakan pada akhir tahun 2024 memiliki saldo sebesar Rp32 triliun, sedangkan pendapatan dari pungutan ekspor CPO pada tahun 2025 diproyeksikan mencapai Rp 21,5 triliun. Alhasil, jika diakumulasikan saldo yang dimiliki BPDPKS mencapai Rp 53,5 triliun.

JAKARTA - Sub Holding PTPN III (Persero) PT Perkebunan Nusantara IV PalmCo mendukung mandatori B35 yang diterapkan pemerintah. Bahkan PTPN juga menyiapkan berbagai strategi agar mampu berkontribusi saat pemerintah mewujudkan rencana B40 atau bahkan B50.

Bentuk dukungan yang diberikan PTPN ditunjukkan melalui rencana pembangunan pabrik biodiesel dan mendorong produksi CPO nasional melalui peningkatan produktivitas sawit rakyat. Sebagai proyek strategis nasional dan sesuai arahan pemegang saham, perusahaan diminta untuk berkontribusi dalam ketahanan pangan dan energi nasional.

"Sehingga, dalam 3 program strategis yang disusun, salah satunya adalah dengan mengakselerasi pengembangan energi terbarukan,? kata Direktur Utama PTPN IV PalmCo Jatmiko Santosa di Jakarta, Rabu (6/11/2024).

Menurutnya, saat ini PTPN IV sedang mengkaji rencana pembangunan pabrik biodiesel di KEK Sei Mangkei Sumatera Utara dengan kapasitas 450 ribu ton RBDPO/tahun. ?Kita sedang melaksanakan kajian. Rencananya pabrik Biodiesel tersebut akan dioperasikan oleh PT Industri Nabati Lestari, anak perusahaan PTPN," sebutnya.

PTPN IV dalam beberapa tahun ke depan juga merencanakan pembangunan beberapa pembangkit biogas dengan total kapasitas 3 juta mmBTU dan Bio CNG berkapasitas sekitar 1,3 juta MMBTU. Semua itu diharapkan dapat mendorong percepatan pengembangan renewable energy yang tentu berdampak baik pada lingkungan.

Lebih jauh Jatmiko mengungkapkan peran serta PTPN dalam program B35 dan rencana program B40 bahkan B50 yang dicanangkan pemerintah, PTPN memiliki anak perusahaan yakni PT Riset Perkebunan Nusantara, yang bersama unit kerjanya, Pusat Penelitian Kelapa Sawit, telah berhasil melalukan road test atau uji coba B50 pada kendaraan.

?Sejak April 2019 hingga Juli 2024, Mobil B50 kita telah menempuh lebih dari 170 ribu kilo meter tanpa kerusakan yang berarti. Artinya, jangankan B40, mempergunakan B50 di kendaraan bukanlah suatu kemustahilan,? tukas Jatmiko.

Tantangan mendasar yang dihadapi dalam perluasan biodiesel adalah terkait kecukupan produksi minyak sawit dalam negeri. Setiap kenaikan 5% blending biodiesel, membutuhkan supply CPO sekitar 2,81 juta KL. Secara nasional, B40 membutuhkan 16,08 juta Kilo liter, sedangkan B50 membutuhkan 20,11 juta KL RBDPO (Produk turunan dari CPO).

?Nah, tentu kita percaya kebijakan B40 ataupun B50 oleh pemerintah akan tetap memperhatikan pertumbuhan konsumsi dalam negeri, khusunya industri oleokimia dan minyak goreng. Sehingga supply CPO untuk pangan tidak terganggu dan tetap tumbuh,? bebernya.

PalmCo meyakini untuk memenuhi kebutuhan dua sektor tersebut, maka sawit rakyat yang memiliki porsi 40% dari luas sawit nasional, tapi rata-rata produktivitasnya masih rendah berkisar di 3,4 ton CPO/Ha/Tahun, perlu ditingkatkan agar supply CPO nasional terhadap pangan maupun energy tetap tercukupi.

Reporter: Diki Mardiansyah | Editor: Anna Suci Perwitasari

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memiliki salah satu langkah strategis mendorong pemanfaatan bioenergi khususnya dengan biodiesel sebagai campuran dalam bahan bakar minyak (BBM).

Program mandatori Biodiesel B35 mewajibkan pencampuran 35% biodiesel dalam solar. Program ini tidak hanya mengurangi ketergantungan Indonesia pada impor BBM, tetapi juga memberikan nilai tambah bagi sektor pertanian dan perekonomian rakyat.

Kepala Biro Komunikasi, Layanan Informasi Publik, dan Kerja Sama Kementerian ESDM Agus Cahyono Adi mengungkapkan, realisasi pemanfaatan biodiesel dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan tren kenaikan.

"Tren kenaikan tersebut menunjukkan komitmen dan keseriusan pemerintah dalam mengurangi ketergantungan bahan bakar fosil dan meningkatkan ketahanan energi dengan memanfaatkan biodiesel, yang rasio campurannya juga terus akan ditingkatkan, yang sekarang sudah B35, akan ditingkatkan menjadi B40, kemudian B50 hingga B60," tandas Agus dalam keterangan resmi, Sabtu (26/10).

Berdasarkan data Kementerian ESDM, pada tahun 2021 realisasi biodiesel mencapai 9,3 juta KL dan pada tahun 2022 realisasi biodiesel mencapai 10,45 juta KL. Sementara tahun 2023 meningkat menjadi 12,2 juta KL dengan mandatori B35 yang dimulai Agustus 2023.

Adapun manfaat ekonomi dari realisasi biodiesel pada tahun 2023 tersebut, terjadi penghematan devisa negara sebesar Rp 120,54 triliun, peningkatan nilai tambah CPO menjadi biodiesel sebesar Rp 15,82 triliun, serta penyerapan tenaga kerja lebih dari 11.000 orang (off-farm) dan 1,5 juta orang (on-farm).

Sebelumnya, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengungkapkan arahan Presiden sudah sangat jelas agar swasembada energi bisa dicapai dalam pemerintahan beliau. Swasembada energi akan tercapai seiring dengan meingkatkanya ketahanan energi nasional.

"Kemandirian energi kan salah satunya ada bioetanol, bioenergi, dan biodiesel. Biodiesel sekarang kita sudah B35 dan B40 sudah selesai uji coba," ujarnya pada Senin (21/10).

Bahlil menerangkan ke depan pemerintah akan mendorong untuk memanfaatkan B50 dan B60, mengingat ketersediaan pasokan kelapa sawit sebagai bahan bakunya di Indonesia cukup melimpah.

"Kalau ditanya bahwa itu cukup atau tidak, B35 sampai B40 itu kan kita habiskan kurang lebih sekitar 14 juta kiloliter. Nah, sementara ekspor kita kan masih banyak. Nah, kalau ditanya kapasitas Crude Palm Oil (CPO) kita cukup atau tidak, pasti cukup. Nah, tinggal kita lihat adalah teknologinya, teknologinya ini kan harus by process untuk kita uji coba. Agar ketika itu diimplementasikan, B50-B60 itu betul-betul sudah lewat uji coba yang baik," pungkasnya.

Tonton:Pemerintah Menyiapkan Langkah untuk Mempercepat Investasi di Sektor ESDM

Reporter: Lailatul Anisah | Editor: Noverius Laoli

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) merespons rencana pemerintah untuk meningkatkan biodiesel 50 (B50) di tahun 2026.

Ketua Umum Gapki, Eddy Martono mengingatkan bahwa realisasi B50 akan mengorbankan banyak hal, mengingat kondisi sawit tanah air mengalami stagnasi produksi.

"Dengan B50 melihat kondisi yang stagnan ini maka (ekspor) akan turun 6 juta ton," kata Eddy dalam konferensi pers di Kantornya, Selasa (23/10).

Dengan turunnya ekspor, tambah Eddy, upaya peningkatan produksi juga akan semakin terhambat.

Eddy mengingatkan bahwa pungutan ekspor yang dihimpun oleh Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) menjadi sumber pendanaan utama untuk banyak hal, termasuk pemermajaan sawit rakyat (PSR).

Di lain sisi, pemerintah saat ini sudah tidak bisa lagi menunda upaya percepatan PSR, mengingat produksi minyak sawit mentah (CPO) hingga Agustus 2024 ini hanya mencapai 36,27 juta ton atau lebih rendah 4,86% (YoY) dari tahun 2023.

Di saat bersamaan konsumsi dalam negeri hingga Agustus 2024 terus meningkat mencapai 15,57 juta ton atau naik 1,94% (YoY) dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Eddy juga mengingatkan, berkurangnya ekspor secara langsung turut membuat menghambat realisasi program biodisel. Pasalnya, salah satu sumber pembiayaan untuk program tersebut berasal dari pungutan ekspor yang dihimpun oleh BPDP.

"Jadi akhirnya banyak yang dikorbankan, devisa berkurang, ekspor kurang, akan ada masalah untuk pembiayaan biodiesel, dana PSR juga tidak akan mencukupi," tuturnya.

Sebelumnya. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menargetkan program biodiesel 50 (B50) dapat mulai diimplementasikan pada tahun 2026.

Andi memastikan produksi minyak sawit mentah atau crude palm oil (CPO) Indonesia sebagai bahan dasar untuk B50 ini mencukupi.

Dirinya menjelaskan bahwa saat ini produksi sawit mentah salam negeri mencapai 46 juta ton. Sementara kebutuhan untuk program B50 hanya mencapai 5,3 juta ton.

"CPO kita produksinya 46 juta ton, sekarang dalam negeri (kebutuhan) kita pakai 20 juta ton. Kita ekspor 26 juta ton, kalau kita mengambil 5,3 juta ton, berarti nggak ada masalah kan," kata Amrian dalam konferensi pers di gedung Kementerian Pertanian, Selasa (22/10).

Reporter: Sabrina Rhamadanty | Editor: Khomarul Hidayat

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pemangkasanpungutan ekspor minyak sawit mentah (CPO) yang diatur Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 62 Tahun 2024 dinilai akan mengancam kelangsungan program mandatori biodiesel atau mandatori campuran solar dengan bahan minyak nabati berbasis minyak kelapa sawit (CPO).

Asal tahu saja, selama ini subsidi biodiesel diambilBadan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS)dari pungutan ekspor sawit dan produk turunannya. Sehingga pemangkasan pungutan ekspor CPO akan berpengaruh juga pada penurunan pendapatan BPDPKS untuk subsidi biodiesel.

Dirut BPDPKS Eddy Abdurrachman bahkan telah mengatakan bahwa di tahun-tahun berikutnya penerimaan dana BPDPKS untuk subsidi biodiesel akan semakin menurun.

"Kalau kita di 2025 untuk B40,savingkita (dari pungutan ekspor) itu Rp 2 triliun lagi. Tapi kemampuan keuangan kita semakin menurun untuk membiayai program-program (biodiesel)," ungkapnya beberapa waktu lalu.

Menurut Eddy, jika pemerintah ingin melanjutkan mandatori biodiesel yang lebih tinggi misalnya B50, B60 dan seterusnya, pemerintah harus mencari solusi lain sehingga tidak bergantung pada pemasukan dari pungutan ekspor.

"Kalau kita ingin menggunakan bahan bakar yang lebihgreenya kita harus bayar yang lebih besar, atau ada inovasi lain seperti penerapancarbon tax.Nanti hasilnya untuk subsidi yang green (bahan bakar) tadi," ungkapnya.

Adapun, Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (CORE) Mohammad Faisal juga mengatakan hal senada. Ia mengatakan PMK No 62/2024 memang berdampak positif pada industri sawit namun akan kontra produktif mendukung program biodiesel selanjutnya.

"Sisi buruknya adalah dana BPDPKS yang dikumpulkan dari pungutan ekspor juga akan lebih terbatas atau lebih sedikit, dan artinya ini kaitannya dengan rencana pemerintah untuk transisi energi ke Biofeul," ujatnya.

Menurut dia, kebijakannya harus klop, jangan membuat kebijakannya kontra produktif. "Ingin mendorong energi baru terbarukan termasuk di antaranya biofuel tapi kemudian pendanaan program B40 dan seterusnya berkurang, itu yang harus dilihat lebih jauh dampaknya," tambahnya.

Ketua Palm Oil Agribusiness Strategic Policy Institute (PASPI), Tungkot Sipayung juga mengamini, pemangkasan pungutan ekspor CPO akan berpengaruh pada terganggunyakeberlanjutan transisi energi.

Ia bilang, penurunanpungutan eksporsawit berpotensi mengurangi ketersediaan pembiayaan subsidi biodiesel. Jadi hal ini bisa mengganggu keberlanjutan transisi energi," katanya.

"Karena besarnya insentif atau subsidi untuk mandatori biodiesel sampai saat ini masih tergantung pada selisih harga biodiesel dengan harga solar impor. Selama ini subsidi biodiesel dibayar dari dana sawit atau pungutan ekspor sawit tadi," imbuhnya.

Sebagai tambahan informasi,PMK Nomor 62 Tahun 2024 ini berbeda dengan peraturan sebelumnya yaituPMK Nomor 154 Tahun 2022.

Jika sebelumnya, mengelompokkan tarif pungutan ekspor berdasarkan rentang harga CPO dengan pungutan yang berkisar dari US$ 85 hingga US$ 240 per ton. Saat ini pungutan tidak lagi bersifat progresif, yakni tarif pungutan ekspor telah ditetapkan berdasarkan persentase dari harga referensi CPO yang ditetapkan Kementerian Perdagangan (Kemendag).

Bisnis.com, JAKARTA - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memastikan mandatori penggunaan bahan bakar campuran biodiesel berbasis minyak sawit 40% dengan minyak solar (B40) bakal diterapkan pada 1 Januari 2025.

Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian ESDM Eniya Listiani Dewi mengatakan, pihaknya tengah mempersiapkan untuk penerapan B40 berjalan sesuai dengan peta jalan, yaitu pada awal 2025.

“Untuk B40 insyaallah bisa kita mandatorikan pada 1 Januari 2025, tinggal 4 bulan lagi, seluruh badan usaha bahan bakar nabati [BBN] sedang persiapan," kata Eniya di kantornya, Senin (9/9/2024).

Eniya menyampaikan, untuk merealisasikan penerapan B40 ini terdapat beberapa kendala yang menghambat, salah satunya pasokan bahan baku atau feedstock yang terbatas hingga perusahaan BBN yang tak beroperasi lagi.

Dari 34 badan usaha BBN yang tercatat pemerintah, Eniya menuturkan hanya 23 perusahaan yang aktif, sedangkan sisanya sudah tidak beroperasi atau belum beroperasi kembali akibat kurangnya feedstock.

Meski begitu, Eniya telah memberi perizinan untuk satu perusahaan BBN baru untuk berkontribusi menyukseskan program B40.

"Ini menjadi bertambah ya sehingga untuk B40 nanti bisa dicapai dari segala macam sudut pandang, mau dari problem teknis, infrastruktur, dan lain sebagainya," ujarnya.

Adapun, Kementerian ESDM memperkirakan stok minimal minyak kelapa sawit mentah untuk menopang program Biodiesel B40 sekitar 17,57 juta kiloliter nantinya.Hitung-hitungan itu berasal dari asumsi kebutuhan solar tahun 2024 sebesar 38,04 juta kiloliter.

Sementara dengan asumsi pertumbuhan rerata produk domestik bruto (PDB) sebesar 5%, maka penyaluran B40 diperlukan stok CPO domestik sekitar 17,57 juta kiloliter atau sekitar 15,29 juta ton CPO.

Reporter: Lailatul Anisah | Editor: Anna Suci Perwitasari

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) mengingatkan pentingnya peningkatan produktivitas sawit dalam penerapan biodisel 50 (B50).

Diketahui, pemerintah baru saja melakukan peluncuran B50. Saat ini program ini akan dilanjutkan uji teknis untuk kemudian diimplementasikan secara masal.

Ketua Umum GAPKI Eddy Martono mengakui, saat ini produksi sawit tengah mengalami stagnasi. Dengan kondisi ini, implementasi B50 akan terhambat jika ada ada kenaikan permintaan terhadap minyak sawit mentah (CPO) dari negara importir.

"Kalau cukup masih cukup dengan implementasi B50 tapi kalau permintaan negara importir naik maka bisa jadi tidak mencukupi," urai Eddy pada Kontan.co.id, Kamis (22/8).

Untuk itu, Eddy mendorong realisasi Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) dapat dikebut guna memacu produksi sawit.

Pihaknya juga meminta hambatan yang ada dalam realisasi PSR dapat segera dituntaskan. Dengan begitu capaian produksi sawit bisa mencukupi berbagai program pemerintah termasuk B50 ini.

"Sambil menunggu uji coba tetap harus ditingkatkan produktivitas supaya produksi naik," paparnya.

Sebelumnya, Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian ESDM Eniya Listiani Dewi mengatakan, saat ini implementasi B50 masih dalam kajian awal.

"Kami sedang persiapkan kajian teknis pengujinya," kata Eniya pada Kontan.co.id, Kamis (22/8).

Eniya menambahkan, pemerintah belum menetapkan target pelaksanaan program hilirisasi sawit ini. Menurutnya implementasi bisa dilakukan usai hasil uji teknis keluar.

Selain itu, pihaknya saat ini masih memprioritaskan program B40 yang akan mulai diterapkan pada 1 Januari 2025.

"Mandatori yang disiapkan baru B40 dulu di 1 Januari 2025," ujarnya.

Reporter: Diki Mardiansyah | Editor: Noverius Laoli

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menyatakan, program mandatori biodiesel B40 atau bauran solar dengan 40% bahan bakar nabati (BNN) berbasis minyak sawit akan dirilis awal tahun depan.

Pada tahun 2025, penerapan biodiesel B40 akan dilakukan sebagai kelanjutan B35 yang sudah berlaku tahun sebelumnya.

"Mudah-mudahan awal tahun, kita sudah siap. Uji coba sudah siap, teknis siap, pasokan juga sudah siap, pendanaan siap, tinggal launching saja," kata Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif saat ditemui di Kementerian ESDM, Jumat (12/7).

Eniya Listiani Dewi, Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menambahkan, saat ini program B40 masih tahap uji coba ke mesin non otomotif, setelah sebelumnya dilakukan uji coba ke mesin otomotif.

Kementerian ESDM memproyeksikan stok minimal minyak kelapa sawit mentah untuk menopang program B40 sekitar 17,57 juta kilo liter.

Asumsi ini mengacu kebutuhan solar tahun 2024 sebesar 38,04 juta kilo liter.

Sementara dengan asumsi pertumbuhan rata-rata produk domestik bruto (PDB) sebesar 5%, maka penyaluran B40 diperlukan stok CPO domestik sekitar 17,57 juta kilo liter atau sekitar 15,29 juta ton CPO.

Reporter: Filemon Agung | Editor: Wahyu T.Rahmawati

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Tren kenaikan harga biodiesel yang terjadi dalam beberapa waktu terakhir berpotensi mengerek biaya produksi sektor pertambangan.

Direktur Eksekutif Indonesia Mining Association (IMA) Hendra Sinadia mengatakan, kenaikan harga solar dan biodiesel tentunya akan mempengaruhi biaya produksi.

"Biaya bahan bakar porsinya 20% hingga 35% dari biaya produksi tergantung dari skala usaha penambangan yang berbeda satu sama lain," ungkap Hendra kepada Kontan.co.id, Minggu (7/7).

Hendra menjelaskan, saat ini pun implementasi bahan bakar biodiesel 35% (B35) mandatory untuk sektor pertambangan.

Senada, Plt Direktur Eksekutif Asosiasi Pertambangan Batubara Indonesia (APBI) Gita Mahyarani mengatakan, kenaikan harga biodiesel tentunya memberikan dampak untuk industri tambang.

"Pasti akan berdampak kepada naiknya biaya produksi. Estimasi kenaikan 20% sampai 30% jadi cukup berpengaruh," ujar Gita kepada Kontan.co.id, Minggu (7/7).

Dalam menghadapi potensi kenaikan biaya produksi, Hendra menilai langkah antisipasi yang dapat dilakukan perusahaan tambang yakni dengan menerapkan efisiensi.

Asal tahu saja, Direktorat Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menetapkan HIP BBN jenis Biodiesel untuk bulan Juli 2024 sebesar Rp 12.161 per liter.

Kepala Biro Komunikasi, Layanan Informasi Publik, dan Kerja Sama (KLIK) Kementerian ESDM Agus Cahyono Adi menuturkan bahwa HIP BBN Biodiesel sebesar Rp 12.161 per liter tersebut, berlaku efektif mulai tanggal 1 Juli 2024.

"HIP BBN Biodiesel Bulan Juli 2024 mengalami kenaikan sebanyak Rp 429 per liter, apabila dibandingkan dengan HIP Biodiesel Bulan Juni lalu yang sebesar Rp 11.732 per liter," ungkap Agus di Jakarta, Jumat (5/7).

Adapun besaran HIP BBN jenis Biodiesel dihitung berdasarkan ketentuan Diktum Kesatu Keputusan Menteri ESDM Nomor 3.K/EK.05/DJE/2024 tentang Harga Indeks Pasar Bahan Bakar Nabati Jenis Biodiesel yang Dicampurkan ke Dalam Bahan Bakar Minyak Jenis Minyak Solar.

Lebih lanjut, Agus menjelaskan cara perhitungan HIP BBN biodiesel menggunakan formula HIP = (Harga CPO KPB Rata-rata + US$ 85 per ton) x 870 kg/m³ + Ongkos Angkut.

"Besaran ongkos angkut mengacu kepada Keputusan Menteri ESDM Nomor 3.K/EK.05/DJE/2024, dengan konversi nilai kurs menggunakan rata-rata kurs tengah Bank Indonesia pada periode 25 Mei - 24 Juni 2024 sebesar Rp16.254," pungkas Agus.